RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada

saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi

mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara

RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada

saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah

RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi

mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara

1. Uang sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Uang sejumlah Rp.997.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
3. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanan gandar 0 s/d 2 ton, dengan pungutan Rp.2.000,00
4. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanan gandar 2 s/d 5 Ton, dengan pungutan Rp.2.500,00
5. 5 (lima) bonggol sisa bukti pembayaran

   retribusi truk tekanan gandar 5 s/d 8 Ton, dengan pungutan Rp.4.000,00

6. 2 (dua) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanan gandar 8 Ton ke atas, dengan pungutan Rp.6.000,00
7. 1 (satu) lembar kertas buram catatan hasil pemungutan retribusi.

   Uang sejumlah Rp. 997.000, (Sembilan ratus sembilanpuluh tujuh ribu rupiah);3. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truktekanan gandar O s/d 2 ton, dengan pungutan Rp. 2.000,4. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truktekanan gandar 2 s/d 5 Ton, dengan pungutan Rp 2.500,5. 5 (lima) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truktekanan gandar 5 s/d 8 Ton, dengan pungutan Rp 4.000,6. 2 (dua) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanangandar 8 Ton ke atas, dengan pungutan

   Karcis berwarna biru, merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar2s/d 5ton dengan tarif pungutan Rp. 2.500, di dalam laporan ke bendaharasebayak 12 lembar, padahal memang tidak dipergunakan sama sekali sebanyak12 lembar tersebut.

   181 lembar.Karcis berwarna biru, merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar2s/d5ton dengan tarif pungutan Rp. 2.500, di dalam laporan ke bendaharasebayak 12 lembar, padahal memang tidak dipergunakan sama sekali sebanyak12 lembar tersebut.Karcis berwarna putih,merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar0 s/d 2 ton dengan tarif pungutan Rp. 2.000, di dalam laporan ke bendaharasebayak 32 lembar, padahal memang tidak dipergunakan sama sekali sebanyak32 lembar tersebut.dan sisanya

   gandar2 s/d 5 ton dengan tarif pungutan Rp. 2.500, yang dilaporkan ke bendaharasebayak 12 lembar padahal tidak dipergunakan sama sekali.4) Karcis berwarna putih,merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar0 s/d 2 ton dengan tarif pungutan Rp. 2.000, yang dilaporkan ke bendaharasebayak 32 lembar, padahal tidak dipergunakan sama sekali.10.

benar terhadap pungutan tersebut menurut saksi tidak benar, karena di dalamJuklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkan kepadaDindikpora Kab.

pungutan sebesar 5 % tersebut tidak benar, karena didalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkankepada Dindikpora Kab.

menurut saksi atas pungutan sebesar 5 % tersebut tidak benar, karena didalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkankepada Dindikpora Kab.

benar terhadap pungutan sebesar 5 % dari dana rehab, menurut saksi tidakbenar, karena di dalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehabuntuk disetorkan kepada Dindikpora Kab.

Bahwa benar total pengembalian atas uang pungutan 5% sejumlahRp.652.094.252..

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan PemerintahNomor 75 Tahun 2015 yang menentukan pungutan PNBP yang salahsatu. jenisnya berupa Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP)sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 yang menyatakan JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal PerikananTangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupapungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanansebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah inidikenai kepada perusahaan

Bahwa Keberlakuan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) kepadaketiga jenis alat tangkap yang dilarang tersebut secara nyatamenimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pengusahaperikanan termasuk Pemohon. Pengenaan pungutan atasnya sudah jelassebagai bentuk kebolehan untuk memiliki dan memanfaatkan ketiga jenisalat tangkap tersebut. Sebab penarikan pungutan tentulah tidak dapatdilakukan kecuali ketiga alat tangkap tersebut dimiliki dan dimanfaatkanoleh nelayan/pengusaha perikanan.

Fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 /MDAG/PER/5/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan UntukPenghitungan Pungutan Hasil Perikanan. (Bukti P9);10. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP) Nomor (SIUP)No.02.09.02.0303.5712(Bukti P10);11. Fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPIOT) Nomor26.16.0001 .48.52349(Bukti P11);12. Fotokopi Bukti Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor 208643/2015(BuktiP12);13.

Hal ini sebagaimana dinyatakandalam permohonan Pemohon (vide halaman 6 angka 5) yangmengasumsikan bahwa Pemohon dikenakan tarif lebih tinggi sebesar10% terhadap Pungutan Hasil Perikanan (PHP);d.

Pengusahaan Perikanan; danb) Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan;Pasal 18 ayat (1);Halaman 39 dari 44 halaman.

Sudirman dan Pasar Kunden yang dipinjamkan dari pungutan ilegal listrik pedagang Pasar Godong.8. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan Kantor Jl. J.

Sudirman yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.9. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya urugan sirtu di lokasi Pasar Nglejok yang direncanakan untuk memindah mendesak Pasar Ayam dan TPA Pasar Glendoh yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.10.1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan talang Pasar Suru yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong

.11.1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan kendaraan dinas Suzuki Carry K 9501 F yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong .12.1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perjalanan dinas pejabat yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.13.1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan Pasar Hewan Ketitang Godong yang dipinjamkan dari pungutan ilegal

yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong17.1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya pembangunan paving halaman Kantor Jl.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong18. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuran listrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.19. 1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/ bukti pengembalian pungutan ilegal iuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs. H. Moh.

Grobogan, yaitu pungutan sejak mulaibulan Mei 2010. Uang ini kemudian diterima oleh Sdr.

Secara keseluruhan uang yang disetorkansebesar Rp. 83.727.175..Bahwa sebagaian uang hasil pungutan listrik tersebut ada yangdipakai untuk perbaikan di Pasar Godong, karena Dinas tidak maumenerima dengan alasan terkait uang hasil pungutan listrik parapedagang Pasar Godong ada masalah.Bahwa uang listrik yang dipakai untuk perawatan Pasar Godongadalah hasil pungutan periode bulan April 2012 sampai denganbulan Agustus 2012, yaitu sebesar Rp. 13.601.835, dan dipakaiuntuk membayar perawatan Pasar Godong

juta tujun ratus duapuluh tujuh ribu seratus tujuh puluh limarupiah)17416.Bahwa uang hasil pungutan dari para pedagang Pasar Umum GodongKab.

Sudirman yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrikpedagang Pasar Godong.1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya urugan sirtu dilokasi Pasar Nglejok yang direncanakan untuk memindah mendesak PasarAyam dan TPA Pasar Glendoh yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuranlistrik pedagang Pasar Godong.10.1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan talangPasar Suru yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang PasarGodong.11.1 (satu)

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuranlistrik pedagang Pasar Godong18.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuranlistrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.19.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPuJ/ bukti pengembalian pungutan ilegaliuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs.H. Moh.

loket pelayanan, dengan rincianpengumpulan terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulanOktober 2012, dengan rincian setiap bulannya adalah sebagai berikut : No bulan dan Tahun Pungutan yang dikenakan kepada pemilik media pembawa imporatau kuasa yang ditunjuk (PPJk) PNBP yang berlaku Tambahan Pungutan Jumlah Pungutan pada Departemen di luarRPertanian (Rp)PNBP yang berlaku(Rp) pada DepartemenPertanian(Rp)1 2 3 4 5 Januari 2011102.918.911,00132.155.202,00235.074.113,00 2.

No. 143 PK/PidSus/2015tumbuhan dapat melakukan pungutan jasa karantina dan sesuai denganketentuan dalam Pasal 77 juncto Pasal 78 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan,pungutan jasa karantina tumbuhan adalah merupakan Penerimaan NegaraBukan Pajak;Bahwa Terdakwa Ir.

dan Tumbuhan tersebut menunjukkanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sepakat dengan perbuatanpidana penyuapan dan Pemohon Peninjauan Kembali bermaksud untukmelakukan tindakan pencegahan dan pelarangan terhadap pungutan liartersebut, tidak ada niat sekalipun dari Pemohon Peninjauan Kembali untukmelakukan pungutan liar.

Apakah Pemohon Peninjauan Kembali yang sendirian menerima uanghasil pungutan liar tersebut?3. Siapa yang memberikan Pemohon Peninjauan Kembali uang pungutanliar ?Kapan Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang pungutan liar?Dimana Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang pungutan liar?Bagaimana cara Pemohon Peninjauan Kembali menerima pungutanliar?

Hal ini membuktikanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah meminta pungutan liarmaupun memerintahkan kepada bawahan untuk menerima pungutan liarjustru Pemohon Peninjauan Kembali yang berusaha melarang bawahanuntuk menerima pungutan liar di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) dengan mengeluarkan Surat Nomor 1993/HM.110/L.3.B/07/201 1tanggal 27 Juli 2011 perihal Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhanyang dijadikan sebagai novum dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini,akan tetapi jikalau memang

KOMANG YOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 tahun sehubungandengan Terdakwa sebagai teman satu grup suka duka FPD (forumpeduli desa) Sesetan, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupunsemenda dan tidak pula ada hubungan kerja demikian pulasebaliknya;Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yangdiberikan sudah benar;Bahwa Terdakwa ditangkap terkait ada pungutan uang kepada sopirtruk dengan alasan untuk keamanan dan

bukan atas kehendak FPD Sesetanmelainkan atas inisiatif Terdakwa sendiri untuk memenuhi kebutuhanhidup; Bahwa Terdakwa ikut duduk di FPD Sesetan sebagai anggota tapi tidakpernah meminta ijin kepada FPD untuk meminta pungutan kepada parasopir; Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh POLISI di TKP, Terdakwamenarik uang pungutan dari sopir sebesar Rp. 75.000,; Bahwauang pungutan itu tidak dilakukan setiap hari; Bahwa Terdakwa menarik uang pingutan itu dengan alasan untuk parkirdan keamanan, namun saksi

Sesetan yang ditanda tangani olehTerdakwa sendiri; Bahwa Terdakwa adalah anggota FORUM PEDULI DESA (FPD)Sesetan, namun FORUM PEDULI DESA (FPD) Sesetan tidakmeminta pungutan untuk kepentingan organisasi dan tidak pernahmemberikan ijin kepada Terdakwa untuk meminta uang pungutankepada para sopir truk termorking (truk pengangkutikan beku); Bahwa para sopir truk termorking termasuk saksi Anmad Herdiyantoalias Kentung mau menyerahkan uang pungutan kepada Terdakwa,karena takut keamanan dirinya, dan kernet

dari para sopirdan tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk menggunakan stempelorganisasi untuk memungut uang pungutan dari para sopir truk termorking diPelabuhan Benoa;Menimbang, bahwa terhadap uang pungutan yang dipungut secara liaroleh Terdakwa telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannyasendiri, maka dengan demikian unsur kedua tersebut di atas menurut MajelisHakim telah terpenuhi;Ad.3.

yang diminta olehTerdakwa yang berkisar antara Rp.75.000, sampai Rp.100.000, karenamerasa terancam keamanan dirinya, kernetnya, dan khawatir muatannyadiambil apabila ia tidak menyerahkan uang pungutan yang diminta olehTerdakwa, sehingga para sopir truk termorking termasuk saksi AhmadHerdiyanto alias Kentung terpaksa menyerahkan uang pungutan yangdiminta oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, ternyata barang buktiberupa uang sebesar Rp.325.000, yang disita dari Terdakwa adalah uangpungutan

Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Bendahara Pemungut bidang lauttahun 2016 Saksi pernah menerima setoran di luar dari pungutan retribusiatas tanda masuk kenderaan bermotor, pungutan retribusi terhadap tandamasuk penumpang dan pengunjung yaitu setoran pungutan non manifestoleh Sdr. EDISON KARUBUI. Bahwa Sdr. EDISON KARUBUI melakukan penarikan non manifestdengan cara Sdr. EDISON KARUBUI bersamasama dengan Sdr.

Bahwa Bidang laut Dinas perhubungan kota sorong hanyaberwenang melakukan pungutan pada Pelabuhan Rakyat kotasorong yaitu pungutan berupa:Retribusi pas masuk untuk penumpang;Retribusi pas masuk untuk sepeda motor;Retribusi pas masuk untuk pegunjung;Retribusi pas masuk untuk mobil.

EDISONKARUBUI untuk melanjutkan pungutan non manifest terhadapbarangbarang yang masuk di pelabuhan rakyat karena sudahberjalan dari tahuntahun sebelumnya dan juga mengingat bahwauang hasil pungutan tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhanoperasional kantor. Bahwa setelah Sdr. EDISON KARUBUI melakukan pungutan nonmanifest terhadap barangbarang yang masuk di pelabuhan rakyatdari pemilik barang, uang tersebut dipegang oleh Sdr.

melakukan pungutan langsung dengan uangtunai.

EDISONKARUBUI langsung mengambil uang pada pemilik barang, Saksijuga melakukan pungutan dengan menggunakan karcis masukkenderaan atau juga hanya mengambil uang tunai saja dari pemilikbarang tanpa memberikan karcis. Bahwa Saksi tetap melakukan pungutan tersebut karena adanyaperintah dari kepala seksi kepelabuhanan kepada Saksi untuk tetapmelakukan pungutan tersebut tetapi dengan menggunakan karcismasuk kenderaan.sedangkan untuk Sdr.

Cikurubuk memberikan uang dengansenang hati tidak terpaksa memberikan pungutan uang tersebut atas kesepakatan antara pedagangkaki lima dengan HPKDPC;Bahwa Sdr.

YAYA dan sdr ROHMAN menyetorkan uang hasil pungutannya tersebut kepada sdrDENI WIDODO selaku bendahara HPKDPC;Bahwa sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota dan pengurus mekanisme pungutan uangtersebut yaitu sekira jam 06.30 Wib sdr YAYA dan sdr ROHMAN melakukan pungutan kepadapara pedagang lapak di pasar Cikurubuk dan juga melakukan pemungutan uang kepadakendaraan yang akan bongkar muat di Pasar Cikurubuk sore hari sekitar jam 17.30 wib sdrYAYA dan sdr ROHMAN menyetorkan/menyerahkan uang hasil

pungutan tersebut kepada sdrDENI selaku bendahara du HPKDPC dan kemudian uang tersebut oleh sdr DENI di Simpan dibank Danamon pasar Cikurubuk dan hal tersebut terus berulangulang;Bahwa sdr.

uangdengan senang hati tidak terpaksa memberikan pungutan uang tersebut atas kesepakatan antarapedagang kaki lima dengan HPKDPC;Bahwa, benar Saksi.

Halmana telah pula dibenarkan oleh saksi YAYA SUNARYA BinIDING SETIADI dans aksiROHMAN SULAEMAN yang menerangkan benar para saksi melakukan pungutan uang atassuruhan terdakwa dan uang hasil pungutan tersebut diberikan kepada terdakwa selaku KetuaHPKDPC dimana keterangan para saksi tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa;Dengan demikian unsur dengan sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan yangditujukan terhadap orang itu sendiri telah terpenuhi;Ad.d.

lain selain pungutan parkirtersebut ;Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal terdakwa ;Bahwa saksi bekerja di RS Panti Rahayu sudah 10 (Sepuluh) tahun ;Bahwa saksi tidak pernah melapor kepada PD Parkir tentang kejadiantersebutBahwa saksi melakukan pungutan sampai karcis habis ;Bahwa setiap kali terdakwa dating minta uang saksi selalu memberikannya ;Bahwa gaji yang saksi terima sebulan Rp. 300.000 s/d.

lain selain pungutan parkirtersebut ;e Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal terdakwa ;e Bahwa saksi bekerja di RS Panti Rahayu sudah 10 (Sepuluh) tahun ;e Bahwa saksi tidak pernah melapor kepada PD Parkir tentang kejadiantersebute Bahwa saksi melakukan pungutan sampai karcis habis ;Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor : 1347/Pid.B/2019/PNDps.e Bahwa setiap kali terdakwa dating minta uang saksi selalu memberikannya ;e Bahwa gaji yang saksi terima sebulan Rp. 300.000 s/d.

Lumbung Sari, Kelurahan Tonja,Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ada seseorang yang seringmelakukan pungutan tanpa ijin kepada juru parkir yang bertugas memungutparkir di areal parkir Rumah Sakit Umum Bakti Rahayu.

Selanjutnyaberdasarkan informasi tersebut, maka saksi dan rekanrekan dari PolsekDenpasar Timur melakukan penyelidikan, dan kemudian pada keesokanharinya yaitu hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira jam 13.30 wita saksimendengar informasi bahwa seseorang yang melakukan pungutan tanpa ijintersebut sedang mengambil uang pungutan di areal parkir Rumah Sakit BaktiRahayu sehingga saksi beserta rekanrekan dari Polsek Denpasar Timurlangsung menuju areal parkir rumah sakit dimaksud dan di areal parkir

Lumbung Sari, maka kemudian saksi Nengah Nyanyo dansaksi Ketut Mudra melaporkan permintaan uang pungutan parkir yangdilakukan terdakwa kepada pihak manajemen Rumah Sakit Umum BaktiRahayu.Bahwa pada bulan berikutnya yaitu bulan Mei 2017 ketika terdakwadatang kembali untuk mengambil uang pungutan parkir bulanan, maka saksi Nengah Nyanyo dan saksi Ketut Mudra meminta kepada terdakwa untukmenjelaskan mengenai pemungutan uang parkir bulanan tersebut kepadaHal 29 dari 35 hal Putusan Nomor : 1347/Pid.B/

RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada

saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi

mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya

liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00

retribusi Pasar Lasi dipungut 2 kali seminggu yaitu pada haripasar Selasa dan Jumat;Bahwa, Yardi Malin Panduko yang pernah melakukan pungutan retribusi pasarsebanyak 4 kali sebelum terdakwa melakukan pungutan, saksi mengetahui kalaujumlah pungutan retribusi Pasar Lasi dalam 1 kali hari pasar adalah Rp.400.000,;Bahwa, pada saat terdakwa ditugaskan memungut retribusi Pasar Lasi terdakwadiwajibkan menyetor uang hasil pungutan pasar lasi tersebut sebesarRp. 2.000.000, per bulan kepada Ketua Persatuan

akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar pungutan tersebut;Bahwa, saksi pernah mendengar Persatuan Warga Pasar Lasi telah terbentuksejak tahun 2006 sewaktu Wali Nagari Suardi Mahmud Bandaro Putiah;Bahwa, saksi Hawazir ST.

Rajo Lelo;Bahwa, ratarata hasil pungutan retribusi pasar yang terdakwa lakukan sekali haripasar Rp. 250.000, s/d Rp. 300.000, dengan pungutan Rp. 1.000, danpenghasilan ratarata dengan pungutan Rp. 2.000, adalah Rp. 300.000 s/d Rp.400.000, ;Bahwa, hasil pungutan tersebut terdakwa setorkan kepada saksi Yardi MalinPanduko dan kepada Inyiak Banten tanpa ada bukti setoran;Bahwa, kepada terdakwa juga pernah dilakukan kontrak dan setiap bulannyauang terdakwa setorkan sedangkan kelebihannya merupakan gaji

retribusipasar sebanyak 4 kali sebelum terdakwa melakukan pungutan, dan saksi Yardi/ Malin...Malin Panduko mengetahui jumlah pungutan retribusi Pasar Lasi dalam 1 kalihari pasar adalah Rp. 400.000,;Bahwa, benar berdasarkan kesepakatan pengurus Persatuan Warga Pasar Lasimelalui saksi Hawazir ST Rajo Lelo menugaskan terdakwa untuk memungutretribusi pasar lasi dan terdakwa diwajibkan menyetor uang hasil pungutan pasarlasi tersebut sebesar Rp. 2.000.000, per bulan kepada Ketua Persatuan WargaPasar Lasi

RajoLelo;e Bahwa, benar uang hasil pungutan retribusi pasar tersebut digunakan untuk biayapetugas kebersihan, biaya rehab pasar, pembagunan mushalla dan retribusikepada Pemda;e Bahwa, benar hasil pungutan tersebut disetorkan terdakwa kepada saksi Yardimalin Panduko dan kepada Inyiak Banten tanpa ada bukti setoran;/ Bahwa...e Bahwa, benar terdakwa pernah tidak menyetorkan uang retribusi Pasar Lasi yaitubulan Juni 2013 karena dilarang oleh Wali Nagari Bukik Batabuah sejumlahRp. 1.720.000,;e Bahwa,

LombokUtara berdasarkan rincian saksi adalah sebesar Rp.169.085.000,(Seratusenam puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah).Bahwa saksi menjelaskan selain pungutan retribusi tempat rekreasi danolahraga ada pungutan lain yang di pungut yaitu pungutan untukwisatawan asing yang masuk ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air,gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat.Bahwa saksi menjelaskan adapun dasar di lakukannya pungutan untukwisatawan asing yang masuk ke tempat wisata

Lombok Utara adalah sebesarRp.180.000.000,(Seratus delapan puluh juta rupiah).Bahwa saksi menjelaskan untuk pungutan rekreasi pantai untuk wisatawanasing yang masuk ke 3 (tiga) gili menggunakan Fast Boat tidak di potongupah pungut sebesar 5% sebagaimana pungutan retribusi rekreasi danolahraga, melainkan pungutan rekreasi pantai untuk wisatawan asing yangmenggunakan Fast Boat tersebut di setorkan langsung Ke Kas DaerahKab.

Lombok Utara.Bahwa saksi menjelaskan seluruh uang hasil pungutan retribusi tempatrekreasi dan olahraga yang di terima kemudian tidak di setorkan oleh Sdr.LALU KUSNENDAR tersebut masuk menjadi Pendapatan Daerah Kab.Lombok Utara.Bahwa saksi menjelaskan uang hasil pungutan retribusi tersebut tidak bolehdigunakan untuk keperluan lain, Karena uang hasil pungutan retribusi yang diterima oleh Sdr.

MULUDIN.Bahwa terdakwa menjelaskan untuk pungutan wisatawan asing yangberkunjung ke 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yangmenggunakan Fast Boot tanpa melalui pelabuhan bangsal tidak di potongupah pungut sebesar 5% sebagaimana pungutan retribusi tempat rekreasi danolahraga uang pungutan tersebut langsung di setorkan ke kas Daerah tanpadi potong upah pungut 5%.Bahwa seluruh uang hasil pungutan untuk wisatawan asing yang masuk ketempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air,

TPK/2018/PN MtrBahwa jumlah uang hasil pungutan retribusi yang menjadi pendapatan DaerahKab.

SHNotaris di Jakarta, kemudian berdasarkan Kesepakatan PengakhiranPerjanjian Kerjasama Pungutan hasil Hutan tertanggal 5 Desember2008, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat , disebutkanpada :Pasal 1 : Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan setuju untukmengakhiri perjanjian kerjasama pungutan hasil hutansebagaimana Perjanjian yang telah ditandatanagani padatanggal 16 Juni 1989 bernomor : 176/89 ;Pasal 2 ayat a: Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, makaPerjanjian Kerjasama Pungutan

Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugatsebagaimana perjanjian kerja sama pungutan hasil hutan No. 176/89 tanggal 16Juni 1989 yang dibuat di hadapan Soebagjo Ronoatmodjo, S.H.

Bahwa selain hal tersebut di atas, berdasarkan kesepakatan pengakhiranperjanjian kerja sama pungutan hasil hutan tertanggal 5 Desember 2008 yangditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada:Pasal 1. Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat dan setujuh untukmengakhiri perjanjian kerja sama pungutan hasil hutan sebagaimanaperjanjian yang telah ditanda tangani pada tanggal 16 Juni 1989bernomor 176/89;Pasal 2.

Bahwa berdasarkan akta perjanjian kerja sama pungutan hasil hutanNo.176/89 tanggal 16 Juni 1989 yang dibuat dihadapan SoebagjoRonoatmodjo, S.H.

Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat dan setujuh untukmengakhiri perjanjian kerja sama pungutan hasil hutan sebagaimanaperjanjian yang telah ditanda tangani pada tanggal 16 Juni 1989bernomor 176/89;Pasal 2.

membuat pelaksanaan pungutan Pajak Bumidan Bangunan di Desa Sedayu menjadi macet / banyak tunggakan.

uang pungutan Pajak Bumi dan Bangunan dariSekretaris Desa Sedayu Kecamatan Pracimantoro ( Sdri.

atas pelaksanaan pungutan pajak PBB di Desa Sedayu dengandemikian mereka merasa yakin bahwa uang hasil pungutan pajak yang dimintaoleh Terdakwa nantinya akan disetorkan ke Bank/Kas Negara.Bahwa para Kepala Dusun tidak pernah menanyakana kepada Terdakwa saatminta uang hasil pungutan PBB karena rasa hormat dan merasa sungkankepada atasan apabila harus menanyakan untuk apa uang tersebut, tetapipara Kadus telah mencatat pengambilan uang hasil pungutan pajak olehTerdakwa dalam sebuah buku catatn dan

pungutan PBB dariwajid pajak lancar dan memerintahkan segera menyetorkan uang hasilpungutan ke negara, tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru memakaiuang pungutan untuk kepentingan pribadinya.

menyetorkan uang hasil pungutan ke negara, tetapi padakenyataannya Terdakwa justru memakai / meminta uang pungutan pajak demikepentingan pribadinya.

2009sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/Iuran Insidental disetujui oleh BupatiNgawi sebesar :al. 21 dari 59 hal.

/Iuran Insidental dari orang tua siswa TahunPelajaran 2008/2009 tanpa adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/luranInsidental dari Bupati Ngawi serta adanya iuran pembelian 1 (Satu) unit mobilDaihatsu Gran Max tahun 2008 dan adanya Pungutan/Iuran Insidental TahunPelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi Bupati Ngawi pada saatitu. serta dengan tidak dilaksanakannya peraturanperaturan sebagaimanaal. 22 dari 59 hal.

No.1914 K/Pid.Sus/2011berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannyadalam melakukan Pungutan/Iuran Insidental dari orang tua siswa TahunPelajaran 2008/2009 tanpa adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/luranInsidental dari Bupati Ngawi serta adanya iuran pembelian 1 (Satu) unit mobilDaihatsu Gran Max tahun 2008 dan adanya Pungutan/Iuran Insidental TahunPelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi Bupati Ngawi pada saatitu. serta dengan tidak dilaksanakannya peraturanperaturan

No.1914 K/Pid.Sus/2011harus mengeluarkan biaya atas Pungutan/lIuran Insidental Tahun Pelajaran2008/2009 tanpa adanya jjin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidentaldari Bupati Ngawi dan pungutan/iuran untuk pembelian 1 (Satu) unit mobilDaihatsu Gran Max tahun 2008 serta biaya atas Pungutan/Iuran InsidentalTahun Pelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi atasPungutan/Iuran Insidental dari Bupati Ngawi guna memenuhi kebijakanTerdakwa sebagai Kepala SMA Negeri 1 Ngawi' ;Bahwa sesuai dengan

dari Bupati Ngawi dan pungutan/iuran untukpembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max tahun 2008 serta biayaatas Pungutan/luran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 sebelum adanyaiin/rekomendasi atas Pungutan/Iuran Insidental dari Bupati Ngawi, sangatsesuai dengan bunyi perumusan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyakni :Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan

pungutan yang dilakukan oleh DANI kepadasaksiSUDARSONO Bin SUPARJIdi tahun 2016adalah sebesar Rp 3.000,(tiga ribu rupiah).

Oleh karena takut diusir saksi SUGIANTO BinNGARSANI membayar kenaikan pungutan tersebut.

Untuk besaran pungutan bervariatif ada yang Rp. 2.000,Rp. 3.000, Rp. 4.000, dan Rp. 5.000,.

Untukwaktu pungutan yang dilakukan oleh ARDANI alsDANlantara jam05.00 Wita s/d jam 09.00 Wita setiap harinya.

Uang tersebut saksigaabungkan karena uang pungutan tanggal 06 Oktober saksi jadikanmodal untuk kembalian saat saksi menaarik pungutan dari parapedagang pasar subuh di Pasar Bauntung Banjarbaru.Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak bisa merinci berapajumlah uang pungutan pada tanggal 6 Oktober 2018 dan 07 Oktober2018.

Argumentasi Yuridis:IV.1 Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 75Tahun 2015 Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Yang Melarang Memiliki, Menguasai,Membawa Dan/Atau Menggunakan Alat Penangkapan Yang MenggangguKelestarian Sumber Daya Ikan:1.Bahwa Termohon menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75Tahun 2015 yang menentukan pungutan PNBP yang salah satujenisnya berupa Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP)sebagaimana ditentukan dalam Pasal

Putusan Nomor 18 P/HUM/2016 Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal PerikananTangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf aberupa pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasilperikanan sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran PeraturanPemerintah ini dikenai kepada perusahaan perikanan di bidangpenangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakankapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran diatas 30 (tiga puluh) Gross Tonage (GT) yang beroperasi

Bahwa Keberlakuan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) kepadaketiga jenis alat tangkap yang dilarang tersebut secara nyatamenimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pengusahaperikanan termasuk Pemohon. Pengenaan pungutan atas nya dapatditafsirkan sebagai sebuah Kebolehan untuk memiliki danmemanfaatkan ketiga jenis alat tangkap tersebut.

Fotokopi Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan atas nama James Then,S.E., M.M. (Bukti P7);Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil a quo telahdisampaikan kepada Termohon pada tanggal 19 April 2016 berdasarkan SuratPanitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 18/PERPSG/IV/18 P/HUM/2016, tanggal 19 April 2016;Halaman 17 dari 29 halaman.

Hal ini sebagaimana dinyatakandalam permohonan Pemohon (vide halaman 11 angka 7) yangmengasumsikan bahwa pemohon dikenakan tarif lebih tinggi sebesar10% terhadap Pungutan Hasil Perikanan (PHP);Bahwa menurut Termohon, kenaikan presentase Pungutan HasilPerikanan tersebut pada prinsipnya sebagai salah satu upaya untukmenjaga aspek keadilan dari sisi pendapatan antara negara sebagaipenguasa atas sumber daya alam dan pengusaha sebagai pelaku usahadi sektor perikanan dan menjaga kelestarian sumber daya

;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebutikut berlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah

;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebut ikutberlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah

diiring oleh pelakuPemerasan dan Pungutan liar tersebut.Bahwa mobil yang saya kendarai tersebut di ikuti olen pelaku pemerasardan pungutan liar namun tibatiba mobil saya langsung dihadang olehpelaku dengar menggunakan sepeda motor tersebut.Bahwa cara terdakwa memaksa saya untuk turun dari mobisambil mengatakan "TURUN KAMU DARI MOBIL" dan mengancam sayadengar menggunakan senjata tajam;Bahwa yang melihat saksi memberi uang kepada pelaku adalahsdr BAMBANG SETIAWAN dan,uang yang saya berikan kepada

Saksi Sultan Bin Ceti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa terdakwa melakukan Pemerasan dan Pungutan liar tersebutbersama Sdr. SAMSUDIN,YADI dan Sdr. RENO.

Bahwa terdakwa selama 2 (dua) hari saya bergabung di CV.THCtersebut saya mendapatkan uang dari hasil Pemerasan dan Pungutan liartersebut sebesar Rp 40.000, ( Empat puluh ribu rupiah).