dalamdokumen PT ATRIA SWACIPTA REKAYASA;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah konsultan pengawas benarbenar sudah melaksanakan pekerjaannya;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah konsultan pengawas telahmembuat laporan berdasarkan kondisi riil atau tidak;Bahwa kontrak dilakukan 3 (tiga) kali addendum yaitu addendumpertama adalah mengenai penghitungan angka desimal dimana padasaat saksi menyerahkan dokumen ke ULP BMCK, HPS yang berasaldari ANANTA SOFWAN untuk volume pekerjaan ANANTA SOFWANmemakai 5 (lima) digit

di belakang koma, pada saat di ULP SYAHRIZALmengubah volume pekerjaan menjadi 2 (dua) digit di belakang komasehingga terjadi perubahan volume yang cukup signifikan akhirnyadilakukan perhitungan ulang dan dikembalikan lagi kepada 5 (lima)angka dibelakang koma sehingga akhirnya dilakukan addendum satukarena adanya perubahan volume pekerjaan;Bahwa addendum Kedua adalah mengenai penggantian HERUSULAKSONO selaku Kuasa NINDYA SEJATI JO kepada ARIMINDARTARTO;Bahwa addendum Ketiga adalah karena terbitnya

No. 254 K/Pid.Sus/2010 Sedangkan BP PBB ditempatkan pada kode rekening tersendiri sebagaimanadapat dilinat pada table di bawah ini: Kode Rekening Uraian1 25 1 1 =5 Biaya Pemungutan Pajak Daerah5 1 1 5 01 Biaya Pemungutan PBB5 1 1 5 02 Biaya Pemungutan Pajak Daerah Di mana kode rekening di atas disempurnakan oleh Permendagri 59 Tahun2007 berkaitan dengan penambahan satu digit kode rekening, dari angka 3menjadi angka 5, seharusnya 5.1.1.4 bukan 5.1.1 .5, Pemda Subangmenuliskan 5.1.1.4 dalam Penjabaran

./2006 sebagai berikut:a) Kode Faktur Pajak Standar terdiri dari :Hal 275 dari 788 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.1) 2 (dua) digit kode Transaksi;2) 1 (satu) digit Kode Status; dan3) 3 (tiga) digit Kode Cabang.b) Nomor Seri Faktur Pajak Standar terdiri dari:4) 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan5) 8 (delapan) digit Nomor Urut.Sesuai Pasal 13 ayat (1) UU PPN, Pengusaha Kena Pajak yangmenyerahkan BKP/JKP wajid memungut PPN dari pembeli danmembuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP

yangmenyediakan layanan periodic service;Bahwa saksi menjelaskan contents provider adalah partner yang melayanilayanan seperti informasi, games, RBT yang bekerja sama dengan contentsprovider;Bahwa untuk bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh contentsprovider, pelanggan harus mengirimkan SMS melalui short code tertentudan keyword tertentu;Bahwa contoh penggunaan fasilitas tersebut seorang pelanggan inginmelakukan down load games dengan cara ketik games kirim ke no tertentuyang terdiri dari 4 digit

tahu bhw akses itu melekat ke jaringanjadi kode jaringan supaya kita tahu ketika kita menggunakan akses nomoryang ada itu bahwa kita tahu melalui penyelenggara jaringan apa;Bahwa blok penomoran itu sendiri itu merupakan sumber daya yangterbatas, itu diberikan oleh Kominfo dalam hal ini ada Direktorat Jenderalpenyelenggara yang bertanggung jawab untuk itu memang itu dialokasikanoleh Dirjen PPI disalah satu Dirjen di Kominfo;Bahwa sumber daya terbatas maksudnya ada batasannya juga bisa sampaiberapa digit

memangbenar ada sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap objek 3.1 berupa 1 (Satu) unit kendaraan roda empat, merk Lexus, Type RX 350 A/T, tahun 2013, warna Fire Agate Mica Metalic, dengan nomor polisi : BP 00 LV, telah diakui oleh Tergugat sebagai hartabersama dan pada pemeriksaan setempat ditemui objek tersebut dan telahberubah nomor polisi dari nomor polisi : BP 00 LV menjadi nomor polisi : BP 00VK, hal ini diakui oleh Tergugat dengan alasan nomor dengan tiga digit

Pengujian kode BAS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf dtermasuk menguji keSesuaian antara pembebanan kode mataanggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya;5. Tata cara pelaksanaan tanda tangan elektronik dalam bentuk PINPPSPM pada ADK SPM diatur dengan peraturan Direktorat JendralPerbendaharaan;e Pasal 181. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksuddalam pasal 17 ayat 1, PPSPM bertanggungjawab atas :a.

Pemeriksaan dan pengujian ketepatan kode mata anggarapengeluaran (akun 6 digit);Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Bendahara pengeluaranSaksi laporkan kepada Rektor Universitas Riau selaku KPAberbentuk Buku Kas Umum (BKU); Bahwa untuk penerbitan SPM bukanlah merupakan tugas dantanggungjawab Saksi selaku Bendahara Pengeluaran melainkan tugas dariPPK; Bahwaamekanisme pengajuan SPM adalah :a.

Penomoran keseluruhan kamar pada Hotel Grand Sahid Jaya Jakartamenggunakan 4 digit angka.2.

Menguji ketersediaan dana yang bersangkutanc)Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknisyang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknisyang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak, dand) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaranpengeluaran (akun 6 digit).Halaman 15 dari 744 Putusan Nomor : 47/Pid.SusTPK/2015/ PN.KpgBahwa perbuatan terdakwa menandatangani Surat Perintah Tugas yangmenjadi lampiran dari Surat Permintaan Pembayaran

Menguji ketersediaan dana yang bersangkutanc) Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknisyang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknisyang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak, dand) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaranpengeluaran (akun 6 digit).Halaman 30 dari 744 Putusan Nomor : 47/Pid.SusTPK/2015/ PN.KpgBahwa perbuatan terdakwa menandatangani Surat Perintah Tugas yangmenjadi lampiran dari Surat Permintaan Pembayaran

Rapat tersebut membahas tentang :e Ceklist kelengkapan dokumen ;e Deadline kegiatan, daftar kegiatan, PPN, PPh ;e Minta formatformat dari KPPN ;e Buat surat ke rekanan perihal info rekening dan garansibank harus dibank wilayah kerja KPPN NTT ;e 6 digit POK revisi internal satker.Tanggal 3 Desember 2013 malam hari di Mess Kasatker, yangdiikuti oleh para PPK dan saksi dan saksi tidak ingat apakah SriWahyuni hadir saat itu atau tidak.

karenaharga yang tertera di tiket merupakan harga tiket rill yang dibayarkanoleh custumer tetapi kemungkinan itu bisa terjadi kalau ada agen yangnakal yang setelah mencetak tiket kemudian melakukan upgrade hargaatau juga dari costumer yang nakal setelah membeli tiket kKemudian scantiket tersebut dan diganti harganya.Bahwa untuk membedakan tiket asli dan tidak asli dapat dilihat dari kodebookingnya yang tertera di tiket dengan yang ada di boording pas, dansemua kode booking pasti terdiri dari 6 (enam) digit

huruf, dari nomerHalaman 52 dari 744 Putusan Nomor : 47/Pid.SusTPK/2015/ PN.Kpgtiket kalau yang asli ada 14 digit angka, dan untuk memastikan tiket asliatau tidak bisa dicocokan dengan manifest penerbangan pesawat.

diterbitkan olehPPK;b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;2. nilai tagihan yang harus dibayar;3. jadwal waktu pembayaran; dan4. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;c. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasiteknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa danspesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumenperjanjian/kontrak;dand. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kodemata anggaran pengeluaran (akun 6 digit

Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM,PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:1) menguji kean SPP beserta dokumen pendukung, yangmeliputi :e kelengkapan dokumen pendukung SPP ;e kesesuaian penanda tangan SPP denganspesimen tanda tangan PPK ;e kean pengisian format SPP ;e kesesuaian kode BAS pada SPP denganDIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker, dantermasuk juga menguji kesesuaian antarapembebanan kode mata anggaran pengeluaran(akun 6 digit) dengan uraiannya ;e ketersediaan

Saksi tidak mengetahui identitas lengkap objektersebut, keberadaannya, dan siapa yang menguasainya Saat ini; Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat juga memiliki1 (Satu) unit mobil, merek Toyota Fortuner, berwarna cokelat,seingat saksi bernomor polisi dua digit (dua angka), dibeli sekitartahun 2018, dan memiliki bukti kepemilikan (BPKB) atas namaHalaman 64 dari 181 hal. Putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt.Penggugat.

pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih meliputi pihak yang ditunjuk untukmenerima pembayaran nilai tagihan yang harus dibayar, jadwal waktupembayaran, menguji ketersediaan dana yang bersangkatan;Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknisyang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknisyang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak;Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaranpengeluaran (akun 6 digit

pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;b) Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih meliputi pihak yang ditunjuk untukmenerima pembayaran nilai tagihan yang harus dibayar, jadwal waktupembayaran, menguji ketersediaan dana yang bersangkatan;c) Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknisyang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknisyang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak;d) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaranpengeluaran (akun 6 digit

Sepengetahuan saksi Bahwa Saksi hanyamenerima lampiran saja dan Saksi tidak tahu prosesnya, dan proses tersebut berada diDepartemen Dalam Negeri Bakosurtanal;Bahwa Peta tersebut memakai System Digit ( WGS 84 ) dan yang dipergunakan Saksidalam menjalani tugas di Kutai Timur;Putusan No. 26/G/2016/PTUNSMD Hal. 81 dari Hal. 173Bahwa Saksi mengatakan penjelasan dari temanteman Kementerian Dalam Negeriadalah Peta disini rujukannya adalah Kementerian Dalam Negeri, biasanya merekaberkoordinasi dengan Bakosurtanal

Putusan Nomor 169/G/2020/PTUNMdn25.2.Pendaftaran Tanah setiap bidang Tanah yang sudah ditetapkan haknyadiberi nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang dicantumkan RisalahPenelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas serta dalam Sertipikat.NIB terdiri dari 13 digit, yaitu delapan 8 pertama merupakan kodePropinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dan limadigit terakhir merupakan nomor bidang Tanah.

memang panitia dibuat panitia, hal ini persyaratannya tadi kalaumau menjadi ketua persyaratannya harus eselon 2a ;Bahwa untuk BBI (Balai Benih Induk), kepala badan kewenangankami ini orangnya keras kepala dia langsunglangsung ke Bupati,memang katanya di BAP di bertanggung jawab kepada Bupati lewatSekda, namun prakteknya tidak seperti itu, dia langsunglangsung keBupati ;Bahwa ada anggaran yang sudah disetujui untuk itu ;Bahwa saksi tanya pada kuasa bendahara umum daerah bahwaternyata hanya ada 6 digit

Subwofer 2 x 18 merk Martin Audio tipe S218 sebanyak 2 Pc41.Active Speaker merk FBT tipe HimaX60a sebanyak 6 Pc42.Power Amplifer merk Powersoft tipe PowersoftLD2004sebanyak 1 Pc43.Power Amplifer merk Powersoft tipe Powersoft K3 sebanyak1Pc44.Digit Speaker Ming System merk Martin Audio tipe DX1sebanyak 1 Pc45.Stand Speaker merk Hercules tipe SS700B sebanyak 4 Pc46.

Subwofer 2 x 18 merk Martin Audio tipe S218 sebanyak 2 PcPage 247Putusan Pengadilan TIPIKORNo.29/Pid.Sus.K/2015/PN.Mdn41.Active Speaker merk FBT tipe HimaX60a sebanyak 6 Pc42.Power Amplifer merk Powersoft tipe PowersoftLD2004sebanyak 1 Pc43.Power Amplifer merk Powersoft tipe Powersoft K3 sebanyak1Pc44.Digit Speaker Ming System merk Martin Audio tipe DX1sebanyak 1 Pc45.Stand Speaker merk Hercules tipe SS700B sebanyak 4 Pc46.

) yangdilampirkan dengan bukti pendukung seperti tersebut diatas, kKemudian SPPtersebut diajukan kepada Pejabat penandatanganan SPM seterimanya SPPtersebut kemudian PPSM melakukan verifikasi terhadap SPP yang diajukandan perlu menyesuaikan dengan pos mata anggaran yang ada dalam DIPA,jika SPP tersebut sudah memenuhi syarat maka SPP tersebut ditandatanganioleh PPSPM dan selanjutnya PPSPM menerbitkan surat perintah membayarkemudian dimasukan kedalam aplikasi SPM dengan menginjek/memasukanPIN enam digit

Liana Lieuw, AndrewLientungan, Kiddy Christophel, Bredly Kambuno, Julius Kambuno, GrandlyChristophel mengetahul adanya pembukaan rekening tersebut karenasaksi percaya dengan Swita Glorite Supit, SP. yang menyampaikan bahwanasabah sendiri yang meminta pembukaan rekening.Bahwa rekening yang dibuka atas nama Jimmy Lientungan, Liana Lieuw,Andrew Lientungan, Kiddy Christophel, Bredly Kambuno, Julius Kambuno,Grandly Christophel ada yang bisnis dan ada yang rekening biasa, hal inibisa dilihat pada dua digit

merupakan pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara ; Bahwa pengaturan mengenai FAKO diatur dalam Permenhut Nomor :P.55/MenhutI/ 2006, dimana sejak Tahun 2006 sampai dengan bulan JuniTahun 2014, peraturan tersebut diganti dengan Permenhut NomorP.42/PermenhutII/ 2014 ;Bahwa sesuai pasal 46 ayat (3) huruf c, dari P.55/PermenhutI/2006,sebagaimana diubah dengan P.08/MenhutII/2009, menyatakan penetapan nomor seri blangko FAKO, terdiri dari inisial nama badan hukum pemohon,diikuti empat digit

kode kab/kota, satu huruf capital dan enam digit nomorurut, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi.