Ditemukan 7759 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-09-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 17/PID.TPK/2018/PT SMG
Tanggal 16 Oktober 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HERI DWI WIDIANTO BIN SUMANTO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AGUS ROBANI, SH
8450
  • Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu yang mana dalam halHalaman 3 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PT SMGpersyaratan perijinan perumahan adalah kewenangan Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boyolalibaik dalam hal penerbitan ijin dan pungutan atau restribusinya sehinggabukan kewenangan dari pemerintah desa melakukan pungutan tersebutdalam hal ini Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Desa hanyamemberikan
    Bahwa Peraturan Desa (PERDES) Nomor 10/2008/IV/2017tentang Pengelolaan Pungutan Desa, Kontribusi dan Bantuan PihakKetiga Desa Teras yang dijadikan dasar Terdakwa selaku Kepala Desauntuk memungut pembayaran kepada PT ADI PROPERTINDO tersebutbelum pernah di evaluasi oleh Bupati padahal khusus untuk PeraturanDesa (PERDES) mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (RAPBDES), Pungutan Tata Ruang dan Organisasi PemerintahDesa harus mendapatkan evaluasi Bupati karena hal tersebut berpotensiberbenturan
    Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu yang manadalam hal persyaratan perijinan perumahan adalah kewenanganDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Boyolali baik dalam hal penerbitan jindan pungutan atau restribusinya sehingga bukan kewenangan daripemerintah desa melakukan pungutan tersebut dalam hal ini IjinMendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Desa hanya memberikanrekomendasi pengajuan perijinannya.3.
    PERDES ( Peraturan Desa ) nomor : 10 / 2008 / IV / 2017 tentangpengelolaan pungutan desa,kontribusi dan bantuan pihak ketiga ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.8. Uang tunai sebasar Rp.39.300.000, (tiga pulun sembilan juta tigaratus ribu rupiah) sisa pembayaran pungutan Rp.57.800.000, (lima puluhtujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;9.
    itu bukan karena paksaantetap merupakan sumbangan yang diberikan kepada pemerintah desa melaluikepala desa, karena PT ADI PROPERTINDO belum menyediakan fasilitassosial seperti pemakaman, jalan yang layak, termasuk pengelolaan sampah;Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangansebagaimana keterangan saksi saksi, juga dari perangkat desa serta anggotaBPD, serta pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa pungutan ini tidak adadasar Perdesnya, khususnya pada pungutan pertama November
Register : 07-10-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — MOCH. OJAT SUDRAJAT S VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
11231 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 37 P/HUM/2016Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan SumbanganBiaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, yang bertentangandengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional Pasal 48.
    Pungutan dan Sumbangan di tingkatpendidikan Menengah, yang ada adalah untuk PendidikanDasar yaitu PERMENDIKBUD Nomor 44 Tahun 2012.Bahwa dengan demikian dikhawatirkan pertimbangan hukum yangdigunakan adalah mengutip dari Pasal 15 ayat (1) PERATURANMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 44 Tahun2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan PadaHalaman 8 dari 41 halaman.
    Yaknikeberatan atas adanya pungutan dan/atau sumbanganterhadap siswa pada SMAN 1 Rangkasbitung KabupatenHalaman 25 dari 41 halaman.
    (Permohonan Poin IV 1);Dalil Pemohon menyebutkan adanya keberatan terhadappungutan dan/atau sumbangan pendidikan dengan membuaturaian mengenai perkiraan besaran hasil pungutan dan/atausumbangan pendidikan pada SMAN 1 Rangkasbitung danrincian penggunaan, tetapi pada sisi lain justru yangdipersoalkan oleh Pemohon adalah berkaitan denganketerbukaan terhadap pengelolaan atau laporan keuangandana pendidikan yang berasal dari pungutan dan/atausumbangan.
    Menyatakan sah demi hukum serta mempunyai kekuatan hukum yangmengikat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya PendidikanPada Satuan Pendidikan Dasar;3.
Register : 15-01-2018 — Putus : 13-02-2018 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 5/PID.TPK/2018/PT SMG
Tanggal 13 Februari 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : DAVID RAZI, SE. SH. MH.
Terbanding/Terdakwa : SUBANDI BIN SUKIM
11852
  • SusTPK/2018/PT SMGUNTUK DINASYang mana terdakwa dalam melakukan pungutan tersebut ditujukanuntuk pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang mana Akta Jual Beli (AJB)tersebut menjadi bagian atau sebagai Surat pengantar atau Suratrekomendasi atau Surat keterangan peserta PRONA di Desa LaranganKecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang merupakan persyaratanpembuatan sertifikat tanah, hal mana terdakwa dalam membuatPeraturan Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten BrebesTentang Pungutan Desa Tahun 2016 Nomor
    Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menetapkan kepanitianPRONA tahun 2017 di Desa Larangan Kecamatan Larangan KabupatenBrebes tersebut terdakwa juga menetapkan pungutan biaya bagi parawarga pada Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,dimana pungutan biaya yang ditetapkan oleh terdakwa bersifat wajib bagiwarga yang hendak menjadi peserta PRONA yang belum mempunyaiAkta Jual Beli (AJB) adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)Halaman 8, Putusan Nomor 5/Pid.
    Rp 30.000,00Kemudian setelah biaya pungutan tersebut ditetapkan, lalu terdakwamemerintahkan kepada panitia PRONA tahun 2017 di Desa Laranganyang sudah dibentuk untuk melakukan pendataan dan pungutan biayauntuk pembuatan sertifikat terhadap warga pada Desa LaranganKecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang hendak mengajukanPRONA, dan terdakwa selaku Panitia Ajudikasi dan jugapenanggungjawab PRONA tahun 2017 di Desa Larangan jugamelakukan pendataan dan pungutan biaya untuk pembuatan sertifikat; Bahwa
    SusTPK/2018/PT SMGUNTUK DINAStersebut diatas melakukan penarikan pungutan biaya pembuatansertifikat PRONA yang dilakukan secara bertahap kemudian melaporkanhasilnya kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan, dimana uanghasil pungutan sebesar Rp642.000.000,00 (enam ratus empat puluh duajuta rupiah) disetorkan kepada saksi KUSWANDI oleh terdakwa secarabertahap untuk kepentingan operasional pembuatan sertifikat PRONA.e Bahwa selanjutnya setelah uang hasil pungutan biaya pembuatansertifikat PRONA sebesar
    Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menetapkan kepanitianPRONA tahun 2017 di Desa Larangan Kecamatan Larangan KabupatenBrebes tersebut terdakwa juga menetapkan pungutan biaya bagi parawarga pada Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,dimana pungutan biaya yang ditetapkan oleh terdakwa bersifat wajib bagiwarga yang hendak menjadi peserta PRONA yang belum mempunyaiAkta Jual Beli (AJB) adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)atau lebih besar dari jumlah tersebut dimana pungutan biaya
Register : 11-05-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM
Tanggal 11 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RAJ BOBY CAESAR FARDENIAS, SH.
Terbanding/Terdakwa : ALMUBARAK Bin Alm UMAR
15173
  • liar tersebut adalah para sopirmobil tangki pengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak)yang memasuki Desa IdaManggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yangmenjadi objek pungutan liarnya adalah uang yang diberikan para sopir tersebutdimana uang hasil pungutan liar tersebut bukan merupakan pendapatan asliDesa Ida Manggala dan tidak dimasukkan ke dalam Kas Desa dan dalammelakukan pungutan liar terhadap sopir mobil tangki BBM yang dilakukan olehsaksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH
    liar untuk Tangki BBM 10.000 L sebesarRp100.000, (seratus ribu rupiah) dan untuk Tangki BBM 5.000 L sebesarRp50.000, (lima puluh ribu rupiah).Bahwa kemudian Terdakwa dalam hal ini menunjuk Saksi NOOR AISYABinti (Alm) SURIANSYAH sebagai petugas dalam melakukan pungutan liartersebut tanpa SK (Surat Keputusan) dari Kepala Desa Ida Manggala dimanaTerdakwa memerintahkan saksi NOOR AISYA untuk menjadi petugas pemungutdan melakukan pungutan liar tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksiNOOR AISYA pungutan
    ASIH menyetorkan uang hasil pungutan liartersebut ke rumah Terdakwa yang jumlah perharinya bervariasi.Bahwa Terdakwa telah melakukan pungutan liar angkutan tangki BBMdi Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu SungaiSelatan tersebut sejak bulan September tahun 2017.Bahwa uang hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa yang telahdisetorkan oleh saksi ANTON, saksi RUSLAN, dan saksi JAYADI yang diambildari saksi NOOR AISYA sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Juli2019 ternyata
    liar tersebut adalah para sopirmobil tangki pengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) yang memasuki Desa IdaManggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yangmenjadi objek pungutan liarnya adalah uang yang diberikan para sopir tersebutdimana uang hasil pungutan liar tersebut bukan merupakan pendapatan asliDesa Ida Manggala dan tidak dimasukkan ke dalam Kas Desa dan dalammelakukan pungutan liar terhadap sopir mobil tangki BBM yang dilakukan olehsaksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH
Register : 11-10-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 218/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 27 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
JOKO PRAMUDHIYANTO, SH. MH
Terdakwa:
ASMUNGI. S.Pd. M.Si
6926
  • Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
  • Menyatakan barang bukti :
    1. Catatan dari saksi Gunawan dan saksi Sutarto tentang rincian pungutan pengamanan gaji / sumbangan gaji Tahun 2012 s/d 2016
      Setelah ada arahan dari terdakwa ASMUNGI.S.Pd M.Si, kemudian para guru SDN SeKecamatan Ngimbang yang memperoleh TPPatau sertifikasi Kurang lebin setiap 3 bulan, menyerahkan uang pungutan TPP atausertifikasi melalui masingmasing Kepala sekolah SD. Selanjutnya masingmasingKepala sekolah SD menyerahkan uang pungutan TPP / sertifikasi guru kepada saksiSunaryo sebesar Rp. 150.000, pertriwulan. Setelah menerima uang pungutan sebesarHalaman 7 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN.
      M.Si, saksi Tri Mahani menerima uang pungutan dana BOSHalaman 8 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN.
      M.Si untukmenyimpan uang Pungutan Dana BOS tersebut. Dimana uang pungutan Dana BOSsebesar Rp. 500, persiswa, uang sebesar Rp. 100, persiswa tersebut diserahkankepada sdr. Wahyu Prastiyawan dan Rp. 400, persiswa digunakan untuk berbagaikeperluan yang tidak sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS;Dimana jumlah uang pungutan Dana BOS yang diterima oleh saksi Samsuri adalahsebagai berikut :Tahun 2015Halaman 10 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Sby.
      Ngimbang secara TUNAIUntuk gaji PNS ada pungutan besaran pungutan disesuaikan dengan golonganmasing masing guru : Golongan II Rp. 5.000,Golongan III Rp. 6.000,Golongan IV Rp. 7.000, Pungutan dilakukan dengan cara dipotong langsung ketika mengambil gaji diUPT.
      Ngimbang dibayarkan secara tunaike saksi Sunaryo Bahwa benar untuk pungutan dana pengaman gaji PNS ada pungutan untukbesaran pungutan saksi lupa Karena yang mengambil gaji langsung bendaharaSDN Munungrejo II yaitu bu luluk dengan cara gaji diambil bendahara tunai diUPT Diknas Kec. Ngimbang sesuai dengan jumlah guru di SDN Munungrejo IIKec. Ngimbang (6 guru) dan sudah ada pungutan langsung dari bendahara UPTkemudian bendahara SDN Munungrejo Il Kec.
Register : 25-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PN GARUT Nomor 36/Pid.C/2019/PN Grt
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
YUDHO ANGGONO
Terdakwa:
GILANG RAMADHAN
3713
  • RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada
    saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya
    RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi
    mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya
    liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00
Putus : 08-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 8 Januari 2015 — SRI HARJONO, SH M.Acc Bin R.SASTRO TARUNO
8225
  • Banjarnegara.Bahwa benar saksi tidak diberi kwitansi/tanda terima atas penyetoranuang pungutan tersebut.Bahwa benar pungutan sebesar 5 % dari dana rehab saksi catat dalambuku kas bantu SDN 1 Karanganyar.Bahwa benar menurut saksi atas pungutan tersebut tidak benar, karenadi dalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehabuntuk disetorkan kepada Dindikpora Kab.
    Banjarnegara.Bahwa benar jumlah pungutan untuk SD seKec.
    Banjarnegara, namun ada pungutan yangdilakukan oleh Dindikpora Kab.
    Bawang untuk mengkoordinir atas pungutan 1 % dan 4 % daridana rehab tersebut.Bahwa terhadap pungutan 1 % dan 4 % sudah saksi laksanakan.Bahwa rincian 7 SD penerima seKec.
    Susukan karena ada pungutan sebesar 8%.Bahwa benar untuk Kec. Susukan pungutan sebesar 8% tapi Kec.
Register : 17-04-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
AGUS ROBANI, SH
Terdakwa:
HERI DWI WIDIANTO BIN SUMANTO
14051
  • PERDES ( Peraturan Desa ) nomor : 10 / 2008 / IV / 2017 tentang pengelolaan pungutan desa,kontribusi dan bantuan pihak ketiga.
  • Tetap terlampir dalam berkas perkara.

    8. Uang tunai sebasar Rp 39.300.000,- (tiga puluh Sembilan juta tiga ratus ribu) sisa pembayaran pungutan Rp 57.800.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu).

    9.

    Hal itudidasari oleh pemerintah desa memungut pungutan tersebut berdasarkanPerdes no 1 tahun 2017 tentang pungutan Desa Teras ;Kemudian dari pihak desa turun menjadi Rp 3.000.000,( tiga juta rupiah)tapi dari pihak kami tetapi tidak mau membayar karena sangatmemberatkan.
    diajak rapat terkait dengan penarikan pungutan itu ;Bahwa dasar penarikan pungutan tersebut adalah Perdes nomor : 10 / 2008/ VV / 2017 tentang pengelolaan pungutan desa ,kontribusi dan bantuanpihak ketiga ;Bahwa pada awalnya salah seorang anggota BPD menayakan kepadakepala desa bahwa dengan menjamurnya perumahan di Ds Teras apakahada kontribusinya buat kas desa Teras.saat itu kepala desa menjawab tidakada .kemudian setelah itu di adakanlah rapat terkait dengan kemungkinandilakukanya pungutan terhadap
    LAGIMAN dan saat itu juga di saksikan perangkat desa yang lainyaBahwa yang mendasari TERDAKWA memungut pungutan tersebutberdasarkan Perdes ( peraturan desa ) Desa Teras nomor : 10 / 2008 / IV /2017 tentang pengelolaan pungutan desa,kontribusi dan bantuan pihak ketiga.Bahwa yang mendasari terkait pungutan yang dilakukan pada PT ADIPROPERTINDO untuk kompensasi lingkungan jalan dan makam adalahadalah Perdes ( Peraturan desa ) nomor : 10 / 2008 / IV / 2017 tentangpengelolaan pungutan desa,kontribusi
    PERDES tersebut mnengaturtentang pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa Teras kepada pihakketiga ;Bahwa saat di lakukan penerapan PERDES nomor : 10 / 2008 / IV / 2017tentang pengelolaan pungutan desa, kontribusi dan bantuan pihak ketigatersebut belum mendapatkan evalusi dari Bupati ;Bahwa saat itu rancangan PERDESnya terkait dengan pungutan desa yangdilakukan oleh pemerintah desa Teras belum TERDAKWA ajukan ke BupatiBahwa Terdakwa seharusnya tidak boleh melakukan sebuah pungutan desadengan
    O1 tahun 2015tersebut diatas, telah diatur secara jelas pungutan atas jasa mana saja yangdilarang dan diperbolehkan, apabila Pemerintah Desa akan melakukan Pungutanatas jasa diluar dari apa yang telah ditentukan atau melakukan pungutan yangtidak diatur dalam Permendes tersebut, seperti halnya Pungutan terhadapkompensasi tempat makam, maka Pungutan tersebut harus dibuat dan ditetapkandalam Peraturan Desa (Perdes) setelah dibahas dan disepakati bersama BadanMusyawarah Desa, selanjutnya Rancangan Peraturan
Register : 23-09-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 95_PID_B_2013_PNBT_Hukum_12122013_Penggelapan
Tanggal 12 Desember 2013 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Andra Yuskal
91103
  • retribusi Pasar Lasi dipungut 2 kali seminggu yaitu pada haripasar Selasa dan Jumat;Bahwa, Yardi Malin Panduko yang pernah melakukan pungutan retribusi pasarsebanyak 4 kali sebelum terdakwa melakukan pungutan, saksi mengetahui kalaujumlah pungutan retribusi Pasar Lasi dalam 1 kali hari pasar adalah Rp.400.000,;Bahwa, pada saat terdakwa ditugaskan memungut retribusi Pasar Lasi terdakwadiwajibkan menyetor uang hasil pungutan pasar lasi tersebut sebesarRp. 2.000.000, per bulan kepada Ketua Persatuan
    akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar pungutan tersebut;Bahwa, saksi pernah mendengar Persatuan Warga Pasar Lasi telah terbentuksejak tahun 2006 sewaktu Wali Nagari Suardi Mahmud Bandaro Putiah;Bahwa, saksi Hawazir ST.
    Rajo Lelo;Bahwa, ratarata hasil pungutan retribusi pasar yang terdakwa lakukan sekali haripasar Rp. 250.000, s/d Rp. 300.000, dengan pungutan Rp. 1.000, danpenghasilan ratarata dengan pungutan Rp. 2.000, adalah Rp. 300.000 s/d Rp.400.000, ;Bahwa, hasil pungutan tersebut terdakwa setorkan kepada saksi Yardi MalinPanduko dan kepada Inyiak Banten tanpa ada bukti setoran;Bahwa, kepada terdakwa juga pernah dilakukan kontrak dan setiap bulannyauang terdakwa setorkan sedangkan kelebihannya merupakan gaji
    retribusipasar sebanyak 4 kali sebelum terdakwa melakukan pungutan, dan saksi Yardi/ Malin...Malin Panduko mengetahui jumlah pungutan retribusi Pasar Lasi dalam 1 kalihari pasar adalah Rp. 400.000,;Bahwa, benar berdasarkan kesepakatan pengurus Persatuan Warga Pasar Lasimelalui saksi Hawazir ST Rajo Lelo menugaskan terdakwa untuk memungutretribusi pasar lasi dan terdakwa diwajibkan menyetor uang hasil pungutan pasarlasi tersebut sebesar Rp. 2.000.000, per bulan kepada Ketua Persatuan WargaPasar Lasi
    RajoLelo;e Bahwa, benar uang hasil pungutan retribusi pasar tersebut digunakan untuk biayapetugas kebersihan, biaya rehab pasar, pembagunan mushalla dan retribusikepada Pemda;e Bahwa, benar hasil pungutan tersebut disetorkan terdakwa kepada saksi Yardimalin Panduko dan kepada Inyiak Banten tanpa ada bukti setoran;/ Bahwa...e Bahwa, benar terdakwa pernah tidak menyetorkan uang retribusi Pasar Lasi yaitubulan Juni 2013 karena dilarang oleh Wali Nagari Bukik Batabuah sejumlahRp. 1.720.000,;e Bahwa,
Register : 28-06-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 217/Pid.B/2019/PN Bjb
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ERICK LUDFYANSYAH, S.H.
Terdakwa:
NURUL HARTINI Binti SANUSI PANE Alm.
11181
  • pungutan yang dilakukan oleh DANI kepadasaksiSUDARSONO Bin SUPARJIdi tahun 2016adalah sebesar Rp 3.000,(tiga ribu rupiah).
    Oleh karena takut diusir saksi SUGIANTO BinNGARSANI membayar kenaikan pungutan tersebut.
    Untuk besaran pungutan bervariatif ada yang Rp. 2.000,Rp. 3.000, Rp. 4.000, dan Rp. 5.000,.
    Untukwaktu pungutan yang dilakukan oleh ARDANI alsDANlantara jam05.00 Wita s/d jam 09.00 Wita setiap harinya.
    Uang tersebut saksigaabungkan karena uang pungutan tanggal 06 Oktober saksi jadikanmodal untuk kembalian saat saksi menaarik pungutan dari parapedagang pasar subuh di Pasar Bauntung Banjarbaru.Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak bisa merinci berapajumlah uang pungutan pada tanggal 6 Oktober 2018 dan 07 Oktober2018.
Register : 25-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PN GARUT Nomor 39/Pid.C/2019/PN Grt
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
YUDHO ANGGONO
Terdakwa:
ADE JAMALUDIN
258
  • RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada
    saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya
    RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi
    mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya
    liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara
Putus : 08-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 8 Januari 2015 — Supriyadi, S.Pd. bin Cheri
10418
  • benar terhadap pungutan tersebut menurut saksi tidak benar, karena di dalamJuklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkan kepadaDindikpora Kab.
    pungutan sebesar 5 % tersebut tidak benar, karena didalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkankepada Dindikpora Kab.
    menurut saksi atas pungutan sebesar 5 % tersebut tidak benar, karena didalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkankepada Dindikpora Kab.
    benar terhadap pungutan sebesar 5 % dari dana rehab, menurut saksi tidakbenar, karena di dalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehabuntuk disetorkan kepada Dindikpora Kab.
    Bahwa benar total pengembalian atas uang pungutan 5% sejumlahRp.652.094.252..
Register : 12-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN YYK
Tanggal 22 September 2016 — Mardiyanta, SP.d Bin Supiyo
11124
  • melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebutmenjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desakemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraanperangkat desa.
    Bahwa keterangan kematian juga termasuk pungutan desa. Bahwa Terdakwa tidak menyimpan secara fisik uang pungutan desa.
    Bahwa pungutan yang masuk dalam kas desa yaitulegislasi pensertifikatan tanah.Bahwa yang saksi katakan saat sosialisasi, Saksi cuma mengatakan selamat datang.Bahwa setelah sosialisasi, tidak ada pertemuan lagi dengan dukuh dan warga peserta PRONA;Bahwa benar pungutan adalah pendapatan desa; Bahwa jumlah pungutan tersebut, besarnya Rp.20.000,00 per bidang. Bahwa benar setiap pungutan harus ada Perdesnya. Bahwa yang membeli patok ke UD.Agung Rejeki, adalah Terdakwa.
    Bahwa dari dana pungutan dari masyarakat sebesar Rp.73.500.000,0011).
Putus : 27-08-2010 — Upload : 22-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2010
Tanggal 27 Agustus 2010 — I KETUT SUDIARTA
4427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JENIS PUNGUTAN BESARNYA (Rp)1. Surat Keterangan Kelakuan Baik 5.000,2. Surat Keterangan Kawin 5.000,3. Surat Keterangan KTP 5.000,4. Surat Keterangan Pinndah Karena Kawin 5.000,5. Surat Keterangan Pindah Penduduk 15.000,6. Surat Keterangan Domisili 5.000,7. Pungutan Pengesahan Silsilah 5.000,8. Pungutan Pengesahan Surat Kuasa 5.000,9. Pungutan Pengesahan Keterangan Waris 5.000,10. Pungutan Pengesahan Pernyataan Waris 5.000,11. Pungutan Surat Keterangan Akte Lahir 5.000,12.
    Pungutan Keterangan Mencari SIM C 5.000,13. Pungutan Keterangan Mencari SIM A 5.000,14. Pungutan Keterangan Pinjaman Bank 5.000,15. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin 5.000,16. Pungutan Pengesahan Surat Konversi 150.000,17. Surat Keterangan Usaha 5.000,18. Pungutan Surat Ijin Membuat Bangunan 150.000,19. Pungutan Surat Ijin Membuat Usaha 50.000. Bahwa pada awal Tahun 2008 kontraktor PT. Hakadikon Pratama yaitusaksi Ir.
    Bali Glass Artistry keselurunan sebesar Rp.82.000.000, (delapanpuluh dua juta rupiah) lalu uang tersebut dimaksukan ke rekening pribadiatas nama Terdakwa KETUT SUDIARTA di Lembaga Perkreditan Desa(LPD) Desa Medahan dengan Nomor Rekening 508 ;Bahwa uang pungutan dari kedua perusahaan yaitu PT. Hakadikon Pratamadan PT.
Register : 31-10-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 19-10-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 5 Maret 2019 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
Yunus Saruri
10064
  • Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Bendahara Pemungut bidang lauttahun 2016 Saksi pernah menerima setoran di luar dari pungutan retribusiatas tanda masuk kenderaan bermotor, pungutan retribusi terhadap tandamasuk penumpang dan pengunjung yaitu setoran pungutan non manifestoleh Sdr. EDISON KARUBUI. Bahwa Sdr. EDISON KARUBUI melakukan penarikan non manifestdengan cara Sdr.
    Bahwa Bidang laut Dinas perhubungan kota sorong hanyaberwenang melakukan pungutan pada Pelabuhan Rakyat kotaSorong yaitu pungutan berupa:Retribusi pas masuk untuk penumpang;Retribusi pas masuk untuk sepeda motor;Retribusi pas masuk untuk pegunjung;Retribusi pas masuk untuk mobil.
    EDISONKARUBUI untuk melanjutkan pungutan non manifest terhadapbarangbarang yang masuk di pelabuhan rakyat karena sudahberjalan dari tahuntahun sebelumnya dan juga mengingat bahwauang hasil pungutan tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhanoperasional kantor. Bahwa setelah Sdr. EDISON KARUBUI melakukan pungutan nonmanifest terhadap barangbarang yang masuk di pelabuhan rakyatdari pemilik barang, uang tersebut dipegang oleh Sdr.
    Bahwa jenis pungutan retribusi yang ada pelabuhan rakyat kotaSorong yaitu Pungutan retribusi tanda masuk kenderaan bermotor,pungutan retribusi tanda masuk penumpang atau pengunjung yangmasuk di pelabuhan rakyat yang dalam pelaksanaannya saksimelakukan pungutan retribusi tersebut dengan menggunakan karcisyang dicetak oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Sorong yangkemudian didistribusikan melalui Dinas Perhubungan Kota Sorongyang mempunyai dasar hukumnya yaitu Perda Kota Sorong Nomor 2Tahun 2011 tentang
    Bahwa Terdakwa tetap melakukan pungutan tersebut karena adanyaperintah dari kepala seksi kepelabuhanan kepada Terdakwa untuk tetapmelakukan pungutan tersebut tetapi dengan menggunakan karcis masukkenderaan sedangkan untuk sdr. EDISON KARUBUI , Terdakwa tidak tahuhalaman 52 dari 83 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnkapa alasannya sehingga tetap melakukan pungutan retribusi untuk jasabarang berupa jasa dermaga non manifest/non dokumen.
Register : 25-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PN GARUT Nomor 41/Pid.C/2019/PN Grt
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
YUDHO ANGGONO
Terdakwa:
fiki sutisna
237
  • RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada
    saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah
    RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi
    mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya
    liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara
Putus : 03-05-2010 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 141/PID.B/2010/PN.Tsm
Tanggal 3 Mei 2010 — ASEP DENI RUDIMAN Bin PARMAN,
4310
  • Cikurubuk memberikan uang dengansenang hati tidak terpaksa memberikan pungutan uang tersebut atas kesepakatan antara pedagangkaki lima dengan HPKDPC;Bahwa Sdr.
    YAYA dan sdr ROHMAN menyetorkan uang hasil pungutannya tersebut kepada sdrDENI WIDODO selaku bendahara HPKDPC;Bahwa sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota dan pengurus mekanisme pungutan uangtersebut yaitu sekira jam 06.30 Wib sdr YAYA dan sdr ROHMAN melakukan pungutan kepadapara pedagang lapak di pasar Cikurubuk dan juga melakukan pemungutan uang kepadakendaraan yang akan bongkar muat di Pasar Cikurubuk sore hari sekitar jam 17.30 wib sdrYAYA dan sdr ROHMAN menyetorkan/menyerahkan uang hasil
    pungutan tersebut kepada sdrDENI selaku bendahara du HPKDPC dan kemudian uang tersebut oleh sdr DENI di Simpan dibank Danamon pasar Cikurubuk dan hal tersebut terus berulangulang;Bahwa sdr.
    uangdengan senang hati tidak terpaksa memberikan pungutan uang tersebut atas kesepakatan antarapedagang kaki lima dengan HPKDPC;Bahwa, benar Saksi.
    Halmana telah pula dibenarkan oleh saksi YAYA SUNARYA BinIDING SETIADI dans aksiROHMAN SULAEMAN yang menerangkan benar para saksi melakukan pungutan uang atassuruhan terdakwa dan uang hasil pungutan tersebut diberikan kepada terdakwa selaku KetuaHPKDPC dimana keterangan para saksi tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa;Dengan demikian unsur dengan sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan yangditujukan terhadap orang itu sendiri telah terpenuhi;Ad.d.
Register : 25-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PN GARUT Nomor 38/Pid.C/2019/PN Grt
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
YUDHO ANGGONO
Terdakwa:
ANTON
3617
  • RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada
    saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya
    RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi
    mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya
    liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00
Putus : 21-01-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 21 Januari 2014 — ENDRA BUDI HARIANTO
4812
  • membuat pelaksanaan pungutan Pajak Bumidan Bangunan di Desa Sedayu menjadi macet / banyak tunggakan.
    uang pungutan Pajak Bumi dan Bangunan dariSekretaris Desa Sedayu Kecamatan Pracimantoro ( Sdri.
    atas pelaksanaan pungutan pajak PBB di Desa Sedayu dengandemikian mereka merasa yakin bahwa uang hasil pungutan pajak yang dimintaoleh Terdakwa nantinya akan disetorkan ke Bank/Kas Negara.Bahwa para Kepala Dusun tidak pernah menanyakana kepada Terdakwa saatminta uang hasil pungutan PBB karena rasa hormat dan merasa sungkankepada atasan apabila harus menanyakan untuk apa uang tersebut, tetapipara Kadus telah mencatat pengambilan uang hasil pungutan pajak olehTerdakwa dalam sebuah buku catatn dan
    pungutan PBB dariwajid pajak lancar dan memerintahkan segera menyetorkan uang hasilpungutan ke negara, tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru memakaiuang pungutan untuk kepentingan pribadinya.
    menyetorkan uang hasil pungutan ke negara, tetapi padakenyataannya Terdakwa justru memakai / meminta uang pungutan pajak demikepentingan pribadinya.
Putus : 28-06-2011 — Upload : 19-09-2012
Putusan PN DENPASAR Nomor 634/Pid.B/2011/PN.Dps.
Tanggal 28 Juni 2011 — NYOMAN MONE
1810
  • Pid.B/2011/PN.Dps.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidanadalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalamgedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwasekarang;Nama Lengkap : NYOMAN MONE ;Tempat lahir : Karangasem ;Umur/tanggal lahir :53 tahun/10 Desember 1958;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Pungutan
    Terdakwa secaralisan mengajukan pembelaaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Terdakwa mohon keringan hukuman karena masih punya tanggungan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;Bahwa ia terdakwa I Nyoman Mone pada Rabu, tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul18.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Maret 2011 atausetidaktidaknya di dalam tahun 2011, bertempat di jalan Pungutan
    Gg.l No.27 sanur Denpasarterdakwa sering terlihat menjual kupon togel TSM kepada masyarakat umum tanpa ijin danpejabat yang berwenang , berdasarkan informasi tersebut maka petugas Dan PolsekDenpasar Selatan melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang menjual nomortogel dirumahnya di jalan Pungutan Gg.I No.27 Denpasar, dan masyarakat yang bermaksuduntuk membeli kupon togel dapat datang menemui dan membeli kepada terdakwa denganharga Rp. 1000, (seribu rupiah) perlembar dimana terdakwa kemudian
    SAKSI SUKERTIA: dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret2011 sekira pukul 18.00 wita bertempat di jalan Pungutan Gg. I No.27 Sanur Denpasar ; Bahwa benar saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat yangmenyatakan terdakwa ada menjual togel di Jalan Pungutan Gg.
    SAKSI I GUSTI NYOMAN SUTEJA: menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret2011 sekira pukul 18.00 wita bertempat di jalan Pungutan Gg. I No.27 Sanur Denpasar ; Bahwa benar saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat yangmenyatakan terdakwa ada menjual togel di Jalan Pungutan Gg.