Meskipunpengaturan PNT sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, akan tetapiTermohon menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 29 Tahun 2016dengan tetap memberlakukan pungutan PNT.

Bahwa kewajiban Penggantian Nilai Tegakan (PNT) telahmenimbulkan pungutan berganda dan menciptakan administrasipengenaan pungutan yang tidak sederhana (kompleks) karenaobjek kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara berkalikali dikenakan pungutan.4.

Sejak terbitnya peraturan tersebut tanggal 4 September2009 kepada pemegang IPK dikenakan pungutan penggantian nilaitegakan (PNT).Pungutan berupa PNT sebagaimana tersebut di atas, berbedadengan pungutan lain berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)karena pungutan PNT dikenakan atas pemegang izin yangmemanfaatkan hasil hutan kayu alam tanpa melakukan tindakanpelestarian.Halaman 33 dari 47 halaman.

Sejak terbitnya peraturan tersebut tanggal 4 September2009 kepada pemegang IPK dikenakan pungutan penggantian nilaitegakan (PNT).6.

Foto copy Kliping koran terkait hubungan pungutan PNT dengan lajudeforestasi (Bukti T6);Halaman 41 dari 47 halaman.

pinjamanmelalui Koperasi INTIDANA untuk membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta tersebut.Saksi mau dan percaya bayar uang pungutan tersebut karenasepengetahuan saksi Pak Wahyudiono dan Pak Susetyonoadalah PNS di Disperindagkop Kabupaten Banjarnegara yangberwenang mengurus pasar dan melakukan pungutan tersebut.Saksi tahu ada pedagang lain yang belum diberi SuratKeterangan Hak Pakai Kiosk arena belum lunas bayar pungutansebesar Rp. 22.2 Juta tersebut.Setelah pungutan tersebut tidak ada lagi pungutan

retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebuttidak dapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusiselanjutnya, karena saksi sudah membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta dan sudah memiliki Surat Kerangan Hak PakaiKios.13.

retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebuttidak dapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusiselanjutnya, karena saksi sudah membayar pungutan sebesarRp. 22,2 Juta dan sudah memiliki Surat Kerangan Hak PakaiKios.14.

Para Pedagang juga bersedia membayarkarena yang melakukan pungutan tersebut adalah saksi Drs.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrikpedagang Pasar Godong17.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuranlistrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.18.1 (Satu) bendel foto copy dokumen SPuJ/ bukti pengembalian pungutan ilegal iuranlistrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs. H.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuranlistrik pedagang Pasar Godong17.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuranlistrik ilegal dari pbedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.18.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPuJ/ bukti pengembalian pungutan ilegaliuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs. H.Moh.

laporan uang pungutan listrik pedagang Pasar Godong ; Menimbang, bahwa menanggapi keterangan saksi MOCH.

Grobogan, yaitu pungutan sejak mulai bulan Mei 2010. Uang inikemudian diterima oleh Sdr.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuranlistrik pedagang Pasar Godong17.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuranlistrik ilegal dari pbedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.18.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPuJ/ bukti pengembalian pungutan ilegaliuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs.H. Moh.

dengan adanya panggilan dariSuku Dinas Pendidikan Jakarta akan dengan dugaan pungutan liarberupa uang yang diduga dilakukan oleh Penggugat.

RohaniSitumeang melakukan Pungutan Liar di wilayah sekolah seKecamatan Sawah Besar;j. Tanggal 22 Februari 2016, kembali melakukan panggilan kepadasaksisaksi yaitu Painah (Guru SDN Gunung Sahari 01) dan Sartini(Kepala Sekolah SDN Gunung Sahari 01), yang pada inti nyamembenarkan Penggugat membantu Sdri. L. Rohani Situmeangmelakukan pungutan liar;k.

liar terhadap pesertadidik dilingkungan sekolah sepatutnya diberikan hukuman;Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung upayapemberantasan korupsi/pungutan liar di negara Indonesia dengan salahsatunya menindak dan memproses tegas PNS yang diketahuimelakukan pungutan liar;Berdasarkan halhal tersebut beralasan kiranya dalilPenggugat ditolak dandikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara a quo, berkenan untuk memutus dengan amar sebagaiberikut

; Bahwa yang melakukan pungutan adalah lbu Empoh, atas instruksi siapalou Empoh melakukan pungutan saya tidak tahu; Bahwa pada setiap rapat di kantor kasi diberi wejangan oleh ibu kasiyaitu ibu Lambok, yang intinya lebih banyak ditakuttakuti dengan dalihsekolah harus seperti ini) dan ada ancaman yang menurut saksi tidaknyaman, seperti pertanyaan uang BOS digunakan untuk apa ?

Sartini yang mengaku tidak tahu adanya pungutan uang Rp.1.000, (seribu rupiah) karena saksi tidak pernah diminta ataupun menyetor kePenggugat, uang untuk pembelian cat memang saksi akui lakukan hal itukarena saksi memang memesan cat, pungutan uang untuk raport sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan ke lou Yayah sudah dikembalikandan saksi tidak pernah memberikan pungutanpungutan terkait uang raport,lebih lanjut kKeterangan saksi Sartini menyatakan terkait baju batik knas Medan,kain

liar) terhadap supir Truk danmeminta uang sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah)namun yang diberikan korban sebesr Rp.15.000, (lima belasribu rupiah);Bahwa cara terdakwa melakukan pungutan liar tersebut adalahdengan menaiki sepeda motor Yamaha Mio J BK 5479 PAJberboncengan dengan saksi Joni Sitanggang sedangkan Adlberboncengan dengan DUDUL menaiki Suzuki Smash;Bahwa Joni Sitanggang truk tersebut lalu menghampiri supirtruk tersebut dan meminta uang Pergaulan sebesar Rp.30.000,namun yang diberikan

supir Rp.15.000, dan Aji meminta uangSPSI sedangkan terdakwa dan Dudul menunggu diatas sepedamotor;Bahwa terdakwa dan saksi Joni Sitanggang melakukanPemerasan atau Pungutan liar sejak bulan Juli tahun 2015kepada para supir truck yang melintas di jalan tersebut;Bahwa ketika truk yang dikemudikan saksi Richard Pasaribukemudikan dan saksi sebagai kernetnya melintas dilokasikejadian, lalu terdakwa berboncengan menaiki 1 (satu) unitsepeda motor Yamaha Mio J BK 5479 PAdJ lalu truk korbandiikuti oleh kedua

Rp30.000, lalusaksi Richard Pasaribu menjawab tidak ada bang/lae laluterdakwa memaksa kembali dengan mengatakan nanti tidakbisa jalan kalian lalu Joni Sitanggang memaksa kembailidengan mengatakan Rp.20.000, aja lae dan korbanmenjawab tidak ada lagi laeku namun Joni Sitanggang terusmemaksa untuk menyerahkan uang dan karena korbanketakutan, ia menyerahkan uang sebesar Rp.15.000, ;Bahwa uang hasil Pemerasan atau Pungutan Liar tersebutterdakwa gunakan untuk beli rokok ataupun kebutuhan sendiri;Bahwa

LbpRp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) namun yang diberikan korbansebesr Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah);e Bahwa cara terdakwa melakukan pungutan liar tersebut adalahdengan menaiki sepeda motor Yamaha Mio J BK 5479 PAJberboncengan dengan saksi Joni Sitanggang sedangkan Audlberboncengan dengan DUDUL menaiki Suzuki Smash;e Bahwa Joni Sitanggang truk tersebut lalu menghampiri supir truktersebut dan meminta uang Pergaulan sebesar Rp.30.000, namunyang diberikan supir Rp.15.000, dan Aji meminta uang

SPSIsedangkan terdakwa dan Dudul menunggu diatas sepeda motor;e Bahwa terdakwa dan saksi Joni Sitanggang melakukan Pemerasanatau Pungutan liar sejak bulan Juli tahun 2015 kepada para supirtruck yang melintas di jalan tersebut;e Bahwa ketika truk yang dikemudikan saksi Richard Pasaribukemudikan dan saksi sebagai kernetnya melintas dilokasi kejadian,lalu terdakwa berboncengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Mio J BK 5479 PAd lalu truk korban diikuti oleh keduatemannya yang berboncengan dengan

terhadap para pedagang di daerahtersebut yaitu terdakwa dan temanteman secara bergantian setiap harinyameminta kepada pedagang pungutan uang dengan rincian untuk lapak jualanbesar sebesar Rp 5.000, (Lima Ribu Rupiah) dan untuk lapak kecil sebesarRp 2.000, (Dua Ribu Rupiah) setelah terkumpul kemudian uang tersebutdiserahkan kepada saksi FACHRUDIN Als ACIL IPAH, lalu dari uang yangterkumpul tersebut sebagian untuk saksi FACHRUDIN Als ACIL IPAH dansebagian lagi untuk teman yang telah melakukan pungutan

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya terdakwabersama terdakwa EDWIN Als ERWIN dan terdakwa SYAHRONI Als RONIyang sedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada didaerah tersebut.

liartehadap para pedagang di daerah tersebut; Bahwa cara melakukan pungutan terhadap para pedagang di daerahtersebut yaitu saksi dan temanteman secara bergantian setiap harinyameminta kepada pedagang pungutan uang dengan rincian untuk lapak jualanbesar sebesar Rp 5.000, (Lima Ribu Rupiah) dan untuk lapak kecil sebesarRp 2.000, (Dua Ribu Rupiah) setelah terkumpul kemudian uang tersebutdiserahkan kepada Terdakwa FACHRUDIN Als ACIL IPAH, lalu dari uangyang terkumpul tersebut sebagian untuk Terdakwa

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya saya bersamasaudara RAHMAT RIFAI Als AMAD, dan saudara EDWIN Als ERWIN yangsedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada di daerahtersebut.

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya saya bersamasaudara RAHMAT RIFAI Als AMAD, dan saudara SYAHRONI Als RONI yangsedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada didaerah tersebut.

lokasi, sedangkan besi pendek pada pilar di lipat dan betonnya pecahkan; Bahwa selanjutnya Saksi kembali dan Saksi sempat teringat akankehadiran Warga Desa Benihading pada hari sebelumnya tanggal 4November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA atas Nama Daswan, Marjuki,Yoris Dan Dedi, yang bertemu saya di kantor desa menyampaikan bahwaanak muda di atas mereka sedang minum dan rencananya setelahminum mau bongkar GET (pintu masuk ) dibawah dan mau bikin kacau,dan meminta Saksi untuk menjelaskan mengapa adanya pungutan

dimata air Weilawan; Bahwa kemudian Saksi menjelaskan bahwa adanya pungutan itu karenaadanya Peraturan Desa Panama, lalu Saksi sampaikan kepada keempatWarga Desa Benihading tersebut untuk pulang sampaikan kepada anakanak bahwa jangan lakukan hal itu (bongkar dan bikin kacau) dan kalaukebijakan Pemerintah Desa ini merugikan kepentingan masyarakat, makasampaikan kepada kepala Desa Benihading, supaya Saksi fasilitasipertemuan untuk penyelesain, dan setelah itu keempat warga DesaBenihading tersebut

pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di mata air Weilariq dandatang saudara Daswan, Marjuki, Yoris dan Dedi menemui Saksi dansaudara Daswan mengatakan kepada Saksi bahwa anak anak diatassedang minum mabuk, mereka mau turun tapi, Saksi bilang biar Saksilebih dahulu ke bawah tanya, dan saudara Daswan bilang kamu punyaaksi pungutan

sebagai berikut:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengankejadian pengrusakan;Bahwa kejadian pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi baru pulang dari Leuwayan dalam suatuurusan dan sesampainya dirumah Saksi melihat ada banyak warga yangsedang berada di rumah Saksi, dan dan masyarakat menyampaikanbanyak keluhan terkait pungutan

retribusi air bersih di mata air Weilawanyang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panama;Bahwa tujuan pungutan retribusi air masih menurut masyrakat belumjelas, sehingga masyarakat desa Benihading merasa tidak puas,sehingga masyarakat secara spontan pergi ke mata air Weilawan danmembongkar portal/pipa palang pintu masuk;Bahwa menurut Saksi akibat kerusakan palang pintu (pintu. masuk)tersebut, pemerintah Desa Panama mengalami kerugian kurang lebihRp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa

Sudirman dan Pasar Kunden yang dipinjamkan dari pungutan ilegal listrik pedagang Pasar Godong.8. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan Kantor Jl. J.

Sudirman yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.9. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya urugan sirtu di lokasi Pasar Nglejok yang direncanakan untuk memindah mendesak Pasar Ayam dan TPA Pasar Glendoh yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.10. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan talang Pasar Suru yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong

.11. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan kendaraan dinas Suzuki Carry K 9501 F yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong .12. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perjalanan dinas pejabat yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.13. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan Pasar Hewan Ketitang Godong yang dipinjamkan dari pungutan ilegal

yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.17. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya pembangunan paving halaman Kantor Jl.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.18. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuran listrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.19. 1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/ bukti pengembalian pungutan ilegal iuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs. H. Moh.

PUTERA BATU MULIA KALIMANTAN yang digunakan sebagai acuan total retase pembayaran pungutan portal lintas jalan Desa Sungai Baru Asam Asam , Kecamatan Jorong kab.

Tanah Laut Periode April 2014 s/d Maret 2015.142. 5 (lima) lembar Peraturan desa simpang empat sungai baru Nomor 2 tahun 2014 tentang Pungutan desa yang di tetapkan di Simpang Empat sungai Baru pada tanggal 27 Maret 2014 di tanda tangani oleh kepala desa simpang empat sungai baru HUSNI FIRDAUS dan di undangkan di Pelaihari pada tanggal 06 Agustus 2014 yang di tanda tangani oleh sekertaris daerah Kabupaten tanah laut H.ABDULLAH.143. 3 (tiga) lembar surat keputusan Badan Permusyawarataan Desa, Desa

di tetapkan di Simpang Empat sungai Baru pada tanggal 26 Maret 2014 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru HUSNI FIDAUS.147. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Dengan Pemerintah Desa Simpang Empat Sungai Baru di Simpang Empat Sungai Baru tanggal 23 Februari 2015 di setujui oleh Ketua BPD ISPUL HAMID dan kepala desa simpang empat sungai baru HUSNI FIRDAUS.148. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan Dana Desa (Pungutan

GAZALI RAHMAN) dan diketahui/disetujui oleh Kepala Desa (HUSNI FIRDAUS).156. 1 (satu) lembar Undangan Musyawarah / Rapat Tentang Pungutan Lintas Jalan Desa Desa Simpang Empat Sungai Baru yang ditujukan kepada Ketua LPM / Anggota dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 02 Maret 2015 Waktu Jam 08.30 Wita s/d Selesai Tempat Ruangan Rapat Kantor Desa simp. 4 Sungai Baru, Acara Musyawarah / Rapat Tentang Pungutan Lintas Jalan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa (Husni Firdaus di Simpang Empat Sungai

baru , 28 Pebruari 2015.157. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pungutan Lintas Jalan Desa, Desa Simp. 4 Sei Baru, kecamatan Jorong, Kabupaten tanah laut, tanggal 02 Maret 2015.158. 1 (satu) lembar BERITA ACARA Rapat Pemerintah desa Simpang Empat Sungai baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Disepakati bersama di Desa Simpang Empat Sungai baru Pada Tanggal 02 Maret 2015 , Ditandatangai Oleh Kepala Desa (HUSNI FIRDAUS), Ketua BPD (ISPUL HADI) , PENGELOLA (H.

.8.000, dari pungutan lintasjalan desa yang sebesar Rp.20.000, Saksi menerangkan bahwa untuk pembagian dari pungutan lintas jalandesa sebesar Rp.20.000, sebagai berikut : Untuk pembangunan Rp.3.000,Untuk insentif jaga RP. 8.000,Untuk pemerintah desa Rp. 3.000.Untuk insentif LPM Rp.1.500,Untuk Pengelola Rp. 2.000.

Saksi membenarkan bahwa hasil pungutan lintas jalan (portal) DesaSimpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong tersebut merupakanSumber Pendapatan Desa Simpang Empat Sungai Baru. Saksi menerangkan bahwa setahu saksi Kepala Desa sdr. HUSNIFIRDAUS tidak ada melakukan evaluasi/ pengawasanterhadappengelolaan pungutan lintas jalan desa. Saksi menerangkan bahwa yang bertanggung jawab adalah Ketua LPMSdr. GAZALI RAHMAN selaku ketua LPM dan pengelola pungutan lintasjalan bersama Kepala Desa Sdr.

Gazali Rahman dengan Kepala Desa Husni Firdaus yang hasilrapat awal disepakati bahwa untuk tarif pungutan lintas jalan adalah TrukPS sebesar Rp. 20.000,/Rit dan Tronton sebesar Rp. 50.000,/Rit untukPutusan Nomor 13/Pid.SusTPK/201 6/PN.Bjm Hal 16 dari 147Nomor 2 tahun 2014 tentang Pungutan Desa pada Pasal 5 ayat (1)Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah PendapatanDesa.

Bahwa pengelolaan uang pungutan di LPM Desa simpang empat Sungaibaru tidak dilengkapi dengan pembukuan , baik buku kas harian, BKU,dan buku kas bulanan namun setiap bulannya LPM ( Sdr. GAZALIRAHMAN)melaporkan hasil pungutan lintas jalan desa Desa simpangempat sungai baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

Bahwa yang mengelola Uang hasil pungutan lintas jalan desa, yangmembuat laporan pungutan lintas jalan desa dan laporan keuanganhasil pungutan lintas jalan desa di LPM desa Simpang empat sungaiBaru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut adalah Sdr. H. GAZALIRAHMAN. Bahwa uang yang di terima Desa dari hasil pungutan angkutan lintasjalan yang di kelola oleh Desa sebesar Rp. 135. 348.000, dankeseluruhan uang hasil pungutan lintas jalan desa sebesar Rp404.717.500,00 pada tahun 2014.

+Aswy diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor TergugatNo.16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 berdampak merugikanPenggugat dan bertentangan dengan UndangUndanqg No.20 tahun1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; Bahwa perkara ini berawal dari Surat Ketetapan Kepala Kantor WilayahIl Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tanjung Balaikarimun KantorPelayanan Tipe B Dumai No.S797/WBC.02/KP.08/2000 tanggal 13 Juni2000 ~s berisi ~=s tagihan= = Pajak = Ekspor sebesar Rp.1.944.341,Biaya

Bahwa kemudian setelah waktu berjalan 3 tahun 5 bulan terhitungsejak pengiriman surat keberatan Penggugat, datanglah surat tagihan No.16/SKEPDJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004 yang berisitagihan kepada Penggugat untuk membayar jumlah pajak(pungutan) Ekspor, sebagai Derikut ==sss:seesnacnsssssescsneeeccnenseee1. Hutang Pokok Pajak (Pungutan) Ekspor Rp.9.554.562.731 ,2. Kelebihan Pembayaran Pajak (Pungutan) Ekspor03.

Jumlah Kekurangan/Pembayaran Hutang Pokok Rp.9.554.562.731, Pajak (Pungutan) Ekspor4. Sanksi Administrasia. Biaya administrasi Rp.14.520.732.209,b. Denda Rp.Administrasi 5.087.604.952,5.

Bahwa yang menjadi objek guagtan dalam perkara a quo adalah SuratTergugat No.16/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 tentang SuratKetetapan Pajak (Pungutan) Ekspor periode tanggal 22 April 1998 sd30 April 2002 atas nama Penggugat; Bahwa penerbitan objek gugatan a quo didasarkan pada kewenangan yangdiberikan oleh ketentuan pasal 14, 16 dan 17 Undangundang No.20 tahun1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP); Bahwa sesuaidengan ketentuan pasal 19 ayat (1), (4) dan (6) UU PNBP,upaya hukum

Sudirman dan Pasar Kunden yang dipinjamkan dari pungutan ilegal listrik pedagang Pasar Godong.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.

Yani 9.071.000,16 Disetorkan ke Kas Daerah Pemkab Grobogan 32. 089.840,Bahwa penggunaan uang hasil pungutan tidak resmi listrik dari parapedagang Pasar Umum Godong Kab.

Yani 9.071.000,16 Disetorkan ke Kas Daerah Pemkab Grobogan ; 32.089.840,> Bahwa penggunaan uang hasil pungutan tidak resmi listrik dari parapedagang Pasar Umum Godong Kab.

FAJAR, yangkemudian hasil uang pungutan listrik dari para pedagang tersebutdiserahkan kepada Sdr. DARJA selaku Staf UPTD Pasar Godong, untukselanjutnya oleh Sdr. DARJA uang pungutan listrik dari para pedagangPasar Godong tersebut disetorkan kepada Bendahara DinasPerindagtamben Kab. Grobogan (waktu itu yang menerima adalah Sar.MUJI dan kemudian digantikan oleh Sdr. IGN.

Yani yang dipinjamkandari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS)pungutan iuran listrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke KasDaerah.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPu/ bukti pengembalianpungutan ilegal iuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yangditalangi dana pribadi Drs. H. Moh.

Yani yang dipinjamkandari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.18.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS)pungutan iuran listrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke KasDaerah.19.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/ bukti pengembalianpungutan ilegal iuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yangditalangi dana pribadi Drs. H. Moh.

Putusan Nomor 125/B/PK/PJK/2012e Pasal9(1)(4)Realisasi ekspor harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB;Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan(3) tidak terpenuhi, BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBMyang terutang atas impornya wajib dibayar;Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjangmengenai BM dan/atau Cukai ditambah dengan bunga 2% (duapersen) dari pungutan yang seharusnya dibayar setiap bulanselamalamanya

yang mendapat Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidakdipungut dilaksanakan dengan mempergunakan PemberitahuanEkspor Barang (PEB);Ekspor barang hasil produksi harus terlaksana dalam jangkawaktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecualiterhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12bulan dapat diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayahatas nama Menteri Keuangan;e Pasal15(2)(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahdengan bunga 2% (dua persen) dari pungutan

bunga sebesar 2% dari pungutan yangseharusnya dibayar karena melanggar ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 580/KMK.04/2003 yang diatur lebih lanjut denganKeputusan Terbanding Nomor KEP205/BC/2003 dan Surat EdaranTerbanding Nomor SE20/BC/2006 dan memutuskan:1.

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2) dapat diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah atas namaMenteri Keuangan terhadap perusahaan yang memiliki masaproduksi lebih dari 12 (dua belas) bulan;(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3)tidak terpenuhi, BM dan/atau Cukai seria PPN dan PPnBM yangterutang atas impomya wajib dibayar;(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjangmengenai BM danlatau Cukai ditambah dengan bunga 2% (duapersen) dari pungutan

(Lewat 12Bulan);Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahdengan bunga 2% (dua persen) dari pungutan yang seharusnyadibayar setiap bulan selamalamanya 24 (dua puluh empat) bulanHalaman 6 dari 9 halaman.

Kemudian sebanyak 57 sertifikat dilaksanakan diDesa Lelilef Kabupaten Halmahera Tengah, sama juga prosesnya dengan di Desa Nuslikosetiap warga dengan jumlah uang pungutan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluhribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namuntidak semua warga membayar lunas dan uang yang terkumpul berjumlah Rp. 7.000.000,00(tujuh juta rupiah) yang perinciannya sebesar Rp. 25.000,00 x 57 warga = Rp.1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh

Dengan warga yang terdaftar kurang lebihsekitar 39 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) DesaWairoro dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 5 warga dan pungutan yangberjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Desa Kluting Jaya denganwarga yang terdaftar kurang lebih sekitar 32 warga dan pungutan yang berjumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Desa Gemaf dengan warga yang terdaftar kurang lebihsekitar 50 warga dan pungutan yang berjumlah

Dengan warga yang terdaftar kurang lebihsekitar 39 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 5.000.000,00 (ima juta rupiah) DesaWairoro dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 5 warga dan pungutan yangberjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Desa Kluting Jaya denganwarga yang terdaftar kurang lebih sekitar 32 warga dan pungutan yang berjumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Desa Gemaf dengan warga yang terdaftar kurang lebihsekitar 50 warga dan pungutan yang berjumlah

Yang menjadi pertanyaan siapayang melakukan pungutan atau menerima hadiah tersebut secara berlanjut?Apakah RITNO THAIB? MOCH. FITRAH ISMAIL? GANI DIN? ataukahAMIR FABANYO? ANWARAHMAD? KOMARUDDIN? = AtaukahZAKARIA? AMRAN JALALUDDIN? ataukah para Terdakwa termasukTerdakwa I (pemohon PK) ataukah petugas PRONA lainnya yang melakukanpungutan tersebut. Oleh karena seluruh petugas PRONA di atas menerimainsentif dari uang partisipasi yang diserahkan melalui Kepala Desa.

Menurut Majelis Peninjauan Kembali pungutan uangatau biaya partisipasi bukan sifatnya kerelaan melainkan mengandung adanya unsurpemaksaan untuk membayar, sebab bagi peserta yang tidak membayar tidak akanmendapat sertifikat;2 Bahwa adanya penerimaan uang yang diterima Terpidana /pemohondari Kepala Desa tersebut adalah merupakan bentuk kerjasamadalam hal pungutan uang partisipasi dari masyarakat peserta Pronayang dilakukan bersama Yusuf Idris, sehingga tentu saja secarahukum menimbulkan suatu konsekuensi

retribusi di lokasi (GKRD diserahkan konsumendan uang dipungut oleh petugas);" Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas); Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepada bendaharapenerima dan melaporkan sisa SKRD kepada bendahara penerima diDinas Kebudayaan dan Kepariwisataan;" Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kas daerahmelalui bank; Bendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD;" Copy hasil rekapan dan setoran dilaporkan ke Seksi ODTW; Bahwa pada

retribusi di lokasi (GKRD diserahkan konsumendan uang dipungut oleh petugas);" Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas); Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepada bendaharapenerima dan melaporkan sisa SKRD kepada bendahara penerima diDinas Kebudayaan dan Kepariwisataan;" Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kas daerahmelalui bank; Bendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD;Hal.14 dari 159 Hal.Putusan NO.10/Pid.SusT PK/2017/PN.Y yk."

Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepada bendaharapenerima dan melaporkan sisa SKRD kepada bendahara penerima diDinas Kebudayaan dan Kepariwisataan;" Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kas daerahmelalui bank; Bendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD."

Bahwa sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), PemungutanRetribusi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan danKepariwisataan Kabupaten Gunungkidul ditentukan sebagai berikut : Petugas mengambil SKRD di Dinas Kebudayaan dan KepariwisataanKabupaten Gunungkidul (SKRD dicatat jumlah dan nomor seri); Melaksanakan pungutan retribusi di lokasi (SKRD diserahkan kepadakonsumen dan uang dipungut oleh petugas);" Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas);# Menyerahkan hasil pungutan

Selanjutnya, petugas melaksanakan Pungutan Retribusi dilokasi pos TPR, yang telah disediakan di beberapa wilayah, termasukobyek wisata Pos TPR JJLS;Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Koordinator di Pos TPR JJLS danmelaksanakan pungutan retribusi dari pukul 08.00 WIB sampai denganpukul 17.00 WIB.

sejak nomor00000210 s.d. 00000299 hSeptember 2007 00000509 loncat ke nomor Nomor faktur sejak nomor00000600 000005 10 s.d. 00000599 hOktober 2007 00000609 loncat ke nomor Nomor faktur sejak nomor00000700 00000610 s.d. 00000699 hOktober 2007 00000709 loncat ke nomor Nomor faktur sejak nomor00000800 00000710 s.d. 00000799 hOktober 2007 00000809 loncat ke nomor Nomor faktur sejak nomor00000900000008 10 s.d. 00000899 hbahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 23 UndangUndang PPN, Faktur Pajakadalah bukti pungutan

pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukanpenyerahan kena pajak, maka penerbitan faktur yang harus dibuat ataudikeluarkan merupakan bukti pungutan pajak yang ahrus dipungut olehPemohon Banding.bahwa Terbanding berkesimpulan Pemohon Banding tidak dapatmembuktikan kebenaran urutan nomornomor faktur tersebut diatas sesuaidengan ketentuan perpajakan berlaku, oleh karena itu penyerahan yangterutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti sesuai dengan keadaan yangsebenarbenarnya.bahwa Majelis sependapat

dengan dalil Terbanding karena menurut faktapersidangan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan maupunmemberikan penjelasan yang cukup memadai tentang urutan nomor fakturyang diterbitkan yang tidak berurutan sesuai dengan keadaan yang sebenarbenarnya.bahwa penerbitan faktur pajak yang dibuat oleh Pemohon Banding adalahmerupakan bukti pungutan pajak yang dipungut sendiri berdasarkan faktapersidangan, jumlah pungutan pajak yang harus dipungut sendiri dilaporkanoleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut

Salem KabupatenBrebes;Bahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa ;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp. 44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

Pungutan kepada 288 orang penerima dana PSKS dengan besaranpungutan berfariasiantara Rp.160.000, s/d 175.000, per orang totalsebesar Rp.44.970.000, menjadi tanggung jawab terdakwa.

Salem KabupatenBrebes;Bahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000.,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa selaku kepala desa Indrajaya;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp.44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

Bahwa setahu saksi, dari pungutan sejumlah Rp.2.000, untuk setiapSPPT tersebut, untuk saat sekarang telah terkumpul Rp.831.000, dari415 SPPT, karena yang 185 SPPT tidak membayar pungutan. Dan dariuang hasil dari pungutan sejumlah Rp.831.000, tersebut saksi belummendapatkan bagian karena uangnya dipinjam oleh Kepala Desa."

UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Kepabeananmenyatakan bahwa Bea Masuk merupakan pungutan negaraberdasarkan UndangUndang;4.

'Dinamakan DinamakanPAJAK PUNGUTAN 1.2.2.PAJAK TERUTANG = PUNGUTAN TERUTANG, TETAPI PAJAK/PUNGUTAN YANG TERUTANG # UTANG PAJAK/TAGIHAN:DALAM KONTEKS PAJAK (DALAM PENGERTIAN LUAS) YANGDIPUNGUT OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP):" Bahwa penghitungan pajak yang terutang dihitung atas dasar: Jenis Pajak Pajak yang Terutang Dihitung atas Dasar PPh Tarif x Penghasilan Kena Pajak PPN Tarif x Dasar Pengenaan Pajak.

terutang ditambah dendaPengembangan sebesar 100% dariPulau Bintan pungutan negara yangDan Pulau terutang.Karimun 29 ayat (2) Berdasarkan hasil audit Sanksi = 100%sebagaimana dimaksud Xpada ayat (1) kedapatan Pungutan Negaraselisih kurang jumlahdan/atau jenis barangatau. ditemui adanyapenggunaan yang tidaksesuai denganperuntukannya,Pelaksana Proyekbertanggung jawab atasKeputusan 29 ayat (2) Berdasarkan hasil audit Sanksi = 100%Direktur sebagaimana dimaksud XxJenderal Bea dalam ayat (1) Pungutan NegaraDan

Pungutan impor ekspor (customs duties);2. Pajak (taxes);3. Sanksi (penalty),4.

Bahwa argumentasisebagaimana telah disebutkan di atas dapatdirangkum dalam bagan berikut ini: Bagan 6Pasal 11 GATT 1994 tentang Persyaratan Pengajuan Banding: Self Assessment Official: Pungutan Pungutan: (Customs (Customs: Duties) :: > Penetapan ++!

Utr Bahwa dalam melakukan pungutan liar Terdakwa dan Terdakwa Ilmempunyai anggota yaitu Terdakwa III dan Terdakwa IV yang bertugasmelakukan pengancaman kepada para sopir truk kontainer dengan maksudmeminta uang, dimana setelah uang terkumpul maka Terdakwa Ill danTerdakwa IV menyetor kepada Terdakwa dan Terdakwa II sesuai jadwalpembagian tugas.

Parapreman melakukan pemerasan (pungutan liar) kepada sopir containeryang akan masuk ke dalam Jakarta International Container Terminal(JICT) dengan cara meneriaki supir dan juga ada yang mengancamdengan mnggunakan senjata tajam agar supir memberikan uang,biasanya supir memberikan uang sebesar Rp. 500, (lima ratusrupiah) samapai dengan Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Pada saat itu sdr.RIZKI als RIKI meminta terdakwa untukmenggantikan sdr.HARDI sebagai kordinator dan terdakwa menerimanyaTerdakwa II RACHMAT RIZKI:Bahwa Terdakwa Il diamankan karena Terdakwa Il melakukanpemerasan dan pungutan liar kepada sopir truk yang akan masukkedalam Jakarta International Container Terminal, Jakarta Utara. Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai pekerjaan.

Utrmendapatkan total Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiapharinyaTerdakwa III REZA ALAMSYAH:Bahwa Terdakwa melakukan pungutan kepada sopir container yaitusejak bulan Febrauri 2021 di pintu masuk 1 JICT Pelabuhan Tg.PriokJakarta UtaraBahwa terdakwa bergabung ikut melakukan pungutan kepada parasopir container di pintu masuk 1 JICT Pelabuhan Tg.Priok Jakarta Utarayang dikoordinir oleh Sdr.

Bahwa dalam melakukan pungutan liarTerdakwa dan Terdakwa Il mempunyai anggota yaitu Terdakwa Ill danTerdakwa IV yang bertugas melakukan pengancaman kepada para sopir trukkontainer dengan maksud meminta uang, dimana setelah uang terkumpul makaTerdakwa Ill dan Terdakwa IV menyetor kepada Terdakwa dan Terdakwa IIsesuai jadwal pembagian tugas. Bahwa para sopir truck kontainer diantaranyaHalaman 28 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.

yang dilakukan diBanjar Sudihati Desa Kintamani dimana pungutan tersebut tidak dapatdibenarkan karena tidak ada aturan secara adat (Perarem Adat) yangmemperbolehkan adanya pungutan tersebut ; Bahwa berdasarkan Perdes Kintamani Nomor 2 tahun 2015, tanggal 8 Mei2015 tentang pungutan Desa pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bentukPungutan Desa adalah iuran yang dipungut atas dasar musyawarahmufakat sesuai dengan tingkat kemampuan anggota masyarakat ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dan Pak Husein mengatakan sudah diganti.Bahwa sebelumnya tahun 2013 memang masih ada pungutan masalah Kipemkepada penduduk pendatang.Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN BIi.

(tigapuluh ribu rupiah) ;Bahwa saksi telah melakukan pungutan terhadap 17 orang warga dan uang hasilpungutan tersebut sudah masuk sejumlah Rp 1.300.000,00.

(satu juta tiga ratusribu rupiah);Bahwa pungutan tersebut tidak resmi ;Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pungutan kepada wargapendatang adalah Pak Dahlan / terdakwa ;Bahwa saksi mendapat blanko dari terdakwa;Bahwa jumlah penduduk di kKampung Sudihati sekitar 250 orang ;Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2015 sudah tidak melakukan pungutanlagi.Bahwa yang menyuruh mengadakan formulir atas perintah terdakwa ;Bahwa saksi baru pertama kali melakukan pungutan kepada warga ;Bahwa saksi belum

yang dilakukan diBanjar Sudihati Desa Kintamani dimana pungutan tersebut tidak dapatdibenarkan karena tidak ada aturan secara adat (Perarem Adat) yangmemperbolehkan adanya pungutan tersebut ; Bahwa berdasarkan Perdes Kintamani Nomor 2 tahun 2015, tanggal 8 Mei2015 tentang pungutan Desa pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bentukPungutan Desa adalah iuran yang dipungut atas dasar musyawarah mufakatsesuai dengan tingkat kemampuan anggota masyarakat ; Bahwa tidak diperlukan rekomendasi Kelian Banjar Dinas

Hasnur untukmelakukan pungutan liar. Pada saat yang bersamaan, saksi YOSUA A. ABISILONG dansaksi SUWANDI (keduanya anggota Polsek Binuang) sedang melakukan patroli rutinyang kemudian langsung membubarkan pungutan liar tersebut. Selanjutnya saksiYOSUA A.

liar;Bahwa saksi bersama rekannya langsung turun dari mobil patroli danmembubarkan pungutan liar tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang, danyang 1 (satu) orang melarikan diri dan yang tertinggal masih 3 (tiga) orang;Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan pada terdakwa, ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggang sebelah kiri;Bahwa kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Binuang untuk di proses lebih lanjut;Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa sedang

duduk bersama temannya danmenemani kedua rekannya yang sedang melakukan pungutan liar pada sopirtruk dum PS; Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa parang yangterbuat dari besi tempaan dengan hulu pegang terbuat dari kayu warna putihserta terdapat rantai dari besi dengan warna coklat dengan panjang kurang lebih 52 (lima puluh dua) cm; a=.Bahwa pekerjaan terdakwa sehariharinya adalah berkebun karet;Bahwa terdakwa terbiasa membawa senjata tajam sehariharinya;Bahwa terdakwa tidak

liar; Bahwa saksi bersama rekannya langsung turun dari mobil patroli danmembubarkan pungutan liar tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang, danyang 1 (satu) orang melarikan diri dan yang tertinggal masih 3 (tiga) orang;Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan pada terdakwa, ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggang sebelah kiri;Bahwa kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Binuang untuk diproses lebih lanjut; Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa

sedang duduk bersama temannya danmenemani kedua rekannya yang sedang melakukan pungutan liar pada sopirtruk dum PS; Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa parang yangterbuat dari besi tempaan dengan hulu pegang terbuat dari kayu warna putihserta terdapat rantai dari besi dengan warna coklat dengan panjang kuranglebih 52 (lima puluh dua) cm; Bahwa pekerjaan terdakwa sehariharinya adalah berkebun karet;Bahwa terdakwa terbiasa membawa senjata tajam sehariharinya;6 Bahwa terdakwa