Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum
Register : 09-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN WONOSOBO Nomor 90/Pid.B/2020/PN Wsb
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.NUGROHO WISNU PUJOYONO SH.
2.Bayu Teguh Setiawan, SH
Terdakwa:
1.NIAT PRAMONO Bin AMAT TARYONO
2.DIRIN Bin NURSITO
3.RASIDI MUHIMIN Bin MARTANI
4.TRIYONO Bin SURYANTO
5.SUKUR Bin RUSMANTO
108 — 25
  • Wonosobo atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara, menggunakan kesempatan main judi yangdiadakan dengan melangar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan olehpara terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam23.00 Wib, terdakwa NIAT PRAMONO Bin AMAT TARYONO bersamaHalaman 6 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN.Wsbsama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — Ir. Bambang Tri Hermanto bin Mutolib, Dk.
117 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketua Koperasi Dengan Dasar Rapat Anggota Tahunan untukdigulirkan kepada kelompok tani mana.dalam Peraturan tidak ada aturan yang mendasarinya, sebagai dasaraturan perbuatan melangar hukum formil dalam surat dakwaan JaksaPenuntut Umum.2.3.
Pengadilan PN PONTIANAK
Register : 06-07-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 87/Pdt.G/2015/PN Ptk
Tanggal 21 Desember 2015 —
66 — 11
  • Secara Lelangterhadap 2 (dua) SHM milik PENGGUGAT yang menjadi jaminan atas hutangH.ABDUL JALIL tersebut, lelang mana akan dilaksanakan pada tanggal 10Nopember 2011 dengan perantaraan TERGUGAT Il sebagaimana ternyatadari Pengumuman Lelang (Kedua) Eksekusi Hak Tanguungan Dan FidusiaHalaman 4 dari 52 halaman, Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2015/PN.Ptk.Nomor:B.2488XV/KC/ADK/10/2011 bertanggal 27 Oktober 2011 yangdiumumkan melalui Koran Pontianak Post bertanggal 27 Oktober 2011 (BuktiP.9), perbuatan mana Melangar
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-11-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Gpr
Tanggal 30 Nopember 2015 — YUNUS,Dk
LAWAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk Cabang Kediri (Bank JATIM Kediri)
43 — 14
  • Cohen pada tahun1919, terdapat 4 (empat) criteria perbuatan melawan hukum, = yaitu1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2 Melanggar hak subyektif orang lain ; 3 Melanggar kaidah tatasusila ; 4 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain ; Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau. dengandemikian untuk adanya suatu perbuatan melangar
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kag
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat:
1.Dr. MUIDAH RAHMAN
2.DRA. MUIDAH RAHMAN
Tergugat:
1.SUTRISMIN ROSWATY
2.KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI CQ. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA CQ. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN. CQ. SATUAN KERJA INVENTARISASI DAN PENGADAAN JL. TOL PALEMBANG-INDRALAYA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMSEL CQ. PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG - INDRALAYA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina marga
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA SELATAN
89 — 12
  • PenyerahanBahwa Turut Tergugat II, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya, telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlaku danasasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak pernah Melakukan perbuatan melangar Hukum;Bahwa dilihat dari dafttar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya Taha Dua Nomor : 2565/1016/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014,
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penipuan
Putus : 02-07-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 85/Pid.B/2015/PN Gto
Tanggal 2 Juli 2015 — - YONAS SIDIKI, S.E. alias YONAS
104 — 27
  • atributatribut dari badanKepegawaian Negara, sehingga saksi korban dan anaknya percaya akanperkataan dan perbuatan Terdakwa, namun kenyataannya anak saksi korbantidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim akanmemilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan dan mendekatipada pembuktian perkara ini, yaitu sebagaimana didakwakan dalam dakwaanKesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama, terdakwa didakwa telahmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dalam Melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 02-06-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 13 Nopember 2014 — 1.JAP LINA JAYA YACUP,2.A.N.N.A S.O.H.A.R;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,2.SUFRI SOHAR SOBANDAR,3.JUSTINA DJAUHARI
70 — 29
  • 107Permen Pemberian dan Pembatalan adalah (i) kesalahan prosedur, (ii)kesalahan penerapan peraturan perundangundangan, (iii) kesalahan subyekhak, (iv) kesalahan objek hak, (v) kesalahan jenis hak, (vi) kesalahanperhitungan luas, (vii) terdapat tumpang tindih hak atas tanah, (viii) data yuridisHalaman 12 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 106/G/2014/PTUNJKT.39.40.41.atau data fisik tidak benar, atau (ix) kesalahan lainnya yang bersifathukum administratif ; Bahwa selain dibuat dan/atau diterbitan secara melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 08-03-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/PID.SUS/2018
Tanggal 8 Maret 2018 — FIRDAUZY FIRMANSYAH
150 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 11 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padapokoknya sependapat Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melangar Pasal3jo. Pasal 18 UndangUndang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 16-03-2005 — Putus : 19-07-2005 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 03/G/2005/PTUN.YK.
Tanggal 19 Juli 2005 — Prof. Dr. LASIYO, MA.MM; REKTOR UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA
112 — 92
  • Haltersebut secara tidak langsungmengakibatkan penundaan penetapan danpengangkatan Dekan di Fakultas FilsafatUGM (vide uraian tersebut di ataskhususnya butirBahwa Tergugat tidak melangar Keputusan MWAUGM No. 12/SK/MWA/2003 tanggal 18 Desember 2003tentang Anggraan Rumah Tangga UGM, dan jugatidak melanggar Keputusan Rektor UGM Nomor114/P/SK/HT/20024 tanggal 17 Mei 2004 tentangTata Cara Pemilihan Dan Penetapan Dekan SertaPengangkatan Wakil Dekan. Adapaun alasan alasan sebagaiberikut : 8.2.1.
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 21-01-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0222/Pdt.G/2019/PA.Lpk
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
105 — 65
  • Bahwa dengan telah beralinnya sebidang tanah tersebut sesuai denganprosedur maka tindakan Syawaluddin Batu Bara Bin Abdul Karim Batu Baramenjadikan sebidang tanah seluas 8.154 m2 (delapan ribu seratus lima puluhempat meter persegi) menjadi obyek gugatan warisan yang harus dibagikanmerupakan suatu tindakan yang keliru dan melangar hukum serta harus ditolak;12.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 30-03-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 14/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 15 Agustus 2017 — Penggugat: JOHNNY TANDIARI Tergugat: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
173 — 132
  • Oleh karena hal tersebut telah salingbertentangan dengan Berita Acara Pelaksanaan Paparan NasionalNomor: 99/BAHGK/OJVII/2015 tertanggal, Jakarta 5 November 2015 ; .Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 03/Pbt/BPN73/2017 tertanggal 15 Maret 2017, yang mana menurut hematPenggugat Tergugat telah melangar AzasAzas Umum PemerintahanYang Baik (General of Good Goverment) yaitu teristimewa pada AzasKepastian Hukum Azas
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 30-10-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Gns
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
187 — 457
  • Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB).2.7.
    4329/1997, tanggal 25 Agustus 1997 luastanah 49,8 hektar terletak di Kampung Terbanggi Subing,Halaman 119 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN GnsKecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, ProvinsiLampung, dalam proses penerbitan sertipikatnya:1.a FF WNSudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlakuatau sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar
    Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlakuatau sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;ao fF wnTidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturanperundangundangan;c). Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;d).
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-04-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Tpg
Tanggal 6 Juli 2017 — Irwanto Als Iwan Bin Djuadi (Terdakwa)
38 — 8
  • Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif,maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan dari Penuntut Umumberdasarkan faktafakta di persidangan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan Kesatu melangar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1)UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya sebagaiberikut:1. Unsur setiap orang;2.
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 04-07-2013 — Putus : 18-09-2013 — Upload : 24-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 371/Pid.B/2013/PN.Pdg
Tanggal 18 September 2013 — JUNI ASMOPA pgl.MOP
33 — 11
  • .: 371/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 18 September 2013 Page 3 of 511 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukantidak pidana melangar Pasal 374 KUHPidana;2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umumperkara a quo;3 Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;4 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnyasebagai manusia;5 Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Telah
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 05-02-2009 — Putus : 07-07-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 07 / G / 2009 / PTUN. Smg
Tanggal 7 Juli 2009 — - PT. ANUGERAH INDAH - KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH
96 — 47
  • Keputusan TUN dapat mengajukan = gugatan tertuliskepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, maka denganini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang untuk sudi dan berkenan memeriksa danmemutuskan : 522 ee eee ee eee eeeDALAM POKOK PERKARALl; Mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya; 23Menyatakan Tergugat telah melangar
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Pgp
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
TOMMY PURNAMA, S.H.
Terdakwa:
SARPITA ANGGREANI Binti AGUSTARI
100 — 25
  • Maka pemberiFidusia dinyatakan ingkar janji, unsur unsur perbuatan melangar hukumsehubungan dengan pengunaan dan pegaiihan benda yang menjadi objekjaminan Fidusia dapat dikenakan kepadanya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 16-08-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT WIRA KARYA UTAMA, DKK
318 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tujuan pengenaan denda administrasi adalah untuk mendorongagar pelaku usaha yang terbukti melangar tidak mengulangi perbuatannya,bukan untuk mematikan usahanya, sehingga pengenaan sanksi dendasecara proporsional dapat dibenarkan, meskipun denda tersebut lebihrendah dari batas minimal denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 47 ayat (2) huruf g UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999;2.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 16-11-2017 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk
Tanggal 4 Juli 2018 — Penggugat:
FIRMINUS DODI
Tergugat:
PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
Turut Tergugat:
1.PT. ASTRA INTERNASIONAL, DAIHATSU CABANG PONTIANAK
2.PT. Asuransi Cigna
167 — 49
  • melaporkanPenggugat ke Polsek Pontianak Selatan, namun belum dapat diprosessecara pidana, karena objek kendaraan dimaksud adalah secara sahPenggugat beli, sebagaimana Suratsurat perjanjian.Bahwa akibat tidak memiliki STNK dan Plat nomor polisi objekkendaraan tidak dapat dioperasionalkan sehingga mengakibatkantertungaknya pembayaran cicilan kredit angsuran ke3 (tiga)/ April 2017hingga perkara ini disidangkan.Bahwa akibat tidak diserahkannya STNK dan plat nomor polisi atasobjek kendaraan dimaksud Tergugat, telah melangar
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Umum Penipuan
Putus : 29-03-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 155/Pid.B/2017/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2017 — Tandyanto Als Apin
77 — 18
  • mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindakpidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktafakta hukum yang telahterungkap tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa denganDakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :PERTAMA : melangar
Pengadilan PN SUKABUMI Pidana Umum Penggelapan
Register : 25-01-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SUKABUMI Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb
Tanggal 30 Maret 2021 — SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI
109 — 11
  • ARTABOGA CEMERLANG ada hubungan kerja, oleh karena itu unsur ini pun telahterpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanKesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar Pasal 374 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti makadakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan