Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baikPenggugat maupun Tergugat tinggal di wilayah Kecamatan Wundulako, danKecamatan Samaturu, keduanya berada di wilayah Kabupaten Kolaka yangPutusan Nomor : 0389/Pdt.G/2016/PA.Klk,Hal. 13 dari 17.relatif terjangkau sekalipun dengan alat tranportasi umum.

kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milikorang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan Bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasukkepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda yang seluruhnya atausebahagian milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti kepemilikan atasharta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagipemiliknya, barang itu merupakan milik sepenuhnya atau sebahagiannya dapatditaksir harganya dan sebahagiannya

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA Una.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;2.

SUYADI, M.Pd.Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pada tahun 2012 sebagai Kasi Sarana dan Prasarana, sekarang menjadiKepala UPTD Kecamatan ;Bahwa saksi dalam kegiatan Perencanaan Tekhnis Konstruksi PembangunanPerpustakaaan, Ruang Kelas Baru dan Rehabilitasi Berat/Sedang Ruang Kelas padaDinas Pendidikan Kab.Blitar DAK SILPA tahun 2011 yang dilaksanakan padatahun 2012 sebagai PPTK ;Bahwa dasar saksi sebagai PPTK adalah SK Kepala Dinas Pendidikan Kab.

Tejacipta RekasaranaBahwa saudara Agus Sasmito, ST. mantan staf tekhnis pt. Tejacipta Rekasarana ;Bahwa keuntungan PT. Tejacipta Rekasarana administrasi kurang lebih 10 % atausekitar Rp.40.000.000, ;Bahwa yang membuat gambar adalah Tim dari Blitar ;Bahwa kenapa diserahkan kepada saudfara Agus Sasmito, karena keputusanpimpinan ;Bahwa orangorang mempunyai keahlian tentang sarjana tekhnik ;Bahwa keterkaitan PT.

BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd. memberikan keterangan bahwa KegiatanPerencanaan Tekhnis Konstruksi Pembangunan Perpustakaaan, Ruang Kelas Baru danRehabilitasi Berat/Sedang Ruang Kelas pada Dinas Pendidikan Kab. Blitar DAK SILPAtahun 2011 dananya dari APBD Kab. Blitar tahun 2012 pada Dinas Pendidikan Kab.Blitardengan susunan Panitia Pengadaannya terdiri dari 5 orang antara lain :1. Marhaendra Puji KetuaDrs. Hari Widodo SekretarisHeniyanto AnggotaEddy Purwanto,ST. Anggota7 oF wfHariyanto,SE.

Berat/Sedang Ruang Kelas sebesar Rp.6.627.695.475,, untuk Ruang KelasBaru sebesar Rp.6.928.436.389, dan untuk Rehabilitasi ruang kelas ringan sebesarRp.4.400.131.831. dana untuk kegiatan Perencanaan Tekhnis Konstruksi PembangunanPerpustakaaan, Ruang Kelas Baru dan Rehabilitasi Berat/Sedang Ruang Kelas pada DinasPendidikan Kab.Blitar DAK SILPA tahun 2011 yang dilaksanakan pada tahun 2012sebesar Rp. 484,125,000.

Ruang KelasBaru sebesar Rp.6.928.436.389, dan untuk Rehabilitasi ruang kelas ringan sebesarRp.4.400.131.831. dana untuk kegiatan Perencanaan Tekhnis Konstruksi PembangunanPerpustakaaan, Ruang Kelas Baru dan Rehabilitasi Berat/Sedang Ruang Kelas pada DinasPendidikan Kab.Blitar DAK SILPA tahun 2011 yang dilaksanakan pada tahun 2012sebesar Rp. 484,125,000.

Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 06 Juli 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis

Ruppa Anggota Tekhnis Hukum Balai Harta PeninggalanMakassar, berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Perintah Penugasanmasingmasing tertanggal 20 Desember 2011 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dibawah register No: 53/SK/Dal/Pdt/X1I/2011/PN. Maros tanggal 23 Desember 201 1; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT,; DAN1.

diperairan Desa Batu Belubang Kab.Bangka Tengah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kepulauan BangkaBelitung tahun 2009 sebagai staff Dinas Dinas Pertambangan dan Energi PropinsiKepulauan Bangka Belitung dan sejak bulan Desember 2011, saksi menjabat selakuInspektur Tambang di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan BangkaBelitung hingga sekarang ini;Bahwa sebagai Inspektur Tambang adalah melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap tekhnis

1 (satu) ekor kijang yang dibawa olehTerdakwa;Bahwa keahlian yang Ahli miliki yaitu pernah mengikuti Diklat PengendaliEkosistem Hutan di PDK Kadipaten pada tahun 2007 selama 1 minggu,kemudian tahun 2008 sampai 2014 di Direktorat Penyidikan danPengamanan Hutan, selanjutnya dari tahun 2014 sampai sekarang di BalaiKSDA Bali sebagai Koordinator perlindungan Kehutanan;Bahwa saat ini Ahli bekerja di Kantor Balai KSDA Bali Denpasar sebagaiKoordinator Perlindungan Hutan;Bahwa Ahli memiliki sertifikasi Tekhnis

Januari 1972, Pekerjaan DosenUnifersitas Makassar (Mantan Anggota KPUKabupaten Gowa), beralamat di Taman Pesona AsriC No. 4, Rt. 001/Rw. 004, Kelurahan Pandangpandang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa ;Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpahakan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripadayang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaiBGT IIOU meen wen ee mm in mm i mm mem mem emer mm Bahwa Saksi adalah mantan KPU Kabupaten Gowa sebagai KetuaDivisi Data, Informasi dan Tekhnis

permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0024/Pdt.P/2021/PA.AdI. tanggal 15 Februari 2021, joSurat Keputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama AndooloNomor W21A6/349/KU.01/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, hal mana telahsesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang PedomanLayanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat EdaranNomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

sebagaimana maksud penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan yang diajukan olehPenggugat mengandung 2 (dua) tuntutan yang tunduk pada kompetensi absoluteyang berbeda, maka penerapan kumulasi gugatan dalam perkara aquo tidakdapat dibenarkan sebagaimana pelarangan penerapan kumulasi yang telahdisebutkan diatas, hal tersebut juga telah sesuai dengan petunjuk tekhnis

permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Unaaha Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Una. tanggal 19 Februari 2021, joSurat Keputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama UnaahaNomor W21A6/349/KU.01/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, hal mana telahsesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang PedomanLayanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat EdaranNomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA Una.Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 02 Agustus 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMANomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi MasyarakatMiskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku

kegiatanperkebunan di kawasan hutan tersebut;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan semua keterangan Saksi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :1 ADE OFFERIN dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagaiberikut :e Bahwa Ahli bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIXsebagai PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) Pelaksana BPKH WilayahXIX Riau bertugas sebagai pelaksanaan penataan batas dan pemetaankawasan hutan dan penilaian tekhnis

tidak langsungmempertimbangkan faktafakta yang relevan, danmempertimbangkan asasasas Umum Pemerintahan Yang Baiklainnya, sehingga dengan mempertimbangan seluruhkepentingan akan sampai pada sebuah kesimpulan apakahKeputusan tersebut diambil atau tidak diambil/diputuskan;e Bahwa memiliki dari apa yang diputuskan dan dilaksanakanoleh Tergugat terlihat jelas Tergugat telah bertindak sangattidak cermat bahkan ceroboh, hal tersebut terlihat jelasdarifaktafakta sebagai berikut :e Tidak adanya pengkajian tekhnis

Bahwa tidak benar Tergugat didalilkan telah melakukan wanprestasi karenakenyataannya Tergugat telah mengangkut Penggugat dengan penerbangan ID6373 20 Februari 2015 dari Yogyakarta ke Jakarta, dengan kode booking :TUUHHR ;Bahwa adapun penerbangan dari Jakarta ke Palembang dengan penerbangannomor JT 0336, kode booking : IASJVM, karena alasan tekhnis tidak dapatdioperasikan dan atas kejadian tersebut sesuai dengan ketentuan undangundang Penggugat telah mendapatkan full refund sehingga denganditerimanya

kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milikorang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebutbaik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dantelah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat.

Lumajang.22. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/387/427.12/2011 tentang : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsng Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Lumajang Tahun 2011.23. 1(satu) bendel surat konfirmasi pinjaman kepada kelompok 24. 1(satu) bendel BA Musyawarah Antar desa (MAD)khusus penyelesaian lanjutan.25. 1 (satu) bendel draft standart dan prosedur unit pengelola kegiatan (SOP UPK)26. 1 (satu) bendel penjelasan (petunjuk tekhnis

Mandiri Perdesaan di KabupatenLumajang.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Lumajang Nomor188.45/387/427.12/2011 tentang : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagaipengelola Dana Bantuan Langsng Masyarakat (BLM) PNPM MandiriPerdesaan di Kabupaten Lumajang Tahun 2011.1(satu) bendel surat konfirmasi pinjaman kepada kelompok1(satu) bendel BA Musyawarah Antar desa (MAD)khusus penyelesaianlanjutan.1 (satu) bendel draft standart dan prosedur unit pengelola kegiatan (SOPUPK)1 (satu) bendel penjelasan (petunjuk tekhnis

pengembalian dana UEP (usaha ekonomi Produktif)dan SPP (simpan pinjam perempuan) dari Kelompok yaitu satu bulansejak pencairan, Ketua Kelompok datang ke kantor UPK untukmenyerahkan uang pengembalian sampai selesai angsuran selama 10(sepuluh) bulan, dan pihak UPK membuat nota atau kwitansi rangkap 2(dua) yakni satu rangkap warna putih untuk UPK sedangkan rangkapkeduanya warna merah diberikan kepada Ketua Kelompok;Bahwa uang pengembalian dari Kelompok yang diberikan kepadabendahara sesuai dengan Petunjuk Tekhnis

Nomor : 188.45/387/427.12/2011tentang : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana BantuanLangsng Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten LumajangTahun 2011;1(satu) bendel surat konfirmasi pinjaman kepada kelompok;Halaman ke 49 Putusan Perkara No. : 163/Pid.Sus/TPK/2016/PN.S BY2425262/) 1(satu) bendel BA Musyawarah Antar desa (MAD)khusus penyelesaian lanjutan;) 1 (satu) bendel draft standart dan prosedur unit pengelola kegiatan (SOP UPk);) 1 (satu) bendel penjelasan (petunjuk tekhnis

Nomor : 188.45/887/427.12/2011tentang : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana BantuanLangsng Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten LumajangTahun 2011.23) 1(satu) bendel surat konfirmasi pinjaman kepada kelompok24) 1(satu) bendel BA Musyawarah Antar desa (MAD)khusus penyelesaian lanjutan.25) 1 (satu) bendel draft standart dan prosedur unit pengelola kegiatan (SOP UPk)Halaman ke 66 Putusan Perkara No. : 163/Pid.Sus/TPK/2016/PN.S BY26) 1 (satu) bendel penjelasan (petunjuk tekhnis

Mandiri Perdesaan di KabupatenLumajang.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/387/427.12/201 1tentang : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana BantuanLangsng Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan di KabupatenLumajang Tahun 2011.1(satu) bendel surat konfirmasi pinjaman kepada kelompok1(satu) bendel BA Musyawarah Antar desa (MAD)khusus penyelesaianlanjutan.1 (satu) bendel draft standart dan prosedur unit pengelola kegiatan (SOPUPk)1 (satu) bendel penjelasan (petunjuk tekhnis