Ditemukan 9775 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : shell shabu sharp stahl salla shally small shali shalli shale
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-08-2015 — Upload : 28-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/Pdt/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 — NINE AM Ltd. VS PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI
1537 — 1712 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat tanggal 23 April 2010, hanya Penggugatyang telah memilih domisili penyelesaian sengketa di Pengadilan NegeriJakarta Barat seandainya Penggugat digugat oleh Tergugat, sedangkanTergugat tidak memilih domisili pengadilan manapun;Bahwa dalil Tergugat didasarkan pada Pasal 18 Perjanjian PinjamMeminjam (Loan Agreement) tanggal 23 April 2010, yang mengaturmengenai yurisdiksi pengadilan, dan menetapkan sebagai berikut (Bukti T2):Section 18 Governing Law and Venue This agreement is governedby and shall
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-05-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 151/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 27 Februari 2013 — PT. NATRUSTPARADIGMA LISTRIK MANDIRI lawan DEUTZ ASIA PACIFIC, Pte. Ltd kemudian berubah menjadi DEUTZ POWER SYSTEM ASIA PACIFIC, Pte.Ltd dan terakhir berubah menjadi MWM ASIA PACIFIC, Pte. Ltd Cs
242 — 74
  • diaturdalam ketentuan Pasal 5.1.5 dan 6.6 baik pada Perjanjian CSC MDSmaupun Perjanjian CSC MTP yang menyatakan bahwa :5.1.5 Certification :After successful passing of the works acceptance test run a testprotocol willbe Issued which will be handed over to the Buyer.Setelah berhasil dilakukan test mesin yang dapat diterima, akan dikeluarkandokumen hasil pengetesan yang akan diserahkan kepada Pembeli.6.6 Acceptance :After the successful completion of commissioning and performance test, theSeller shall
Pengadilan PN MARISA
Putus : 03-06-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN MARISA Nomor 20/PDT.G/2014/PN.MRS
Tanggal 3 Juni 2015 —
141 — 117
  • (iv) Putusan Mahkamah Agung No. 794K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983(Bukti T16) menyatakan sebagai berikut :"Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan MahkamahAgung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkanhukum.Dalam Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawahbagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa "all differencesarising out of this Policy shall be referred to the decision of anarbitrator to be appointed
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 10-03-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
PT. AWINDO INTERNATIONAL
Tergugat:
PT. INTERTEK UTAMA SERVICES
212 — 46
  • Sebagaicontoh, Pasal 2.6 General Terms and Conditions Services (vide Bukti T5)dengan tegas menerangkan:Client is responsible for acting as it sees fit on the basis of such report.Neither Intertek nor any of its officers, employees, or agents orsubcontractors shall be liable to Client nor any third party for any actionstaken or not taken on the basis of such Report.Terjemahan bebasKlien (in casu.~ HEIPLOEG) bertanggung jawab untuk bertindaksebagaimana ia anggap perlu berdasarkan hasil laporan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Upload : 29-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 621 K/PDT.SUS/2009
ASAI HARUM; PT. BAYI KIDDY INDONESIA DAN PEMERINTAH RI CQ DEPKUMHAM CQ DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
352 — 544 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pilihanitu diatur dalam Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan : 'members shall providefor the protection of independently created industrial designs that are new ororiginal. Dengan adanya pilihan alternative itu, sesungguhnya IndonesiaHal. 48 dari 68 hal. Put.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 14-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 352/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 14 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : HENKY SOESANTO Diwakili Oleh : LISSA V, SH
Pembanding/Penggugat II : FELIX SOESANTO Diwakili Oleh : LISSA V, SH
Terbanding/Tergugat I : HERMAN SUSANTO
Terbanding/Tergugat II : HELENA ISMAIL
Terbanding/Tergugat III : SUKARDY
Terbanding/Tergugat IV : HENDY CHANDRA
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
89 — 43
  • Tentang Negara Indonesia adalah Negara Hukum.Negara Indonesia adalah negara hukum (The State of Indonesia shall be astate based on the rule of law), demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); Olehsebab itu, maka segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraharuslah diatur dengan hukum.
Pengadilan PTA SAMARINDA Perdata Agama Perceraian
Register : 14-03-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 17-05-2017
Putusan PTA SAMARINDA Nomor 6/Pdt.G/2017/PTA.Smd
Tanggal 4 Mei 2017 — Pembanding VS Terbanding
93 — 44
  • Hakimsematamata melihat kepada fakta kondisi rumah tangga itu sendiri dan apabilakondisi rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan sertatidak ada harapan untuk baik dan rukun kembali, maka jalan keluar yangterbaik adalah perceraian ;Menimbang, bahwapertimbangan tersebut di atas bersesuaiandengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Madza HurriyatuzZayaini fith Thalaaq Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapatMajelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :a aly Geng dll Shall
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 21-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC X PT. CARBONTROPIC ,Cs
1423 — 672
  • determines that Implementer is no longerable to implement the Partnership Grant Project(vii) If Implementer (1) is terminated or dissolved as a conservancyunder applicable law, or (2) takes steps to place it self, or isplaced, in liquidation whether voluntary or compulsary or underjudicial management in either case whether provisonally orfinally, or (3) permits execution by way of judicial disposal to belevied against any of Implementer's assets or income.Termination of the Agreement under this provison shall
    CONTACTSThe persons responsible for implementing the activities of thisConsortium shall be:Hal.27 dari 155 hal. Putusan No.45/Pdt.G. Arbit/2019/PN. Jkt. Pst.1. Dr. Erwin Fahmi, acting in his capacity as the PresidenDirector and therefore for and on behalf of PT CarbonTropic;2. Mr. Sukianto Lusli, acting in his capacity as the Director andtherefore for and on behalf of PT Agrotropic Nusantara;3. Mr.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 19-01-2021 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2021 — Pemohon:
PETRUS SABUNGAN HIRAS FREDY ARITONANG RADJAGUKGUK
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA,
87 — 25
  • Terjemahannya:Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhakatas Jjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasayang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yangdikenakan terhadapnya@ Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar):Each State Party to the present Covenant undertakes:to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-05-2014 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 18-12-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 280/Pdt.G/2008/PN.Bks
Tanggal 27 Juli 2015 — PT.BASUKI PRATAMA ENGINEERING disebut sebagai Penggugat Melawan 1. PT.HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA disebut sebagai Tergugat I 2. SHUJI SOHMA disebut sebagai Tergugat II 3. GUNAWAN SETIADI MARTONO disebut sebagai Tergugat III 4. CALVIN JONATHAN BARUS disebut sebagai Tergugat IV 5. FAOZAN disebut sebagai Tergugat V 6. YOSHAPATWIDIASTANTO disebut sebagai Tergugat VI 7. AGUS RIYANTO disebut sebagai Tergugat VII 8. ARIES SASANGKA ADI disebut sebagai Tergugat VIII 9. MUHAMMAD SYUKRI disebut sebagai Tergugat IX 10. ROLAND PAKPAHAN disebut sebagai Tergugat X
2262 — 1670
  • The judicial authorities shall have the authority to order theinfringer to pay the right holder damages adequate tocompensate for the injury the right holder has sufferedbecause of an infringement of that person's intellectualproperty right by an tnfringer who knowingly, or withreasonable grounds to know, engaged in infringing activity.2. The judicial authorities snail aiso have the authority to orderthe infringer to pay the right holder expenses, which mayinclude appropriate attorney's fees.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 13-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Tte
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon:
RUSDI KOFIA
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA MALUKU UTARA
137 — 38
  • Terjemahannya : Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiaporang berhak atas jaminanjaminan minimal dibawah inisecarapenuh, yaitu : a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalambahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yangdikenakan terhadapnya.Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihan hak yang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes : a) toensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
759 — 1349 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (vide Bukti: Term of Reference halaman 2 section Generalrequirement)General RequirementPERTAMINA encourage potential partners to submitproposal based on terms of reference on a competitivebasis Potential Partner shall be BBB+minimum (S&P) ratedcompany Potential Partner shall exposures of world class LNGproject The Indonesian participation shall be maximized in theproject especially during the EPC phaseTerjemahan:Persyaratan UtamaPERTAMINA mengajak mitra potensial untuk memasukanproposal berdasarkan
    sell directly to end customer,downstream joint venture marketing team need to involve in thetransportation, therefore potential partner as a member ofdownstream joint venture marketing team will be looking forpotential customers and negotiate with the potential customer,potential partner as a member of downstream joint venturemarketing team will negotiate with the ship owner to charter thevessel for Donggi Senoro LNG Trade, PERTAMINA LNGMarketing Division in cooperation with the potential partner shall
    1Downstream company comprising representatives of shareholdersshall be established to conduct all downstream activities (i.e. preproject, project, sales/marketing, financing, etc).Terjemahan tidak resmi: Perusahaan hilir yang terdiri dari perwakilanperwakilan parapemegang saham akan didirikan untuk melakukan seluruh aktivitashilir (sebagai contoh praproyek, proyek, penjualan/pemasaran,keuangan, dll.)TOR 2Downstream company (PT) comprising representatives ofpotential partners and PERTAMINA and MEDCO shall
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-12-2010 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 K/Pdt/2010
Tanggal 8 Desember 2010 — WELLINGTON UNDERWRITING AGENCIES LIMITED dkk vs PHOENIX COMMODITIES PVT.LTD
102 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subrogation"The Assured Shall upon payment of a daim hereundertransfer to Underwriters as they direct all rightsrelating to the interest in respect of which a daimhas been paid so that Underwriters are subrogatedto such rights".Terjemahannya:50"Setelah pembayaran klaim tersebut dilakukan (oleh ParaPenggugat Intervensi) Tertanggung (Standard Chartered)harus menyerahkan kepada Para Penanggung (ParaPenggugat Intervensi) secara langsung seluruh hak dankepentingan Tertanggung yang melekat pada klaimselanjutnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 28-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1130 K/PDT/2010
BESKKETT PTE. LTD.; DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, DKK.
571 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang berbunyi sebagai berikut:"If an event of default... sale all or any pari of the Pledged Collateral at the publicSale or (to the fullest extent permitted by law) privately, at such price and uponsuch others terms and conditions as the bank shall in its sole discretiondetermine..."
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-05-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 24-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 312/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 21 Agustus 2017 — PT.SARIPARI PERTIWI ABADI >< PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA CS
175 — 102
  • Revisions, additions or adjustments of Contract,in any from whatsoever shall not reduce or relieve SURETYof its obligations under this Performance Bond.Yang terjemahan resminya adalah :Bahwa janjijanji berdasarkan Jaminan Pelaksanaan inimerupakan suatu kewajiban langsung dari Pihak Suretytanoa syarat dan tidak dapat dicabut kembali.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-01-2015 — Upload : 08-03-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 172/PDT/2014/PT.DPS
Tanggal 27 Januari 2015 — PT. MAXIMUS BALI sebagai PEMBANDING M e l a w a n ; - 1. MARKET DRAGON INTERNATIONAL LIMITED sebagai TERBANDING I 2. DESMOND HATTON sebagai TERBANDING II 3. FRANCISCO NORIEGA MALAVE sebagai TERBANDING III 4. LUCIO PAREDES CORP sebagai TERBANDING IV 5. JOHN MARK WINDERS sebagai TERBANDING V 6. TELRIT PTY LTD sebagai TERBANDING VI 7. SHAO WEI sebagai TERBANDING VII 8. COR JONGEN, sebagai TERBANDING VIII 9. ROGER GODFREY MCKIMM sebagai TERBANDING IX- 10. PROFIT POWER MANAGEMENT LIMITED sebagai TERBANDING X 11. KUFFOUR INVESTMENTS Ltd (BVI) sebagai TERBANDING XI 12. KROHGS EIENDOM AS sebagai TERBANDING XII 13. ROBERT JORGENSEN, sebagai TERBANDING XIII- 14. MICHAEL MAURICE SHEPPARD sebagai TERBANDING XIV- D a n ; 1. HANNO SOTH,sebagai TURUT TERBANDING I 2. I WAYAN RADA sebagai TURUT TERBANDING II;---- 3. I NYOMAN MADRI, sebagai TURUT TERBANDING III 4. NI NENGAH RAWA,sebagai TURUT TERBANDING IV 5. WIJANA TIRTHA ABADI sebagai TURUT TERBANDING V;- 6. I MADE WIRNATA sebagai TURUT TERBANDING VI- 7. I WAYAN SUWIDRA sebagai TURUT TERBANDING VII 8. I WAYAN MEGEG, dan/atau ahli warisnya I KETUT RANENG sebagai TURUT TERBANDING VIII
149 — 91
  • khususnya terhadap kemungkinan timbulnya segala bentukkonsekuensi hukum yang mungkin lahir dan merugikan kepentingan dari ParaPenggugat; Bahwa sesungguhnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pengelolaan, Tergugatselaku perusahaan pengelola berkewajiban untuk menyelesaikan segala bentukkewajiban pajak yang lahir akibat dari pelaksanaan PerjanjianPengelolaan; Bahwa merujuk kepada ketentuan Perjanjian Pengelolaan yangmenyatakan:Perjanjian PengelolaanThe Parties hereto agree that the Management Company shall
    Hal mana sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (4) UUPerseroanTerbatas: 2222222 222 22 Pasal 157 ayat (4) UU Perseroan TerbatasPerseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusanpengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yangberkepentingan 1944 Bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pengelolaan, tegasditetapkan bahwa;Perjanjian PengelolaanThis agreement shall be valid as long as the First
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Khusus
Register : 07-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN KALABAHI Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb
Tanggal 31 Januari 2022 — Pemohon:
ALBERTH NIMROD OUWPOLY, SPd., M.SI
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KALABAHI selaku PENYIDIK
169 — 91
  • UndangundangKejaksaan memiliki kapasitas untuk melakukan penyidikan dalam adanyadugaan tindak pidana korupsi, yang dalam hal proses penyidikan tersebut dapatuntuk menetapkan subyek hukum tertentu untuk menjadi Tersangka denganmemperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang ada;Menimbang, bahwa dari sudut pandang Hukum Internasional Dalam UNGuidelines on the Role of Prosecutors ketentuan dalam pedoman peranan jaksayang sudah disepakati Negaranegara anggota PBB berbunyi = yakni.Prosecutors shall
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 07-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 11/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH K, SH
Terbanding/Terdakwa : BAHARUDIN Bin DARMAJI Alm
136 — 43
  • terhadap pemidanaan itupada dasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (bothspecific to the individual offender and general to exert a deterrentinfluence on the population at large); Kedua, Rehabilitation (to reform theoffenders character, rather than frighting him into good future behaviour);Ketiga, Incapacitation (preventing the offender from committing crimes insocietynormally by locking him up, though punishment and capitalpunishment are also incapacitating penalties to which we shall
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Mei 2014 — TONY SUDJIARTO
235 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pembayaran Security Deposit untuk 2 (dua) pesawat yakniBoeing 737400 dan Boeing 737500 sebesar USD.1.000.000 (satujuta dollar Amerika Serikat) sesuai dengan Lease of AircraftSummary Of Term (LASOT), pada bagian Security Depositdisebutkan "Lease Agreement pada point Security Depositdisebutkan : Lessee Shall Pay to Lessor a Security Deposit in Cashin Amount of US $.500.000 will be paid within one day after lessorsigning the Aircraft Purchase Agreement of the Aircraft With EastDover Limited of
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 31-08-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 — I. PT PASSOKKORANG, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), DKK
220 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 14 ayat (2)International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)menyatakan, Everyone charged with a criminal offence shall have the right tobe presumed innocent until proved guilty according to law juga telah terlebihdahulu diatur dalam Pasal 11 UDHR Universal Declaration of Human Rights;Di Indonesia, prinsip universal ini kemudian diadaptasikan ke dalambeberapa aturan perundangundangan. Salah satunya adalah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 jo.