Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 19-09-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 26-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 26/G/2016/PTUN.KPG Tanggal 7 Februari 2017 — Penggugat:
Dra. YAYUK E. YULIA HARDANIARI, M.T
Tergugat:
BUPATI KUPANG
132 — 75
Dra. YAYUK E. YULIA HARDANIARI, M.T
Tergugat:
BUPATI KUPANG
132 — 75
2222 2n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n eneUsul Pemberhentian Dari Jabatan Struktural 1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatanstruktural yang perlu mendapat pertimbangan Baperjakat,adalah Halaman 16 dari 68 Halaman Putusan Nomor 26/G/2016/PTUNKPGpemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerjayang baik, karena alasan :a) Tidak sehat jasmani dan/atau rohani.b) Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik,profesional, efektif dan efisien
Register : 10-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 3/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
JEMALI LINUS, SE
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
133 — 77
JEMALI LINUS, SE
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
133 — 77
Kekuatan hukum tetap ; Surat Kepala BKN Nomor k.2630/v.1398/99 tanggal 2 Oktober2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjaraatau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan danContoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPNG 5 nnn 222 non n nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn nnn necesSurat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipilyang
Register : 04-12-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 536/Pid.B/2020/PN Kdi Tanggal 20 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ABDUL RAHMAT GAFOER, SH., MH.
Terdakwa:
BAKRIE ALIAS BAKRIE BIN BAGU
59 — 41
ABDUL RAHMAT GAFOER, SH., MH.
Terdakwa:
BAKRIE ALIAS BAKRIE BIN BAGU
59 — 41
Saksi menjelaskan Apabilaseseorang calon pegawai negeri sipil yang tidak memenuhisyarat atau tidak lulus pada saat tes CAT, tidak dapatdiluluskan menjadi CPNS di karenakan hasil pengumuman tessetelah CAT dari Badan kepegawaian pusat yang terletak dikota Makassar yang mana setelah calon pegawai negeri sipilyang melaksanakan tes CAT bisa melihat sendiri hasilpekerjaan di komputer tersebut dengan menggunakan emaildari CPNS tersebut apakah dinyatakan lulus atau tidak.
Register : 06-03-2012 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/TUN/2012 Tanggal 2 Mei 2012 — ZULIMI, S.Sos., M.Si vs KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);
77 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak adildan tidak sesuai dengan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik.151617Bahwa Asisten Sekretaris BAPEK telah tidak memahami hakikatFilosofi dibentuknya lembaga tersebut yakni dibentuknya lembagaBAPEK dalam rangka membantu Pegawai Negeri Sipil manakalamendapatkan tekanan, ketidak adilan dari Birokrasi Kekuasaan.Namun hal ini dapat dirasakan bahwa Asisten Sekretaris BAPEKtersebut justru melakukan tindakan yang sejalan dengan KekuasaanBirokrasi tidak melakukan pembelaan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-10-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2016 Tanggal 1 Desember 2016 — DRA. LISBETH MEIESTA NAPITUPULU, M.Pd VS I. SEKRETARIAT DIREKTORI JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (dahulu DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN., II. IR. I GEDE PANCA, MPD;
75 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
berat sebelah dalam penerapan hukum karena berdasarkanperaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1)dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat(1) dan Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 1983 tentang ljin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil;Dalam Pasal 3 ayat (1) Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-08-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 22-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg Tanggal 8 Oktober 2013 — Drs. SIGIT SRIDOYO Bin ADI
70 — 36
70 — 36
SIGIT SRIDOYO adalah Pegawai Negeri Sipilyang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, PolitikHal 34, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang diangkatberdasarkan SK Bupati Pekalongan Nomor : 821.2/01/2009 tanggal 5Januari 2009, adapun dasar pengangkatan yang bersangkutan sebagaiPNS adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 818.121.13963tanggal 28 Februari 1990 ; Bahwa dalam kurun waktu bulan Pebruari 2009 sampai dengan April2009
Register : 06-03-2012 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 04-12-2012
Putusan PA PALEMBANG Nomor 397/Pdt.G/2012/PA.Plg Tanggal 26 Nopember 2012 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
20 — 3
20 — 3
adalah salah satu korban dari acara reuni sekolah sedang maraksekarang ini, Tergugat adalah korban CLBK ( cinta lama bersemi kembali)dan Tergugat merasa adalah korban perselingkuhan antara Penggugat dengansalah seorang teman SMA nya, dan bukannya permohonan maaf yang datangkepada Tergugat tapi malah gugatan dari Penggugat mengajukan gugatancerai kepada Tergugat;Bahwa dengan terburuburu Penggugat telah melupakan surat edaran Nomor :08/SE/1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-04-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan MS BIREUEN Nomor 146/Pdt.G/2016/MS.BIR Tanggal 22 September 2016 — PENGGUGAT
VS
TERGUGAT
22 — 8
22 — 8
Oleh karenanya dengandidasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, maka MahkamahSyariyah Bireuen berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun
Register : 09-06-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PA MAKALE Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 11
62 — 11
Bahwa benar Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai gaji rutin setiap bulan, namun Tergugat Rekonvensi jugamempunyai kebutuhan hidup yang harus dicukupi;2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa gaji pokok TergugatRekonvensi adalah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)per bulan;Hal. 23 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.MkI3.
Register : 04-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA Bb Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 20
24 — 20
Tergugat adalah seorang pegawainegeri sipil yang bekerja di Kantor Badan Kesbang dan Politik KotaBaubau dengan jabatan sebagai Caraka penghasilan Tergugat darigaji PNS sebesar Rp 3.101.600,00 (tiga juta seratus satu ribu enamratus rupiah), (bukti T.1) di tambah dengan tunjangan Jabatan sebesarRp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (bukti T.2) sehingga totalnyasebesar Rp 3.601.600,00 (tiga juta enam ratus satu ribu enam ratusrupiah) setiap bulannya;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-10-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 08-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 83/G/2013/PTUN.Mks Tanggal 13 Februari 2014 — Andi Muhammad Hidayat Pananrangi, S.IP, Melawan Bupati Bone
88 — 100
88 — 100
Bahwa dalam Surat Keputusan in litis tidak ada satupun dari Pegawai Negeri Sipilyang dipindah tugaskan karena mendapat hukuman dari tergugat akibat melanggarDisiplin atau karena kesalahan dalam memegang jabatan struktural sebagaimanadiatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 TentangDisiplin Pegawai Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Nomor 13 Tahun 2002Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
Register : 05-02-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PA MAKASSAR Nomor 249/Pdt.G/2014\PA Mks Tanggal 17 September 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
23 — 25
23 — 25
bulan Oktober 2013.Bahwa pada saat pelamaran saksi mengetahui dengan hasilkesepakatan keluarga kedua pihak yaitu ada uang sebesarRp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) dan sebuahcincin pengikat.Bahwa uang sejumlah tersebut telah ditransfer melalui BankBRI Bantaeng oleh Norio kepada pihak perempuan( penggugat ).Bahwa saksi menghadiri agqad nikah dan mendengarkantergugat mengucapkan maharnya kepada penggugatseperangkat alat sholat saja.Bahwa tergugat sebelum menikah adalah seorang PegawaiNegeri Sipilyang
tergugat danorang tua penggugat telah mengusir penggugat, sehingga penggugat pergimeninggalkan rumah tempat tinggal bersama yaitu rumah orang tua tergugat diJalan Sunu Kompleks Unhas Makassar.Menimbang, bahwa selama 8 ( delapan ) bulan berturutturut telahterbukti tergugat sebagai seorang suami dari penggugat telah lalai darikewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah ( biaya hidup ) kepada penggugatsebagai seorang isteri dari tergugat.Menimbang, bahwa oleh karena tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — JUFRI vs BUPATI DOMPU
71 — 31
71 — 31
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/019/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/107/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/019/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/107/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Jufri;3.
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — NURAINI vs BUPTI DOMPU
75 — 35
75 — 35
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/076/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/284/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/076/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/284/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Nuraini;3.
Putus : 22-06-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Lbp Tanggal 22 Juni 2015 — DOMINI AGUS SIREGAR, Laki-laki, Umur 41 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Melati VI No, F-225 Lk. VIII, Keluarahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan kuasa kepada Rohdalahi Subhi Purba, SH., MH. dkk, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "BAR & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Sudirman Nomor 25 Lubuk PAKAM, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan:
FARIDA ARIANI MANALU, Perempuan, umur 41 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Melati VI No, F-225 Lk. VIII, Keluarahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan kuasa kepada Maradu Simangunsong, SH., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MARADU SIMANGUNSONG, SH. & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Medan Tenggara II Gg. Pendidikan No. 136 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
38 — 3
38 — 3
Maksudnyabahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian wajibmemperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang menerima Gugatan perceraian wajib memperoleh surat keterangan lebih dahuludari Pejabat sebelum melakukan peraian;Halaman 21 dari25 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.LbpMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 yaitu Keputusan Pemberian IzinPerceraian diketahui bahwa Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dariKepala UPT Puskesmas
Register : 09-10-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 193-K/PM.II-09/AD/X/2014 Tanggal 5 Nopember 2014 — TERDAKWA-I: PRAKA SUTARSO
TERDAKWA-II: PRATU AGUS SETYAWAN
104 — 43
104 — 43
Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 .Oktober 2013 sekira pukul 14.00Wib Terdakwa 1 datang bersama Terdakwa 2 dan satu orang teman sipilyang tidak Saksi kenal tujuan untuk memperpanjang rental kendaraan Avanzasehari lagi setelah Terdakwa 1 menyerahkan uang kepada Saksi sebesarRp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa 1 pergi bersamaSaksi3 :orang sipil menggunakan mobil Avanza sedangkan Terdakwa2 menyusuldari belakang menggunakan sepeda motor.De Bahwa kendaraan milik Saksi yang dirental
Register : 18-09-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 3203/Pdt.G/2017/PA.JS Tanggal 28 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 0
13 — 0
telah mengajukankesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 7 Maret 2018 dan Tergugattelah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 7 Maret2018 dan mohon putusan;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam beritaacara sidang ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugatsebagaimana tersebut ;Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 14-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Lpk Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
149 — 160
149 — 160
Bahwa antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r sudah hidupberpisah sekira 1 (Satu) tahun lamanya, selama itu pula Tergugatd.r tidak memperdulikan kehidupan Penggugat d.r dan kemudianTergugat d.r mengaku telah menikah dengan seorang perempuanyang berprofesi sebagai Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipilyang bernama XXXXXX bahkan sudah tinggal dan hidup saturumah di daerah Kota Stabat, Kabupaten Langkat;4.
Register : 11-05-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 0667/Pdt.G/2015/PA.Ckr Tanggal 23 Juni 2015 — Penggugat :
Vera Septiana binti Ishak Sukmana
Tergugat:
Epik Arssyam bin Fandi Alimi Hadi
59 — 27
Vera Septiana binti Ishak Sukmana
Tergugat:
Epik Arssyam bin Fandi Alimi Hadi
59 — 27
dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakandalam persidangan bahwa mengenai tuntutan pembagian harta bersama antaraPenggugat dan Tergugat baik posita maupun petitumnya dicabut, danmembetulkan tanggal pernikahan dimana tertulis tanggal 28 Agustus 1998 yangbenar tanggal pernikahan 25 Agustus 1998,Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai NegeriSipil dan berdasarkan pada peraturan yang ada, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 01-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 PK/TUN/2015 Tanggal 1 Desember 2015 — PETRUS ANDOYO, A.Md VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
59 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lampiran angkaRomawi V huruf E angka (4) dan (5) yang mengatur tentang Tata CaraPenyampaian surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berupaPemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Pegawai NegeriSipil yang bersangkutan, yang mewajibkan penyampaian keputusantersebut harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang mendapatmandat dari pejabat yang berwenang menghukum dan denganHalaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2015pangkat golongan/ruang yang lebih tinggi dari Pegawai Negeri Sipilyang