Ditemukan 5603 data
252 — 141
Terbanding/Tergugat I : AGUNG PERMADI SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. SENTRA KARYA MANDIRI (PT.SKM)
Terbanding/Tergugat II : BUPATI KABUPATEN SERANG
Terbanding/Tergugat III : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERANG
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG
Turut Terbanding/Penggugat II : PANJI RIEZKYANTO (WAKIL KETUA FORUM SOLIDARITAS WARGA VILLA PERMATA HIJAU)
Turut Terbanding/Penggugat III : WAHYU WIJANARKO (SEKRETARIS 1 FORUM SOLIDARITAS WARGA VILLA PERMATA HIJAU)
105 — 25
149 — 155
ATEP KUSNADI
Tergugat:
1.PT. STAR ENERGY GEOTHERMAL ,WAYANG WINDU Ltd
2.PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq DINAS SOSIAL
3.AGUS SUHERMAN
212 — 37
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara dari Penggugat;
- Menyatakan perkara perdata Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Blb, DICABUT dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);
1.ARPA'I
2.A.MANAN.HK
3.AKSA
Tergugat:
3.Kemetrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Cq. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI
4.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun
150 — 34
1.TRIYONO
2.ARI JUMARI
3.PUSPO SUMARNO
4.SADINO
5.TEGUH WIYONO
Tergugat:
AGUSTINA WAWAN MULYADI, SH. alias H. A.W. MULYADI, SH.
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR CQ BUPATI KARANGANYAR CQ KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG RI CQ MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
3.PEMERINTAH DESA GAUM CQ KEPALA DESA GAUM
166 — 73
Terbanding/Tergugat I : Heru Susanto
Terbanding/Tergugat II : Rifa'atul Mahmudah
Terbanding/Turut Tergugat : Teguh Waskito, S.H., M.Kn.
108 — 2
522 — 1266
Kepaniteraan Pengadilan NegeriSarolangun pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan Register Perkara Nomor:10/Pdt.G/2018/PN Srl, telah mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugatdengan gugatan sebagai berikut:Bahwa adapun halhal yang menjadi dasar pengajuan gugatan PARAPENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:Halaman 4 dari 98 halaman, Putusan Perdata Nomor 10/Pat.G/2018/PN SRLKEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT SELAKUWAKIL KELOMPOK DALAM KAITAN PROSEDUR GUGATANPERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION
Selain itu, Komunikasi yang baik antara PENGGUGATkepada Anggota Kelompok (class members) selama ini terus dilakukan.Oleh karena itu, kejujuran dan kesungguhan PENGGUGAT tidak diragukanlagi untuk mewakili kepentingan hukum Anggota Kelompoknya denganprosedur GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (Class Action);3.
Pembanding/Penggugat II : Djulaini Diwakili Oleh : SRI RAHAYU SH
Pembanding/Penggugat III : Repii Diwakili Oleh : SRI RAHAYU SH
Pembanding/Penggugat IV : Jaitun Diwakili Oleh : SRI RAHAYU SH
Pembanding/Penggugat V : Sukan Diwakili Oleh : SRI RAHAYU SH
Pembanding/Penggugat VI : Nur Fitriah Diwakili Oleh : SRI RAHAYU SH
Pembanding/Penggugat VII : Sukann Diwakili Oleh : SRI RAHAYU SH
Pembanding/Penggugat VIII : Jamali Diwakili Oleh : SRI RAHAYU SH
Pembanding/Penggugat IX : Sutono Diwakili Oleh : SRI RAHAYU SH
Pembanding/Penggugat X : Kusnadi Diwakili Oleh : SRI RAHAYU SH
Pembanding/Penggugat XI : Zainab Diwakili Oleh : SRI RAHAYU SH
Pembanding/Penggugat XII : Wijiati Diwakili Oleh : SRI RAHAYU SH
Pembanding/Penggugat XIII : Nadhiroh Diwakili Oleh : SRI RAHAYU SH
Pembanding/Penggugat XIV : Abdul Munib Diwakili Oleh : SRI RAHAYU SH
Pembanding/Penggugat XV : Chusnadi Diwakili Oleh : SRI RAHAYU SH
Terbanding/Tergugat I : Gubernur Jawa Timur
Terbanding/Tergugat II : Walikota Surabaya
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pematusan Kota Surabaya
323 — 91
1.ROSLI
2.EDDY SWANTO
Tergugat:
1.UCOK BARASA
2.M. ZAKARIA ALHAFIT JINDATO
205 — 67
592 — 484
PUTUSAN SELANomor 13 /Pdt.G /2014/PN.BnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara perdata dengan acaraGugatan Perwakilan Kelompok ( Class Action ) dalam pemeriksaan pendahuluan telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :SAFARUDDIN, SHDalam hal ini mewakili YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH yang beralamatdi Jalan Pelangi No 42 KpKeuramat, Banda Aceh.
Gugatan Penggugat Cacat FormalBahwa judul Gugatan Penggugat adalah Gugatan Class Action, akan tetapiPenggugat tidak mempedomani Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sesuai dengan Pasal 3 Permatersebut menyatakan selain harus memenuhi persyaratan formal surat Gugatansebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, surat gugatanperwakilan kelompok harus memuata Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;b Definisi kelompok secara rinci dan
Dengan demikian hal ini bertentangandengan ketentuan pendelegasian wewenang secara hukum perdata danbertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf b Perma No Tahun 2002 tentangAcara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action);c Bahwa Gugatan Penggugat tidak mencantumkan keterangan yang jelas tentangkelompok yang diwakilinya, hal ini berdampak kepada tidak jelasnya kelompokyang diwakilinya guna untuk kewajiban melakukan pemberitahuan.
Tahun 2002;d Bahwa Gugatan Penggugat tidak mengandung esensi dari gugatan class actionyang sebenarnya yang mana bahwa di dalam gugatan class action yangdidahulukan adalah kepentingan dari kelompok yang diwakili namun selain21gugatan a quo tidak adanya kelompok yang diwakili, gugatan ini juga tidakmeminta adanya ganti rugi sesuai dengan Perma Nomor Tahun 2002.
Bahwa dalam pengajuan gugatan ini, pihak Penggugat hanya bertindakmewakili Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), yang telah ditetapkansebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) oleh Menkum HAM, bukanmewakili suatu kelompok (class action) yang merasa memiliki kerugian ataspenggunaan anggaran APBA yang dilakukan oleh Tergugat I;02.
78 — 39
NURQALBI SALAMlawanPT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG TAKALARPT.BALAI LELANG STAR (STAR ACTION REGIONAL MAKASSAR
PT.BALAI LELANG STAR (STAR ACTION REGIONAL MAKASSAR,berkedudukan di Jalan Gunung Latimojong No. 125 C Makassar ;Selanjutnya disebut sebagai Para TERGUGAT /TERBANDING Pengadilan Tinggi tersebut ; 220022 2ne nono ne econoSetelah MeEMbaCa : n nen n enn nnn nnn nnn nn nnn1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Maret 2010Nomor : 290/Pen/Pdt/2009/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;2.
1493 — 4533 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan bukan merupakan gugatan Class Action :a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum para Penggugat tidakdapat diajukan dengan menggunakan tata cara gugatan perwakilankelompok (Class Action) karena sebagaimana ditentukan dalam pasal 2Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002, gugatanperwakilan harus memenuhi syaratsyarat antara lain sebagai berikut :Wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untukmelindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
DALAM KONPENSI :1.Mengabulkan gugatan perwakilan (Class Action) dari para Wakilkelompok masyarakat korban longsor Gunung Mandalawangi, Kec.Kadungora, Kabupaten Garut untuk sebagian ;. Menyatakan bahwa Tergugat (Direksi Perum Perhutani) cq Kepala UnitIl Perum Perhutani Jawa Barat, Tergugat Ill (Menteri Kehutanan),Tergugat IV (Pemerintah Daerah TK. Jawa Barat) dan Tergugat VPemerintah Daerah Tk.
Judex Facti tingkat banding maupun tingkatpertama menganggap mengenai persoalan formal dari gugatan sudahtidak relevan dipertimbangkan lagi, karena halhal teknis mengenaipelaksanaan gugatan class action dapat diperintahkan oleh dankarenanya sepenuhnya merupakan diskresi yang ada pada Hakim(halaman 87, putusan Pengadilan tingkat pertama) ;.
Menyatakan sah dan layak bahwa perkara perdata register No.40/Pdt.G/2003/PN.Bdg. ditetapkan sebagai perkara gugatan perwakilankelompok (class action) ;4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangandalam perkara ini ;5.
teknismengenai pelaksanaan gugatan class action dapat diperintahkan oleh dankarenanya sepenuhnya merupakan diskresi yang ada pada Hakim ;7.
MILASTRI MUZAKKAR
Tergugat:
ASIAN MUSLIM ACTION NETWORK
53 — 22
Penggugat:
MILASTRI MUZAKKAR
Tergugat:
ASIAN MUSLIM ACTION NETWORK
Action Join Investment LTD
Tergugat:
1.PT Surya Indah Garmindo (PT. SIG)
2.HIMAWAN SANTOSO
70 — 14
Penggugat:
Action Join Investment LTD
Tergugat:
1.PT Surya Indah Garmindo (PT. SIG)
2.HIMAWAN SANTOSO
Action Join Investment LTD
Tergugat:
1.PT Surya Indah Garmindo (PT. SIG)
2.HIMAWAN SUSANTO
3.ROEKOEN SANTOSO
72 — 63
Penggugat:
Action Join Investment LTD
Tergugat:
1.PT Surya Indah Garmindo (PT. SIG)
2.HIMAWAN SUSANTO
3.ROEKOEN SANTOSO
Terbanding/Penggugat : Action Join Investment LTD
Turut Terbanding/Tergugat I : PT Surya Indah Garmindo (PT. SIG)
50 — 26
Pembanding/Tergugat II : HIMAWAN SANTOSO Diwakili Oleh : HIMAWAN SANTOSO
Terbanding/Penggugat : Action Join Investment LTD
Turut Terbanding/Tergugat I : PT Surya Indah Garmindo (PT. SIG)
95 — 43
MENGADILI:
- Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (class action) Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara gugatan perwakilan kelompok (class action) tersebut dihentikan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.663.000,- (satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
1.ARTIA NANTI
2.RUDIANSYAH
3.MUHAMAT HIDAYAT
4.EDMON WILHELMUS ADIL
5.ARI MEINDALA
6.FAIDRIK HENDI
7.YUSEA
8.SUPENTO
9.HELIN
10.FITHER
11.ARIMATEA
12.JHON THEMA
13.ISFRIN LALA
Tergugat:
PT. First Lamandau Timber Internasional (PT FLTI)
Turut Tergugat:
13.Presiden Republik Indonesia c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
14.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah c.q Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Lamandau
90 — 41
MENGADILI:
- Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Nomor 7/Pdt.G/LH/2021/PN Ngb ini dihentikan;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.218.000,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
188 — 135
Menyatakan Gugatan Class Action para Pengugat tidak memenuhi syarat formal 2. Menghentikan pemeriksaan Perkara pokok aquo . 3. Menghukum para Penggugat Class Action untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 517.200,- ( lima ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah)