ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dan pungutanfee.

Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu sejak kapan pungutan tersebut mulaidilakukan tetapi sejak Saksi ditempatkan pada bagian loket pada bulan april2016 barulah Saksi tahu ada dilakukan pungutan dana taktis dan dana feepada kantor BPN Kota Sorong.

umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dari PPAT.Bahwa Saksi menerangkanmengetahui adanya pungutan dana taktis dariPPAT dikantor BPN Kota Sorong yaitu sejak tahun 2016 yang disetor kepadaTerdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti selaku Bendahara Penerima KantorBPN Kota Sorong.

Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu berapa yang dibayarkan pemohonkarena yang lebih tahu adalah bendahara Terdakwa Niken NurhalidaRahmadanti.Halaman 44 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa Saksi menerangkan pungutan yang dilakukan kepada masyarakatumum tidak ada dilakukan pungutan diluar PNBP akan tetapi untuk PPAT adadilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis.

umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dari PPAT.

Menyatakan menurut Hukum bahwa Pengugat telah membayar uang Kompensasi Kepemilikan Sumber daya alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp.67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).3.

Menyatakan sah dan berharga semua dokumen Pembayaran (Aplikasi Setoran/Transfer) yang berhubungan dengan Pembayaran uang kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.67.13.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang rincian pembayaran/penyetorannya

Pipit Mutiara Jaya) No.406/PMJTRK/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 perihal Pengenaan Pungutan Daerah sebesar 6%dari Harga Jual Batubara/Ton oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, isinya antara lainmenegaskan bahwa pungutan yang dikenakan kepada Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya)bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yangberlaku;13. Bahwa Penggugat (PT.

Pipit Mutiara Jaya) pernah mengirimkan surat No.123/PMJTRK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 kepada Bupati Tana Tidung, perihal PermohonanPengembalian Pembayaran Pungutan Daerah, namun tidak pernah ditanggapi olehTergugat (Bupati Tana Tidung);Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan agar uang yang telah dibayarkan olehPenggugat (PT.Pipit Mutiara Jaya) kepada Tergugat berupa Pungutan PembangunanDaerah Sektor Batubara dan Mineral dapat dikembalikan, namun tidak membuahkan hasildan hingga saat ini uang

Bahwa jika sekiranya saat ini pungutan yang telah dilakukan Tergugat terhadapPenggugat dengan berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004selama ini, oleh Gubernur Kalimantan Timur dikatakan bertentangan dengan PeraturanPerundang undangan yang berlaku maka tidak serta merta bahwa dana yang telahdisetorkan Penggugat kepada Tergugat tersebut sebagai pungutan yang tidak sah danmelanggar hukum, dan selanjutnya oleh Penggugat diminta untuk dikembalikan olehTergugat kepada Penggugat ;7.

Gubernur Kaltim kepada Tergugat sebagaimana bukti P.28 tersebut, MajelisHakim berpendapat seharusnya Tergugat segera bertindak atau melakukan tindakan hukum44apabila pungutan yang dilakukannya kepada Penggugat bertentangan atau tidak sesuai denganperaturan dan perundangundangan yang berlaku, terlepas dari dalih pungutan yang dilakukantersebut berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004 sebagaimana bukti T.1ataupun Surat dari Pj.

tersebuttidak bertindak hatihati karena tidak memperhatikan peraturan perundangundangan yangterkait dengan pungutan tersebut, bahkan Tergugat tidak mengindahkan Surat GubernurKaltim No.545/203/Ek tanggal 11 Januari 2011 sebagaimana bukti P.28, dimana seharusnyaTergugat segera melakukan langkahlangkah hukum terkait adanya surat tersebut dan bukanbersikeras jika pungutan yang dilakukannya adalah sah karena pungutan tersebut didasarkanatas Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004 (bukti T.1) sebagaimana

Dompu/IV/2018,tanggal 10 April 2018 perihal laporan adanya dugaan pungutan liarprogram sertikat prona tahun 2016 dan tahun 2017 yang dilaksanakanoleh Kepala Desa Mumbu an. SALAHUDDIN HEMON. selanjutnyaatas indikasi temuan tersebut oleh Kejaksaan Negeri Dompu bersamadengan tim audit dari Inspektorat Kab. Dompu melakukan pemeriksaankhusus terhadap indikasi dugaan pungutan tersebut dan hasilnyasesuai dengan LHP No : LHP.

SALAHUDDIN HEMON selaku Kepala Desa Mumbutertuang mengenai besaran jumlah iuran pungutan liar dalam kegiatansertifikat Desa Mumbu. Bahwa Saksi menerangkan berawal atas pengaduan dari Saksi HusenMuhammad selaku Kepala Dusun Tonda Timur dan Saudara Syarifserta puluhan masyarakat Desa Mumbu Kec.

Bahwa, terdapat pungutan yang tdak bisa dipertanggungjawabkan olehaparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/ juruukur dan foto copy kelengkapan dokumen;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN DpuTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa

yang tdak bisa dipertanggungjawabkan olehaparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/juru ukur dan foto copy kelengkapan dokumen;Bahwa, Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab.

liaroleh aparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/ juruukur dan foto copy kelengkapan dokumen, karena tdak sesuai dengan suratKepala Badan Pertanahan Nasional Kab.

SEMBILANG Bulan April 2017 PT.ASDP INDONESIA FERRY (Persro)
dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Sapto Pujud alias sapto
- Uang hasil tangkap tangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Efran Harefa
- Uang hasil pungutan Sewa Kasur dan tikar sejumlah Rp 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah)
dirampas untuk Negara
6.

SEMBILANGBulan April 2017 PT.ASDP INDONESIA FERRY (Persro).Dikembalikan kepada pemiliknya Uang hasil tangkap tangan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi Efran Harefa Uang hasil pungutan Sewa Kasur dan tikar sejumlah Rp 1.010.000,(satu juta sepuluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.Menetapkan agar terdakwa BAKHTIAR Als TIAR Bin USMAN,membayar biaya perkara sebesar Rp.5 .000, (Lima ribu) Rupiah.Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan olehPenasihat Hukum Terdakwa

AGUS selaku TimSaber Pungli memberitahu saksi diruang makan tersebut.bahwa Operasi Tangkap Tangan tersebut dilakukan terhadap saudaraBAKHTIAR karena adanya dugaan Tindak Pidana Pungutan Liar yangdilakukan oleh saudara BAKHTIAR dengan cara saudara BAKHTIARmelakukan pungutan biaya sewa Kasur dan Tikar kepada PenumpangKapal Roro KMP SEMBILANG.bahwa Kasur dan Tikar yang digunakan oleh para penumpang KMP.Sembilang seharusnya tidak dipungut biaya karena tidak ada Izin dariHal 13 Putusan Nomor 224/Pid.B

Saksi menjelaskan bahwa Operasi Tangkap Tangan tersebutdilakukan terhadap saudara Bakhtiar dilakukan karena adanyadugaan Tindak Pidana Pungutan Liar tentang Penyewaan Kasur danTikar kepada Penumpang Kapal Roro KMP SEMBILANG dan setelahsaksi mengetahui bahwa telah terjadi OTT terhadap SaudaraBAKHTIAR saksi bekerja sebagaimana biasanya.

bagian sedikitpun dari hasilpungutan tersebut;Bahwa terdakwa bekerja di KMP Sembilang karena dimasukan oleh saksiSaid UR selaku mualim KMP Sembilang, bekerja sebagai pembantu Kokidengan tuas tambahan sebagai juru pungut Sewa kasur dan tikar yangdigunakan oleh penumpang;Bahwa benar terdakwa digaji oleh saksi Sapto Pujut;Bahwa saat penangkapan' terdakwa memang belum sempatmenyerahkan uang hasil pungutan malam itu karena sudah ditangkapoleh tim saber pungli sebelum menyetorkan hasil pungutan sewa dankasur

kepada saksi Sapto Pujut;Bahwa terdakwa sudah lama melakukan pungutan kasur tersebut, sudahsatu tahun, dan semua ABK yang jadi saksi mengetahul tindakanterdakwa tersebut atas perintah Safrudin, namun terdakwa tidak ada saksilain Kecuali para ABK KMP Sembilang;Bahwa ada pungutan ruang VIP dan itu dilakukan oleh pekerja lain bukanterdakwa;Bahwa terdakwa tidak mengetahui mana kasur yang inventaris dan manayang milik kantin, namun menurut yang terdakwa alami Semua kasur yangada didalam kapal maupun

Aksi Pungutan Liar dimaksud telah terjadi berulangkali dengan korban beberapa para Sopir Truk yang melintasi tempat kejadianperkara, masingmasing dari Sopir Truk itu pula telah dipungut Uangnya antaraRp.10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.20.000, (Dua Puluh RibuRupiah) perTruk dengan Pembagian Tugas yakni, terdakwa selaku KetuaSERIKAT MERAH KUNING yang mempunyai peran sebagai Pengawas danPenerima Uang hasil Pungutan Liar, sedangkan terdakwa Il bersama denganterdakwa Ill bertugas sebagai

Orang yang menghentikan laju Sopir Truk agar Trukpara Sopir Angkutan Batubara berhenti dan memberikan ancaman kekerasanserta menarik Uang Pungutan Liar untuk diserahkan kepada terdakwa , kemudianterdakwa IV mempunyai tugas sebagai pencatat Nomor Plat Kendaraan Truk yangtelah menyetorkan Uang Pungutan Liar tersebut dan juga sebagai orang yangmenempelkan Stiker MERAH KUNING di salah satu bagian Truk yang ikut dalampenyetoran kepada para terdakwa itu.

Pendapatan atas pungutan liar yangdilakukan oleh para terdakwa itu berkisar Rp.350.000, (Tiga Ratus Lima PuluhRibu Rupiah) sampai dengan Rp.400.000, (Empat Ratus Ribu Rupiah) permalamnya, dengan pembagian hasil yaitu 30% (Tiga Puluh Persen) dari hasilPungutan Liar itu dibagikan kepada terdakwa Il, terdakwa Ill, dan terdakwa IV, lalu20% (Dua Puluh Persen) dari hasil itu mereka pergunakan untuk membelikannyaHalaman 6 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN Mremakanan, dan minuman, dan sisa dari Uang

Pungutan Liar tersebut sebanyak50% (Lima Puluh Persen)nya diambil oleh terdakwa selaku Pemimpin dariSERIKAT MERAH KUNING tersebut.

Sampai pada akhirnya perbuatan yang tidakpantas dilakukan oleh para terdakwa tersebut pun berakhir sewaktu saksi FAJRINASROR Bin KAMIRO bersamasama dengan saksi FERLINZA Bin ZULKIPNI,saksi SONI ARSON Bin AMIR HUSIN, sdr.GUNTUR ALAM, sdr.AWANG, dan jugasdr.RIKl, yang kesemuanya adalah Anggota Kepolisian Mapolres Muara Enimyang juga selaku Satuan SABER PUNGLI (Sapu Bersih Pungutan Liar) dari pihakMapolres Muara Enim melakukan Observasi atas Pungutan Liar dimaksud lalumengutus saksi FERLINZA Bin ZULKIPNI

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrikpedagang Pasar Godong17.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuranlistrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.18.1 (Satu) bendel foto copy dokumen SPuJ/ bukti pengembalian pungutan ilegal iuranlistrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs. H.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuranlistrik pedagang Pasar Godong17.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuranlistrik ilegal dari pbedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.18.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPuJ/ bukti pengembalian pungutan ilegaliuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs. H.Moh.

laporan uang pungutan listrik pedagang Pasar Godong ; Menimbang, bahwa menanggapi keterangan saksi MOCH.

Grobogan, yaitu pungutan sejak mulai bulan Mei 2010. Uang inikemudian diterima oleh Sdr.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuranlistrik pedagang Pasar Godong17.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuranlistrik ilegal dari pbedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.18.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPuJ/ bukti pengembalian pungutan ilegaliuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs.H. Moh.

., menjelaskanbahwa Program Ajudikasi merupakan Program Pemerintah Pusat yang dibiayaioleh Bank Dunia, dimana masyarakat hanya dibebani biaya pembelian pathok,materai dan foto copy suratsurat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah,apabila masyarakat pemohon ajudikasi dipungut biaya supaya diseragamkansupaya tidak ada kecemburuan sosial seperti di daerah Talun dan Selopurayang dipungut secara fariasi, apabila dilakukan pungutan kepada pesertaHal. 2 dari 20 hal. Put.

No. 178 K/Pid.Sus/2011ajudikasi supaya dilakukan pungutan sebesar Rp 195.000,00 perbidang dengansyarat minta jatah pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupatensebesar 41% dari hasil pungutan, selanjutnya pungutan sebesar Rp 195.000,00dan pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sebesar 41%disepakati bersama termasuk Terdakwa, dimana Agus Pramano, S.Sos.

No. 178 K/Pid.Sus/2011supaya tidak ada kecemburuan sosial seperti di daerah Talun dan Selopurayang dipungut secara fariasi, apabila dilakukan pungutan kepada pesertaajudikasi supaya dilakukan pungutan sebesar Rp 195.000,00 perbidang dengansyarat minta jatah pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupatensebesar 41% dari hasil pungutan, selanjutnya pungutan sebesar Rp 195.000,00dan pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sebesar 41%disepakati bersama termasuk Terdakwa, dimana Agus Pramano

Hery Subandrio selanjutnyaAkhmad Saikhu S.Sos.Msi., memerintahkan kepada Bendahara Sdri SriNurhandayani untuk menyerahkan uang hasil pungutan tersebut sebesarRp 24.500.000,00 kepada Camat Garum dan Kabupaten melalui KasiPemerintahan Kecamatan Sdr. Hery Subandrio dengan bukti penerimaankwitansi tertanggal 14 November 2006 sebesar Rp 22.500.000,00 dan kwitansiHal. 6 dari 20 hal. Put.

KabagPemerintahan; Saksi Agus Pramono) tentang adanya pungutan sebesarRp 195.000,00/tiap orang. Adalah SAH menururt hukum, sampai adapembatalan melalui Pengadilan. Pernyataan itu berdasarkan "AzasPraduga Keabsahan" dalam Hukum Tata Pemerintahan mengenaiKeputusan. Dengan menghubungkan antara penjelasan pasalpasalKUHP diatas, dengan apa yang diterangkan oleh saksi ahli, makadisimpulkan bahwa yang dilakukan Terdakwa : Drs.

Daftar Hadir Penyampaian RAPERDes Tahun 2013 Desa Trimulyo Kecamatan Jetis pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012.17. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2011 Tentang Pungutan Desa tanggal 10 Januari 2011.18. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Pungutan Desa tanggal 27 Desember 2012.19. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa tanggal 30

Bukti kas penerimaan setoran pungutan Larasita ke kas desa (Asli) :a. Nomor 02/155/XII/12 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). b. Nomor 07/155/XII/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).c. Nomor 01/155/I/13 tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).d.

Bukti Pengeluaran Kas pengembalian pungutan Larasita :a. Nomor 03 /2263/III/13 tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ada lampiran Berita Acara tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SAGIYO, HS.b. Nomor 53 /2263/XII/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).c.

MUJONO yang sudah dilegalisir, beserta lampirannya.13. 1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi.14. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulan Oktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013, beserta lampirannya.15. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulan Oktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, beserta lampirannya.16. 1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga program Larasita.17. 1 (satu)

buah buku catatan setoran pungutan program Larasita.18. 1 (satu) lembar surat proses pendaftaran sertifikat tanah program Larasita (keterangan dari BPN Bantul), beserta lampirannya.19. 1 (satu) buah buku Notulen BPD Trimulyo. 20. 1 (satu) lembar catatan Biaya Larasita Perbidang tertanggal 19 September 2011.21. 1 (satu) buah buku Notulen 2010 / 11.22. 1 (satu) buah buku Notulen rapat 2011.

Pungutan Desa;c. Pengelolaan tanah kas Desa;dandPenataan ruang. Bahwa perbuatan terdakwa H.

Bahwa setiap tahun selalu ada Perdes tentang pungutan .

Yyk.Bahwa selain melakukan pungutan tersebut, terdakwa H.

SAGIYO selaku Ketua ; Bahwa selain melakukan pungutan tersebut, terdakwa H.

Yyk.13. 1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi.14. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periodebulan Oktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013,beserta lampirannya.15. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periodebulan Oktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, besertalampirannya.16. 1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga programLarasita.17. 1 (Satu) buah buku catatan setoran pungutan program Larasita.18. 1

HRB di Desa Air Seruk Nomor: 01/Tim.PSPP/ASR/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016;- 1 (satu) lembar Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Mineral dan Batubara Nomor: 03.E/30/DJB/2012 tentang Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga;- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/203/DPE/2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada Perusahaan Komanditer (CV) Biliton Jaya;- 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Desa Kode

HRB;- 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Air Seruk Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Seruk Tahun Anggaran 2016;- 1 (satu) Buah Peraturan Desa Air Seruk Nomor 03 Tahun 2015 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Air Seruk Tahun Anggaran 2015;- 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Air Seruk kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa;- 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung

Nomor : 03 Tahun 2012 tentang pungutan Desa;- 1 (satu) eksemplar Fotokopi Peraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pungutan Desa;- 1 (satu) Eksemplar Buku Kas Umum Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Tahun Anggaran 2016 Periode Januari 2016 s/d November 2016;- 1 (satu) Buah Surat Nomor : 005/124/ASR/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015;- 1 (satu) Buah Surat Nomor : 001/13/HRB/

Desa, Peraturan Desa (PERDES) Nomor 03 Tahun 2012tentang Pungutan Desa dan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 01 Tahun2012 tentang Pungutan Desa, Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa AirSeruk berani melakukan penarikan dana retribusi terhadap CV.

Desa dan dalam tahun yang sama Terdakwa mencabutPeraturan Desa tersebut dan menandatangani kembali Peraturan Desa Nomor03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa.

Ahli Wigman Wudie juga menjelaskan bahwa penerimaan desayang berasal dari pendapatan desa termasuk pungutan dan sumbangan pihakketiga harus masuk ke APBDes melalui rekening Kas Desa.

terhadap pedagang lama atas namaKASIYATUN sebesar Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluhribu rupiah) yang diterima melalui MAGHFIROH (lIstri Kades), sehingga totaljumlah pungutan sebesar Rp365.620.000,00 (tiga ratus enam puluh limajuta enam ratus dua puluh ribu rupiah).Bahwa atas pungutan tersebut, sebesar Rp101.600.000,00 (seratus satu jutaenam ratus ribu rupiah) dibagibagikan kepada pengelola pasar, PerangkatDesa, BPD Desa Brunorejo dan untuk membeli batik, sedangkan sisanyasebesar

pungutan pasar desa;pungutan pasar hewan milik desa;pungutan tempat wisata desa;pungutan karamba ikan Desa;pungutan tambatan perahu Desa;oe a9 5pungutan tempat pemandian umum Desa;pungutan jasa parkir desa; dan= apungutan lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku.Pasal 7 ayat (7)Pungutan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, baik berupauang dan/atau barang, harus diatur dengan Peraturan DesaPasal 15 ayat (1)Pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah

uang boking lapak kepada parapedagang baru Pasar Brunorejo, dengan jumlah hasil pungutan seluruhnyasebesar Rp362.750.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus limapuluih ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui besaran pungutan darimasingmasing pedagang dan siapa saja pedagang yang dipungut tersebut,punyutan tersebut dilakukan oleh Buk Lurah Maghfiroh, Havivi dan SaefulMujab;Bahwa, saksi ada menerima uang sebesar Rp2.700.000,00 dan uang tersebuttelah saksi serahkan kepada Sekretaris Desa

akhirnya saksi mendengar tentang adanya pungutan itu namunsaksi tidak mengetahui besaran pungutan dari masingmasing pedagang dansiapa saja pedagang yang dipungut tersebut namun saksi kemudianmendapatkan informasi uang hasil sewa yang terkumpul sekitarRp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).Bahwa saksi tidak tahu diperuntukan buat apa uang tersebut, namun yangsaksi tahu para perangkat mendapatkan bagian yang saat itu diberikan 2 (dua)kali saat Ramadhan.

Bahwa dalam hal kegiatan dalam pelaksanaan pungutan pembelian lapakbaru (pungli) terhadap para calon pedagang baru Pasar Desa Brunorejoterdapat aturanaturan yang dilanggar oleh pemerintah Desa Brunorejodalam hal ini yang melakukan pungutan adalah pengelola Pasar DesaBrunorejo, secara umum telah diatur dalam Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Desa, Pungutan yang tidak ada aturan atau dengan peraturan desa makapungutan tersebut adalah tidak sah Pendapatan

Bahwa sebagai realisasi dari Perdes Nomor 145/ 01 Tahun 2016tersebut, para warga Desa Pakijangan yang akan mengikuti programPRONA sebanyak 275 melakukan pendaftaran di kantor Balai DesaPakijangan dan membayar uang pungutan. Bahwa uang pungutan yang diterima Panitia PRONA tahun 2016Desa Pakijangan sebesar Rp. 159.200.000,00 (seratus lima puluhSembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut1.

Lain lain > Rp. 50.000,00Bahwa benar panitia melakukan pungutan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi yang sudah lengkappersyaratannya dan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagiyang belum lengkap persyaratannya berdasarkan Musyawarahpada tanggal 22 Desember 2015.Bahwa benar saksi ikut dalam memungut biaya prona tersebutdan saksi memulai pungutan pada tanggal lupa bulan Januari2016 sampai tanggal lupa bulan April 2016.

Lain lain : Rp. 50.000,00Bahwa benar pungutan pendaftaran prona Dasarnya adalahhasil musyawarah yang diperdeskan yaitu.

Brebes Nomor : 145 / 01 tahun 2016, tanggal 18 Januari2016 tentang Pungutan desa tahun 2016 tersebut tidak syah.Bahwa benar terhadap pungutan biaya Prona sertifikat tanahperbidang sebesar Rp. 1.000.000, tersebut Desa Pakijangantahun 2016 tidak syah karena Perdes yang dijadikan dasaruntuk melakukan pungutan tersebut tidak syah.Bahwa menurut saksi Peraturan Desa Pakijangan Kec.Bulakamba Kab.

Olehkarenanya sejatinya pungutan desa harus masuk dulu menjadikekayaan kas desa dan menjadi pendapatan kas desa yangmasuk dalam APBDes desa sehingga tidak secara otomatisbahwa pungutan dari masyarakat masuk menjadi hak pribadiHalaman 62 dari 123 Perk No. 59/Pid.SusTPK/2017/PN.Smg.Kepala Desa sehingga uang tidak berdasar hukum,menguntungkan diri sendiri dan masuk kategori korupsi.

Kemudian terdakwa SAEFULARIFIN langsung membuka pembicaraan dengan bertanya kepada saksiUMARUDIN Bin TAJURI mengenai adanya pungutan liar (pungli) yangterjadi di kantor Kecamatan Margadana Kota Tegal denganmengatakan saya dari Tim buser Indonesia, mau mengklarifikasi bersamadengan kawankawan media mengenai adanya pungutan liar disini ?* dandijawab oleh saksi UMARUDIN Bin TAJURI ada pungutan liar apayah?

dan terdakwa FIRDAUS ANDIKA mengatakan kepada saksiUMARUDIN Bin TAJURI tentang kesalahankesalahan yang dilakukan olehsaksi UMARUDIN Bin TAJURI yaitu mengenai pungutan liar ( pungli ) yangterjadi di kantor Kecamatan Margadana, dengan mengatakan kenapa hanyameminta stempel dikenakan biaya Rp 20.000, ( dua puluh ribu rupiah ),bukankah itu sudah merupakan pungutan liar ( pungli )*.

(lima juta rupiah); Bahwa pemerasan itu dilakukan para terdakwa karena menurut paraTerdakwa ada pungutan liar di kantor Kecamatan Margadana; Bahwa yang sebenarnya tidak pernah ada pungutan liar di KecamatanMargadana karena sifat dari sumbangan PMI adalah sukarela;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan pada keterangan ; Uang kupon sendiri sifatnya bukan sukarela akan tetapi merupakankeharusan;Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai

liar berupa menarik sumbangan Palang MerahIndonesia;Bahwa benar saksi Umar membantah telah melakukan pungutan liar.Sumbangan tersebut sifatnya sukarela yang 1 (Satu) lembar kuponnyaRp. 2.000.

Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lainMenimbang, bahwa para terdakwa mengaku sebagai Buser, Wartawandan LSM pada saat memperkenalkan diri kepada saksi Umar;Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan kalau saksi Umar telahmelakukan pungutan liar dengan dalih untuk Sumbangan Palang MerahIndonesia padahal yang sebenarnya pungutan tersebut untuk operasionalHalaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.tgl.seharihari dikantor Kecamatan Margadana, seperti makanan ringan selepasberolahraga

yang dilakukan diBanjar Sudihati Desa Kintamani dimana pungutan tersebut tidak dapatdibenarkan karena tidak ada aturan secara adat (Perarem Adat) yangmemperbolehkan adanya pungutan tersebut ; Bahwa berdasarkan Perdes Kintamani Nomor 2 tahun 2015, tanggal 8 Mei2015 tentang pungutan Desa pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bentukPungutan Desa adalah iuran yang dipungut atas dasar musyawarahmufakat sesuai dengan tingkat kemampuan anggota masyarakat ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dan Pak Husein mengatakan sudah diganti.Bahwa sebelumnya tahun 2013 memang masih ada pungutan masalah Kipemkepada penduduk pendatang.Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN BIi.

(tigapuluh ribu rupiah) ;Bahwa saksi telah melakukan pungutan terhadap 17 orang warga dan uang hasilpungutan tersebut sudah masuk sejumlah Rp 1.300.000,00.

(satu juta tiga ratusribu rupiah);Bahwa pungutan tersebut tidak resmi ;Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pungutan kepada wargapendatang adalah Pak Dahlan / terdakwa ;Bahwa saksi mendapat blanko dari terdakwa;Bahwa jumlah penduduk di kKampung Sudihati sekitar 250 orang ;Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2015 sudah tidak melakukan pungutanlagi.Bahwa yang menyuruh mengadakan formulir atas perintah terdakwa ;Bahwa saksi baru pertama kali melakukan pungutan kepada warga ;Bahwa saksi belum

yang dilakukan diBanjar Sudihati Desa Kintamani dimana pungutan tersebut tidak dapatdibenarkan karena tidak ada aturan secara adat (Perarem Adat) yangmemperbolehkan adanya pungutan tersebut ; Bahwa berdasarkan Perdes Kintamani Nomor 2 tahun 2015, tanggal 8 Mei2015 tentang pungutan Desa pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bentukPungutan Desa adalah iuran yang dipungut atas dasar musyawarah mufakatsesuai dengan tingkat kemampuan anggota masyarakat ; Bahwa tidak diperlukan rekomendasi Kelian Banjar Dinas

yang dibeli dari hasil pungutan yang tidak resmitersebut dari saksi Sudjono, ST selaku Ka.

haltersebut karena Terdakwa menerima setoran secara rutin, yaitu setiapminggu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setiap bulansebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan insidentil sertamenerima pemberian berupa barang yang dibeli dari hasil pungutan yangtidak resmi tersebut dari saksi Sudjono, ST selaku Ka.

UPTPKB Wiyung, tidak melakukan bentuk pengawasan danpencegahan serta tidak melarang adanya praktek pungutan tidak resmi danpercaloan yang terjadi pada UPTPKB Tandes ;Bahwa Terdakwa tidak melarang praktek percaloan dan pungutan yangtidak sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2002 yang dilakukan oleh 13 (tigabelas) staf penguji UPTPKB Wiyung yang merupakan bawahannya danHal. 15 dari 27 hal. Put.

UPTPKB Wiyung, tidak melakukan bentuk pengawasan danpencegahan serta tidak melarang adanya praktek pungutan tidak resmi danpercaloan yang terjadi pada UPTPKB Tandes ;Bahwa Terdakwa tidak melarang praktek percaloan dan pungutan yangtidak sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2002 yang dilakukan oleh 13 (tigabelas) staf penguji UPTPKB Wiyung yang merupakan bawahannya danmenjadi tanggung jawab Terdakwa, hal tersebut karena Terdakwamenerima dana taktis/setoran secara rutin, yaitu setiap minggu sebesarRp.5.000.000,00

liar mengingat Terdakwa sebagai KepalaDinas mengetahui bahwa adanya pungutan yang tidak benar diluar ketentuanyang ada, namun fakta yang terjadi bahwa membiarkan adanya praktekpercaloan, adanya pungutan illegal dan secara berkala meminta dan menerimasetoran dari Ka UPTD baik di Wiyung dan Tandes untuk keperluan dinasdengan alasan anggaran untuk dinas dari APBD tidak mencukupi ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Hal. 24 dari 27 hal.

Lalu disuruhmengedarkan kepada warga pendatang bagi yang sanggup disuruh mengisisedangkan bagi yang tidak sanggup tidak mengisi formulir ;Bahwa tidak ada sangsi bagi warga yang tidak mengisi formulir tersebut ;Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pungutan dan terdakwa baru pertamakali melakukan pungutan untuk memperpanjang bagi lakilaki dikenakan Rp.50.000,00.(lima puluh ribu rupiah) dan Perempuan dipungut Rp. 30.000,00.

(tigapuluh ribu rupiah) ;Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN BIi.Bahwa terdakwa telah melakukan pungutan terhadap 17 orang warga dan uanghasil pungutan tersebut sudah masuk sejumlah Rp 1.300.000,00.

(satu juta tigaratus ribu rupiah);Bahwa pungutan tersebut tidak resmi ;Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pungutan kepada wargapendatang adalah saksi Dahlan;Bahwa saksi mendapat blanko dari saksi Dahlan;Bahwa jumlah penduduk di kampung Sudihati sekitar 250 orang ;Bahwa terdakwa mengetahui sejak tahun 2015 sudah tidak melakukan pungutanlagi;Bahwa yang menyuruh mengadakan formulir atas perintah saksi Dahlan ;Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pungutan kepada warga ;Bahwa terdakwa

yang dilakukan diBanjar Sudihati Desa Kintamani dimana pungutan tersebut tidak dapatdibenarkan karena tidak ada aturan secara adat (Perarem Adat) yangmemperbolehkan adanya pungutan tersebut ; Bahwa berdasarkan Perdes Kintamani Nomor 2 tahun 2015, tanggal 8 Mei2015 tentang pungutan Desa pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bentukPungutan Desa adalah iuran yang dipungut atas dasar musyawarah mufakatsesuai dengan tingkat kemampuan anggota masyarakat ; Bahwa tidak diperlukan rekomendasi Kelian Banjar Dinas

(satu juta tiga ratus riburupiah) dari keterangan terdakwa telah melakukan pungutan terhadap 17 orangwarga dan uang hasil pungutan tersebut sudah masuk sejumlah Rp 1.300.000,00.(Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan keterangan kedua saksi Mohamad Fajar untukmengurus 3 (tiga) warga agar dapat diterima menjadi warga Desa Sukahati dansaksi H. Halilul Rahman telah memberikan 3 (tiga) amplop yang masingmasingberisi uang sejumlah Rp.250.000,00.

pungutan tersebut adalahkarena untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) DinasPekerjaan Umum Kab.

yang dilakukanantara lain biaya pungutan cetak peta, retribusi namun khusus retribusi hanyaditujukan untuk pengadaan barang dan jasa;Bahwa saksi tahu tentang adanya pungutan biaya penggandaan dokumen danpungutan tersebut ditujukan terhadap rekanan;Bahwa yang memerintahkan panitia untuk melakukan pungutan tersebut adalahKetua ULP Kab.

Pasaman Barat ada 2 (dua) orang;Bahwa pungutan terhadap rekanan tersebut dilakukan oleh panitia;Bahwa masalah anggaran ULP Kab.

Fisik II yang mengumpulkan pungutan tersebutadalah Staf bagian Sekretariat yaitu Sdri.

Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor, tetapi keabsahan pemungutan oleh Terbanding,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehbertentangan dengan undangundang;Bahwa tahun pajak daerah yang disengketakan (Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor) oleh Pemohon Banding adalah Faktur Pungutan Pajak Pertamina,berkenaan dengan masa berlakunya UndangUndang

Nomor 34 Tahun 2000tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun2001 tentang Pajak Daerah;Bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan PajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor a quo adalah bertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000;Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalahperjanjian antara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintah denganPemerintah,

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, berkaitan dengan konflikpengaturan antara Kontrak Karya yang merupakan golongan hukum privatdengan UndangUndang Pajak Daerah dan peraturan pelaksanaannya yangtermasuk hukum publik, Majelis berpendapat seharusnya yang lebih diutamakanadalah UndangUndang Pajak Daerah sebagai hukum publik daripada KontrakKarya, oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudah sesuai dengan undangundang yang berlaku.

Kalaupun guadnon terdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusiyang telah ada aturannya pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani,maka besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusitersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah.Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani pada tanggal 2Desember 1986 oleh dan antara

Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atauretribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat No. 11 Tahun1957 tersebut dan karenanya pula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11KK tidak bertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000. Karenanyapula jelas dan nyata Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnyaHal 17 dari 28 hal. Put.

sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya setiap peserta diwajibkanmembayar pungutan Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) per bidang dankewajiban tersebut tidak dituangkan dalam suatu Peraturan Desa (Perdes)Dukuhsari.Bahwa panitia Pokmas yang menerima uang pungutan dari pemohon prona tidakmembuatkan tanda terima/kuitansi,hal itu sebagaimana hasil rapat yang dipimpinterdakwa WILDANUN MUKHOLADUN bahwa pungutan pungutan Prona tidakusah disertai kuitansi, cukup dicatat dalam lembaran

sebesar Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya disepakati pungutan Rp.400.000, per peserta per bidang dan kesepakatan tersebut tidak dituangkandalam suatu Peraturan Desa (Perdes) Dukuhsari.Bahwa panitia Pokmas yang menerima uang pungutan dari pemohon prona tidakmembuatkan tanda terima/kuitansi,hal itu sebagaimana hasil rapat yang dipimpinterdakwa WILDANUN MUKHOLADUN bahwa pungutan pungutan Prona tidakusah disertai kuitansi, cukup dicatat dalam lembaran buku dan pemohon pronahanya disuruh

Bahwa Tugas pokok saksi adalah : Melaksanakan pungutan Rp. 400.000,kepada warga desa Dukuhsari di lingkungan RT saya yaitu RT 11 RW 03yang menjadi pemohon prona Tahun 2016 untuk disetorkan kepadaBendahara Pokmas Prona.

Menerima setoran pungutan Rp. 400.000, dari pemohon pronalewat ketua RI maupun Kepala Dusun di desa Dukuhsari Kec.Jabon Kab. Sidoarjob.

Selain itu bukti bahwa peserta sudahmembayar adalah adanya catatan kecil yang dibuat ketua RI yangmenerima pungutan maka kemudian saya tulis dalam daftar rekapitulasiPembayar Sertipikasi Prona TA 2016 Desa Dukuhsari Bahwa Bahwa setiap pungutan Rp. 400.000, yang diterima dari pesertatidak disertai kuitansi , hal ini sesuai dengan kesepakatan pada saat rapatpada Hari rabu tanggal 13 Januari 2016 di kantor Desa Dukuhsari, Kec.Jabon Kab.

sejumlah uang di luaryang diatur dalam undangundang atas pemanfaatan barang milik daerah yaitukepada para pedagang yang berualan di los dan bedak yang berada diHalaman 4 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUSTPK/2021/PT SBYlahan Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo dan tidak menyetorkanuang hasil pungutan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggobertentangan dengan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 79 ayat

Karena khawatir dantakut tidak boleh berjualan di Pasar Kronong, sehingga para pedagangtersebut dengan terpaksa bersedia untuk membayarkan sejumlah uangyang diminta dan disampaikan oleh Terdakwa.Halaman 6 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPerbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yangmelakukan pungutan terhadap para pedagang di Pasar Kronong atau yangdisebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yangdiatur dalam peraturan perundangundangan adalah

tidak dibenarkan danbertentangan dengan :Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 TentangPengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa:Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebutnama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diaturdalam undangundang.Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dandikumpulkan dari masingmasing para pedagang baik yang diterimaoleh Terdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalahsebagai

:Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebutnama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diaturdalam undangundang.Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dandikumpulkan dari masingmasing para pedagang baik yang diterima olehTerdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalah sebagai berikut :No.

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yangmenyatakan bahwa :Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebutnama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diaturdalam undangundang.Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dandikumpulkan dari masingmasing para pedagang baik yang diterima olehTerdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalah sebagai berikut :No.

Bahwa selain itusebagai prosedur dalam melakukan pungutan retribusi, Kepala DinasKebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul jugamenerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) ProsedurPemungutan Retribusi.Bahwa pungutan retribusi obyek wisata yang dilaksanakan olehPemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini oleh DinasKebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul dilakukanpula di kawasan wisata pantai selatan di wilayah KabupatenGunungkidul yaitu antara lain di Pos Tempat Pemungutan

retribusi di lokasi (SKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan KepariwisataanHalaman 4 dari 46 Putusan Nomor: 12/PID.SUSTPkK/2017/PT YYK"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan

retribusi di lokasi (SGKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)#Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan dan setoran dilaporkan ke Seksi ODTWBahwa pada hari Sabtu

retribusi di lokasi (SKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan dan setoran dilaporkan ke Seksi ODTWBahwa pada hari Sabtu

retribusi di lokasi (GKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)#Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankHalaman 23 dari 46 Putusan Nomor: 12/PID.SUSTPK/2017/PT YYKBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan