Menyatakan Anak I DD dan Anak II AA secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang di Lakukan secara bersekutu sebagaimana surat dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo UU RI NO. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I DDdan Anak II AA dengan pidana tindakan berupa mengembalikan para Anak kepada masing-masing orang tuanya;3.

PUTUSANNomor 15/Pid.Susanak/2017/PN.Lgs.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum;Anak 1Nama Lengkap eeTempaat lahir fUmur /tanggal lahir : xJenis kelamin : LakiLaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggaleeAgama : Islam.Pekerjaan : Pelajar.Pendidikan a.Anak 2Nama Lengkap PETempat lahir a.Umur / tanggal

pasal 1 ayat (38) yangberbunyi Anak yang berkonflik dengan Hukuman yang disebut Anak;Adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belumberumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan pidana jadiklien berdasarkan didalam Pasal yang tersebut diatas masih termasukkategori Anak yang penyelesaian perkaranya pun masih dalam lingkupSistem Peradilan Pidana Anak;3.

diberikanhukuman PIDANA Pengawasan sesuai dengan pasal 71 (1) huruf B ke 3Undangundang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:1 (satu) Unit seomor merk Yamaha type 30C JPT Z No.

Anak ;Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan keadaandan tempat untuk menjalani pidana terhadap para Anak sebagaimana maksuddari pasal 84 ayat (1) Undangundang nomor 11 tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak untuk menempatkan anak di LPKA (LembagaPemasyarakatan Khusus Anak) tidak dapat dipenuhi sebagaimana kehendakdaripada Undang undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanAnak, tentulah menjadi

Menyatakan Anak QM secara sah dan meyakinkan telahmelakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang diLakukan secara bersekutu sebagaimana surat dakwaan melanggarPasal 365 ayat (2) ke1 dan ke2 KUHP Jo UU RI NO. 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DDdan Anak Il AAdengan pidanatindakan berupa mengembalikan para Anak kepada masingmasing orangtuanya;3.

PUTUSANNomor 3/Pid.SusAnak/2020/PN BilDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak:Nama lengkap > XXXXXXXXXXXXXXXXX;Tempat lahir : Pasuruan;Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 02 Juni 2000;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Umbulan RT.02 RWO2 Desa UmbulanKecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;Agama

Menjatunkan pidana Anak yang berhadapan dengan hukumXXXXXXXXXXXXXXXXX Adengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Anak ditahan dan dengan perintah Anak tetapditahan;3. Menyatakan barang bukti berupa:> 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha tipe 5TP (Jupiter Z), tahun2004, warna hitam, No. Pol. N4768TP, 2(dua) lembat foto copy BPKB,sepeda motor Yamaha tipe 5TP (Jupiter Z), tahun 2004, warna hitam, No.Pol.

Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebin dengan cara bersekutu;Menimbang, bahwa oleh karena pelaku tindak pidana dalam perkara iniadalah masih tergolong anakanak, maka sebelum Hakim mempertimbangkanunsurunsur tersebut di atas, terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan denganHukum dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1,angka 2 dan angka 3 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak sebagai berikut

di bawah ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan PidanaAnak menurut Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaianperkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikansampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapandengan Hukum menurut Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah

Anak disebutkan Pembinaan di LPKA dilaksanakansampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 86 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkanAnak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda;Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari PembimbingKemasyarakatan tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 81 ayat(3) dan Pasal

Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 20 April 2016 Nomor : PRIN.14/0.3.12/Euh/01/04/2016, terhitung sejak tanggal 25 April 2016 s/dtanggal 2 Mei 2016 ;Halaman Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 10/Pid.Sus.A/2016/PN.PKL.3.

Pekalongan Barat KotaPekalongan atau setidaktidaknya masih disuatu tempat dimana PengadilanNegeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telahsecara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,Halaman 5 Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 10/Pid.Sus.A/2016/PN.PKL.membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan narkotika golongan berupa paket 1 (satu) paket sabusabuseberat kurang lebih 0,054 (nol koma lima puluh empat gram) , perbuatanmana

anak ;Menimbang, bahwa terdakwa anak ADI PRASETYO Bin SLAMETFIRDAOS dilahirkan pada tanggal 5 Juni 1998 (vide kutipan akta kelahiran),sehingga usia terdakwa pada saat kejadian sebagaimana faktafakta Persidangandi atas adalah 17 ( tujuh belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;Halaman 15 Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 10/Pid.Sus.A/2016/PN.PKL.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyebutkan Anak yang berkonflik

Anak Nomor 10/Pid.Sus.A/2016/PN.PKL.MENGADILI:1.

ICHWANUDIN, S.H., M.H.Halaman 21 Putusan Perkara Pidana Anak Nomor 10/Pid.Sus.A/2016/PN.PKL.

/PN Bpp tanggal 5 Maret 2018Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim tangagl 1 Maret 2018antara Anak dan korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 1 Maret2018;Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Diversi tersebut telahditindaklanjuti dengan diterbitkannya Penetapan Ketua Pengadilan negriBalikpapan Nomor4/Pid.SusAnak/2018/PN Bpp tanggal 5 Maret 2018;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentutan Pasal 6 ayat (5) PERMANo. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SistemPeradilan Pidana

Anak, dengan tercapainya kesepakatan diversi, dipanfangperlu untuk penetapan penghentian pemeriksaan perkara;;Mengingat ketentuan Pasal 7, Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,Pasal 6 ayat (5) Pasal 6 ayat (5) PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang PedomanPelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturanperundangunfangan lain yang bersangkutan.MENETAPKAN1.

Pembinaan dalam lembaga sesuai pasal 71 ayat 1 huruf (d) UU RI nomor11 tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, yaitu pembinaandalam Lembaga Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena" Magelang;2.

Unsur Penganiayaan;Menimbang, bahwa oleh karena pelaku tindak pidana dalam perkara iniadalah masih tergolong anakanak, maka sebelum Hakim mempertimbangkanunsurunsur tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan denganHukum dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1,angka 2 dan angka 3 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak sebagai berikut di bawah ini;Menimbang, bahwa yang

dimaksud dengan Sistem Peradilan PidanaAnak menurut Pasal 1 angka 1 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan prosespenyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahappenyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalanipidana;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapandengan Hukum menurut Pasal 1 angka 2 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflikdengan

RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), danditambah dengan syarat khusus yaitu Anak untuk melakukan atau tidakmelakukan hal tertentu yang ditetapbkan dalam putusan Hakim dengan tetapmemperhatikan kebebasan Anak;Menimbang, bahwa masa pidana dengan syarat khusus lebih lamadaripada masa pidana dengan syarat umum (vide Pasal 73 ayat (5) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);Menimbang, bahwa alasan Hakim menjatuhkan pidana dengan syaratterhadap

Anak danUndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

pengawasan orang tua terutama saat di luar rumah dankebiasaan membawa senjata tajam sebagai penjaga diri3) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak meliputi :a.

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini mengutamakanpendekatan keadilan restoratif di mana ditekankan pemulihan kembali padakeadaan semula dan bukan pembalasan;berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas Hakim berpendapat terhadapAnak yang paling tepat adalah dijatuhi pidana dengan syarat sesuai denganPrinsip the best interest of the child dan Penjelasan Umum UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak, yaitu Anak perlu. mendapat perlindungan

Anak, Hakim juga tidaksependapat dengan Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan danpermohonan/pembelaan Penasihat Hukum Anak agar menjatuhkan tindakanberupa pengembalikan kepada orang tua dengan pertimbangan : tindak pidana yang dilakukan anak jika dilihat dari ancaman termasukberat; faktor terjadinya tindak pidana ini antara lain karena kurangnyapengawasan orang tua sehingga Anak masih bisa berada di luar rumah diatas pukul 22.00 WITA (pada saat terjadinya tindak pidana Anak berada diwarung malam

Diharapkan juga keikutsertaan Kepala Desa, Dinas PemberdayaanPerempuan dan Anak serta pihak Sekolah sebagaimana pembelaan dariPenasihat Hukum Anak untuk dapat memberikan pembinaan langsungkepada Anak oleh karenanya Hakim memilih Pidana Dengan Syarat untukAnak ;Menimbang, bahwa Pidana Dengan Syarat dalam Ketentuan Pasal 73Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak memuat adanya syarat umum dan syarat khusus,pengertian syarat umum dalam ketentuan ini adalah

Anak masih mengikuti sekolah;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (2) Undangundang Darurat RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undangundang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

kesepakatan diversi tersebut juga telah dituangkan dalamBerita Acara Diversi yang ditandatangani pada hari Jumat tanggal 13 Februari2015;Menimbang bahwa fasilitator diversi telah membuat laporan hasil diversikepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 13 Februari 2015;Menimbang bahwa Ketua Pengadilan Negeri Singkil telah mengeluarkanPenetapan tanggal 16 Februari 2015 tentang Diversi Berhasil Dilaksanakan;Menimbang bahwa oleh karena proses diversi berhasil dilaksanakan makapemeriksaan perkara pidana

anak Nomor: 2/Pid.SusAnak/2014/PN SkI atas namaTerdakwa Monika Sri Ayu Binti Gaya Manik dihentikan dan biaya perkaradibebankan kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana tertera dalampenetapan ini;Memperhatikan pasal 52 ayat (5) UndangUndang Nomor: 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 6 ayat (5) Perma Nomor: 4Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan peraturan lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN.

Menghentikan pemeriksaan perkara pidana anak Nomor: 2/Pid.SusAnak/2014/PN SklI atas nama Terdakwa Monika Sri Ayu Binti Gaya Manik;3. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepadaPenuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, Korbandan para Saksi;4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua riburupiah);Demikianklah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 oleh kamiASAD RAHIM LUBIS,SH.

Anak;Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBombana, tanggal 9 Oktober 2019 Nomor Reg.

Anak Undangundang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :.

IKBAL tidakdidampingi/tidak dihadirkan Penasehat hukum maka Surat DakwaanPenuntut Umum telah melanggar Pasal 23 ayat 1, Pasal 55 Ayat 1, 2dan 3 Undangundang Sistem Peradilan Pidana Pidana Anak sehinggamengakibatkan Surat Dakwaan Batal demi hukum.Bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telahmelanggar Hukum Formil (Hukum Acara Peradilan Pidana Anak), olehkarena Hakim tidak menghadirkan Anak Korban DINAR AMINARTIBINTI ADRIANTO di depan persidangan melainkan hanya didengarkanketerangannya

IKBAL.Bahwa sesuai Undangundang sistem peradilan pidana anak Nomor 11Tahun 2012 pasal 58 menyatakan apabila anak korban tidak hadir makadapat didengar keterangannya melalui pemeriksaan langsung jarak jauhdengan alat komunikasi audiovisual.Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Anak maka tidak terbuktibahwa Anak MUH.

Anak pasal 55 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang sistim peradilan pidana Anak yaitu bahwa dalam sidangpembacaan surat Dakwaan, Anak tidak didampingi oleh Penasihat HukumAnak, mengenai hal ini Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggaraberpendapat bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 55 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan Meskipun pada prinsipnyatindak pidana merupakan tanggung jawab anak sendiri, tetapi karena dalamhal ini terdakwanya adalah Anak, Anak tidak

2002;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat Tinggal : Kabupaten Bener Meriah;Agama : Islam;Pekerjaan : Ex PelajarAnak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengonkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR : Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika Juncto UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;SUBSIDAIR : Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika Juncto UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAceh Tengah tanggal 4 Februari 2019 sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 1685 K/Pid.Sus/2019Tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidairmelanggar Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika Juncto UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Anak selama 3 (tiga)tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah) Subsidair Pelatihan Kerja dikurangi selama Terdakwa Anakberada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya TerdakwaAnak

4/PID.SUS.ANAK/2019/PT BNA tanggal 28 Februari2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor2/Pid.SusAnak/2019/PN Tkn tanggal 8 Februari 2019 tersebut harusdiperbaiki mengenai pidana pelatihan kerja pengganti denda yang dijatuhkankepada Anak;Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika Juncto UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana

Anak, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan

UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu ;2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak tersebut diatas dengan dengan menepatkan Anak dilembaga Pendidikan Panti Asuhan Bustanul Bakri Seulala Kota Langsa selama 10 (sepuluh) bulan ;3. Menetapkan Anak untuk dikeluarkan dari Rumah tahanan negara ;4.

UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo. UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak. Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika Jo.

UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan jenis sabu;Ad.1.

Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran Hukum, dengandemikian permasalahan yang dituduhkan kepada klien adalah bukanpengulangan tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7ayat (2) huruf b Undangundang No. 11 Tahun 2012 tentang sistemperadilan pidana anak;c.

2017/PN.Lgs.mengurangi hakhak Anak sebagaimana maksud dari undangundang SistemPeradilan Pidana Anak bila dikenakan penjatuhan pidana penjara ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuanPasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.

UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu ;2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak tersebut diatas dengan denganmenepatkan Anak dilembaga Pendidikan Panti Asuhan Bustanul BakriSeulala Kota Langsa selama 10 (sepuluh) bulan ;3. Menetapkan Anak untuk dikeluarkan dari Rumah tahanan negara ;4.

UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam DakwaanTunggal2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dan ANAK II dengan pidana penjaramasingmasing selama 4 (Empat) Bulan dikurangi selama berada dalamtahanan sementara.3.

UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak danPenasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.

dan tindakan yang diantaranya adalah sebagaiberikut:Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2021/PN Srh Dalam Pasal 69 ayat (2) Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa pidana hanya dapat dijatuhkankepada anak yang berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun; Dalam Pasal 70 Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak diatur bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadiAnak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang

terjadikemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidakmenjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan denganmempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan; Dalam Pasal 79 ayat (1) Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa pidana pembatasan kebebasandiberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindakpidana yang disertai dengan kekerasan; Dalam Pasal 81 ayat (1) Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak diatur

Dan agar saksi korban tidak melaporkan kepadasiapapun perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa mengancamsaksi korban dengan kata kata jangan bilang siapa siapa,selanjutnya terdakwa membetulkan kembali celana yang dikenakanoleh saksi korban lalu terdakwa pergi yang diikuti oleh saksi korban.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 82UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Hal 3 dari 17 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 38 1/Pid.SusAnak/2014/PN DpsMenimbang, bahwa

Anak Nomor 38 1/Pid.SusAnak/2014/PN Dpssaksi korban.

;Hal 19 dari 17 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 38 1/Pid.SusAnak/2014/PN Dps PANITERA PENGGANTI,T.t.d. KETUT SRI MENAWATI, SH.

Anak Nomor 381/Pid.SusAnak/2014/PN Dps4.

Hal 23 dari 17 halaman Putusan Pidana Anak Nomor 38 1/Pid.SusAnak/2014/PN Dps

Anak yang menyatakan bahwa Hakimwajid mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dariPembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.Bahwa dalam memutus perkara anak SYEH RONI BIN TATANGtersebut, kami meyakini Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memutusperkara ini tidak mempertimbangkan ataupun membaca kembali secaralengkap tentang Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuksidang Pengadilan Negeri atas nama anak SYEH RONI BIN TATANGyang dibuat oleh sdri.

Pasal 80 ayat (1), (2) UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakniditempatkan di Yayasan Ilanatush Shibyan Liunggunung Banjarsari Kab.Pangandaran.Bahwa terhadap rekomendasi sdri. NOVITHA CAESARIA, S.Psi.tersebut, kami selaku Jaksa Penuntut Umum (yang juga sebagai JaksaAnak) telah menelaah Litmas tersebut dan melihat pula track record darisdri.

NOVITHA CAESARIA, S.Psi. tersebut dimana telah memenuhisegala unsur yang dituangkan dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2) UU RINomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yangmenyatakan bahwa :(1) Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan,danpengawasan terhadap Anak dilakukan oleh PembimbingKemasyarakatan.(2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai PembimbingKemasyarakatan sebagai berikut :a. berijazah paling rendah diploma tiga (D3) bidang ilmu sosialatau yang setara atau telah

Hal tersebut sejalan dengan setiap Pendidikan danPelatinan (Diklat) Terpadu tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yangpara Aparat Penegak Hukum (APH) ikuti dimana semua unsur yangterlibat merupakan orangorang terpilih dan mumpuni dan selalumengutamakan sematamata hanya mengedepankan kepentingananak.Bahwa terhadap tuntutan kami terhadap anak SYEH RONI BIN TATANGyakni pembinaan di Yayasan lanatush Shibyan Liunggunung BanjarsariKab.

Pangandaran selama 1 (Satu) tahu dan 6 (enam) bulan, hal tersebutsesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Anakyang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.Bahwa sesuai dengan faktafakta di persidangan, anak Pp lahir pada tanggal 17 Agustus 2004 dan pada saat melakukanlama 7 dari 10 hal putusan No :8/Pid Sus Anak/2020 PT Bdgtindak pidana pencurian tersebut (tanggal 18 Januari 2020, sekira

Anak,dan telah Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpadikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannyadengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baikdidalam maupun diluar perkawinan, melanggar Pasal Pasal 332 Ayat (1) Ke1 KUHPidana Jo Pasal 1 angka 3 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.2.

Anak yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.

Anak DAN Pasal 332 Ayat (1) Ke 1KUHPidana Jo Pasal 1 angka 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anakharuslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat HukumAnak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan Hakimpertimbangkan dalam halhal yang meringankan pada diri Anak;Menimbang

yangmengatur bahwa "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam Undangundang ini, kemudian berdasarkanPasal 71 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.SusAnak/2021/PN Saktentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Pidana pokokbagi Anak terdiri atas:a.

Anak DAN Pasal 332 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana Jo Pasal 1angka 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Anak yakni bertujuan untukmelindungi hakhak anak yang berhadapan dengan hukum yang sangatmengedepankan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan masa depan anakdimana anak adalah sebagai cikal bakal penerus citacita bangsa dan anakmemiliki awal tumbuh kembangnya seorang manusia sehingga UndangUndangNomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimanatermaktub pada pasal 5 UndangUndang No. 11 tahun 2011 tentang SistemPeradilan Pidana Anak sangat menekankan untuk penyelesaian perkara

Anak danmelakukan kelalaian dalam melaksanakan filosofi dan tujuan dari pembentukanUU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UndangUndang yang mana dalam pertimbangan hakim yang terdapat dalam PutusanPengadilan Negeri Polewali Nomor : 12/Pid.SusAnak/2017/PN.POL tanggal 28Desember 2017 tersebut Hakim lebih mementingkan kepentingan anak selaku

elaku anak daripadamemperhatikan kepentingan saksi korban (anakes yang menjadi korban anak dariperbuatan yang dilakukan ancdalam mencabuli saksi korban (anak) iPO dengan mendiskriminasikan kepnetingan saksikorban (anak) i WME arena berdasarkan pada Pasal 1 UndangUndang No. 11 tahun 2011tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan menimbang dalamUndangUndang No. 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakdisebutkan tujuan pembentukan dari UndangUndang No. 11 tahun 2011Hlm 11 dari 22

him Put No.8/PID.SUS.ANAK/2018/PT.MKStentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan pembentukandari UndangUndang No. 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakini yaitu untuk menjaga harkat dan martabatnya anak diantaranya baik anaksebagai pelaku mupun anak sebagai korban maka anak berhak mendapatkanperlindungan khusus tertutama perlindungan hukum dalam sistem peradilananak dan berdasarkan pada pasal 1 angka 2 UU RI No. 17 tahun 2016 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Anak danketentuan menimbang dalam UndangUndang No. 11 tahun 2011 tentangSistem Peradilan Pidana Anak disebutkan tujuan pembentukan dari UndangUndang No. 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepentinganHlm 12 dari 22 him Put No.8/PID.SUS.ANAK/2018/PT.MKSsi saksi korban (anak) isBE yang menjadianak korban juga wajib diperhatikan dan dilindungidantidakdilakukandiskriminasibahwa seharusnya dalam pertimbangannyaHakim lebih memperhatikan kepentingan si saksikorban (anak) ages yang menjadianak

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD RIDHO AKBAR Alias RIDHO Bin IDHAM dan Anak ARGA QISATA bin TRI PERA

, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I oleh Anak, sebagaimana dakwaan alternatif KESATU Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;