Ditemukan 3977 data
1.DESTIA DWI PURNOMO,SH
2.BRAM PRIMA PUTRA,SH.,MH
Terdakwa:
MARDANA SURYA KARMA Bin ABDUR RAHMAN HAMID
61 — 23
menentukanperbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;Menimbang,bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakahdengan faktafakta dari perbuatan terdakwa tersebut diatasterdakwa telah dapat dianggap melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengandakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RINomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggarPasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikaatau ketiga melangar
71 — 33
mendatangi kantor PENGGUGATREKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI yang beralamat di jalan KayuPutih Selatan No.226, Jakarta Timur membuat kegaduhan hinggamengganggu lingkungan di sekitar kantor dan rumah tempat tinggalPENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI .Bahwa kemudian TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGATKONVENSI bersama dengan 2 (dua) orang rekannya menggeledahrumah PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI tanpaalasan dan ijin yang sah, perbuatan tersebut jelasjelas merupakanperbuatan melawan hukum karena melangar
1.DEARTY PUSPITASARI SH
2.MAULIJAR, S.HI, S.H
Terdakwa:
RIZKI PERDANA PUTRA Bin M NUR DAUD
52 — 8
berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsurunsur dari pasalpasal yang didakwakan atau tidak, sehingga Terdakwa dapat atau tidakdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang bahwa, karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwadengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas yaitu Primer melanggar Pasal112 ayat (1) Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika danSubsidair melangar
54 — 8
berita acara persidangandianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusanini;22 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi,keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barangbarang buktiyang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebutdipandang terbukti atau tidak terhadap diri terdakwa; Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwadengan dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP Atau Kedua Melangar
AISYAH, SH
Terdakwa:
DAVID Alias ASEN
34 — 6
tersebut diatas,maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi.Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yangpenguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja ataukarena pencarian ataukarena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secaraberlanjut.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak/MelawanHukum adalah setiap perbuatan yang melangar
FATMAWATY S.KHALI, SH
Terdakwa:
ROBIN SYAHRAIN Alias BIN
107 — 18
/PN GtoMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Primair terdakwa didakwa melangar pasal 303 ayat (1)ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Subsidair terdakwa didakwamelanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan
MELAWAN
PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cq Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Pare Kabupaten Kediri, Dkk
34 — 10
Disamping itu, Terlawan IIselaku organ (alat) negara tidaklah dapat berdiri sendiri sehingga manakala merekabertindak yang keluar dari batas lingkungan tugasnya, tidak dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan yang mungkin melangar hukum, karenanegaralah yang langsung bertanggung jawab berdasarkan atas pengganggapanTerlawan II sebagai alat negara. Disamping itu sesuai Pasal 8 Rv gugatan terhadaporgan negara haruslah ditunjukkan kepada Negera Republik Indonesia c/q PemerintahRI.
45 — 10
Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 83 UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkanbahwa apabila melangar ketentuan tersebut maka diancam dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00(lima ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 83 UndangUndang
138 — 3
persidangan, maka majelishakim berkeyakinan unsur Melawan Hukum telah dapat dibuktikansecara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka, unsur ini jugatelah terbukti dan terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruhunsurunsur dari dakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakimberkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,yaitu melangar
112 — 10
Terlawan telah melaksanakan kewajiban hukumHal 30 dari 34 putusan no. 25 /Pdt.G/2016/PN.Bbsberdasarkan perjanjian yang telah dibuatnya yang telah disepakati pihak Pelawanyaitu dalam akte perjanjian kredit, dan akte pemberian hak tanggungan sertamelaksanakan haknya berdasarkan UU Hak Tanggungan (UU no. 4 tahun 1996).Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakahTerlawan melakukan perouatan melawan hukum:Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata menyatakan tiapperbuatan melangar
32 — 17
karena proses penerbitan sertifikat obyek sengketa a quobertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya pasal 1 angka7, pasal 12 ayat 1, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, pasal 17 dan pasal 18 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Asas Asas Umum PemerintahanYang Baik khususnya asas kecermatanformal ;Menimbang, bahwa Tergugat membantah melalui Jawaban tertanggal 06Nopember 2013 yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa a quotidak melangar
Terbanding/Terdakwa : HILMAN ROSANDI bin TAMAN
38 — 23
adanya faktafakta hukum yangterbukti dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalamputusannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Hilman Rosandi BinTaman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut Serta melakukan penyalahguna Narkotika golongan bagi diri sendiriyang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana didakwakan kepadanya dalamDakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu melangar
31 — 21
dandibuktikan lagi, namun apabila dakwaan pertama primair tersebut tidak terbukti,maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut dan untukselanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan pertamasubsidair ; Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salahsatu dakwaan Penuntut Umum yang tepat dan dapat dikenakan terhadap perbuatanterdakwa, sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, dalamhal ini adalah dakwaan Kedua yaitu melangar
Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Tergugat II : walikota depok
Terbanding/Turut Tergugat : Tn Kuat Harjono
99 — 57
Bahwa perwakilan warga menganggap BPN telah melangar kewenangannyadengan menerbitkan Sertipikat tersebut karena dalam Site Plan (copyterlampir P5) dan Surat BPN Nomor 214/1332.76/II/2015 tertanggal 12Februari 2015 menyatakan secara tegas bahwa lahan tersebut adalahfasos/fasum milik warga Perum Griya Lembah Depok..
Ir. Afrizon Nazar
Termohon:
Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
107 — 55
Agama Islam, Pekerjaan PNS;Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya danakan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yangsebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnyaNomor: 2/P/FP/2018/PTUN .PDGHalaman 17termuatberikut;dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagaiBahwa saksi kenal dengan pemohon dari tahun 2005, karena satuorganisasi dengan Pemohon ;Bahwa saksi mengetahui adanya surat Pemeriksaan Pemohonyang berkaitan Pemohon dianggap melangar
1.PETHRES M. MANDALA,S.H
2.EMANUEL YURI GAYA MAKIN, SH
3.YUDHIT KSATRIA RINDYATMAJA, SH
Terdakwa:
1.KONSTANTINUS ADOE
2.EFRAIM FOEH
3.BENYAMIN BOFE
4.DANIEL TODE
113 — 22
Terdakwaberdasarkan faktafakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 363ayat (1) ke1 dan ke4 Kitab Undangundang Hukum Pidana, Subsidair Pasal363 ayat (1) ke1 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentukSubsidairitas maka terlebin dahulu Majelis Hakim akan memeprtimbangkandakwaan Primair Penuntut Umum melangar
DENNY TRISNASARI,S.H.
Terdakwa:
EKO WAHYUDI als MOTO Bin SUHADI
77 — 9
Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN MigMenimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakansebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaandari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesualdengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak sertamerta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melangar
DWINA SANIDYA PUTRI
Terdakwa:
Gusdi Heriyanto Als Adek Bin Rifai Solok Alm
109 — 45
Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa dakwaan dibuat dan disusun secara alternatifyaitu : Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Atau Kedua melangar
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Termohon:
MEYIWATI
182 — 131
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).5. Menghukum TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON~ INFORMASI untukmembayar biaya perkara. 20 nn enon nnn nn nnn nc nn nn onc nencnncnsell. SUBSIDAIR :Halaman 20 dari 40 hal Pkr.
71 — 7
Penghentian tindakan tersebut bukan karenaniat Para Terdakwa tetapi sematamata karena dihentikan oleh polisi ;Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruhunsurunsur dari dakwaan Kesatu Primair, sehingga Majelis Hakimberkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadamereka, yaitu melangar Pasal 36 ayat (3) UndangUndang