Ditemukan 5172 data
46 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum. Halaman 52 dari 126 halaman.
100 — 49
kelayakan dankepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwapetitum primair dan dalil gugatan yaitun terkait langsung denganobyek yang disengketakan;Keempat Bahwa penambahan dan penetapan status kepemilikan berdasarkanKelimahibah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan, demikianhalnya menghukum ahli waris yang melakukan perbuatan melawanhukum yang bertentangan dengan syariat Islam yang telah menguasaiyang bukan haknya, Menurut Majelis hakim tidaklah termasuk dalamkategori ultra petita
138 — 53
didasarkan pada adanya syarat kerja yang jelasyang diatur dalam perjanjan kerja, peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama maka demi hukum gugatan Para Penggugatdemi hukum harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaiperselisihan kepentingan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 2 tahun 2004sehingga harus ditolak atau sekurangkurangnya dinyatakan tidakdapat diterima karena bukan merupakan perselisihan kepentingan.Bahwa posita gugatan Para Penggugat selanjutnya pada Halaman 81s/d 84 Butir 5 s/d 13 serta petita
Terbanding/Penggugat : PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : TIM KURATOR KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
144 — 64
Hal inilan yang dikenaldengan asas ultra Petita dalam putusan hakim. Maka karena yang diajukansebagai Terlawan dalam perlawanan ini adalah Pemerintah RI 1.)Cq.Kejaksaan Agung RI Cq.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat cq KepalaKejaksaan Negeri Depok selanjutnya disebut sebagai Terlawan/Pembading ,2.) Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat JendralKekayaan Negara cq.
1.Amaq Suriani alias Martawan bin Amaq Marpin
2.Suriani binti Guru Asir
3.Har alias Harnawti alias Harsanah binti Amaq Harsanah
Tergugat:
1.Amaq Junaidi bin Amaq Marpin
2.Arsad bin Amaq Marpin
3.H. Muzakki
4.Hj. Nurhasanah alias Hj. Nur
137 — 71
Nurbayyinah) untuk mengembalikan tanahseluas 20.825 M2 dengan cara mengosongkan, menyerahkan dan meninggalkansecara sukarela dan mengembalikan stau sobyek kepada para ahli waris yangberhak demikian halnya tanah seluas 10.000 M2 yang dikuasai Tergugat 2ditetapkan sebagai hak dan bagian Tergugat 2 tidaklah menjadikan Majelis Hakimmenjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (ultra petita partium) hal inididasari dengan argumentasi hukumPertama Bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidaklah harus diberlakukan
654 — 375
sejakPemohon Pembatalan menerima salinan putusan tersebut;Padahal faktanya, Termohon Pembatalan hanya mempersoalkandan menuntut penggantian dana talangan yang diklaim telahdibayarkan kepada Investor GBF Seri 8 sampai dengan Seri 47 quod non (tidak termasuk Investor GBF Seri 7 dan Seri 48), lantasapa dasar hukumnya Termohon Pembatalan II menghukumPemohon Pembatalan membayarkan kepada TermohonPembatalan dana yang tidak dituntut oleh Termohon Pembatalanl, amar putusan yang demikian bersifat berlebihan (ultra petita
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan MahkamahAgung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanyabisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan olehjaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi,manakala hakim in casu Majelis HakimKasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidakpernah diajukan oleh jaksa PenuntutUmum
44 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
,S.H,S.S melalui PendapatHukumnya (Lampiran 6) tertanggal 13Januari 2014, di dalam halaman 3, yangmenyebutkan:Putusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kKewenangannya (ultra petita), ia hanyabisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 disebutkan bahwa:apalagi, manakala hakim in casu MajelisHakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah
Terbanding/Penggugat : MARIA NELLIE AWUY SUMAKUL
160 — 847
Hal ini Judex Factie Pengadilan Manado dalam putusannyatidak melanggar asas Ultra Petita atau sudah sesuai dengan apa yangdituntut atau yang dimintakan oleh Terbanding/Penggugat (videputusan Nomor; 465/Pdt.G/2016/PN.Mndq).5.Bahwa dalam Eksepsi dari Pembanding/Turut Tergugat I, Pembanding/Turuttergugat II, sama halnya eksepsi Pembanding/Tergugat II yang menyatakanHalaman 111 dari 127 halaman Putusan No.140/PDT/2019/PT MNDbahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Manado tidakmempertimbangkan
105 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
,S.S. melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus di luar kewenangannya (ultra petita), ia hanyabisa menerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala Hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidakpernah diajukan oleh jaksa Penuntut
439 — 1737 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa Putusan MahkamahAgung telah memutus diluar kKewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.Smelalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
291 — 455 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(Lampiran 6), di dalam halaman 3 bahwa Putusan MAtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Oleh
47 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidakpernah diajukan oleh jaksa Penuntut
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014, di dalam halaman 3bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casuMajelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut Umum
40 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.Smelalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus diluar kewenangannya (ultra petita),ia hanya bisa menerima, memeriksa danmemutus mengenai halhal yang diajukan olehjJaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernahdiajukan oleh jaksa Penuntut
68 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi,manakala hakim in casu Majelis Hakim Kasasitidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yangin case ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan oleh jaksa PenuntutUmum
241 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan melampauiapa yang menjadi tuntutan Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi (ultra petita) yaitu memutus SuratKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebutcacat hukum, sedangkan Penuntut Umum tidak pernahmengajukan tuntutan bahwa Surat Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi tersebut cacat hukum.5.
86 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendaHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06),dalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agutelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita),hanya bisa menerima, memeriksa dan memumengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenunUmum.:Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakimcasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberipertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannyang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tipernah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.
205 — 23
Oleh karenatidak beralasan hukum maka terhadap petitum angka 7 tersebut haruslah ditolak;Menimbang, bahwa dengan mencermati petitum angka 3 gugatan tersebut, sertadengan mempedomani asas ultra petita, maka agar lebih jelasnya maksud perbuatanmelawan hukum tersebut, Majelis akan melakukan perobahan redaksional terhadap petitumtersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang padapokoknya menyangkut permohonan agar Tergugat , Tergugat