Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

1. Catatan dari saksi Gunawan dan saksi Sutarto tentang rincian pungutan pengamanan gaji / sumbangan gaji Tahun 2012 s/d 2016

   Setelah ada arahan dari terdakwa ASMUNGI.S.Pd M.Si, kemudian para guru SDN SeKecamatan Ngimbang yang memperoleh TPPatau sertifikasi Kurang lebin setiap 3 bulan, menyerahkan uang pungutan TPP atausertifikasi melalui masingmasing Kepala sekolah SD. Selanjutnya masingmasingKepala sekolah SD menyerahkan uang pungutan TPP / sertifikasi guru kepada saksiSunaryo sebesar Rp. 150.000, pertriwulan. Setelah menerima uang pungutan sebesarHalaman 7 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN.

   M.Si, saksi Tri Mahani menerima uang pungutan dana BOSHalaman 8 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN.

   M.Si untukmenyimpan uang Pungutan Dana BOS tersebut. Dimana uang pungutan Dana BOSsebesar Rp. 500, persiswa, uang sebesar Rp. 100, persiswa tersebut diserahkankepada sdr. Wahyu Prastiyawan dan Rp. 400, persiswa digunakan untuk berbagaikeperluan yang tidak sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS;Dimana jumlah uang pungutan Dana BOS yang diterima oleh saksi Samsuri adalahsebagai berikut :Tahun 2015Halaman 10 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Sby.

   Ngimbang secara TUNAIUntuk gaji PNS ada pungutan besaran pungutan disesuaikan dengan golonganmasing masing guru : Golongan II Rp. 5.000,Golongan III Rp. 6.000,Golongan IV Rp. 7.000, Pungutan dilakukan dengan cara dipotong langsung ketika mengambil gaji diUPT.

   Ngimbang dibayarkan secara tunaike saksi Sunaryo Bahwa benar untuk pungutan dana pengaman gaji PNS ada pungutan untukbesaran pungutan saksi lupa Karena yang mengambil gaji langsung bendaharaSDN Munungrejo II yaitu bu luluk dengan cara gaji diambil bendahara tunai diUPT Diknas Kec. Ngimbang sesuai dengan jumlah guru di SDN Munungrejo IIKec. Ngimbang (6 guru) dan sudah ada pungutan langsung dari bendahara UPTkemudian bendahara SDN Munungrejo Il Kec.

,(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.Bahwa terdakwa melakukan pungutan uang kepada para pedangan ataupenjual tersebut, tanpa disertai Surat tugas dari dinas atau instansi terkait yangberwenang untuk melakukan penarikan Retribusi / pajak, dan uang hasilpungutan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya,hingga akhirnya terdakwa tertangkap oleh aparat kepolisian pada polres Gowapada hari minggu tanggal 27 Mei 2018, sekitar pukul 09.00 WITA, di depanMasjid Agung Syekh Yusuf Jl

Muhammad Nur Dg Pasang bin Tayeb Dg Sanrang, disumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi diajukan ke persidanagn terkait masalah pungutan liar yangdiduga dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa Saksi tahu jika ada pungutan liar yang diduga dilakukan olehTerdakwa setelah ada panggilan dari kantor polisi ;Bahwa Saksi adalah pengawas pertamanan di wilayah Gowa;Bahwa Saksi bekerja secara pribadi tetapi Saksi mempunyai kerjasamadengan pemerintah daerah Gowa ;Bahwa Saksi bekerja sama dengan pemerintah

terhadappenjual lapak di acara car free day;Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pungutan sejak 1 tahun yang lalu;Bahwa Saksi tidak tahu berapa besaran pungutan yang Terdakwa ambil daripedagang ;Bahwa tujuan Terdakwa memungut uang setelah selesai acara car free daykarena kadangkadang banyak sampah, sehingga kebanyakan penjualmemberi uang kepada Terdakwa agar sampahsampah tersebut dibersihkan ;Bahwa sepengetahuan Saksi, membersihkan sampah setelah acara car freeday adalah tugas para penjual itu

Bahwa Saksi Syamsurizal mengetahui dariinformasi para pedagang lapak jika setiap acara car free day Terdakwa seringmelakukan pungutan liar sehingga Saksi Syamsurizal Bin Syamsuddinkemudian memantau semua kegiatan Terdakwa dan melihat Terdakwamelakukan pungutan kepada para pedagang lapak ;Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN SgmMenimbang, bahwa Saksi Syamsurizal Bin Syamsuddin melihat padasaat di lapak mainan anakanak Terdakwa marahmarah karena penjual mainantersebut sudah 2 minggu tidak

Bahwa Terdakwa memungut dari pedagang biaya untuk mengaturlapak maupun membersihkan lapak setelah selesai kegiatan car free daydengan jumlah pungutan yang bervariasi yaitu antara Rp5.000,00 (lima riburupiah) hingga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk tiap lapak.

KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor: KMK254/KMK03/2001 tanggal 30 April2001 tentang Penunjukkan Pemungutan PPh Pasal 22, sifat dan besarnyapungutan serta tatacara penyetoran dan pelaporannya sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:210/PMK.03/2008 tanggal 11 Desember 2008, diatur bahwa atas impor BKPberupa persenjataan, amunisi dan perlengkapan militer termasuk suku cadangyang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan, yangdibebaskan dari pungutan

Bea Masuk, dikecualikan dari Pungutan PPh Pasal22.

pesawat A2808.bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP PPh Pasal 22 ImporMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesarRp.384.141.750,00 sehubungan dengan impor peralatan militer (alutsista)berupa komponen LRU Avionik pesawat A2808 dari Singapore yangdilakukan oleh Pemohon Banding, karena berdasarkan berdasarkan Pasal 3ayat (1) huruf b angka 11 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor:KMK254/KMK03/2001 tanggal 30 April 2001 tentang PenunjukkanPemungutan PPh Pasal 22, sifat dan besarnya pungutan

serta tatacarapenyetoran dan pelaporannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK.03/2008 tanggal 11Desember 2008 diatur bahwa atas impor BKP berupa persenjataan, amunisidan perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagikeperluan pertahanan dan keamanan, yang dibebaskan dari pungutan BeaMasuk, dikecualikan dari Pungutan PPh Pasal 22.

diatas.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terbanding, telah diterbitkan SKPKBPPh Pasal 22 Impor Nomor 00001/227/08/027/10 tanggal 28 April 2010dengan menetapkan Dasar Pengenaan pajak sebesar Rp.384.141.750,00dengan alasan bahwa Pemohon Banding melakukan pembelian impor ataskomponen dan suku cadang pesawat untuk keperluan TNI Angkatan Udara.bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001tanggal 30 April 2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal22, sifat dan Besarnya Pungutan

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalam Pasal (11)mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi dalam halterdapat kekurangan pembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16)mengatur mengenai pengajuan keberatan dalam hal tidak setujuatas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan UndangUndang dan Peraturan Pemerintahserta Peraturan Menteri Keuangan yang merupakanpelaksanaannya sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahuibahwa Pungutan Ekspor

No. 136/C/PK/PJK/2008.Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan No. : 130/PMK.010/2005tanggal 23 Desember 2005 dinyatakan bahwa Pungutan Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuaidengan Tarif Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.Berdasarkan lampiran tersebut tercantum jenisjenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasuk kategori PNBP.Namun dalam lampiran tersebut jelas tidak tercantum jenis hasilBatubara, sehingga Pungutan Ekspor atas komoditi pertambanganBatubara

bukan termasuk kategori Pungutan Ekspor yangmerupakan PNBP ;7.4 Kesimpulan atas Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali antara lain : 1) Bahwa secara Ketentuan Perundangundangan yang diuraikandiatas, sangatlah jelas bahwa tidak terjadinya keterlambatanpembayaran atas Pungutan Ekspor, namun terjadinya penundaanyang didasari dengan Ketentuan SE10/BC/2006 tanggal 10Hal. 18 dari 22 hal.

No. 136/C/PK/PJK/2008.ketentuan yang menyatakan hasil komoditi Pertambangan Batubaramerupakan Pungutan Ekspor tertentu yang merupakan PendapatanNegara Bukan Pajak (PNBP).

harus dilandasi dengan RAPERDES/PERDES yangtelah dievaluasi oleh Bupati, kemudian pungutan yang diterima atau dikelola adalahmerupakan pendapatan Desa yang wajib dicatat dalam Buku Kas Umum sebagaipendapatan Desa namun dalam pengelolan pungutan dalam kegiatan pensertifikatantersebut Terdakwa H.

Pungutan Desa;b. Pengelolaan tanah kas Desa;danCc.

Pungutan Desa;Pengelolaan tanah kas Desa;dand.

MUJONO yang sudah dilegalisir, besertalampirannya;1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi;1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulanOktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013, besertalampirannya;1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulanOktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, beserta lampirannya;1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga program Larasita;1 (satu) buah buku catatan setoran pungutan

2013 Tentang Pungutan Desa tanggal 30 Desember 2012.42.

Menteri Keuangan selanjutnya menerbitkan PMK Nomor95/PMK.02/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara,yang dalam Pasal 2 PMK tersebut menyatakan bahwaterhadap Batubara dikenakan Pungutan Ekspor;6.

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalamPasal (11) mengatur mengenai pengenaan sanksiadministrasi dalam hal terdapat kekuranganpembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16) mengaturmengenai pengajuan keberatan dalam hal tidaksetuju. atas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan UndangUndang dan PeraturanPemerintah serta Peraturan Menteri Keuangan yangmerupakan pelaksanaannya sebagaimana diuraikandiatas, dapat diketahui bahwa Pungutan Eksportermasuk

No.136/C/PK/PJK/2008.22Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentang PenetapanTarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) sesuai dengan Tarif Pungutan Ekspor atasBarang Ekspor ' Tertentu.

Berdasarkan lampirantersebut tercantum = jenis jenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasukkategori PNBP.

Perbuatan tersebut dilakukan olehpara terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada tanggal 16 Juni 2016, saksi Drs.Ahmad Mursidi adadidatangi oleh para terdakwa dengan mengatakan ada temuan nihtentang pungutan dana sub rayon kemudian dijawab oleh saksiDrs.Ahmad Mursidi pungutan apa ? lalu terdakwa mengatakan bahwadirinya telah mendapatkan kwintansi biasa yang isinya tentang pungutandari sub rayon . Lalu dijawab oleh saksi Drs.

liar yang dilakukansaksi H.Wahyudi,S.Pd dan pengurus sub rayon 01 untuk biaya ujiansekolah kepada setiap kepala sekolah swasta yang ada di LingkunganSub Rayon dimana terdakwa mengatakan ada temuan pungutan danasub rayon per siswa Rp.98.000, (Sembilan puluh delapan ribu rupiah),sama ada kwintansi iuran siswa, inikan sudah berlangsung lama pakwajar kalo saya minta uang sebesar dua puluh lima juta selanjutnyaterdakwa Il mengatakan ya sudah pak kalau gitu saya akan laporkan inike kejaksaan dan walikota

ya udah dibungkus aja kasusnya,10 % dari kasus;Bahwa saksi merasa takut, tidak tenang / terancam dengan ucapanterdakwa Sumidar Samosir yang mengatakan bahwa pungutan inimelekat pada jabatan saksi sebagai Ketua Sub Rayon 1 membuat saksimenghubungi terdakwa Patan Sinurat dan menanyakan 10% nya ituberapa?

Bahwa pihak Sub Rayon 1 Bekasi yaitu oleh Drs.Ahmad Mursidi,Supardal, S,Pd., M.Pd, H.Wahyudi, S.Pd telah menyatakan kepada ParaTerdakwa bahwa pungutan uang dari orangitua siswa tersebut adalahtidak benar;8.

., M.Pd, H.Wahyudi, S.Pd dandengan nada mengancam maka Para Saksi merasa ketakutan bahwapersoalan pungutan uang tersebut diketahui oleh Walikota, PenegakHukum sehingga takut dipecat atau diproses hukum, maka Para Saksimemberikan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp.3.053.000, (tigajuta lima puluh tiga ribu rupiah);Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2016/PN Bks9.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu yang mana dalam halHalaman 3 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PT SMGpersyaratan perijinan perumahan adalah kewenangan Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boyolalibaik dalam hal penerbitan ijin dan pungutan atau restribusinya sehinggabukan kewenangan dari pemerintah desa melakukan pungutan tersebutdalam hal ini Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Desa hanyamemberikan

Bahwa Peraturan Desa (PERDES) Nomor 10/2008/IV/2017tentang Pengelolaan Pungutan Desa, Kontribusi dan Bantuan PihakKetiga Desa Teras yang dijadikan dasar Terdakwa selaku Kepala Desauntuk memungut pembayaran kepada PT ADI PROPERTINDO tersebutbelum pernah di evaluasi oleh Bupati padahal khusus untuk PeraturanDesa (PERDES) mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (RAPBDES), Pungutan Tata Ruang dan Organisasi PemerintahDesa harus mendapatkan evaluasi Bupati karena hal tersebut berpotensiberbenturan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu yang manadalam hal persyaratan perijinan perumahan adalah kewenanganDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Boyolali baik dalam hal penerbitan jindan pungutan atau restribusinya sehingga bukan kewenangan daripemerintah desa melakukan pungutan tersebut dalam hal ini IjinMendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Desa hanya memberikanrekomendasi pengajuan perijinannya.3.

PERDES ( Peraturan Desa ) nomor : 10 / 2008 / IV / 2017 tentangpengelolaan pungutan desa,kontribusi dan bantuan pihak ketiga ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.8. Uang tunai sebasar Rp.39.300.000, (tiga pulun sembilan juta tigaratus ribu rupiah) sisa pembayaran pungutan Rp.57.800.000, (lima puluhtujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;9.

itu bukan karena paksaantetap merupakan sumbangan yang diberikan kepada pemerintah desa melaluikepala desa, karena PT ADI PROPERTINDO belum menyediakan fasilitassosial seperti pemakaman, jalan yang layak, termasuk pengelolaan sampah;Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangansebagaimana keterangan saksi saksi, juga dari perangkat desa serta anggotaBPD, serta pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa pungutan ini tidak adadasar Perdesnya, khususnya pada pungutan pertama November

Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Bendahara Pemungut bidang lauttahun 2016 Saksi pernah menerima setoran di luar dari pungutan retribusiatas tanda masuk kenderaan bermotor, pungutan retribusi terhadap tandamasuk penumpang dan pengunjung yaitu setoran pungutan non manifestoleh Sdr. EDISON KARUBUI. Bahwa Sdr. EDISON KARUBUI melakukan penarikan non manifestdengan cara Sdr.

Bahwa Bidang laut Dinas perhubungan kota sorong hanyaberwenang melakukan pungutan pada Pelabuhan Rakyat kotaSorong yaitu pungutan berupa:Retribusi pas masuk untuk penumpang;Retribusi pas masuk untuk sepeda motor;Retribusi pas masuk untuk pegunjung;Retribusi pas masuk untuk mobil.

EDISONKARUBUI untuk melanjutkan pungutan non manifest terhadapbarangbarang yang masuk di pelabuhan rakyat karena sudahberjalan dari tahuntahun sebelumnya dan juga mengingat bahwauang hasil pungutan tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhanoperasional kantor. Bahwa setelah Sdr. EDISON KARUBUI melakukan pungutan nonmanifest terhadap barangbarang yang masuk di pelabuhan rakyatdari pemilik barang, uang tersebut dipegang oleh Sdr.

Bahwa jenis pungutan retribusi yang ada pelabuhan rakyat kotaSorong yaitu Pungutan retribusi tanda masuk kenderaan bermotor,pungutan retribusi tanda masuk penumpang atau pengunjung yangmasuk di pelabuhan rakyat yang dalam pelaksanaannya saksimelakukan pungutan retribusi tersebut dengan menggunakan karcisyang dicetak oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Sorong yangkemudian didistribusikan melalui Dinas Perhubungan Kota Sorongyang mempunyai dasar hukumnya yaitu Perda Kota Sorong Nomor 2Tahun 2011 tentang

Bahwa Terdakwa tetap melakukan pungutan tersebut karena adanyaperintah dari kepala seksi kepelabuhanan kepada Terdakwa untuk tetapmelakukan pungutan tersebut tetapi dengan menggunakan karcis masukkenderaan sedangkan untuk sdr. EDISON KARUBUI , Terdakwa tidak tahuhalaman 52 dari 83 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnkapa alasannya sehingga tetap melakukan pungutan retribusi untuk jasabarang berupa jasa dermaga non manifest/non dokumen.

meminta pungutan uang keamanan tersebut tanpa adadasar aturan pungutan dari Pemerintah Kota Mataram, dan saatTerdakwa menerima pungutan uang keamanan tersebut Terdakwa tidakmenyerahkan karcis/tiket pungutan dimaksud;Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diriTerdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa taspinggangnya warna hijau keabuan, merk PROSPORT yang didalamnyaberisi uang sejumlah Rp. 640.500, (enam ratus empat puluh ribu, limaratus rupiah);Bahwa atas temuan barang

meminta pungutan uang keamanan tersebut tanpa adadasar aturan pungutan dari Pemerintah Kota Mataram, dan saatHalaman 7 dari 20 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN MtrTerdakwa menerima pungutan uang keamanan tersebut Terdakwa tidakmenyerahkan karcis/tiket pungutan dimaksud;Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diriTerdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa taspinggangnya warna hijau keabuan, merk PROSPORT yang didalamnyaberisi uang sejumlah Rp. 640.500, (enam ratus empat

sudah melakukan penekanan tersebut sebanyak 3 kalikepada para petugas pasar, dan setiap harinya pula saksi selalumengumumkan melalui pengeras suara, agar para pedagang tidakmemberikan uang kepada siapapun juga terkait pungutan yang adadipasar kebun roek jika tidak diberikan bukti pembayaran berupa karcisresmi dari Pemerintah Kota Mataram;Bahwa pungutan yang resmi adalah pungutan retribusi pasar dari DinasPerdagangan di pungut setiap hari dengan sejumlah Rp 800, (delapanratus rupiah) per meter per

Danuntuk pungutan kebersihan setiap bulannya dilakukan oleh Sdra AGUSPITOYO;Bahwa pungutan diluar dari yang saksi sebutkan tersebut merupakanpungutan liar (Pungli) / tidak resmi;Bahwa, baik saksi pribadi maupun kantor tidak pernah menerima uangsetoran pungutan yang dilakukan Terdakwa;Bahwa, sepengetahuan saksi, besar pungutan yang dilakukan olehTerdakwa kepad para pedagang bakulan kisaran antara Rp 1000,(Seribu rupiah) hingga Rp 3000, (tiga ribu rupiah);Bahwa Terdakwa merupakan petugas keamanan pasar

tersebut saksi selalu mendapatkan karcisdari Pemerintah Kota Mataram; Bahwa selain membayar iuran wajib setiap bulannya dan iuran retribusipasar setiap harinya, ada juga pungutan lainnya lagi untuk setiap harinya,dan pungutan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dan pungutan tersebuttidak menggunakan karcis; Bahwa besaran pungutan yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp 2000,sampai Rp 3.000, untuk setiap pedagang; Bahwa alasan Terdakwa meminta / memungut uang keamanan kepadasaksi maupun kepada pedagang

, dengan rincian setiap bulannya adalah sebagai berikut: No Bulan dan Tahun Pungutan yang dikenakan kepada pemilik media pembawa impor ataukuasa yang ditunjuk (PPJK)PNBP Yang Berlaku Pada Tambahan Pungutan di luar JumlahDepartemen Pertanian PNBP Yang Berlaku Pada Pungutan(Rp) Departemen Pertanian (Rp)(Rp)1 2 4 51.

;Bahwa benaruang pungutan yang masuk baik uang pungutan KT2 sertauang dari PT. SLI dan PT.

di luar PNBP serta pungutan yang disebut setoran dariPT.

Tidak mungkin saya meloncat memerintahkanlangsung kepada staf karena berarti meloncati 2 jenjang jabatan dalamstruktur organisasi.Dari paparan ini jelas bahwa ada dua macam pungutan yakni dariperusahaan (PT. SU dan PT OBL) dan pungutan dari pengguna jasa saatmau mengambil Sertifikat KT2.

dan karyawan bertiga dan yangdiuntungkan adalah seluruh karyawan* Pungutan ini sudah lama terjadi pada periode saya mulai Agustus2011 s/d Desember 2012* Sebenarnya sudah mulai dari tahun 2002(2) Pungutan pengambilan sertifikat KT2 Dipungut dari pemakai jasa atau perusahaan PPJK Pungutan antara Rp 100.000 s/d 300.000,* Dipungutdi loket oleh petugas loket danHal. 58 dari 74 hal.

Saksi Syafrizal panggilan Zal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara inisehubungan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksiadalah korbannya;Bahwa pekerjaan Saksi adalah sopir;Bahwa pungutan liar yang Saksi maksud adalah pungutan yang dilakukanoleh Terdakwa dan temantemannya terhadap para sopir termasuk Saksi,Zulharmen panggilan Men dan saksi Zendra Zen panggilan Zen dengan carameminta uang di jalan

Saksi Zendra panggilan Zen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara inisehubungan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh Terdakwa danHalaman 8 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Swlkorbannya adalah saksi Syafrizal panggilan Zal dan Zulharmen panggilanMen;Bahwa pekerjaan Saksi adalah sopir;Bahwa pungutan liar yang Saksi maksud adalah pungutan dengan carameminta uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan temantemannya

AIC yang membuatnya, dan Saksi tidak ingat siapa orangyang meminta uang tersebut;Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN SwiBahwa benar sopir perusahaan pernah tidak membayar pungutan yangdimintakan tersebut dan mobil yang dikendarai sopir tersebut di berhentikandan tidak boleh melanjutkan perjalanan;Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar hukumnya pungutan tersebut karena jalanyang dilewati oleh sopir adalah jalan yang dibuat oleh PT.

ada menyetor uang pungutan kepada kasPemuda;Bahwa setahu Saksi, jalan tersebut adalah punya PT.

AIC;Bahwa di jalan tersebut ada mobil lain yang lewat namun tidak dipungutseperti mobil pasir, tapi sopirnya saja yang memberinya uang;Bahwa pungutan tersebut awalnya karena ada keluhan dari mayarakat jalanrusak, maka timbul inisiatif pemuda untuk merawat jalan tersebut dengancara minta uang kepada Truk yang melintas di jalan itu;Bahwa Saat ini tidak ada pungutan uang lagi di jalan;Bahwa pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalahtermasuk pungutan liar dan Wali Nagari telah melarang

Banjarnegara.Bahwa benar saksi tidak diberi kwitansi/tanda terima atas penyetoranuang pungutan tersebut.Bahwa benar pungutan sebesar 5 % dari dana rehab saksi catat dalambuku kas bantu SDN 1 Karanganyar.Bahwa benar menurut saksi atas pungutan tersebut tidak benar, karenadi dalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehabuntuk disetorkan kepada Dindikpora Kab.

Banjarnegara.Bahwa benar jumlah pungutan untuk SD seKec.

Banjarnegara, namun ada pungutan yangdilakukan oleh Dindikpora Kab.

Bawang untuk mengkoordinir atas pungutan 1 % dan 4 % daridana rehab tersebut.Bahwa terhadap pungutan 1 % dan 4 % sudah saksi laksanakan.Bahwa rincian 7 SD penerima seKec.

Susukan karena ada pungutan sebesar 8%.Bahwa benar untuk Kec. Susukan pungutan sebesar 8% tapi Kec.

Bahwa selain melakukan pungutan retribusi kepelabuhanan beruparetribusi tanda masuk kenderaan sepeda motor, tanda masukkenderaan mobil, tanda masuk penumpang dan pengunjung yangmasuk ada juga dilakukan pungutan non manifest terhadap barangbarang yang masuk dipelabuhan rakyat dilakukan oleh TerdakwaEDISON KARUBUI dan Sdr.

Bahwa selama pungutan yang dilakukan tersebut tidak sesuai atautidak diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Sorong maka menurutSaksi pungutan tersebut tidak dibenarkan, dan Saksi selaku Pit.Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong juga sudah pernahmengingatkan semua staf yang melakukan pungutan retrisbuisupaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sorong yang berlaku,dan apabila tidak sesuai atau tidak diatur oleh Peraturan DaerahKota Sorong supaya jangan dilakukan. Bahwa Saksi selaku Plt.

Bahwa barangbarang yang dikenai pungutan retribusi yaitu barangbarang sembako, barangbarang toko, dan barangbarangbangunan.

Bahwa jenis pungutan retribusi yang ada pelabuhan rakyat kotaSorong yaitu Pungutan retribusi tanda masuk kenderaan bermotor,pungutan retribusi tanda masuk penumpang atau pengunjung yangmasuk dipelabuhan rakyat yang dalam pelaksanaannya saksimelakukan pungutan retribusi tersebut dengan menggunakan karcisyang dicetak oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Sorong yangkemudian didistribusikan melalui Dinas Perhubungan Kota Sorongyang mempunyai dasar hukumnya yaitu Perda Kota Sorong Nomor 2Tahun 2011 tentang

Bahwa selain pungutan retribusi tanda masuk kenderaan bermotor,retribusi tanda masuk penumpang dan pengunjung yang masukkepelabuhan rakyat, ada juga dilakukan pungutan retribusi untuk jasabarang berupa jasa dermaga non manifest / non dokumen yangdilakukan oleh Terdakwa EDISON KARUBUI. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan pungutan retribusi untukjasa barang berupa jJasa dermaga non manifest / non dokumen mulaidilakukan oleh Terdakwa EDISON KARUBUI dengan menggunakankertas non manifest.

Saat itu dihadiri juga perangkat desa;Bahwa uang pungutan itu katanya digunakan untuk pembangunan desa7.

pungutan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sayamerasa kecewa dan keberatan.10.

Jombang;Bahwa penyampaian untuk pungutan 3% waktunya bulan April2008 pertemuan tersebut dilaksanakandi Balai Desa Pucangsimoyang menyampaikan langsung pungutan 3% tersebut KadesPucangsimo dan Sekdes Pucangsimo yang hadir saat itu11.

merasa tidak dipaksa karena pungutan 3% akandipergunakan untuk pembangunan Balai Desa Pucangsimo namunkarena nyatanya pungutan tersebut tidak dipergunakansebagaimana mestinya saya merasa kecewa dan keberatan,16.

;Bahwa Jumlah uang pungutan seluruhnya sekitar Rp. 75.000.000, (tujuhpuluh lima juta rupiah), untuk pungutan yang dilakukan pada tahap Iterkumpul sebesar Rp. 67.000.000,;Bahwa untuk pungutan tahap I awalnya uang tersebut dipegang oleh sdr.Irfan Yudianto (Sekdes Pucangsimo) setelah itu uang tersebut diserahkankepada saya, demikian juga untuk uang hasil pungutan tahap selanjutnyayaitu tahap II s/d tahap V juga uang diserahkan kepada saya oleh sdr.

Rois;Bahwa pungutan sebesar 5 % tersebut diberikan kepada UPTD untuk operasional,kebersihan dan PAD;Bahwa pungutan tersebut berjalan selama 6 bulan dari Januari s/d Juni 2011 dankarena bermasalah lalu dihentikan;Bahwa pungutan tersebut berjalan sejak Januari s/d Maret 2011 saat kepalaUPTDnya adalah Marcello;Bahwa sejak Januari s/d Mei 2011 pungutan tersebut berjalan lancar tetapi sejakbulan Juni 2011 mulai macet pungutan tersebut tetapi tetap ada catatan pemasukanpada bulan Juni 2011 dan bulan Juli

tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 2%2 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika

tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 22 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika

tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jjin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 2%2 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika

Bahwa uang hasil pungutan yang diserahkan oleh Saksi KOSIM Bin Hi.

loket pelayanan, dengan rincianpengumpulan terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulanOktober 2012, dengan rincian setiap bulannya adalah sebagai berikut : No bulan dan Tahun Pungutan yang dikenakan kepada pemilik media pembawa imporatau kuasa yang ditunjuk (PPJk) PNBP yang berlaku Tambahan Pungutan Jumlah Pungutan pada Departemen di luarRPertanian (Rp)PNBP yang berlaku(Rp) pada DepartemenPertanian(Rp)1 2 3 4 5 Januari 2011102.918.911,00132.155.202,00235.074.113,00 2.

No. 143 PK/PidSus/2015tumbuhan dapat melakukan pungutan jasa karantina dan sesuai denganketentuan dalam Pasal 77 juncto Pasal 78 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan,pungutan jasa karantina tumbuhan adalah merupakan Penerimaan NegaraBukan Pajak;Bahwa Terdakwa Ir.

dan Tumbuhan tersebut menunjukkanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sepakat dengan perbuatanpidana penyuapan dan Pemohon Peninjauan Kembali bermaksud untukmelakukan tindakan pencegahan dan pelarangan terhadap pungutan liartersebut, tidak ada niat sekalipun dari Pemohon Peninjauan Kembali untukmelakukan pungutan liar.

Apakah Pemohon Peninjauan Kembali yang sendirian menerima uanghasil pungutan liar tersebut?3. Siapa yang memberikan Pemohon Peninjauan Kembali uang pungutanliar ?Kapan Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang pungutan liar?Dimana Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang pungutan liar?Bagaimana cara Pemohon Peninjauan Kembali menerima pungutanliar?

Hal ini membuktikanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah meminta pungutan liarmaupun memerintahkan kepada bawahan untuk menerima pungutan liarjustru Pemohon Peninjauan Kembali yang berusaha melarang bawahanuntuk menerima pungutan liar di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) dengan mengeluarkan Surat Nomor 1993/HM.110/L.3.B/07/201 1tanggal 27 Juli 2011 perihal Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhanyang dijadikan sebagai novum dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini,akan tetapi jikalau memang

liar tersebut adalah para sopirmobil tangki pengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak)yang memasuki Desa IdaManggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yangmenjadi objek pungutan liarnya adalah uang yang diberikan para sopir tersebutdimana uang hasil pungutan liar tersebut bukan merupakan pendapatan asliDesa Ida Manggala dan tidak dimasukkan ke dalam Kas Desa dan dalammelakukan pungutan liar terhadap sopir mobil tangki BBM yang dilakukan olehsaksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH

liar untuk Tangki BBM 10.000 L sebesarRp100.000, (seratus ribu rupiah) dan untuk Tangki BBM 5.000 L sebesarRp50.000, (lima puluh ribu rupiah).Bahwa kemudian Terdakwa dalam hal ini menunjuk Saksi NOOR AISYABinti (Alm) SURIANSYAH sebagai petugas dalam melakukan pungutan liartersebut tanpa SK (Surat Keputusan) dari Kepala Desa Ida Manggala dimanaTerdakwa memerintahkan saksi NOOR AISYA untuk menjadi petugas pemungutdan melakukan pungutan liar tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksiNOOR AISYA pungutan

ASIH menyetorkan uang hasil pungutan liartersebut ke rumah Terdakwa yang jumlah perharinya bervariasi.Bahwa Terdakwa telah melakukan pungutan liar angkutan tangki BBMdi Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu SungaiSelatan tersebut sejak bulan September tahun 2017.Bahwa uang hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa yang telahdisetorkan oleh saksi ANTON, saksi RUSLAN, dan saksi JAYADI yang diambildari saksi NOOR AISYA sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Juli2019 ternyata

liar tersebut adalah para sopirmobil tangki pengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) yang memasuki Desa IdaManggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yangmenjadi objek pungutan liarnya adalah uang yang diberikan para sopir tersebutdimana uang hasil pungutan liar tersebut bukan merupakan pendapatan asliDesa Ida Manggala dan tidak dimasukkan ke dalam Kas Desa dan dalammelakukan pungutan liar terhadap sopir mobil tangki BBM yang dilakukan olehsaksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH

RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada

saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi

mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara