Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594/B/PK/PJK/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT. D & D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (iii) Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalampertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan,Nomor 174, Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Fact,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalamHalaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor 594/B/PK/PJK/2013Pasal 1874 KUH Perdata,...
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 25-11-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 647/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 11 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. DANAO FURNITURE INTERNATIONAL Diwakili Oleh : BOB HORO & Partners
Pembanding/Tergugat II : PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk. Diwakili Oleh : PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk.
Terbanding/Penggugat : PT. BALI EXPORT MEBEL
211 — 92
  • Asuransi Harta Aman Pratama, Toksebagai Tergugat II dalam perkara ini adalah bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata.Alasan Hukumnya adalah :e Perjanian Sewa Menyewa antara Penggugat dengan Tergugat ,sebagai mana Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nmor : 27 tanggal 23Maret 2015 yang dibuat dihadapan Tuan Djoni Priatko, SH Notaris dikabupaten Demak, Tergugat II sama sekali tidak menjadi pihak dalamperjanjian a quo, sehingga Tergugat II tidak memiliki kewajibanhukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 592/B/PK/PJK/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT.D&D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang diajukan oleh kedua belah pihak,Judex facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskanoleh undangundang, maka putusannya harus dibatalkan,;Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalampertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari Vana Peradilan,Nomor 174, Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 19-08-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 848/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ARY RACHMAT .K, SH
Terdakwa:
AMRULLA SOLEH ALS SOLEH
264 — 105
  • Tim,nanti ketahuan kemudian ROSYID dan AZAM sempat berganti pakaian,yang mana saat itu ROSYID mengenakan kaos partai dan celna jeanspendek selutut yang diberikan oleh orang yang tinggi dan memakai topi,sedangkan AZAM Terdakwa tidak terlalu perhatikan namun memakalkaos biasa dan celana boxer (3/4) miliknya sendiri.
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Kdi
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
1.MARDIA
2.ADRIANSYAH
3.FARHAMSYAH
Tergugat:
TAUFIK HIDAYAT SH.,MH
82 — 48
  • Bahwa setelahn menjadi purnawirawan TERGUGATKONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI bergabungpada suatu partai politik untuk mengikuti pestademokrasi sebagai salah satu wakil rakyat yang akanduduk di parlemen demi memperjuangkan aspirasirakyat Jawa Barat.c. Bahwa Pada Tahun 2019 TERGUGATKONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSImemenangkan suara dari masyarakat daerah pemilihandan terpilin menjadi Ketua Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Jawa Barat untuk periode 20192024.6.
Pengadilan PN PAYAKUMBUH Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Register : 18-10-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 123/Pid.Sus/2016/PN.Pyh
Tanggal 29 Desember 2016 — - ASRIZAL Pgl. ZAL Bin ZULKARNAIN - FENDRI Pgl.PEN Bin SAWALUDIN
232 — 43
  • dan / atau petani disektor pertanian meliputi pupuk urea, SP36, ZA, danNPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapbkan oleh Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalahperusahaan yang memproduksi pupuk urea, SP36, ZA, dan NPK di dalamnegeri dan yang dimaksud dengan Distributor adalah badan usaha yangsyah ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 10-06-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 20/G/2016/PTUN-SMD
Tanggal 20 September 2016 — HERY ALAMSYAH, ST; melawan Walikota Samarinda;
206 — 94
  • Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 ;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum ;c.Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ataud. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1284 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — Drs. H. Anang Bakhranie
178 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anggota FraksiGolkar tanda terima Partai Golkardanabantuansosial)196 Daftar Proposal Sda 1 bundel (29 Proposal PermohonanPermohonan buah Bantuan Anggota FraksiBantuan permohonan GojkarH.
    Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa GudangTengah KecamatanSungai Tabukdan tandatangan atasnama AbdulKadir 8. Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa Tanipah KecamatanAluhAluh dantanda tanganatas nama Ahjani Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraatas nama Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD MUCHLIS GAFURI;7.
    Anggota FraksiGolkar tanda terima Partai Golkardanabantuansosial)196 Daftar Proposal Sda 1 bundel (29 Proposal PermohonanPermohonan buah Bantuan Anggota Fraksipermohonan Hal. 958 dari 1103 hal.Put.
    Anggota FraksiGolkar fanaa teria Partai Golkardanabantuansosial)196 Daftar Proposal Sda 1 bundel (29 Proposal PermohonanPermohonan buah Bantuan Anggota FraksiBantuan permohonan GojkarH.
    Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa GudangTengah KecamatanSungai Tabukdan tandatangan atasnama AbdulKadir8. Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa Tanipah KecamatanAluhAluh dantanda tanganatas namaAhjani Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraatas nama Terdakwa Drs. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-02-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 832 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Februari 2018 — Dra. Hj. MAIMUNAH KABALMAY
857 — 701 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Permohonan kasasi diajukan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa judex factie telah salah ... [Selengkapnya]
  • terima tanggal 9Desember 2010 (copy);181. 1 (satu) jepitan kuitansi pembayaran untuk memperlancar prosesPembahasan APBD 2011, terdiri dari :Penyerahan dana kepada Ketuaketua Fraksi, yaitu :Ketua Fraksi Golkar (FADILA RAHAWARIN) sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai buktikuitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);Ketua Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (ABETTETLAGENI) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 17 Desember 2010(copy);Ketua Fraksi Partai
    sebesarRp5.000.000,00; ABET TETLAGENI, sebesar Rp5.000.000,00; MELKISEDEK RUMTEH, ST, sebesar Rp5.000.000,00; LUKMAN MATUTU, SH, sebesar Rp5.000.000,00; ARSYAD NUHUYANAN, sebesar Rp5.000.000,00; PAULUS RAHAYAAN, SH, sebesar Rp5.000.000,00; HASYIM RAHAYAAN, SH, sebesar Rp5.000.000,00; LADAKA RAHANTAN, sebesar Rp5.000.000,00; DJULKIFLI SUN, sebesar Rp5.000.000,00; .H.KARMOMJANAN, S.Sos, sebesar Rp5.000.000,00;Sesuai bukti pembayaran biaya Fraksi Demokrasi KebangsaanIndonesia tanggal 17 Desember 2010 (copy); Fraksi Partai
    2010 (copy);1 (satu) jepitan kuitansi pembayaran untuk LKPJ masingmasingFraksi, terdiri dari : LKPJ Fraksi Golkar, penyerahan dana kepada Ketua FraksiGolkar FADILA RAHAWARIN sebesar Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 3 Juli 2010 (copy); LKPJ Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia, penyerahandana kepada Sekretaris Fraksi Demokrasi KebangsaanIndonesia PAULUS RAHAYAAN, SH sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kuitansitanggal 3 Juli 2010 (copy); LKPJ Fraksi Partai
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 07-10-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 19-06-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2365/Pdt.G/2016/PA.TA
Tanggal 20 April 2017 — Pemohon dan Termohon
18 — 3
  • Saya heran dengan jawaban saudara ........ kalau telah menghabiskan uangsebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untukpencalonan caleg saya di Partai PKB tahun 2014, yang menghabiskantabungannya dan berhutang pada saudarasaudara ........ wow fantastiksekali habisnya, tentunya saudara ........ mempunyai bukti hitam diatasputih atas uang Rp. 450.000.000,00 (empat ratus limapuluh juta rupiah);Benarkan itu?
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Putus : 10-07-2014 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN BB
Tanggal 10 Juli 2014 — - ACHMAD SUGIHARTO bin (Alm) RUKMAN - DUSEP SURYANA bin SAR’IN - RIVAL TOWILAH bin SOPARI
43 — 11
  • SPBU 34.402.29 yang beralamat di JL.Batu JajarKm.3,5 Cangkorah Kabupaten Bandung Barat sebagai Operator sejakbulan Desember Tahun 2013 dan tugas serta tanggung jawab saksi yaitumelayani pembeli/konsumen dan sehari hari bertanggung kepadaTATANG selaku bagian Pengawas SPBU;Bahwa SPBU 34.402.29 menjual bahan bakar jenis premium, solar, Gasdan Oli untuk harga Solar Rp.5.500,/liter dan untuk harga PremiumRp.6.500,/liter;Bahwa saksi pernah melayani saksi PORO di SPBU 34.402.29 dalammenjual Solar dalam partai
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 204/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
SUKMAWATI CIPUTRA
Tergugat:
1.PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM SENTOSA ABADI
2.ARIES TJAHYADI ANG
122 — 30
  • Insani Mandiri Lestari selaku pengirim dan kemudian mengirimmuatan kain sebanyak 1 kontener atau sekira 999 partai dari Bandung keTulungagung, yakni pada CV Sumber sandang sukses milik Penggugat selakupenerima dengan menggunakan Jasa angkutan milik Tergugat II;Menimbang, bahwa pada tgl. 4 November 2019 dilakukan pengirimanbarang muatan yang dibagi ke dalam 2 truk pengirim, namun hingga tgl. 6November 2019 salah satu truk pengirim yang menggunakan kendaraandengan Nomor Polisi D9439AB belum tiba di
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-02-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Kph
Tanggal 2 Juni 2016 — Terdakwa I. RENDRA PUTRA, SE alias RENDRA Bin RUSMALI dan Terdakwa II. MARTADINATA alias NATA Bin ALI MAJID
80 — 26
  • DEDI tidak pernahmenandatangani Surat Rekomendasi partai; Bahwa Sdr.
Pengadilan PA WATES Perdata Agama Perceraian
Register : 13-01-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PA WATES Nomor 52/Pdt.G/2014/PA.Wt
Tanggal 2 September 2014 — PENGGUGAT - TERGUGAT
40 — 4
  • SAKSI2 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD KabupatenKulon Progo dari Fraksi Partai Demokrat, bertempat tinggal di KabupatenKulon Progo Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adik iparPenggugat; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangmenikah pada tahun 1984; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama denganbertempat tinggal di perumahan milik Perum Pegadaian, kemudian setelahanak ketiga lahir ( tahun 2001) Penggugat dan Tergugat
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-06-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 152/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 1 Nopember 2017 — ABDUL JANA dkk vs KEPALA DESA TEPAL
143 — 100
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPemusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lainnya yang ditentukan dalamperaturan perundangundangan;j.
Pengadilan PA TALU Perdata Agama
Register : 01-02-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA TALU Nomor 89/Pdt.G/2019/PA TALU
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
191 — 123
  • Dengan demikian alat bukti surattersebut telah memenuhi persyaratan formil akta di bawah tangan yang dibuatsecara partai (dua pihak). Kemudian secara materil alat bukti surat tersebutjuga telah memuat keterangan yang berisi persetujuan tentang suatu perbuatanhukum (recht handeling) atau hubungan hukum (recht betterking) dan sengajadibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti surat tersebut juga telahmemenuhi syarat materil.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 24/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
SUDIYONO, WS
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 4
  • 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karenamelakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 21-11-2012 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 18-03-2013
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 130_PID_B_2012_PNBT_Hukum_26022013_Pencurian
Tanggal 26 Februari 2013 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Metri Yondes
88 — 13
  • sewaktu ditemukan di pemandian perhiasan korban sudah tidak adalagi;Bahwa waktu itu Polisi ada menemukan pakaian yang dipakai olehterdakwa;Bahwa pekerjaan si Fit menjahit.Bahwa orang kampung mengatakan kebiasaan terdakwa adalah main judi;Bahwa jarak antara rumah saksi dengan TKP cukup jauh, apabila ada yangberteriak tidak akan terdengar;Bahwa tempat pemandian tersebut tidak berdinding ada tempat buang airbesar sekitar 3 meter dari pancuran;Bahwa Barang bukti berupa baju kaos warna biru berlambang partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-06-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2604 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Juni 2014 — TORHAP PANGARIBUAN, dKK VS EDWARD PANGARIBUAN, DK
55 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2604 K/Pdt/2013sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihiwewenang yang diberikan pemberi kuasa;19.3 Bahwa sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalahkonsensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan dalam artihubungan pemberi kuasa bersifat partai yang terdiri dari pemberidan penerima kuasa, hubungan hukum itu dituangkan dalamperjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagaipersetujuan di antara mereka (kedua belah pihak), oleh karenaitu. pemberian kuasa harus dilakukan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 11-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 165/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat:
1.ARDIANUS NDRURU
2.IRAWATI SEKEREBAU
3.RUMUSAN BUULOLO
4.FASA’ELI BU’ULOLO
5.LISNIDAR LAIA
Tergugat:
KEPALA DESA BAGOA, KECAMATAN ARAMO KABUPATEN NIAS SELATAN PRVINSI SUMATERA UTARA
150 — 84
  • kepentingan umum ;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai