Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;940Menteri;Gubernur;Hakim;af Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku; dan,7.

BumiKedaung Lestari ( Tergugat IV ) telah melakukan Perbuatan melawan Hukum.Bahwa tindakan MERY MARIA SH, Notaris di Depok, (Tergugat IX) adalahmerupakan Pejabat Negara yang dalam Jabatannya dituntut untuk menjalankanaturan dalam Peraturan PerundangUndangan yang berlaku namun terhadapPembuatan Akta Pelepasan dan Pengoperan Tanah Tanggal 28 April 2008Nomor : 5 antara Ny. Ida Farida (Tergugat 1) dan PT.

Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV) adalah tidaksah dan harus dinyatakan tidak sah.Bahwa tindakan Walikota Depok ( Tergugat VII ) adalah Pejabat Negara yangTugasnya adalah menjalankan Fungsi Pemerintahan Daerah Kota Depok untukmenjalankan dan mengawasi aturan Perundangundangan yang berlaku,terutama terhadap Keputusan pemberian Ijin Lokasi tanggal 14 Oktober 2009Nomor : 591/237/Kpts/Pem/Huk/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untukPembangunan Perumahan seluas 95.875 M?

dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi atau bukan pegawai negeri;Halaman 229 dari 293 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN MnkMenimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalan orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidanadapat

Tahun 1999 tidakmenjelaskan mengenai pengertian Penyelenggara Negara, namun didalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Penjelasan Pasal 5 ayat(2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negaraadalah pengertian Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28/1999,disebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah pejabat

negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negarasesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena itu dari ketentuan Pasal 1 angka 1Undang Undang Nomor 28 tahun 1999, Anggota DPRD adalah jugatermasuk sebagai Penyelenggara Negara, seperti yang dimaksudkan dalamketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan

bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkanpidana kepada diri Terdakwa terlebih dahulu akanmempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang400meringakan pada diri Terdakwa sebagai berikutHal hal yang meringankanTerdakwa bersikap Sopan.Terdakwa Belum Pernah dihukum.Terdakwa meneyesali perbuatannyaTerdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri dan empatorang anak.Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) bidang tanah sebagaipengganti atas kerugian Negara/Daerah.Hal hal yang memberatkanTerdakwa sebagai pejabat

negara seharusnya dapat memberikancontoh teladan yang baik kepada bawahannya, namunTerdakwa melakukan hal yang sebaliknya.Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedangberupaya memberantas Korupsi.Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara/DaerahKabupaten Cilacap.Terdakwa tapi tidak mengakui terus terang kesalahannya.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupafotocopy surat surat sebagai berikut:A.401Dokumen dokumen berupa1nN(satu) bendel Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor921

Pejabat Negara;2. Pimpinan atau Pegawai pada Lembaga Pemerintahan,Lembaga Negara, atau Lembaga lainnya yang dibentukdengan peraturan perundangundangan; atau3. Jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.c.

No. 547 K/PID.SUS/2015e Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara,baik di tingkat pusat maupun daerah;e Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan UsahaMilik Negara Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaanyang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihakketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;Bahwa penggunaan UndangUndang PT.PK dalam kasus a quo adalah tidak tepatkarena PT.

SHrangkaian sari kuliah Hukum Pidana 1 penerbit Univeritas 1960halaman 361362);Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis hakim haruslah putusanyang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masamendatang (Attribute of intention universal application)Prof.Dr.Achamd Ali,SH,M.H /Menguak tabir Hukum edisi keduahalaman 65) ;Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana tidakmempertimbangkan efek jera dalam hal Pemidanaan terhadapHalaman 293 Putusan Nomor 19/PID.SUSTPK/2021/PT KPGsetiap pegawai negeri/ pejabat

negara untuk kepentingan negara/daerah secara luas yang tidak hanya berdampak kepada terdakwasemata akan tetapi memiliki dampak yang luas kepada pihak laindalam hal pengelolaan aset Pemerintah Daerah;Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara atas nama terdakwa dalam penjatuhan pidanaKURANG PERTIMBANGAN HUKUM;Ad.2.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;5. Hakim;6.Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan7.

Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;

Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;

Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;

Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaranegara sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Besih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, adalah pejabat negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan

Kemudian dalamHalaman 632 dari 993 halaman Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut disebutkan bahwapenyelenggara negara meliputi:pejabat negara pada lembaga tertinggi negara ;pejabat negara pada lembaga tinggi negara ;menteri ;gubernur;hakim ;oa fre Npejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; dan7. pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan

Sebagai Anggota DPRRI saksi Luthfi Hasan Ishaaq adalahanggota lembaga tinggi negara atau pejabat negara pada lembaga tingginegara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka1 dan Pasal 2 angka2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, saksi Luthfi HasanIshaaq adalah penyelenggara negara.

kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karenaperbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankankepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib menggantikerugian tersebut;Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapatterjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat

negara atau pegawainegeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratifatau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeribukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baiklangsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkanmengganti kerugian dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal

telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harusdipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa SUPARDI BIN GUMBREK;;Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undangundang Nomor 1 Tahun 2004menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai;Menimbang, berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat

negara dan pegawai negeri bukanbendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidaklangsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan makaakibat perbuatan Terdakwa SUPARDI BIN GUMBREKsebagaimana yang dinyatakandalam pertimbanganpertimbangan sebelumnya, maka telah terjadi kerugian keuanganNegara untuk Program Raskin untuk Desa Ngrencak Kec.

terhadap diriTERGUGAT dari PARA PENGGUGAT, yang mana pemberitahuanpencabutan kuasa tersebut telah disampaikan kepada Bupati KepalaDaerah Tingkat Il Kabupaten Lebak dan telah pula disampaikankepada TERGUGAT Ill sebagaitembusannyauntukdiketahui, sehingga pernbuatan berbentuk kelalaian atau kKesembronoan dariTERGUGAT Ill dimaksud telah menimbulkan kerugian pada diriPARA PENGGUGAT. oleh karena itu perbuatan TERGUGAT Illtersebut, dapat dikualifikasir sebagai Perbuatan Melanggar Hukumyang dilakukan oleh Pejabat

Negara (Onrecht Matige Overheid Daad,vide: Pasal 1366 K.U.H.

dalam unsur pasaltersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telahterpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangannegara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yangdipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segalabagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena ;363e berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggung jawaban pejabat

negara baikditingkat pusat maupun daerah;e berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaanyang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan negara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka 1menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajibannegara yang dapat dinilai

, kehormatan dan lainlain Contoh: Putusan Mahkamah Agung , Kerugiandisini tidak perlu nyatanyata ada (M.A 5 Juni 1975 No.88 K/Kr/1974);Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negaradalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;e berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat

negara baikditingkat pusat maupun daerah ; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan negara ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalahKehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang

dalam unsur pasaltersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telahterpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.337Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UndangundangNomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negaraadalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkanatau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;e Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggung jawaban pejabat

negara baikditingkat pusat maupun daerah;e Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, BadanHukum dan perusahaan yang menyertakan modalnegara atau perusahaan yang menyertakan modalpihak ketiga berdasarkan perjanjian dengannegara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka 1menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajibannegara yang dapat dinilai

Peraturan walikota nomor 35 tahun 2017 tentang penjabarananggaran pendapatan belanja daerah kota sungai penuh tahun anggaran2018; Keputusan walikota sungai penuh nomor 030/Kep.791/2017tentang standarisasi satuan harga barang/jasa pemerintah kota sungalpenu tahun anggaran 2018; Peraturan Walikota Sungai Penuh No.14 tahun 2018 tentangstandar biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, dewanperwakilan rakyat daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilingkungan pemerintah kota

Hakim berpendapatbahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaituapakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktubdalam Pasal 1 Ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawainegeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri,pejabat publik, pejabat

negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telahmelakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenaryang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan SaksiSaksi, surat, petunjuk dan keteranganTerdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telahmembuktikan bahwa Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST