Ditemukan 2375 data
Pembanding/Penggugat VI : DADANG RAMDANI Diwakili Oleh : DADANG RAMDANI
Terbanding/Tergugat I : SUSILAWATI
Terbanding/Tergugat II : DENI
Terbanding/Tergugat III : ENGKOS KOSASIH
Terbanding/Tergugat IV : EDI SUTISNA, ST atau Ny. WULAN YULIANSARI,A.Md
Terbanding/Tergugat V : KEPALA DESA CANGKUANG KULON
Terbanding/Turut Tergugat : CAMAT KECAMATAN DAYEUHKOLOT
Turut Terbanding/Penggugat II : SONI MAHDAN
Turut Terbanding/Penggugat III : ADE IYOB
Turut Terbanding/Penggugat IV : AI SURYANI
Turut Terbanding/Penggugat V : HERIYANTO
Turut Terbanding/Penggugat VII : II SUMIRAT
128 — 72
CAMAT KECAMATANDAYEUHKOLOT, sebagai Turut Tergugat, hal ini tentunya tidak dibenarkanmenurut hukum acara, karena dengan tidak disebutkannya nama semu pihakyaitu 1. SETIAWATI, sebagai Tergugat I.I., 2. DENI, sebagai Tergugat I.2. , 3.ENGKOS KOSASIH, Sebagai Tergugat Il, 4. EDI SUTISNA, ST / NY.WULANYULIANSARI,A.Md., sebagai Tergugat Ill. , 5. KEPALA DESA CANGKUANGKULON, sebagai Tergugat IV., 6.
105 — 18
Yang membuat saya tertarik5menikahinya adalah dikarenakan dia punya mobil, punya keluarga yang dikenalbanyak orang, bisa membelanjakan ini itu waktu pacaran sebelum menikah.Namun ternyata fasilitas yang ada pada dirinya hanyalah semu semata karenapasti dari hasil syirik dan riba harta tersebut didapat.Kami berpacaran dimulai pada bulan November 2015, semenjak pacarantersebut kami sering bertemu dan jalanjalan, kadang sering ngumpul ditempatteman perempuannya yang bernama Sendy.
107 — 14
fakta hukum yang telah disampaikansebelumnya serta tidak untuk mencari keuntungan dan kepentingan dirinyasendiri; sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya yang cukup besardikondisi ekonomi yang sulit dewasa ini, oleh karenanya para Tergugat harusdibebani biaya ganti kerugian yang diderita dan dikeluarkan oleh Penggugatselama ini yaitu sebesar + Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah);Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang siasia dimananantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu
FRANGKI MARKUS LEONARD JOHANIS, S.E
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
75 — 64
mengkajinya ; Bahwa Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengkajiSurat Keputusan Bersama tersebut pertama review dilaksanakan olehinternal Lembaga Eksekultif ; Bahwa Ahli tidak tahu sudah ada lembaga yang berkompetenmisalnya Pengadilan, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusiyang membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri atautidak ; Bahwa Surat Keputusan Bersama dalam konteks ilmu hukumdikategorikan sebagai Beleidsregel atau peraturan kebijakan atauperaturan perundangundangan yang semu
63 — 31
sulitdewasa ini, oleh karenanya para Tergugat harus dibebani biaya ganti kerugianmateriel maupun moril yang diderita dan dikeluarkan oleh Penggugat selamaini yaitu kerugian materiel sebesar+ Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima PuluhJuta Rupiah) dan atas beban moril (immaterial) yang dialami dan diderita olehPenggugat yang jika dihitung dengan uang dinilai sebesarRp. 1.000.000.000(Satu Milyar Rupiah);Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang siasia dimananantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu
399 — 296
GUC aan SEMU ays 2sss eee eeesecst eer eeneee ne retecenenteenneeeneerereeneeeeeeo Menimbang, bahwa atas dalil dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat melalui Kuasanya telah membantah kebenaran dalildalil gugatanPenggugat dan sebagai dalil sangkalannya di persidangan Tergugat danTergugat II telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 05 Maret 2015 sebagai =. 0 ataDALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI331.
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempertimbangkan hubungan hukumantara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/Tergugat I, sebabhubungan hukumnya adalah hutangpiutang/pinjam uang, akan tetapiyang dipertimbangkan adalah jual belli;Dalam peristiwa ini Termohon Kasasi/T ergugat selaku investor telahmenggunakan kesempatan dalam kesempitan (misbruik vanomstandigheden), sehingga terdapat cacat kehendak;Dalam hal ini telah terjadi apa yang dinamakan penyalahgunaanekonomi, dimana perjanjian lahir tanoa adanya pernyataan kehendakyang bebas, dan semu
MUHIDIN BIN KESUT, DKK.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
Intervensi:
PT. PERTAMINA PERSERO
147 — 70
SOP termasuk kelompok pseudo wetgeving (perundangundangan semu/hukum cermin) yang tidak mempunyai daya mengikatkeluar hanya mempunyai daya mengikat secara internal dan tidak bisadijadikan tolok ukur untuk menguji kKeabsahan suatu Keputusan TataUsaha Ne@Q ara. 229222 nnn non nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nenBahwa sebagaimana uraian eksepsi di atas, maka gugatan ParaPenggugat nyatanyata kabur/tidak jelas (obscuur libel) olehkarenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat
SOP termasuk kelompok pseudo wetgeving (perundangundangan semu/ hukum cermin) yang tidak mempunyai dayamengikat keluar hanya mempunyai daya mengikat secara internaldan tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menguji kKeabsahan suatuKeputusan Tata Usaha Negara.
37 — 42
penyalahgunaan narkotika, termasuk diantaranyamengkonsumsi sabusabu, dan ancaman pemecatan dari dinas militerbagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.MenimbangMenimbang32 Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaanpemakainya, ditambah lagi dengan ancaman pemecatan dari dinasmiliter bagi prajurit yang terlibat dalam masalah penyalahgunaannarkotika, maka seharusnya Terdakwa menghilangkan jauhjauhkeinginannya untuk mengkonsumsi narkotika, walaupun diimingimingidengan kenikmatan semu
127 — 81
Konsep Perseroan TerbatasPerseroan fTerbatas (PI), selanjutnya disebut denganPerseroan, adalah suatu badan hukum (rechtspersoon, legalentity) atau manusia semu (artificial persoon) ataupun merupakansuatu badan intelektual (intellectual body);Konsekuensi yuridisnya: Perseroan berwenang bertindak untuk dan atas nama sendiri(diluar atau didalam pengadilan); bertanggung jawab sendiri secara hukum; memiliki harta kekayaan sendiri; dan mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk dan atas namaPerseroan
31 — 22
Putusan 32/Pdt.G/2019/PA.Pbrberumah tangga dengan Tergugat Konvensi hanya berlangsung sampai2019 dan benar Gugatan ini diajukan pada tanggal 4 Januari 2019, karenaselama ini kebahagiaan itu SEMU, hanya dihadapan orang baik, tapi apayang dialami oleh Penggugat Konvensi tidaklah sama dengan apa yangdilihat oleh orang karena Penggugat Konvensi selalu dibohongi olehTergugat Konvensi, dan batin ini Sakit sekali menerima selalu Dibohongidan itu Penggugat Konvensi alami sejak hamil anak pertama PenggugatKonvensi
205 — 336
Perlu dijelaskandisini bahwa Terggugat Il memiliki data sejarah yang lengkap ataskepemilikan tanah yang berada di Jalan Kemang VI Nomor 9B, KelurahanHalaman 25 Putusan Nomor 097/PDT /2016/PT.DKI.Bangka, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan serta didukung denganbeberapa dokumen kepemilikan yang sah dan otentik serta diketahui,disahkan dan disaksikan oleh Camat, Lurah dan RT/RW setempat,sedangkan data kepemilikan Penggugat adalah semu dan tidak jelashanya memiliki sebuah Akte Notaris ELIZA PONDAAG pada
314 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
untuk memperoleh kebenaran fakta hukum;Sehingga bertentangan dan tidak memenuhi Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU;Bahwa keadaan sebagaimana disebutkan di atas, sudah diketahui,dimengerti dan dipahami sebelumnya oleh Pemohon sebelum mengajukanpermohonan Pailit terdahulu, bahkan termasuk sebelum mengajukanpermohonan Pailit dalam perkara ini;Namun, Pemohon pailit beritikad buruk dengan tidak menyajikan faktahukum yang pernah terjadi dalam dalildalil argumen permohonan Pailitdalam perkara ini dan membuat fakta semu
Pembanding/Penggugat II : MARIA AWA,S.PD
Pembanding/Penggugat III : OSKAR A. B. NDUN,S.PD
Terbanding/Tergugat I : NIKODEMUS IMANUEL HAILITIK
Terbanding/Tergugat II : TAROCI MARSELINA HAILITIK NDOLU
Terbanding/Tergugat III : FLORENCI MARISA HAILITIK
93 — 47
Bahwa yang berwenang memeriksa, dan menyatakan suatu usahaberizin atau tidak itu adalah pemerintah, dalam hal ini Pemerintah ProvinsiNTT, bukan Majelis Hakim perkara a quo.Bahwa sesuai faktafakta persidangan baik dalam gugatan, jawaban,replik, duplik, dan pengajuan alat bukti dari para penggugat dan para tergugattidak pernah mendalilkan/mempersoalkan tentang masalah perijinansebagaimana yang telah dijadikan alasan semu oleh majelis hakim perkara aquo dalam mengambil putusan yang secara nyata diluar
43 — 20
Semu, Nomor Urut SK 75;15. Bahwa, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 695 seluas kurang lebih22.754 M, berasal dari pelepasan hak dari 13 orang pemegang hak berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2Nopember 1971 No. 1/Agr/74/XI/HM/01.G/71, terletak di Blok Wungu,masing masing atas nama :Makali P. Nuregan, Nomor Urut SK 76;Marso P. Buasim, Nomor Urut SK 51;Djahit P. Nawi, Nomor Urut SK 47;Semail P. Djamah, Nomor Urut SK 55;Matrawi P.
1.I NYOMAN SUTARA
2.I MADE WIRAWAN
Tergugat:
2.ANNA LUKMAN
3.SURJADI.,SH.,MKN.,MM.,MH
Turut Tergugat:
3.NI WAYAN TRINADI.,SH.,MKN
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
411 — 351
pihakpihak yang tidak seimbang secara ekonomi, sehinggakebebasan untuk menentukan sikap adalah cacat hukum;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3337 K / Pdt /1991 pada tanggal 18 Maret 1993 yang dalam isinya menyebutkan: bahwaMA telah melarang penjualan barang agunan oleh kreditur manakala debituringkar janji atau wanprestasi;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K / Pdt / 2004tanggal 29 Agustus 2005 menyebutkan : Jual beli yang semula didasariutang piutang adalah perjanjian semu
sudahselayaknya apabila perjanjian yang termuat pada Akta Kesepakatan BersamaNomor 07, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 08, Akta Kuasa Menjual Nomor 09,Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 10, yang kesemua Akta tersebut tertanggalO06 Januari 2021, yang merupakan turunan dari Akta Pengakuan Hutang Nomor 06tertanggal 06 Januari 2021 yang sudah dibuat antara PARA PENGGUGAT denganTergugat serta Tergugat II dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum karena tidaksesuai dengan keadilan dan kepatutan dan merupakan penanjian semu
AMIR YAHYA
Tergugat:
KEPALA DESA NANGGUNGAN, KECAMATAN KAYEN KIDUL, KABUPATEN KEDIRI
Intervensi:
NINIEK LISA RAHMAWATI
132 — 61
Samasekali tidak dilanggar oleh Camat ;Bahwa di dalam Posita nomor 10 halam 7 yang menyatakan bahwaKeputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asasasasumumpemerintahan yang baikadalahsepenuhnya TIDAK BENAR.Karena didalam proses penjaringan dan pengangkatan Perangkat desa diDesa Nanggungan telah memperhatikan dan menjalankan Asas Keadilan,Keterbukaan, ketidak berpihakan, Kecermatan serta menjalankan semu aketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku(KepastianHUkUM) n nn nnn nn nn nnn mene
153 — 29
telahHalaman 64 dari 69 Putusan Sela Gugatan Nomor 30/Padt.G/2017/PNBdgterbukti mengadakan jual beli objek sengketa sesuai Akta Jual Beli(AJB) Nomor 29/2009 tanggal 6 Maret 2009, yang dibuat dihadapan TurutTergugat Ii berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 bukanmerupakan perbuatan semu, dan Turut Tergugat V dan Turut TergugatVi dalam penandatangan Akta tersebut di atas bukan hadir sebagaisaksi semata, tetapi bersama Penggugat menghadap Turut Tergugat Ildan memberikan persetujuan kepada Penggugat
66 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
diketahui bahwa gambarpeta dalam surat ukur untuk batas tanah sebelah barat, garis batasnyamasuk menerobos pagar tembok ke dalam area tanah milik Penggugatseluas + 735 m2, dan di dalam fotokopi gambar peta surat ukurtersebut terdapat garisgaris semu yang berupa titik titik membentangdari atas (Utara) ke bawah dan membelok ke arah Barat, sehinggaberdasarkan gambar peta dalam surat ukur tersebut tanah milikPenggugat dengan batasbatas: Sebelah Utara : Tanah milik Ir.
MUHAMMAD ISA YEISHANSYAH,S.H
Terdakwa:
RENDY APRILIANDI Als RENDY Bin RAHMADI
92 — 42
samasekali tidak pernahdilakukannyanamun harus menjalani hukuman penjara selama 5Tahun penjara subsider 4 bulan.Majelis Hakim mempercayaibegitu saja terhadap Fakta Hukum yang dilaporkan oleh pihakkepolisian yang didapatkan dari hasil rekayasa Penyidikkepolisian lalu dibenarkan oleh Penuntut Umum dengandibuatnya Surat Dakwaan seolaholah Berita Acara Penyidikantersebut adalah kebenaran sesungguhnya (NIET MATERIELEWAARHEID).Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quolalu menganggap kebenaran semu