;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebutikut berlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah

;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebut ikutberlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah

atau diiring oleh pelakuPemerasan dan Pungutan liar tersebut.Bahwa mobil yang saya kendarai tersebut di ikuti oleh pelaku pemerasardan pungutan liar namun tibatiba mobil saya langsung dihadang olehpelaku dengar menggunakan sepeda motor tersebut.Bahwa cara terdakwa memaksa saya untuk turun dari mobisambil mengatakan "TURUN KAMU DARI MOBIL" dan mengancam sayadengar menggunakan senjata tajam;Bahwa yang melihat saksi memberi uang kepada pelaku adalahsdr BAMBANG SETIAWAN dan,uang yang saya berikan kepada

;Bahwa benar yang menjadi korban pemerasan dan pungutan liar tersebutadalah sopirsopir mobil Truck;Bahwa benar setiap pertama kali mobil Truck yang mampir kamimintakan uang sebesar Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah).Bahwa benar terdakwa melakukan pemerasan dan pungutan liarterhadap supir truk tersebut dengan cara mengejar supir truk tersebutyang melintas dari muara saling menuju rantau serik denganmenggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam lalu lalumemberhentikan mobil truck yang melaju

Putusan Nomor 37 P/HUM/2016Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan SumbanganBiaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, yang bertentangandengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional Pasal 48.

Pungutan dan Sumbangan di tingkatpendidikan Menengah, yang ada adalah untuk PendidikanDasar yaitu PERMENDIKBUD Nomor 44 Tahun 2012.Bahwa dengan demikian dikhawatirkan pertimbangan hukum yangdigunakan adalah mengutip dari Pasal 15 ayat (1) PERATURANMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 44 Tahun2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan PadaHalaman 8 dari 41 halaman.

Yaknikeberatan atas adanya pungutan dan/atau sumbanganterhadap siswa pada SMAN 1 Rangkasbitung KabupatenHalaman 25 dari 41 halaman.

(Permohonan Poin IV 1);Dalil Pemohon menyebutkan adanya keberatan terhadappungutan dan/atau sumbangan pendidikan dengan membuaturaian mengenai perkiraan besaran hasil pungutan dan/atausumbangan pendidikan pada SMAN 1 Rangkasbitung danrincian penggunaan, tetapi pada sisi lain justru yangdipersoalkan oleh Pemohon adalah berkaitan denganketerbukaan terhadap pengelolaan atau laporan keuangandana pendidikan yang berasal dari pungutan dan/atausumbangan.

Menyatakan sah demi hukum serta mempunyai kekuatan hukum yangmengikat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya PendidikanPada Satuan Pendidikan Dasar;3.

RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada

saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi

mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya

liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00

,(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.Bahwa terdakwa melakukan pungutan uang kepada para pedangan ataupenjual tersebut, tanpa disertai Surat tugas dari dinas atau instansi terkait yangberwenang untuk melakukan penarikan Retribusi / pajak, dan uang hasilpungutan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya,hingga akhirnya terdakwa tertangkap oleh aparat kepolisian pada polres Gowapada hari minggu tanggal 27 Mei 2018, sekitar pukul 09.00 WITA, di depanMasjid Agung Syekh Yusuf Jl

Muhammad Nur Dg Pasang bin Tayeb Dg Sanrang, disumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi diajukan ke persidanagn terkait masalah pungutan liar yangdiduga dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa Saksi tahu jika ada pungutan liar yang diduga dilakukan olehTerdakwa setelah ada panggilan dari kantor polisi ;Bahwa Saksi adalah pengawas pertamanan di wilayah Gowa;Bahwa Saksi bekerja secara pribadi tetapi Saksi mempunyai kerjasamadengan pemerintah daerah Gowa ;Bahwa Saksi bekerja sama dengan pemerintah

terhadappenjual lapak di acara car free day;Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pungutan sejak 1 tahun yang lalu;Bahwa Saksi tidak tahu berapa besaran pungutan yang Terdakwa ambil daripedagang ;Bahwa tujuan Terdakwa memungut uang setelah selesai acara car free daykarena kadangkadang banyak sampah, sehingga kebanyakan penjualmemberi uang kepada Terdakwa agar sampahsampah tersebut dibersihkan ;Bahwa sepengetahuan Saksi, membersihkan sampah setelah acara car freeday adalah tugas para penjual itu

Bahwa Saksi Syamsurizal mengetahui dariinformasi para pedagang lapak jika setiap acara car free day Terdakwa seringmelakukan pungutan liar sehingga Saksi Syamsurizal Bin Syamsuddinkemudian memantau semua kegiatan Terdakwa dan melihat Terdakwamelakukan pungutan kepada para pedagang lapak ;Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN SgmMenimbang, bahwa Saksi Syamsurizal Bin Syamsuddin melihat padasaat di lapak mainan anakanak Terdakwa marahmarah karena penjual mainantersebut sudah 2 minggu tidak

Bahwa Terdakwa memungut dari pedagang biaya untuk mengaturlapak maupun membersihkan lapak setelah selesai kegiatan car free daydengan jumlah pungutan yang bervariasi yaitu antara Rp5.000,00 (lima riburupiah) hingga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk tiap lapak.

Bahwa yang diperbolehkanadalah pungutan dalam rangka membantu ' sekolahHal. 27 dari 66 hal. Put.

No. 82K/PID.SUS/2011untuk membiayai honor guru yang belum terbayar danuntuk pembangunan dan bukan untuk ~~ keperluanpribadi guru guru ;Bahwa benar pada tahun 2009 tidak ada programkerja Komite Sekolah dan tidak ada undangan RapatKomite Sekolah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni2009 ;Bahwa pungutan uang sejumlah Rp. 125.000, tersebut adalah bukan pungutan Komite Sekolah danapabila jumlahnya dibatasi maka pungutan tersebutadalah pungutan wajib ;AHLI Drs.

Bahwa salah satu ide perubahan PermendiknasNomor : 0293 menjadi Permendiknas Nomor044/U/2002 tanggal O02 April 2002 tentangDewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalahuntuk menghilangkan pungutan pungutan liar ;.

AIDA SARI (kelas IX.3) yang tidakmembayar uang pungutan sejumlah Rp. 125.000,kemudian oleh Bapak Ganepo Simanjuntak siswitersebut tidak diijinkan melakukan Cap Tiga Jaridan disuruh pulang oleh Bapak GanepoSimanjuntak ;Bahwa pungutan uang sejumlah Rp. 125.000, persiswa tersebut adalah bersifat wajib ;4.

Bahwa ~ seharusnya Pungutan KomiteSekolah yang memungut danmempertanggungjawabkan adalah48Bendahara Komite Sekolah bukan guruguru di SMP Negeri 1 Kota Pinang danseharusnya pungutan Komite Sekolahhanya boleh dilakukan kepadamasyarakat bukan kepada orang tuamurid ;.

Rois;Bahwa pungutan sebesar 5 % tersebut diberikan kepada UPTD untuk operasional,kebersihan dan PAD;Bahwa pungutan tersebut berjalan selama 6 bulan dari Januari s/d Juni 2011 dankarena bermasalah lalu dihentikan;Bahwa pungutan tersebut berjalan sejak Januari s/d Maret 2011 saat kepalaUPTDnya adalah Marcello dan sejak April s/d Juni 2011 ketika Herman Taminmenjadi kepala UPTD?

dan pada bulan Juli 2011 pungutan tersebut berhenti;Bahwa sejak Januari s/d Mei 2011 pungutan tersebut berjalan lancar tetapi sejakbulan Juni 2011 mulai macet pungutan tersebut tetapi tetap ada catatan pemasukanpada bulan Juni 2011 dan bulan Juli 2011 berhenti total;Bahwa saya tidak tahu kemana uang yang diberikan kepada Kepala UPTD;Bahwa ikan hasil tangkapan di jual di dermaga dan tidak ada retribusi;Bahwa nelayan Chantrang yang tidak masuk paguyuban Ichal tidak dipungutretribusi;Bahwa pungutan

diambil dari nelayan dan pembakul;Bahwa bukti pungutan dari nelayan atau pembakul yang buat adalah Ichal;Bahwa tidak ada bukti pungutan dari UPTD, yang ada hanya bukti setor dari Ichalkepada UPTD;Bahwa sebelum Ichal berdiri tidak ada setoran kepada UPTD, pada tahun 2010nelayan Chantrang jual bebas atau menjual liar tanpa ada pungutan;Bahwa yang mengeluarkan ijin untuk nelayan Chantrang adalah dinas kelautan danperikanan bukan UPTD;Bahwa perjanjian antara Ichal dan terdakwa Marcello sebagai kepala

Lampung;Bahwa yang saya ketahui pungutan retribusi yang dilakukan padaUPTD PPI Lempasing tersebut bermasalah karena carapemungutannya yang salah;Bahwa dasar hukum untuk pungutan daerah adalah Perda;Bahwa Ka. UPTD PPI Lempasing / Kadis kelautan danperikanan Prop.

/pungutan tersebut;e Bahwa di paguyuban Ichal ada rekapan atau struk tanda terimapembayaran;e Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan ijin penangkapanikan sulit keluar tetapi setelah ada pungutan ada kemudahandalam perijinan;e Bahwa yang mengeluarkan ijin adalah dinas kelautan propinsilangsung;e Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;e Bahwa ketika Herman Tamin tidak lagi menjabat ka UPTDpungutan tersebut berhenti juga;e Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak adapungutan

pinjaman melaluiKoperasi INTIDANA untuk membayar pungutan sebesar Rp. 22,2Juta tersebut.Hal 151 dari 275 Putusan Nomor 63/Pid.Sus.TPK/2015/PN.SmgSaksi mau dan percaya bayar uang pungutan tersebut karenasepengetahuan saksi Pak Wahyudiono dan Pak Susetyono adalahPNS di Disperindagkop Kabupaten Banjarnegara yang berwenangmengurus pasar dan melakukan pungutan tersebut.Saksi tahu ada pedagang lain yang belum diberi Surat KeteranganHak Pakai Kiosk arena belum lunas bayar pungutan sebesar Rp. 22.2Juta

tersebut.Setelah pungutan tersebut tidak ada lagi pungutan retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebut tidakdapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusi selanjutnya,karena saksi sudah membayar pungutan sebesar Rp. 22,2 Juta dansudah memiliki Surat Kerangan Hak Pakai Kios.13.

/2015/PN.Smg14.154Ada sekitar 5 (lima) pedagang yang mengajukan pinjaman melaluiKoperasi INTIDANA untuk membayar pungutan sebesar Rp. 22,2Juta tersebut.Saksi mau dan percaya bayar uang pungutan tersebut karenasepengetahuan saksi Pak Wahyudiono dan Pak Susetyono adalahPNS di Disperindagkop Kabupaten Banjarnegara yang berwenangmengurus pasar dan melakukan pungutan tersebut.Saksi tahu ada pedagang lain yang belum diberi Surat KeteranganHak Pakai Kiosk arena belum lunas bayar pungutan sebesar Rp. 22.2Juta

tersebut.Setelah pungutan tersebut tidak ada lagi pungutan retribusi lagi.Ada ketakutan saksi, jika tidak membayar pungutan tersebut tidakdapat berjualan di kios pasar kuliner.Saksi tidak bersedia bayar lagi pungutan atau retribusi selanjutnya,karena saksi sudah membayar pungutan sebesar Rp. 22,2 Juta dansudah memiliki Surat Kerangan Hak Pakai Kios.ksi CRISTINA ELIS YULIANTI, SE:Saksi adalah PNS Selaku Kasubag Akuntansi dan Barang MilikNegara pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan DalamNegeri

Selanjutnya pak BADAR danSUPRIYADI yang mengurusi pungutan retribusi tersebut sedangkanTerdakwa di Pasar Kuliner.

Saksi HARRY BALWANI, dibawah sumpah menerangkan;Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PN PtkBahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangansehubungan dengan adanya pungutan liar saat pengambilan ljazah diSMAN 1 Nanga Pinoh Kab. Melawi.Bahwa mengalami sendiri tentang kejadian pungutan liar di SMAN 1Nanga Pinoh Kab. Melawi.Bahwa Kejadian Pungutan Liar ( PUNGLI ) terjadi pada Hari Rabutanggal 30 Agustus 2017, sekira jam 11.30 Wib di ruang guru SMAN 1Nanga Pinoh Kab.

Apriyady, S.Pdmenunjuk Saksi untuk melakukan pungutan biaya pengambilan ljazah diSMA Negeri 1 Nanga Pinoh tahun 2017 kepada siswasiswi yang maumengambil Ijazah dan Sdr. H.

HESTIPAMUJI RAHAYU, S.Pd Binti TARSONO ( Alm) untuk membantumelakukan pungutan sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) dalamhal pengambilan Ijazah di SMAN 1 Nanga Pinoh dengan sepengetahuanSdr. HERMENINGGILDUS APRIYADY, S.Pd Anak Dari M. PINUS selakuKepala Sekolah. Yang mana hasil pungutan tersebut seluruhnyadiserahkan kepada Sdri. MASTIAH HASANAH, S.Pd.Bahwa benar Sdri.

HESTI PAMUJI RAHAYU, S.Pd;Bahwa tidak ada siswa/siswi yang bertanya atau melapor kepada Saksihendak digunakan apa uang hasil pungutan tersebut;Bahwa Sdri.MASTIAH HASANAH, S.Pd dan Sdri.

MASTIAH HASANAH,S.Pd ada memberitahukan kepadaSaksi bahwa uang hasil pungutan tersebut sudah ada digunakan yaituuntuk Fotocopy ljazah dan pembelian map.

Perbuatan tersebut dilakukan olehpara terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada tanggal 16 Juni 2016, saksi Drs.Ahmad Mursidi adadidatangi oleh para terdakwa dengan mengatakan ada temuan nihtentang pungutan dana sub rayon kemudian dijawab oleh saksiDrs.Ahmad Mursidi pungutan apa ? lalu terdakwa mengatakan bahwadirinya telah mendapatkan kwintansi biasa yang isinya tentang pungutandari sub rayon . Lalu dijawab oleh saksi Drs.

liar yang dilakukansaksi H.Wahyudi,S.Pd dan pengurus sub rayon 01 untuk biaya ujiansekolah kepada setiap kepala sekolah swasta yang ada di LingkunganSub Rayon dimana terdakwa mengatakan ada temuan pungutan danasub rayon per siswa Rp.98.000, (Sembilan puluh delapan ribu rupiah),sama ada kwintansi iuran siswa, inikan sudah berlangsung lama pakwajar kalo saya minta uang sebesar dua puluh lima juta selanjutnyaterdakwa Il mengatakan ya sudah pak kalau gitu saya akan laporkan inike kejaksaan dan walikota

ya udah dibungkus aja kasusnya,10 % dari kasus;Bahwa saksi merasa takut, tidak tenang / terancam dengan ucapanterdakwa Sumidar Samosir yang mengatakan bahwa pungutan inimelekat pada jabatan saksi sebagai Ketua Sub Rayon 1 membuat saksimenghubungi terdakwa Patan Sinurat dan menanyakan 10% nya ituberapa?

Bahwa pihak Sub Rayon 1 Bekasi yaitu oleh Drs.Ahmad Mursidi,Supardal, S,Pd., M.Pd, H.Wahyudi, S.Pd telah menyatakan kepada ParaTerdakwa bahwa pungutan uang dari orangitua siswa tersebut adalahtidak benar;8.

., M.Pd, H.Wahyudi, S.Pd dandengan nada mengancam maka Para Saksi merasa ketakutan bahwapersoalan pungutan uang tersebut diketahui oleh Walikota, PenegakHukum sehingga takut dipecat atau diproses hukum, maka Para Saksimemberikan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp.3.053.000, (tigajuta lima puluh tiga ribu rupiah);Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2016/PN Bks9.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu yang mana dalam halHalaman 3 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PT SMGpersyaratan perijinan perumahan adalah kewenangan Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boyolalibaik dalam hal penerbitan ijin dan pungutan atau restribusinya sehinggabukan kewenangan dari pemerintah desa melakukan pungutan tersebutdalam hal ini Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Desa hanyamemberikan

Bahwa Peraturan Desa (PERDES) Nomor 10/2008/IV/2017tentang Pengelolaan Pungutan Desa, Kontribusi dan Bantuan PihakKetiga Desa Teras yang dijadikan dasar Terdakwa selaku Kepala Desauntuk memungut pembayaran kepada PT ADI PROPERTINDO tersebutbelum pernah di evaluasi oleh Bupati padahal khusus untuk PeraturanDesa (PERDES) mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (RAPBDES), Pungutan Tata Ruang dan Organisasi PemerintahDesa harus mendapatkan evaluasi Bupati karena hal tersebut berpotensiberbenturan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu yang manadalam hal persyaratan perijinan perumahan adalah kewenanganDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Boyolali baik dalam hal penerbitan jindan pungutan atau restribusinya sehingga bukan kewenangan daripemerintah desa melakukan pungutan tersebut dalam hal ini IjinMendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Desa hanya memberikanrekomendasi pengajuan perijinannya.3.

PERDES ( Peraturan Desa ) nomor : 10 / 2008 / IV / 2017 tentangpengelolaan pungutan desa,kontribusi dan bantuan pihak ketiga ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.8. Uang tunai sebasar Rp.39.300.000, (tiga pulun sembilan juta tigaratus ribu rupiah) sisa pembayaran pungutan Rp.57.800.000, (lima puluhtujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;9.

itu bukan karena paksaantetap merupakan sumbangan yang diberikan kepada pemerintah desa melaluikepala desa, karena PT ADI PROPERTINDO belum menyediakan fasilitassosial seperti pemakaman, jalan yang layak, termasuk pengelolaan sampah;Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangansebagaimana keterangan saksi saksi, juga dari perangkat desa serta anggotaBPD, serta pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa pungutan ini tidak adadasar Perdesnya, khususnya pada pungutan pertama November

Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiH. Mahfud yang menyewa tanah Kas Desa Pabuaran Kidul bekasPasar Sayur satu kapling seluas 90 M2 dengan sewa sebesar Rp.360.000, per tahun dan telah memberikan biaya Dok Nama sebesarRp. 25.000.000..2. Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiH.

Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiSusilawati yang menyewa tanah Kas Desa Pabuaran Kidul bekasPasar Sayur satu kapling seluas 103 M2 dengan sewa sebesarRp. 412.000, per tahun dan telah memberikan biaya Dok Namasebesar Rp. 25.000.000..7. Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiHj.

Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiHj.

Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiH. Mahfud yang menyewa tanah Kas Desa Pabuaran Kidul bekasPasar Sayur satu kapling seluas 90 M2 dengan sewa sebesarRp.360.000, per tahun dan telah memberikan biaya Dok Namasebesar Rp. 25.000.000..2. Terdakwa telah melakukan pungutan biaya Dok Nama kepada saksiH.

No. 89/C/PK/PJK/2008Denda Administrasi Pungutan Ekspor : Rp. 54.072.673, (limapuluh empat juta tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluhtiga ribu rupiah).Tentang : 1) Surat Penolakan Surat Keberatan;2) Surat Penetapan Sanksi Administrasi;Bahwa sesuai dengan Surat Edaran dari Departemen KeuanganRepublik Indonesia No.

SE10/BC/2006 tanggal 10 Februari 2006 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara;Butir 6 : Terhadap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telahdidaftarkan sejak tanggal 11 Oktober 2005 apabila :a. Berada di Kantor Wilayah agar dilakukan pemeriksaan oleh KantorWilayah dan apabila terdapat kekurangan pembayaran pungutan eksporagar memberitahukan kepada Kantor Pelayanan tempat PEB didaftarkanuntuk dibuatkan Surat Tagihan ataub.

Indonesia Pratama mengenai : Permohonan Keberatan untukDenda Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pungutan Ekspordan Surat Penetapan Sanksi Administrasi No. 045/IPBC/VIII/2006tanggal 10 Agustus 2006;Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 89/C/PK/PJK/20089. Surat dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan mengenai : SuratKeberatan Denda Administrasi Pungutan Ekspor a.n. PT. IndonesiaPratama No. S914/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 24 Agustus 2006;10.Surat PT.

Indonesia Pratama mengenai : Permohonan Keberatan untukDenda Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pungutan Ekspordan Surat Penetapan Sanksi Administrasi No. 048/IPBC/VIII/2006tanggal 24 Agustus 2006;11.Surat dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan mengenaiKeberatan Atas Denda Administrasi No. 946/WBC.10/KP.03/2006 tanggal5 September 2006;12.Surat dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan mengenai : DendaAdministrasi Pungutan Ekspor No.

S396/MK.10/2006 tanggal 13 September2006 kepada Dirjen Bea Cukai agar tidak melakukan pungutan eksporbatubara;15.Surat Dirjen Edaran Bea Cukai No. SE28/BC/2006 tanggal 13September 2006 yang menyatakan bahwa terhadap ekspor batubaratidak dilakukan pungutan ekspor;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.

Bahwa pada saat pembentukan OJK pada tahun 2014,diberlakukanlah adanya Pungutan sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Nomor 5504) jo.

Bahwa dalam rangka memenuhi amanah Pasal 37 ayat (6)UndangUndang OJK tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnyadisebut PP Pungutan);5.

:(1)OJK mengenakan Pungutan kepada Pihak;(2)Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wayibmembayar Pungutan yang dikenakan OJK;Pasal 5 ayat (1) berbunyi:(1) Jenis Pungutan yang berlaku pada OJK meliputi:a. biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran,pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;danb. biaya tahunan dalam rangka pengaturan,pengawasan, pemeriksaa, dan penelitian;6.

Bahwa sebagai amanah PP Pungutan tersebut, Tergugattelah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan olehOtoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir telah diubah denganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan olehOtoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan POJKPungutan);9.

Bahwa dapat kami informasikan, berdasarkan hasilpenelaahan Tergugat, Penggugat masin mempunyai tunggakanHalaman 42 dari 88 halaman Putusan Nomor 56/G/2020/PTUN.JKT.pungutan, yaitu tunggakan pungutan Tahun 2014 sampai dengantahun 2018;6. Bahwa Pasal 9 ayat (2) POJK Pungutan telah menyatakan:Pembayaran pungutan dilakukan paling lambat tanggal 15 Juniuntuk pembayaran atas kewajiban periode satu tahun, yaitu mulaitanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.7.

lain selain pungutan parkirtersebut ;Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal terdakwa ;Bahwa saksi bekerja di RS Panti Rahayu sudah 10 (Sepuluh) tahun ;Bahwa saksi tidak pernah melapor kepada PD Parkir tentang kejadiantersebutBahwa saksi melakukan pungutan sampai karcis habis ;Bahwa setiap kali terdakwa dating minta uang saksi selalu memberikannya ;Bahwa gaji yang saksi terima sebulan Rp. 300.000 s/d.

lain selain pungutan parkirtersebut ;e Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal terdakwa ;e Bahwa saksi bekerja di RS Panti Rahayu sudah 10 (Sepuluh) tahun ;e Bahwa saksi tidak pernah melapor kepada PD Parkir tentang kejadiantersebute Bahwa saksi melakukan pungutan sampai karcis habis ;Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor : 1347/Pid.B/2019/PNDps.e Bahwa setiap kali terdakwa dating minta uang saksi selalu memberikannya ;e Bahwa gaji yang saksi terima sebulan Rp. 300.000 s/d.

Lumbung Sari, Kelurahan Tonja,Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ada seseorang yang seringmelakukan pungutan tanpa ijin kepada juru parkir yang bertugas memungutparkir di areal parkir Rumah Sakit Umum Bakti Rahayu.

Selanjutnyaberdasarkan informasi tersebut, maka saksi dan rekanrekan dari PolsekDenpasar Timur melakukan penyelidikan, dan kemudian pada keesokanharinya yaitu hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira jam 13.30 wita saksimendengar informasi bahwa seseorang yang melakukan pungutan tanpa ijintersebut sedang mengambil uang pungutan di areal parkir Rumah Sakit BaktiRahayu sehingga saksi beserta rekanrekan dari Polsek Denpasar Timurlangsung menuju areal parkir rumah sakit dimaksud dan di areal parkir

Lumbung Sari, maka kemudian saksi Nengah Nyanyo dansaksi Ketut Mudra melaporkan permintaan uang pungutan parkir yangdilakukan terdakwa kepada pihak manajemen Rumah Sakit Umum BaktiRahayu.Bahwa pada bulan berikutnya yaitu bulan Mei 2017 ketika terdakwadatang kembali untuk mengambil uang pungutan parkir bulanan, maka saksi Nengah Nyanyo dan saksi Ketut Mudra meminta kepada terdakwa untukmenjelaskan mengenai pemungutan uang parkir bulanan tersebut kepadaHal 29 dari 35 hal Putusan Nomor : 1347/Pid.B/

Bahwa berdasarkan perda Nomor 6 tahun 2006 sebelum melakukan pemotongan /pungutan sebesar 3% terhadap warga yang menerima ganti rugi lahan yang terkena jalantol ruas Kertosono Mojokerto harus dituangkan dalam Peraturan Desa (PERDES) danuang yang terkumpul dari pemotongan / pungutan sebesar 3% terhadap warga yangmenerima uang ganti rugi jalan tol Kertosono Mojokerto persetujuan dari BPD untukpenggunaannya yang harus diperuntukan untuk pembangunan dan tidak dibenarkandipergunakan untuk kepentingan

Saksi FAHRUDIN WIDODO, SH.MM,Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikanketerangan.Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa.Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya pungutan dalam pemberianganti rugi kepada warga penerima ganti rugi untuk jalan tol Kertosono Mojokertodengan cara melakukan pungutan bagi Masyarakat penerima ganti rugi sebesar 3 %pada tahun 2008 / 2009 di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandar

SaksiSUEB;Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikanketerangan.Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa.Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya pungutan dalam pemberianganti rugi kepada warga penerima ganti rugi untuk jalan tol Kertosono Mojokertodengan cara melakukan pungutan bagi Masyarakat penerima ganti rugi sebesar 3 %(tiga persen) pada tahun 2008 / 2009 di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedungmulyo

sebesar 3 % (tiga persen)namun saksi tidak membayar pungutan tersebut.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya..

sebesar 3 % (tiga persen)namun saksi tidak mau membayar pungutan tersebut.

2009sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/Iuran Insidental disetujui oleh BupatiNgawi sebesar :al. 21 dari 59 hal.

/Iuran Insidental dari orang tua siswa TahunPelajaran 2008/2009 tanpa adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/luranInsidental dari Bupati Ngawi serta adanya iuran pembelian 1 (Satu) unit mobilDaihatsu Gran Max tahun 2008 dan adanya Pungutan/Iuran Insidental TahunPelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi Bupati Ngawi pada saatitu. serta dengan tidak dilaksanakannya peraturanperaturan sebagaimanaal. 22 dari 59 hal.

No.1914 K/Pid.Sus/2011berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannyadalam melakukan Pungutan/Iuran Insidental dari orang tua siswa TahunPelajaran 2008/2009 tanpa adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/luranInsidental dari Bupati Ngawi serta adanya iuran pembelian 1 (Satu) unit mobilDaihatsu Gran Max tahun 2008 dan adanya Pungutan/Iuran Insidental TahunPelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi Bupati Ngawi pada saatitu. serta dengan tidak dilaksanakannya peraturanperaturan

No.1914 K/Pid.Sus/2011harus mengeluarkan biaya atas Pungutan/lIuran Insidental Tahun Pelajaran2008/2009 tanpa adanya jjin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidentaldari Bupati Ngawi dan pungutan/iuran untuk pembelian 1 (Satu) unit mobilDaihatsu Gran Max tahun 2008 serta biaya atas Pungutan/Iuran InsidentalTahun Pelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi atasPungutan/Iuran Insidental dari Bupati Ngawi guna memenuhi kebijakanTerdakwa sebagai Kepala SMA Negeri 1 Ngawi' ;Bahwa sesuai dengan

dari Bupati Ngawi dan pungutan/iuran untukpembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max tahun 2008 serta biayaatas Pungutan/luran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 sebelum adanyaiin/rekomendasi atas Pungutan/Iuran Insidental dari Bupati Ngawi, sangatsesuai dengan bunyi perumusan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyakni :Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan

Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari guruguru yangmenyatakan ada dugaan pungutan yang terjadi di Sekolah SMK N 1Bintan Timur Kab.Bintan. Bahwa pungutan liar tersebut terkait dengan biaya untuk acaraperpisahan murid/ siswa.

dicicil.Bahwa anak kelas XI diundang datang kemudian disampaikan oleh pihaksekolah ada pungutan sebesar Rp 50.000 per orang para peserta didik.Bahwa terhadap dana sebesar Rp 869.000 untuk biaya Simulasi UNBK,UKK, Perpisahan, Map ljazah, Pas foto dibebankan untuk dibayar olehpeserta didik/wali adalah merupakan pungutan karena jumlah besaranuangnya sudah ditentukan.Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.Saksi TRI WAHYUNINGRUM.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SYOFRANITA.

(satu juta rupiah).Bahwa selanjutnya saksi juga menggunakan dana pungutan yangdiambil dari Siswa / Siswi untuk kepentingan pribadi yakni sebesar Rp.1000.000, ( satu juta rupiah).Halaman 37 dari 115 Halaman Putusan No. 14/Pid.Sus / TPK/2018/PN.TpgBahwa dari hasil pungutan uang yang dimintakan sebesarRp.10.400.000.

) tersebut.Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Sekolah pada saat adanya iuran /pungutan tersebut adalah saksi MUNGIN PRIBADI.

1 Kabupaten BintanTimur terkait dengan pungutan atau iuran kepada siswa kelas XII tahunajaran 2016/2017.Bahwa pertanggungjawaban iuran/pungutan kepada siswa kelas XIlSMK Negeri 1 Bintan sebesar Rp. 869,000. perorang dari siswa kelasXIl tahun ajaran 2016/2017, dan objek pemeriksaan lain yang adakaitannya dengan iuran/pungutan kepada siswa kelas XII SMK Negeri 1Bintan sebesar Rp. 869.000, ( delapan ratus enam puluh Sembilan riburupiah)..Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa MUNGIN PRIBADIterhadap

harus dilandasi dengan RAPERDES/PERDES yangtelah dievaluasi oleh Bupati, kemudian pungutan yang diterima atau dikelola adalahmerupakan pendapatan Desa yang wajib dicatat dalam Buku Kas Umum sebagaipendapatan Desa namun dalam pengelolan pungutan dalam kegiatan pensertifikatantersebut Terdakwa H.

Pungutan Desa;b. Pengelolaan tanah kas Desa;danCc.

Pungutan Desa;Pengelolaan tanah kas Desa;dand.

MUJONO yang sudah dilegalisir, besertalampirannya;1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi;1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulanOktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013, besertalampirannya;1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulanOktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, beserta lampirannya;1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga program Larasita;1 (satu) buah buku catatan setoran pungutan

2013 Tentang Pungutan Desa tanggal 30 Desember 2012.42.

KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor: KMK254/KMK03/2001 tanggal 30 April2001 tentang Penunjukkan Pemungutan PPh Pasal 22, sifat dan besarnyapungutan serta tatacara penyetoran dan pelaporannya sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:210/PMK.03/2008 tanggal 11 Desember 2008, diatur bahwa atas impor BKPberupa persenjataan, amunisi dan perlengkapan militer termasuk suku cadangyang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan, yangdibebaskan dari pungutan

Bea Masuk, dikecualikan dari Pungutan PPh Pasal22.

pesawat A2808.bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP PPh Pasal 22 ImporMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesarRp.384.141.750,00 sehubungan dengan impor peralatan militer (alutsista)berupa komponen LRU Avionik pesawat A2808 dari Singapore yangdilakukan oleh Pemohon Banding, karena berdasarkan berdasarkan Pasal 3ayat (1) huruf b angka 11 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor:KMK254/KMK03/2001 tanggal 30 April 2001 tentang PenunjukkanPemungutan PPh Pasal 22, sifat dan besarnya pungutan

serta tatacarapenyetoran dan pelaporannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK.03/2008 tanggal 11Desember 2008 diatur bahwa atas impor BKP berupa persenjataan, amunisidan perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagikeperluan pertahanan dan keamanan, yang dibebaskan dari pungutan BeaMasuk, dikecualikan dari Pungutan PPh Pasal 22.

diatas.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terbanding, telah diterbitkan SKPKBPPh Pasal 22 Impor Nomor 00001/227/08/027/10 tanggal 28 April 2010dengan menetapkan Dasar Pengenaan pajak sebesar Rp.384.141.750,00dengan alasan bahwa Pemohon Banding melakukan pembelian impor ataskomponen dan suku cadang pesawat untuk keperluan TNI Angkatan Udara.bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001tanggal 30 April 2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal22, sifat dan Besarnya Pungutan

222222+ Bahwa sejak diberikan himbauan sampai dengan DODIK diamankan pihakberwajib masih tetap melakukan pungutan uang bulanan terhadapmasyarakat setempat di wilayah Jalan Buluh Indah;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;2.

Kertejati, kepala Dusun Merta Sari KETUT SENTIalamatnya dijalan Buluh Indah,dan Babinkmatiobmasnya WAYAN KARDAalamatnya Banjar Krandan; Bahwa saksi menjelaskan bahwa pungutan uang bulanan keamanan yangsaksi maksudkan yang melakukan pungutan uang yang dilaporkan olehmasyarakat adalah Ormas Laskar Balai di bawah pimpinan saudara DODIk;Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian saudara DODIK dimasyarakatdengan jelas hanya saksi mengetahui saudara DODIK ikut ormas LaskarBali diwilayah Jalan Buluh Indah

MINGKLING, memberikan keterangan dibawahsumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa ada salah satu pungutan yang dilakukan salah satu ormas di jalanBuluh Indah sekitar bulan Juni 2016 tetapi sudah dilakukan pembinaan olehkepala Dusun,Linmas serta Babinkamtiobmas setempat;Bahwa pungutan uang bulanan keamanan yang saksi maksudkan yangmelakukan pungutan uang yang dilaporkan oleh masyarakat adalah OrmasLaskar Balai di bawah pimpinan saudara DODIK;Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian

Saksi KETUT SENTI, memberikan keterangan dibawah sumpah yangmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi selama bekerja sebagai Kadus tidak ada masyarakat yangmengeluhkan tentang keamanan dan ketertiban di Desa pemecutan Kaja;Bahwa terkait dengan pungutan yang dilakukan oleh salah satu Ormassaksi tidak ada dipanggil oleh Kepala Desa pemecutan Kaja namun saat itusaksi melihat seorang perempuan yang datang menemui Kepala DesaPemecutan Kaja mengadukan keluhan pungutan yang dilakukan ormas

Denpasar Utara;Bahwa tidak ada aturan atau norma yang mengatur Ormas diperbolehkanmeminta imbalan/upah;Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui cara DODIK meminta pungutantersebut; 22222 no nnn enn nanan nnn nn nnn ne nnnHalaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN DpsBahwa tidak ada masyarkat yang setuju terhadap pungutan yang dilakukanoleh DODIK; 220" 22222 non ooo nnn none nn nn nee nn neeAtas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;5.