Ditemukan 4251 data
50 — 13
Penggugat hanya berdasarkan perkiraan saja, sehinggamajelis hakim kesulitan dalam menetapkannya;Menimbang, karena Penggugat tidak dapat membuktikan secaraterinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut (YurisprudensiNo. 459 K/75 tanggal 19 September 1975, kamus yuris AT Hamid S.H.hal. 273), tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai adat siapa yang menempati suatutempat tinggal dengan CumaCuma maka berkewajiban baginya untukmerawat tempat tinggal tersebut, hal ini sesuai
H. SOEHARYONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu
Intervensi:
UNTUNG PURNOMO
291 — 190
Terhadap putusan bebasmurni (vrijspraak), Kemudian Penuntut Umum Pada Kejaksaan NegeriBatu telah melakukan upaya hukum Kasasi, sebagaimana dalam perkaraKasasi No. 1199 K/Pid/2009 yang telah diputuskan dan putusannyadiucapkan pada tanggal 31 Agustus 2009, yang dalam putusannnyaJudex Yuris Mahkamh Agung RI menyatakan Permohonan Kasasi dariPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu dinyatakan Tidak DapatDiterima, sehingga putusan dalam perkara pidana No.897/Pid.B/2007/PN.MLG menjadi memiliki kekuatan
48 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka putusanNomor : 87 / G/ 2010 / PHI.SMG tertanggal 23 Februari 2011 mohonkepada Majelis Hakim Yuris pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untukmenolaknya;Menimbang, bahwa terhadap dari alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan karena putusan Judex Facti sudah tepat dan benar serta tidakmelanggar hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam
327 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1720/K/Pdt/1 986, Yuris prudensi ters ebut,tanggal 18 Agustus 1988 maka Judex Facti akanmenyatakan bahwagugatan TermohonKasasi tidak dapatditerima (niet Onvantkelijk verklaard)dengan pertimbanganhukum bahwa gugatanTermohon Kasasi tidakjelasAidak sempurna Hal. 269 dari 274 halaman Put. No. 1538 K/Pdt/2009 3. Butir kedua amar Putusan Pasal 17 UndangUndang Uraian putusan tersebutSela (Provisi) No. 39 tahun 1999 telah melanggar HakAsasi Manusia.4.
Butir keempatamar Putusan Pasal 1282 KUH Perdata Pemohon KasasiSela (Provisi) dan 1367 KUH Perdata terbukti tidak memilikihubungan hukumdengan para Tergugatlainnya sebagaimanadimaksud didalamPasal 1367 KUHPerdata.Pertimbangan hukumdidalam Yurisprudensi Mahkamah Seandainya Judex Factihalaman 362363 putusan Agung Republik Indonesia memperhatikanPengadilan Negeri No. 391 K/Sip/1970 Yuris prudensi ters ebut,maka Judex Facti tidakakan menolak eksepsiPemohon Kasasi.6.
172 — 46
Yuris Darmawan,SH; 4. H. Raditya Yosodinigrat, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum padaLaw Firm Henry Yosodiningrat & Partners beralamat di Twin Plaza HotelOffice Tower 23 th floor Jl. S.
167 — 79
SIGIT RUSSENO (Yuris) ;12. ANDRI FIRMANSYAH (Asst. Adm Departemen Corporate Legal) ;13. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) ;14. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;15. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;16.
SIGIT RUSSENO (Yuris) ;12. ANDRI FIRMANSYAH (Asst. Adm Departemen Corporate Legal) ;13. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama)14. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;15. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;16.
Terbanding/Terdakwa : GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH
229 — 97
SIGIT RUSSENO (Yuris) ;12. ANDRI FIRMANSYAH (Asst. Adm Departemen Corporate Legal) ;13. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) ;14. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;15. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;16.
SIGIT RUSSENO (Yuris) ;12. ANDRI FIRMANSYAH (Asst. Adm Departemen Corporate Legal) ;13. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama)14. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;15. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;16.
87 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 5 Tahun 2004 Jo.Nomor 14 Tahun 1985, putusan yang bersangkutan mengandungkekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena berdasarkan UndangUndang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung dalamtingkat kasasi hanya boleh mempertimbangkan tentang penerapan hukumyang diterapkan oleh "Judex Facti" sebab Mahkamah Agung adalah"Judex Yuris" putusan yang benar dan semestinya ditegakkan adalahputusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuanhukum (the rule of law).
154 — 321 — Berkekuatan Hukum Tetap
harus dibebaskan dari dakwaandakwaan a quo dengan ini pula mohon agar Mahkamah Agung RepublikIndonesia memulihkan nama baik , kKedudukan dan reputasi PemohonKasasi/Terdakwa II DARSO WIJAYA dalam masyarakat; Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa I DARSO WIJAYAdibebaskan dari dakwaan dakwaan Saudara Jaksa/Penuntut Umum makamohon pula biaya perkara ditanggung oleh negara;Berdasarkan halhal yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, makadengan ini Pemohon Kasasi ingin mengetuk hati Judex Yuris
58 — 17
Satuadalah Eror faksi atau kesesatan fakta misalnya jika saya ini seorangNotaris kemudian datang para pihak melakukan transaksi jual belipihak A dan pihak B mengajukan identitas kepada saya lalu sayamembuat akta jual beli ternyata didalam akta itu menggunakan KTPpalsu, saya sebagai Notaris tidak bisa dituntut karena membuatketerangan palsu didalam akta Notaris karena saya berada didalamkesesatan fakta dan yang kelima yang tidak dijatuhi Pidana adalahyang kita sebut dengan istilah Eror yuris atau
1.Thadeus Ngele
2.Yuliana Nelo
3.Fransiskus Gata
4.Hendrikus Dolu
5.Videlis Fua
6.Emanuel Saju
7.Alowisius Maria Gere
Tergugat:
7.Hilarius Fua
8.Damianus Paga
9.Nikolaus Ria
10.Fridus Dopo
11.Gregorius Dolu
118 — 151
ParaPenggugat dan setengahnya lagi dibebankan kepada Para Tergugat (vide.Putusan MA nomor 432 K/Sip/1973);Halaman 134 dari 136 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN BjwMenimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagaisalah satu ahli hukum dengan aliran Sociological Jurisprudence memberikanpandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (law as toolof social engineering) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentinganmasyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris
Terbanding/Tergugat : PT. Sebakis Inti Lestari .SIL.
Terbanding/Turut Tergugat I : Bupati Nunukan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
83 — 143
kementerian kehutanan dan lingkungan hidupdan/atau belum adanya pencabutan izin lokasi dan usahaperkebunan yang diterbitkan oleh Turut Terbanding kepadaTerbanding yang berada diatas areal kawasan hutan yang menjadihak pembanding oleh karena disebabkan causa prima (sebab utama)dalam perkara TUN a quo tidak melibatkan Pembanding dan tidakterkait terhadap gugatan perbuatan melawan hukum dan yangmerugikan Pembanding yang dilakukan oleh Terbanding dan TurutTerbanding sehingga kenyataan yuridis (Ibso Yuris
1.ERWIN BARUS
2.SULAEMAN
3.KENJI JOSH PRINCEN LEE
4.HORMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Intervensi:
PT. PERTAMINA (PERSERO)
405 — 1250
., Yuris Darmawan, SH.,dan Abdul Karis, SH., selaku advokat untuk dan atas nama :Erwin Barus, Sulaeman, Kenji Josh Princen Lee, dan HormanPerihal : Keberatan tertanggal 9 Desember 2019 (fotokopi sesualdengan asli);65. Bukti T65: Overlay Peta Citra Satelit BidangTanah SHM No. 00150/Desa Telang Baru an. Erwin Barus denganSertipikat Hak Pakai No. 00004/Desa Telang Baru an. PT.Pertamina tidak terjadi overlap / tumpang tindih (fotokopi dariscan);66.
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 752/B/PK/PJK/2016memang ini terjadi suatu pertentangan tetapi dalam perkembanganPutusanPutusan Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai dasarhukum atau yuris prudensi, memang hakim pada Mahkamah Agungtidak lagi hanya sebagai Judex jurist yang berarti hanya memeriksahukum, tetapi juga memeriksa fakta sebagai Judex facti, jika kitamelihat pada KUHAP dalam konteks kasasi Mahkamah Agung, adadua kemungkinan, MA hanya memeriksa hukum dalam pengertianmengkoreksi segi hukum dari putusan Judex
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebanyak 4 versi di dalam putusanMahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUSPHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013,dan terbukti kurang cukup alasan hukumnya dan atau alasannya tidak jelasdan rumus manfaat pensiun sekaligus yang di dalilkan saling bertentangan dansehingga sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974 ,secara hukum dapat membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 361K/PDT.SUSPHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, sebagaimana yangdimohonkan oleh Para Pemohon PK dalam perkara a quo.BAHWA JUDEX YURIS
68 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yuris Rawanda dan Jaja Subagya, SH;Hal. 120 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015 Bahwa tindakan pengembalian barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umumkepada Febri Hendrajat, SH. M.Hum (kuasa PT.
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dicari adalah kebenaranmateriil dan tidak ada lagi di atas Mahkamah Agung, dan jika inginmenggugat Putusan Mahkamah Agung bukan d Pengadilan Pajakakan tetapi lakukan Peninjauan Kembali;bahwa Ahli mengemukakan bahwa Mengadili sendiri adalahberarti MA memeriksa ulang secara keseluruhan, yang artinya MAmengabaikan pemeriksaan fakta yang dilakukan oleh Judex Facti,memang ini terjadi suatu pertentangan tetapi dalam perkembanganPutusanPutusan Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai dasarhukum atau yuris
57 — 18
SUTEDJO.Msi adalah sudah tepat karena jabatan Sekda merupakan ChiefExsekutif ( Kepala tertinggi di jajaran atminitrasi Pemkot ) Bahwa sesuai keterangan saksi Yuris Formal yang mendasari Balai Pustakaditunjuk langsung dalam pengadaan buku wajiba antara lain :e Kepres No. 18 tahun 2000 tentang pengadaan barang dan jasae Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : Nomor lupa tahun lupa tentangpenunjukan PT. Balai Pustaka sebagai Penerbit Nasionale Untuk yang lain masih ada namun saksi lupa.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
lagi untuk memutus perkara tersebut, namunmengingat Pengadilan Tinggi sudah memeriksa perkara tersebutdan mengingat pula asas peradilan yang cepat, Mahkamah Agungakan mengadili sendiriBahwa oleh karena alasan putusan Pengadilan Tinggi sertapertimbangan putusan Pengadilan Negeri tentang terbuktinyadakwaan, oleh Mahkamah Agung dinilai sudah tepat dan benarmaka dakwaan ke dan II harus dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan karenanya Terdakwa harus dipidana(Lihat, Yurisprudensi MA RI, PT Pilar Yuris
83 — 27
Hariani tidak mempunyai anakketurunan, maka harta bawaan tersebut harus dikembalikan kepada saudarapewaris, hal ini sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Yuris prodensiMahkamah Agung No.Reg 332/K/G/2000, tanggal 3 Agustus, menyebutkanDalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahuluharus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula hartabersama, harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersamayang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikepada