Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-09-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016 K/PID.SUS/2016
Tanggal 8 September 2016 — ELIYANA KOTAMBUNAN, S.E.
9447 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1016 K/PID.SUS/2016korupsi Penggunaan Anggaran Kegiatan Program HarmonisasiRancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 20072027pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, Kegiatan KoordinasiPemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan PeningkatanKemampuan Tekhnis Aparat Perencanaan, dan Kegiatan PeningkatanRencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara TahunAnggaran 2010, yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa benar saksi
Register : 13-01-2010 — Putus : 01-06-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 10/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 1 Juni 2010 — Drs. IRWAN HANAFI, M.Si
12417
  • Prosedur pengadaan belum mengacupada ketentuan antara lainpanitia belum membuat OE/ HPS,dokumen kontrak tidak lengkap,tidak didukung spesifikasi tekhnis,RKS dan Berita Acara PelaksanaanKegiatan dalam proses pengadaanbarang, jangka waktu pelaksanaanpekerjaan melampaui yang ditentukandalam kontrak;c.
    Dalam melakukan pemeriksaandi UMMY Solok kami menemui orangyang berkepentingan yaitu Sdr.Fadzril yang mengakui dirinyasebagai Rektor UMMY pada waktu itu.Kemudian bersama tim, berdasarkanhasil pemeriksaan di UMMY Solok kamimenuangkannya dalam bentuk kertasdata audit yang ditandatangani olehKetua Tim, Pengendali Tekhnis dandiketahui dan disetujui olehSekretaris Pelaksana Kopertis yangpada waktu itu di jabat oleh Prof.Dr. Ir. H. Ujang Rusman, MS.
Putus : 04-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 24/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 4 Juli 2013 — AGUS SUTIKNO, SPd Bin SUPONO
6225
  • Wahana Mulia Bersama harus dinyatakan gugur pada saatevaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV. Wahana MuliaBersama tetap dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama. Halini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun2010 tengan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Bahwa berdasarkan kesepakatan Ir. HARI SUDIARTO Bin H.SUBIYANTO dengan ZUNUS ROSYADI selaku Koordinator Pokja ULPKabupaten Banjarnegara dan terdakwa AGUS SUTIKNO selakuPPKom sebalumnya yang menyatakan CV.
    Wahana Mulia Bersama harus dinyatakan gugur pada saatevaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV. Wahana MuliaBersama tetap dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama. Halini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Bahwa berdasarkan kesepakatan Ir. HARI SUDIARTO Bin H.SUBIYANTO dengan ZUNUS ROSYADI selaku Koordinator Pokja ULPKabupaten Banjarnegara dan terdakwa AGUS SUTIKNO selakuPPKom sebelumnya yang menyatakan CV.
Putus : 12-11-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 23/PID.SUS-TPK/2015/PN.SRG
Tanggal 12 Nopember 2015 — Ir. IMAM POERWONO Bin SUKADI;
12326
  • Imam Poerwono (selaku Direktur Utama) yangmengatur dan mengkoordinasikan Pra Tender secara tekhnis kepadaPimpinan Kegiatan (Sdr EPI SOPIAN), mengenai Proses lelang sampaidengan pemenang tender, juga melaksanakan kerjasama dengan PT.DUTA meloloskan Kualifikasi PT. DUTA agar mendapat Rekomendasidari lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Propinsi Banten(LPJKD Propinsi Banten) ;Bahwa Terdakwa Ir. Imam Poerwono juga menegosiasikan pembagiankeuntungan antara PT. KHI dan PT.
    BPKP Perwakilan Provinsi DKI Wilayah II )yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, di depan persidanganpada pokoknya menerangkan sebagai Berikut :Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan yaitu berkaitan denganadanya penyimpangan dalam kegiatan Proyek Renovasi GedungRSUD dr.Adjidarmo Kabupaten Lebak, karena ketuka itu ahli adalahKetua Tim audit;Bahwa Ahli bertugas sebagai auditor pada BPKP Perwakilan DKIJakarta Il yang mempunyai wilayah kerja meliputi Propinsi Banten ;Bahwa Ahli sebagai pengendali tekhnis
Register : 22-09-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2014/PN Bdg.
Tanggal 19 Januari 2015 — ROHDIAT BIN AMO
7413
  • apa yang menjadi pedomandalam pelaksanaan kegiatan Program Desa Mandiri dalam PerwujudanDesa Peradaban di Jawa Barat.Bahwa benar saksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab Saudarasebagai Juru Bayar OKMS dalam rangka pengelolaan kegiatanpembangunan infrastruktur perdesaan yang bersumber dari danabantuan keuangan untuk Program Desa Mandiri dalam PerwujudanDesa Peradaban di Jawa Barat TA. 2012 adalah hanya berdasarkanperintah Kepala Desa Saudara ROHDIAT.86Bahwa benar saksi pernah diberikan bimbingan tekhnis
    Sebesar Rp. 100.000.000, untuk pembangunan pengerasanjalan lingkungan Sebesar Rp. 50.000.000, untuk pembanguan rehab desa.Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti apakah system danmekanisme OKMS mendapatkan anggaran sebesar Rp. 360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dalam rangka pengelolaankegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan yang bersumber daridana bantuan keuangan untuk Program Desa Mandiri dalamPerwujudan Desa Peradaban di Jawa Barat TA. 2012 sesuai denganpedoman petunjuk tekhnis
Putus : 09-02-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 788 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI Vs PT. SUMBER SEDAYU. dkk
13990 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 788 K/Pdt.Sus/201114karena pembuatan Dokumen Penawaran telah ditangani oleh Tim Tekhnis dibawahkordinasi Sdr. Sukarno ;Terhadap halhal yang tertuang dalam diktum tersebut diatas,dapat diterima bahwatelah cukup alasan bagi Pemohon untuk menyatakan tidak terlibat dalam upayapersekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor VII H.Ismail Ibrahim,Terlapor I PT Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor II PT Karya Bunga Pantai CeriaGroup.
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN GARUT Nomor 325/Pid.B/2015/PN Grt
Tanggal 21 Maret 2016 — ASEP SUDARMAN alias BOKIR bin AGUS WASID, Dkk
3915
  • SHBahwa pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan jawaban langsungdatang dari para saksi dan terdakwa sendiri dan pemeriksaansistemnya tanya jawab jadi tidak ada BAP diarahan oleh Penyidik .Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa yangdimengerti oleh para saksi.Bahwa setelah selesai dibuat BAP kemudian BAP tersebut dibacakanlagi kepada para saksi dan setelah selesai dibaca kemudian para saksimembubuhkan paraf pada tiap lembarnya selanjutnya BAP tersebutditandatangani para saksi.Bahwa tekhnis
Putus : 22-12-2010 — Upload : 10-10-2013
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 233/Pid.B/2010/PN.TTD
Tanggal 22 Desember 2010 — ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE
13418
  • Bahwa Saksi selaku pengawas lapangan sesuai Surat Keputusan dari Kepala DinasKimpraswil Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas pokok : untuk membantuasisten Pejabat Pembuat Dokumen dalam pelaksanaan tugasnya, melakukankegiatan rutin kelapangan, membuat laporan harian, laporan mingguan danlaporan bulanan atas pekerjaan di lapangan, melaporkan kegiatan rutin mengenaiperkembangan pekerjaan di lapangan kepada Asisten Pejabat Tekhnis Kegiatanselaku pejabat pembuat komitmen minimal setiap minggu, kecuali adanyaperkembangan
Register : 30-11-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 943/Pdt.G.Arb/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Tergugat:
Obayashi Jaya Konstruksi Joint Operation
413350
  • putusan yang dibuat oleharbitrer atau majelis arbitrase didasarkan oleh tipu muslihat dari salahsatu pihak dalam pemeriksaan, adalah arbiter atau majelis arbitrase nyakarena dialah yang paling tahu mengenai tipu muslihat itu;Bahwa menurut Ahli, apabila Arbiter atau Majelis arbitrase tidak ikutdigugat, jika putusan pembatalannya dikabulkan dan memerintahkanarbiter atau majelis arbiter melakukan pemeriksaan ulang maka adakemungkinan dia tidak mau melaksanakan atau menolak putusantersebut dan secara tekhnis
Register : 24-06-2011 — Putus : 13-09-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN PADANG Nomor 04/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 13 September 2011 — DEDI EKA SISWANTO
6713
  • Sedangkan panjang jalanyang tidak di rabat beton: 358,70 ml (meter lari) = darikeseluruhan panjang jalan yang diukur;e Untuk pekerjaan pasangan batu kali pada titik STA 0 + 662s/d STA 0 + 676,70 volume yang didapatkan sebesar 12,21m3;e Untuk pekerjaan pasangan batu' kali pada lokasi antaratitik 22 dan 23 (berdasarkan gambar tekhnis dokumen SPPBpekerjaan tersebut) volume yang didapatkan 12,04 M3;Bahwa Pengerjaan yang diupah adalah pekerjaan yang sesuaidengan RAB dan yang tidak diupah adalah pengerjaan
Register : 02-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.MKS
Tanggal 21 Mei 2014 — Jaksa Penuntut:
IRWAN, SH
Terdakwa:
RAHMAWATI AZIKIN ALIAS RAHMA BINTI AZIKIN
13710
  • Sinjaitengah ; Tidak ada, dan saya yakin tidak ada yang beranimengeluarkan administras itersebut tanpa sepengetahuansaya Saya merasa bahwa berkas tersebut diedit karena sayatidak pernah menngeluarkan berkas tersebut tanpa sayakenal betuk identitas, tempat usaha maupun orangnya; Untuk biaya pajak dipotong langsung oleh kas Negara,sedangkan untuk biaya pelepasan hak dan biayapertimbangan tekhnis dibayarkan kepada BPN; Saya tidak mengenalinya sama sekali dan bukanmerupakan warga saya di Desa Kalobba
Putus : 14-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 893/PID.B/2010/PN.SMDA
Tanggal 14 Maret 2011 — BURHANUDIN Alias BURE Bin LANCO
778
  • Dari segi ekonomiharus membayar pajak ; Bahwa pengawasan dibidang pertambangan itu meliputipengawasan tekhnis dan pengawasan admjnistrasi ;Bahwa ahli pernah melakukan peneguran terhadap76penambang yang tidak memenuhi ketentuan dilakukandengan teguran pertama, kedua dan ketiga hinggapencabutan ijin ;Bahwa permohonan JIUP, pihak Distemben pernahmenolak permohonan~ misalnya apabila ia sudahmenunggak dan sebagainya ;Bahwa syarat peralihan dari KP ke IUPpersyaratannya yang harus dipenuhi menurut' undangundang
Register : 12-08-2015 — Putus : 30-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN BATURAJA Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bta
Tanggal 30 Desember 2015 — Tedi Melawan H. Sugianto, A. MK. S. Sos, dkk
733
  • dibayarkan barulah alat berat tersebut dapatbekerja;Bahwa, saat pekerjaan dimulai saksi tidak pernah ke lokasi lagi jadi saksi tidaktahu sejauh mana dan bagaimana ceritanya;Bahwa, terakhir kali saksi kelokasi lahan tersebut pada saat pekerjaan akandimulai karena pada saat itu ada syukuran dengan pemotongan kambing dansetelah itu saksi tidak pernah lagi kelokasi lahan tanah tersebut dan saksi tidaktahu apakah ada somel dan alat alat berat lainnya;Bahwa, saksi tidak tahu sejauh mana dan bagaimana tekhnis
Register : 08-05-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 28/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Bdg
Tanggal 9 Agustus 2017 — ADENG RUSTANDI Bin SUHATMA
6221
  • Menyusun petunjuk pelaksanaan tekhnis, lokasi dan peserta gemar ;d. Mengkoordinasikan pengendalian dan pengawasan pelaksanaangemar di lapangan ;e.
    Ciamis adalah :> Membuat dan menyusun petunjuk teknis tentang tehknis produksipeternakan ;> Membuat dan menyusun petunjuk teknis tentang Reproduksi ternak ;Halaman 68 dari 169 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/TPK / 2017/PN.Bdg> Membuat dan menyusun petunjuk teknis tentang Pakan ternak ; Membuat dan menyusun petunjuk teknis tentang pengembanganPlasmanutpah ;> Membuat dan menyusun petunjuk tekhnis tentang sarana dan prasana/ infrastruktur peternakan.Bahwa Desa Sidamulya Kec. Cisaga Kab.
Register : 27-06-2014 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 27 Mei 2015 — KUSNANDAR Lawan 1. PT. CIPTA RANCANG MANDIRI 2. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PUSAT cq. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA. 3. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN . 4. KEPALA SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 5. PT. PINAPAN GUNUNG MAS, 6. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 7. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA.
119223
  • Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.dengan Turut Tergugat , demikian sebagaimana ternyata dalam PerjanjianNomor : 2029/7.712.34 tanggal 17 September 2010 ;Bahwa, dalam pelaksanaan kontrak tersebut Turut Tergugat Ill selaku PNS dilingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kotamadya Jakarta Selatan telahditunjuk oleh Turut Tergugat sebagai atasan langsung Turut Tergugat lllsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), yang bertanggung jawabpada pengawasan operasional dan administrasi proyek ;
    Bahwa obyek gugatan ini pada dasarnya bersumber dari adanya PerjanjianPembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan antara Penggugatdengan Turut Tergugat , demikian sebagaimana ternyata dalam PerjanjianNomor : 2029/7.712.34 tanggal 17 September 2010 ;Bahwa, dalam pelaksanaan kontrak tersebut Turut Tergugat Ill selaku PNS dilingkungan Dunas Peternakan dan Perikanan Kotamadya Jakarta Selatan telahditunjuk oleh Turut Tergugat sebagai atasan langsung Turut Tergugat Il1sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis
Register : 26-07-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 80/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 11 Desember 2013 — - SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd
9217
  • Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);v Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);v Lembaran Kerja Individu Sekolah (LKIS); Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Triwulansebelumnya.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DanaBOS tahun anggaran 2011 dan Peraturan Mentri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 tentangPetunjuk Tekhnis
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);v Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);v Lembaran Kerja Individu Sekolah (LKIS);v Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Triwulansebelumnya.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DanaBOS tahun anggaran 2011 dan Peraturan Mentri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 tentangPetunjuk Tekhnis
Register : 07-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 2-K/PM.I-07/AD/I/2020
Tanggal 12 Maret 2020 — Oditur:
HDM Tampubolon, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Bony Chandra Gunawan
154576
  • Kaltara.Bahwa Tugas yang Saksi laksanakan secara tekhnis,bertanggung jawab terhadap operasional pelayanan sertifikasidan pengujian hasil laboratorium Kepala Seksi Tata Pelayanan diBalai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan HasilPerikanan Tarakan dan bertanggungjawab kepada BalaiKarantina Ikan Pengendalian Mutu) dan Keamanan HasilPerikanan Tarakan.Bahwa mengetahui pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019sekira pukul 21.00 Wita Saksi dihubungi oleh Pimpinan BKIPMBpk.
Putus : 05-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN SEKAYU Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN.Sky
Tanggal 5 April 2016 — MARWAN TARIGAN
38039
  • Putra Hang Tuah;Bahwa kirakira sudah habis dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyarrupiah) ;Bahwa alat exavator pernah digunakan dilokasi;Bahwa Saksi hanya sekali saja bertemu dengan Edwar;Bahwa selanjutnya secara tekhnis Marwan yang mengurusnya;Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN.SkyBahwa uang Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) disalurkan melaluibendahara kelompok tani yaitu sdr Mery;Bahwa lahan kelompok tani tersebut terletak di Dusun III Desa PancoranMuba;Bahwa status lahan
Register : 08-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 4/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 2 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat II : Kementrian PUPR Cq Direktorat Jendral Cipta Karya Diwakili Oleh : Markus Ganna
Terbanding/Penggugat I : Hj. DARMAWATI
Terbanding/Penggugat II : AZDARIT AMURA AZIS
Terbanding/Penggugat III : ADWAN FRIJALFAT, ST
Terbanding/Penggugat IV : AZDAROBAHIDERLA
Terbanding/Penggugat V : AZTRIMAISEM
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Turut Terbanding/Tergugat III : Kementriaan Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
Turut Terbanding/Tergugat V : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari
11657
  • jalur lintasusaha PENGGUGAT,Bahwa pada sekitar tahun 2015, adanya PARA TERGUGAT yangmerencanakan pembangunan kebun raya Kendari, PENGGUGAT telahmelakukan pendekatan dengan berkomunikasi kepada TERGUGAT guna membicarakan masalah tanahtanah milik PENGGUGAT, namunTERGUGAT hanya berdalin bahwa areal sekitar rencana pembangunankebun Raya Kendari adalah yang merupakan kawasan Hutan saja, danuntuk mengetahui bila obyek sengketa termasuk dalam perencanaanKebun raya maka penyelesaiannya diperlukan lembaga tekhnis
Register : 07-05-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
CV. ADR
Tergugat:
1.PT. Sankei Gohsyu Indutries
2.CV. Karya Mandiri
Turut Tergugat:
PT. Sinar Agung Kreasi Utama
215132
  • melaksanakan daftar ulang;c. pencabutan izin oleh Bupati.(2) Izin dicabut apabila :a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (Satu) tahunsejak izin dikeluarkan;b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasalpasal dalamPeraturan Daerah ini;Bahwa Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2a)Perda Kabupaten Bekasi No.09 Tahun 2007 tentang Izin PemanfaatanLimbah Non B3 yang Bernilai ekonomis mengatur tentang tekhnis