Ditemukan 6228 data
BAGYO MULYONO SH
Terdakwa:
1.WASIDI Bin SUGIYANTO
2.TASIK Bin Alm YONO
3.PARWADI Bin Alm GIMAN
4.SATINO Alias RAGIL Bin Alm PARTONO
98 — 13
diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan);(2) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayuolahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih berasal dari bahanbaku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yangmemiliki izin sah;(3)SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH;(4)Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis
kompetensinya;(5)Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang izin;Dan SKSHH dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan melalui SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan HasilHutan) dan yang mengeluarkan adalah GANISPHPL (tenaga tekhnispengelola hutan produksi lestari) yang ditunjuk oleh Perhutani, dan yangmengeluarkan SKSHH adalah kepala TPK (Tempat Penimbunan Kayu)Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Wngyang mempunyai SIM (Surat Izin Menguji) tenaga tekhnis
27 — 3
Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,Hal. 10 dari 13Put.No.96/Pid.B/2016/PN.Ret Tkbarang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah
56 — 26
beberapa jenis pekerjaan yangdilakukan CCO setelah SINANDAR NATA KUSUMA melaksanakan pekerjaan,Konsultan pengawas tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak melakukan pengawasanterhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh SINANDAR NATA KUSUMA,sedangkan SINANDAR NATA KUSUMA tidak pernah membuat laporan kemajuanfisik baik mingguan maupun bulanan, kemudian konsultan pengawas membuat laporanmingguan dan bulanan berdasarkan pengamatan secara visual/melihat di lapangan tanpamelakukan pemeriksaan secara tekhnis
setiap aitem pekerjaan sesuai spesifikasi yangada di dalam kontrak, begitu juga Tim pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan tidakmelakukan pemeriksaan secara tekhnis setiap aitem pekerjaan sesuai spesifikasi yangada di dalam kontrak, hanya melakukan pekerjaan pada tanggal 4 Desember 2013,bahkan berdasarkan dokumen Berita acara kemajuan fisik pekerjaan dan Berita acarapemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan CV.EB GROUPdalam hal ini SINANDAR NATA KUSUMA, Konsultan pengawas,Pejabat
SPK/DPUBM/IX/2013 tanggal 24 September 2013, hal tersebutberdasarkan tugas sesuai Keputusan Bupati Seluma Nomor.387/tahun 2013 tanggal 12Juni 2013 terdakwa ACHMADIN,ST bertanggung jawab atas ikatan/perjanjiankerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan pada bidangmasingmasing yang dikuasakan kepadanya, dan bertanggiungjawab atas Surat PerintahMembayar (SPM) pada bidangmasingmasing yang dikuasakan kepadanya.Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli tekhnis
selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) sebelum menandatangani Berita acara hasil pekerjaan yang dibuat danditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, Konsultan Pengawas,rekanan terlebih dahulu melakukan pengawasan kegiatan di lapangan, hal tersebut tidakdilakukan.Bahwa dana sebesar Rp.1.264.057.000, dari nilai kontrak telah dicairkan olehSINANDAR NATA KUSUMA sebagai pelaksana pekerjaan dan telah diterimaseluruhnya.Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli tekhnis
1.REZA RIZKI FADILLAH, S.H.
2.NIKY JUNISMERO, SH
Terdakwa:
1.BUSARI Alias ARI Bin SUBANG
2.HUTRI Alias TRIS Bin JAFAR
75 — 34
berwujudmaupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidakdan niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidakselesainya pelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan karenakehendaknya sendiri.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
berwujudmaupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidakdan niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidakselesainya pelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan karenakehendaknya sendiri.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
HENGKY FRANSISCUS MUNTE, SH. MH.
Terdakwa:
AZZANUDIN SIREGAR Als AZANUDDIN Bin SULTONI SIREGAR
90 — 17
Sarana Tampa Perkasa (STP); Bahwa benar hubungan jabatan antara saksi Wajri Ali dengan Terdakwa dansaksi Rafles Ritonga yaitu secara tekhnis saksi Wajri Ali adalah atasan TerdakwaHalaman 17 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN Dumselaku pimpinan PT. STP Dumai dan saksi Rafles Ritonga adalah bawahanTerdakwa sebagai Asisten Operasional PT. STP Dumai;Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib.
Sarana Tampa Perkasa(STP) dan hubungan jabatan antara saksi Wajri Ali dengan Terdakwa dansaksi Rafles Ritonga yaitu secara tekhnis saksi Wajri Ali adalah atasanTerdakwa selaku pimpinan PT. STP Dumai dan saksi Rafles Ritonga adalahbawahan Terdakwa sebagai Asisten Operasional PT.
Terbanding/Penuntut Umum : ALIM BAHRI, SH
55 — 29
Tata CaraPembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana DesaSetiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang TahunAnggaran 2016;+ Petunjuk Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17.a Tahun 2016tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian danPenggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup KabupatenSidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016;** Keputusan Kepala Desa Padangloang Alau Nomor: 06 Tahun2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pembentukan TimPelaksana Tekhnis
Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS+ Petunjuk Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17.a Tahun 2016tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian danPenggunaan Dana Desa Setiap Desa Lingkup KabupatenSidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016;* Keputusan Kepala Desa Padangloang Alau Nomor: 06 Tahun2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pembentukan TimPelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa TahunAnggaran 2016 Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue
38 — 23
PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan;. SOP (Standart Operasional dan Prosedur Perguliran);. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Cokelat (G1)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Jambu Mente(G1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;.
bulan sesudah putusan iniberkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanyadisita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebutdengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yangmencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu)bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;Menetapkan barang bukti berupa:PTO (Petunjuk Tekhnis
78 — 19
Penyidik Pembantu sejak tahun2010 sampai dengan sekarang;Bahwa sesuai KUHAP, didalam surat Panggilan tidak perludicantumkan tentang adanya SPDP dan surat Perintah Penyidikan,arena sesuai Perkap Kapolri Nomer 14 Tahun 2012 juga tidakmenyebutkan dalam panggilan untuk mencantumkan Laporan,SPDP, Penyidikan dan dalam Pasal 27 UUD 1945 hanyamenyebutkan pemanggilan dilakukan secara tertulis denganmenerbutkan surat panggilan dengan dasar laporan polisi dan dalamJuklak Juknis (petunjuk pelaksanaan Petunjuk Tekhnis
Laporan Polisi; Bahwa SPDP tidak wajib dicantumkan, karena sesuai pasal 109KUHAP tidak mewajibkan dicantumkan SPDP, sedang dalamPetunjuk Pelaksana Petunjuk Tekhnis tidak ada pencantuman SPDP,hanya isi dasar surat panggilan antara lain tentang : Pasal 112 KUHP,Undang Undang Kepolisian dan Laporan Polisi; Bahwa dalam Surat Pemanggilan dicantumkan : identitas, kapandipanggil dan dipanggil sebagai apa, kalau sudah ditetapkan sebagaitersangka, lalu dipanggil sebagai tersangka, kemudian perkara yangdisangkakan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PALUPI WIRYAWAN, SH
78 — 54
PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan;b. SOP (Standart Operasional dan Prosedur Perguliran);c. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Cokelat (G1)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;d.
sesudah putusan iniberkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disitadan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut denganketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupimaka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;Menetapkan barang bukti berupa:1) PTO (Petunjuk Tekhnis
71 — 7
SYATTU adalah samaorangnya dengan SYAMSIAR sebagaimana tersebut dalam ijazah atas nama SYAMSIAR.Hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat yang ditandai dengan7.4.4 dan T.2.2. bukti surat tersebut berupa surat keterangan dari Pemerintah KabupatenBone Dinas Pendidikan Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan Kecamatan BarebboSekolah DASAR Inpres 12/79 Congko, yang diketahui dan ditanda tangani oleh KepalaDinas Pendidikan Kabupaten Bone atas nama : Drs. H.
22 — 11
Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.
Terbanding/Penggugat : ERIYANTO MUSA
Terbanding/Turut Tergugat II : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi
Turut Terbanding/Tergugat II : Ir. TETAP SINULINGGA
Turut Terbanding/Tergugat III : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi
77 — 61
informasikanTERGUGAT pada portal LPSE yangmenggugurkan PENGGUGATmaka seharusnyapada Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)Nomor: 58.010.A/Pokja Konstruksi BM2.2018 tanggal 20 April2018 TERGUGAT menggugurkan PENGGUGAT bukanpadaTAHAP AWAL yaitu pada tahapan Evaluasi Administrasi;Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT JMB halaman 5dari16 halaman16.17.18.19.Bahwa mengingat pelelangan a quo menggunakan Metode KualifikasiPascakualifikasi dengan Metode Evaluasi Sistem Gugur, peserta yangdinyatakan lulus evaluasi administrasi, Tekhnis
141 — 19
Bdgbulanan dibuat dengan cara merubah laporan yang telah dibuat oleh terdakwaFADILAH ROHMAN, setelah itu difotocopi kKemudian diberikan kepada pihakDinas Pendidikan Kabupaten Bekasi/ Kementerian Pendidikan.Bahwa didalam penggunaan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN05 Cikarang Timur Tahap berdasarkan hasil audit oleh tim tekhnis Kementeriandan Consultan serta perwakilan dari Negara Australia (ESQ) pada awal bulanNopember tahun 2012 ditemukan bahwa terhadap kualitas bangunan tidak sesuaiyang
danrekening Koran yang diberikan adalah rekening Koran yang lama dimana danatermin kedua belum masuk kerekening, dan setelah pembangunan USB SMPN 05Cikarang Timur berhenti baru diketahui berdasarkan rekening koran saldo terakhirper tanggal 25 Juli 2013 sebesar Rp. 4.471.619,00 (empat juta empat ratus tujuhpuluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah) ;Bahwa di dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 05 CikarangTimur adalah berdasarkan gambar kerja pelaksanaan serta volume grafik,Spesifikasi tekhnis
pihak Dinas Pendidikan/Kementerian Pendidikan tidak menerima laporan bulan yang dibuat oleh terdakwaFADILAH ROHMAN tersebut, kKemudian oleh LUKMAN APANDI, S.Pd.1 laporanbulanan dibuat dengan cara merubah laporan yang telah dibuat oleh terdakwaFADILAH ROHMAN, setelah itu difotocopi kKemudian diberikan kepada pihakDinas Pendidikan Kabupaten Bekasi/ Kementerian Pendidikan.Bahwa didalam penggunaan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN05 Cikarang Timur Tahap berdasarkan hasil audit oleh tim tekhnis
namun pihak Dinas Pendidikan/Kementerian Pendidikan tidak menerima laporan bulan yang dibuat oleh terdakwaFADILAH ROHMAN tersebut, kemudian oleh LUKMAN APANDI, S.Pd.1 laporanbulanan dibuat dengan cara merubah laporan yang telah dibuat oleh terdakwaFADILAH ROHMAN, setelah itu difotocopi kKemudian diberikan kepada pihakDinas Pendidikan Kabupaten Bekasi/ Kementerian Pendidikan.Bahwa didalam penggunaan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN05 Cikarang Timur Tahap berdasarkan hasil audit oleh tim tekhnis
89 — 66
Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaanProyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selakuKPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Hepran Hediselaku konsultan pengawas, SaksiHarun Nur Rasyid, Saksi OscarPrihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi Dio Ba Giteselaku tim PHOFHO Bahwa Saksi sebagai Pengelola Tekhnis berdasarkanSurat KeputusanKepala Bidang PerdaganganpedaganganAnggaran Nomor :kabupaten Rejang Lebong' selakudinas koperasi UKM, perindustrian
pekerjaan tersebut kepada KPA DinasKoperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan PHO tersebut saat itu saksibersama Tim melakukan pemeriksaan dengan cara melihat secaraVisual, mengukur panjang, lebar dan tinggi bangunan, jumlah tiang danjumlah Los lalu disesuaikan dengan yang ada didalam RAB dan gambarkerja.Bahwa Saksi menjelaskan yang hadir pada saat itu yaitu Tim PHOsebanyak 5 (lima) orang, Terdakwa selaku KPA, Sdr LASIMAN selakuPPK, Sdr RONI selaku Pengelola Tekhnis
pekerjaan tersebut kepada KPA DinasKoperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan PHO tersebut saat itu saksibersama Tim melakukan pemeriksaan dengan cara melihat secaraVisual, mengukur panjang, lebar dan tinggi bangunan, jumlah tiang danjumlah Los lalu disesuaikan dengan yang ada didalam RAB dan gambarkerja.Bahwa Saksi menjelaskan yang hadir pada saat itu yaitu Tim PHOsebanyak 5 (lima) orang, Sdr HASMIR selaku KPA, Sdr LASIMAN selakuPPK, Sdr RONI selaku Pengelola Tekhnis
Bahwa Saksi menjelaskan yang hadir pada saat itu yaitu Tim PHOsebanyak 5 (lima) orang, Sdr HASMIR selaku KPA, Sdr LASIMAN selakuPPK, Sdr RONI selaku Pengelola Tekhnis dari Dinas PU, Sdr EFRANselaku Konsultan pengawas dari PT. Tata Pola Konsultan, Sdr EDIISKKANDAR Direktur PT. Zuty Jaya Menpawah dan Sdr FIRMAN jugadari PT. Zuty Jaya Menpawah.
FAUZAN, SH.
Terdakwa:
MUHAMMAD JAMAAH Bin PAJI
140 — 33
Jambi;Bahwa pada tahun 2007 saksi pernah mendengar bahwa KementrianKoperasi dan UKM RI memiliki program bantuan perkuatan dalam bidangproduksi kepada koperasi yang kegiatannya bersumber dari dana APBNKementrian Koperasi dan UKM RI;Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tekhnis pelaksanaan kegiatanprogram tersebut karena saksi tidak membidangi bagian koperasi dantidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut ;Bahwa pada saat itu Sdr.
Jambi ; Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program bantuan perkuatan dalam bidangproduksi kepada koperasi dari Kementrian Koperasi dan UKM RI dan saksi jugatidak mengetahui darimana sumber kegiatan tersebut ; Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tekhnis pelaksanaan kegiatan programtersebut karena saksi tidak membidangi bagian koperasi dan tidak pernahdilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut ; Bahwa pada saat itu Sdr.
merupakan pensiunan PNS pada Kementrian Koperasi dan UKMRI dan pada tahun 2007 saksi menjabat sebagai Asisten Deputi UrusanKehutanan dan Perkebunan ; Bahwa pada tahun 2007 terdapat program bantuan perkuatan dana kepadakoperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet TA.2007 Tahap pada Kementrian Koperasi dan UKM RI; Bahwa dasar hukum pelaksanaan kegiatan tersebut tertuang dalam PeraturanMenteri Koperasi dan UKM RI Nomor 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 01Agustus 2006 tentang Pedoman Tekhnis
Tagihan ;o Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan anggaran ;Oo Memungut dan menyetor pajak Bahwa pada tahun 2007 saksi pernah menerima dokumen permintaanpembayaran dalam Program Bantuan Perkuatan dana kepada koperasi untukpengembangan usaha produksi di Bidang Budidaya Karet Tahun Anggaran2007 Tahap Kementrian Koperasi dan UKM RI; Bahwa saksi tidak mengerti bagaimana mekanisme pelaksanaan programtersebut dan apa yang menjadi sasaran dari program tersebut karena saksitidak pernah dilibatkan dalam tekhnis
Muaro Jambi ;Bahwa pada tahun 2007 terdapat program bantuan perkuatan dana kepadakoperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet TA.2007 Tahap pada Kementrian Koperasi dan UKM RI ;Bahwa pada tahun 2007 Pihak Kementrian Koperasi dan UKM RI adamelakukan sosialisasi terkait program tersebut di hotel abadi dan pada saatitu Saksi hanya menghadiri sebentar saja jadi saksi tidak mengetahui secarajelas bagaimana tekhnis pelaksanaan kegiatan tersebut ;Bahwa seingat saksi setelah dilakukan
42 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Iski ;Dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur sesuai dengan Kepres Nomor : 80tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang mengeluarkan SuratPerintah Nomor : 825/4097/DPUK/BM/2007 untuk melakukan surveyspesifikasi tekhnis dan harga alat berat sebagai dasar atau patokan untukpembuatan Harga Perkiraan Sendiri, kemudian Surat Perintah tersebutditindaklanjuti oleh Terdakwa bersama dengan saksi H. Sutarman dan saksiIr.
Iski ;Dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur sesuai dengan Kepres Nomor :80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah ;Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007 Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Serang mengeluarkan Surat Perintah Nomor : 825/4097/ DPUK/BM/2007 untuk melakukan survey spesifikasi tekhnis dan harga alat beratsebagai dasar atau patokan untuk pembuatan Harga Perkiraan Sendiri,kemudian Surat Perintah tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa bersamadengan saksi
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
seharusnya bentuk suratnya adalah berupa Surat Keputusandan bukan berupa Surat Hasil Nota Pemeriksaan Surat Nomor566/374/424.053/2011, tertanggal 14 Maret 2011 Perihal Jawaban Surat dansurat dengan Nomor 566/781/ 424.053/2011, tertanggal Mei 2011 (tanggalkosongan), Perihal Jawaban Surat;4 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka terbukti secara hukum Surat HasilNota Pemeriksaan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Disnakertrans KabupatenPasuruan (bukti P6) secara yuridis normatif maupun secara yuridis tekhnis
oleh Pemohon PeninjauanKembali/ Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pengusaha dan ParaTermohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon KasasiII/Para Penggugat/Para Pekerja telah dicatatkan ataukah tidak;8 Bahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan tersebut diatas, sangat terang danjelas membuktikan bahwa putusan dalam perkara a quo telah terdapat suatukekhilafan Hakim atau telah terdapat suatu kekeliruan yang nyata dan olehkarena itu putusan dalam perkara a quo secara yuridis tekhnis
Terbanding/Jaksa Penuntut : BASO BARAHIMA, SH
48 — 28
Rusdi Russeng selakupengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Kasman Lassa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) Biro Perlengkapan Umum dan Aset SekretariatDaerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya Panitia Lelang menyiapkandokumen lelang untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka kemudiandalam lelang tersebut dimenangkan oleh PT.
Rusdi Russeng selakupengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Kasman Lassa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) Biro Perlengkapan Umum dan Aset SekretariatDaerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya Panitia lelang menyiapkandokumen lelang untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka kemudiandalam lelang tersebut dimenangkan oleh PT.
22 — 4
orang yangmelakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaanpemiliknya, baik seluruhnya maupun sebahagian dengan demikian barang ituharus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupanekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
89 — 49
TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara menentukan : Tergugat adalah badan ataupejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkanwewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkannya kepadanya yangdigugat oleh orang atau bandan hukum perdata.Menimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2dapat diberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatanPerangkat Desa secara tekhnis