Ditemukan 9789 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : shell shabu sharp sahala skala small shally shali stall shale
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 21-01-2022 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps
Tanggal 9 Februari 2022 — Pemohon:
1.Gregory Lee Simpson
2.Nicola Di Santo
Termohon:
Pemerintah Negara RI, CQ Kapolri, CQ Kapolda Bali, CQ Kapolresta Denpasar CQ Kapolsek Kuta
109 — 70
  • To ensure that any person whose right or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy,notwithstanding that the violation has been committed by personacting in official capacity ;(Terjemahan : Menjamin bahwa setiap orang yang hakhak ataukebebasannyadiakui dalam Kovenaninidilanggar, akanmemperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggarantersebutdilakukan oleh orangorang yang bertindak dalamkapasitas resminya) ;a.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 01-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 76/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 25 April 2019 — LINAWATY ALS GOH GIM KIAT VS PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR, DKK
69 — 47
  • ., M.Hum. memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa jika Pemerintah ingin memakai suatu tanah untukkepentingan umum, maka harus diberikan GANTI RUGI yangsebelumnya Pemerintah harus melakukan Sosialisasi dan Negosiasiuntuk memberikan ganti rugi.Bahwa salah satu prinsip dasar yang universal dalam pengambilalinantanah oleh Pemerintah adalah bahwa no private property shall be taken forpublic use without just and fair compensation, sehingga dalam prosesperolehan tanah tersebut hendaknya dapat memperhatikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-08-2014 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — TCHIKANGOUA MOREL EMMANUEL Alias COPER; DKK
98 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam ketentutanPasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR di jelaskan sebagai berikut : indetermination of any criminal charge againts him, everyone shall beentitled to the following minimum quarents, in full equality : (g). Not tobe complled to testify againts himself or to confess guilty,Pada dasarnya, ketentuan pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR tersebutbertujuan untuk melarang paksaan dalam bentuk apapun.
Pengadilan PN NABIRE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 26-09-2012 — Putus : 29-10-2010 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN NABIRE Nomor 60/Pid.B/2010/PN Nbe
Tanggal 29 Oktober 2010 — COLUMBUS RUMAROPEN
70 — 25
  • telah dikembalikan tidak menghapus pidana;Menimbang, bahwa oleh karena masalah korupsi saat ini tidak hanya merupakanmasalah nasional Indonesia saja tetapi juga merupakan masalah internasional (masalah global),maka Majelis akan memperbandingkannya dengan United Nation Convension AgainstCorruption (UNCAC 2003) yang telah diratifikasi dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun2006 dimana dalam konvensi tersebut memandang unsur kerugian negara tidak lagi merupakanunsur mutlak (dengan penyebutan katakata it shall
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 15-07-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 23/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 11 Agustus 2020 — Pembanding/Terdakwa I : ELVIYANTO
Terbanding/Penuntut Umum : KRESNO ANTO WIBOWO, SH.,MH.
167 — 81
  • media penyimpanan data elektronik jenis DVDR, merk :Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, Nomor Kode : MFP626TF14 0438132, yang ditulis tangan Aplikasi Counter Indocev ditandatanganioleh Yoppy Setiawan;Barang bukti Nomor 200 s/d 202, dikembalikan kepada YoppiSetiawan203. 1 (satu) keping DVDR Merk: Maxell, kapasitas: 4,7GB, Nomorkode: MFP6 39WGO4190427 5B, yang bertuliskan "DATA CCTV1 Agustus 2019 Imperial Steam Pot yang ditanda tangani olehNur Fitria F, yang di dalamnya nama file dengan nilai hash : MD5 SHALL
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — 1. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI
734 — 816
  • Perumusan dari asas kehatihatian yang cukupkuat biasanya didefinisikan dengan frase shall stnve to adopt atau frase mustnot wait.
    Dengan frase tersebut, Per Sandin menyebutnya sebagai asas kehatihatian dengan versi yang preskriptif (prescriptive versions) (Per Sandin: 2004).Namun perumusan ukuran perintah juga dirumuskan dengan frase lain,ttmisalnya dengan frase: ... bahwa ketidakpastian tidak seharusnya digunakansebagai alasan untuk menunda (shall not be used as a reason for postponing)tindakan pencegahan.
Pengadilan PA DEMAK Perdata Agama Perceraian
Register : 28-10-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PA DEMAK Nomor 1820/Pdt.G/2014/PA.Dmk.
Tanggal 2 Desember 2014 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
22 — 2
  • Vdd ced. ddl shall decd.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111DT Lele LT Le Dab Led Lae Led el LT Led LT Led DL LL Lek11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111117111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111VAL
    Vdd cel. ddl shall decd11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111PLLA LAT Ld Dad Ld Ld Phd de LET Led Dae Le Led Le LLL1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111DT Lele LT Le Dab Led Lae Led el LT Led LT Led DL LL Lek11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111711111111111111111111111111111111111111111111111111111VAL
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
836 — 558
  • Perumusan dari asas kehatihatianyang cukup kuat biasanya didefinisikan dengan frase shall strive to adoptatau frase must not wait. Dengan frase tersebut, Per Sandinmenyebutnya sebagai asas kehatihatian dengan versi yang preskriptif(prescriptive versions) (Per Sandin: 2004).
    Namun perumusan ukuranperintah juga dirumuskan dengan frase lain, misalnya dengan frase: ...bahwa ketidakpastian tidak seharusnya digunakan sebagai alasanuntuk menunda (shall not be used as a reason for postponing) tindakanpencegahan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-07-2014 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 12-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 357/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Mei 2015 — PT. ASURANSI RAMAYANA TBK >< PT. CHEVRON ACIFIC INDONESIA
431 — 552
  • Revisions, additions or adjustments of Contract, in any formwhatsoever, shall not reduce or relieve Surety of its obligations under thisPerformance Bond."Yang terjemahan resminya adalah :"Bahwa janjijanji berdasarkan Jaminan Pelaksanaan ini merupakansuatu kewajiban langsung dari Pihak Surety tanpa syarat dan tidak dapatdicabut kembali.
Pengadilan PN NABIRE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 03-09-2012 — Putus : 21-06-2011 — Upload : 03-09-2012
Putusan PN NABIRE Nomor 35/Pid.B/2011/PN Nbe
Tanggal 21 Juni 2011 — YOHANES FELIKS RUDAMAGA, S.Sos alias ANIS
82 — 19
  • telah dikembalikan tidak menghapus pidana;Menimbang, bahwa oleh karena masalah korupsi saat ini tidak hanya merupakan masalahnasional Indonesia saja tetapi juga merupakan masalah internasional (masalah global), makaMajelis akan memperbandingkannya dengan United Nation Convension Against Corruption(UNCAC 2003) yang telah diratifikasi dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006 dimanadalam konvensi tersebut memandang unsur kerugian negara tidak lagi merupakan unsur mutlak(dengan penyebutan katakata it shall
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 22-09-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 PK/Pdt/2013
Tanggal 22 September 2014 — PHOENIX COMMODITIES PVT.LTD, ; KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA, DKK
87 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subrogation:The Assured Shall upon payment of a daim hereundertransfer to Underwiters as they direct all rights relating to theinterest in respect of which a daim has been paid so thatUnderwiters are subrogated to such rights;Terjemahannya:Setelah pembayaran klaim tersebut dilakukan (oleh ParaPenggugat Intervensi) Tertanggung (Standard Chartered)harus menyerahkan kepada Para Penanggung (ParaPenggugat Intervensi) secara langsung seluruh hak dankepentingan Tertanggung yang melekat pada klaimselanjutnya
Pengadilan PA TRENGGALEK Perdata Perceraian
Register : 13-11-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 06-01-2015
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 1676/Pdt.G/2014/PA.TL.
Tanggal 17 Desember 2014 — -
62 — 7
  • Vdd ced. dcdcdc L shall decd.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111DT Lele LT Le Dab Led Lae Led el LT Led LT Led DL LL Lek1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111PL Ladd LT Lid Lab Li dd Li Lad Ld LE LE Ll Li Ld111111150611111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111VAL
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Trt
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pemohon:
PETRUS SABUNGAN HIRAS FREDY ARITONANG RADJAGUKGUK
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN
55 — 12
  • Terjemahannya:Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjJaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaltu:(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalambahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhanyang dikenakan terhadapnya@ Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar):Each State Party to the present Covenant undertakes:to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Desain Industri
Register : 24-05-2016 — Putus : 28-10-2016 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pdt.Sus-Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 28 Oktober 2016 — PERKUMPULAN SANITARY INDONESIA (PERSANDO), CS >< ALEKSKY BAGOES M.B., S.H., M.H., CS
846 — 419
  • mencakup Persetujuan TRIPsmelalui UndangUndang No.7 Tahun 1994 tentang PengesahanAgreement Establishing the World Trade Organization (PersetujuanPembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang dijadikan sebagaidasar hukum terbentuknya UndangUndang Desain Industri yang telahmenempatkan prinsip itikad baik sebagai dasar untuk dapat dikabulkannyapermohonan desain industri dari seorang pemohon;Bahwa mengacu pada ketentuan Article 25 Persetujuan TRIPs yangmenyatakan :Article 25 angka 1 TRIPs :Members shall
    Membersmay provide that such protection shall not extend to designs dictatedessentially by technical or functional considerations;Terjemahan bebas Article 25 angka 1 TRIPs :Para anggota harus memberikan perlindungan terhadap desainindustri baru atau asli yang dibuat secara mandiri. Para anggotadapat menyatakan suatu desain tidak baru atau tidak asli jika desaintersebut tidak berbeda secara signifikan dari desain yang telahdiketahui atau kombinasi dari fitur desain yang telah diketahui.
Pengadilan PN WAINGAPU Perdata
Register : 10-11-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN WAINGAPU Nomor 18/Pdt.G./2016/PN. Wgp.
Tanggal 5 Januari 2017 — - PT Algae Sumba Timur Lestari
185 — 520
  • Guidelines on theDefinition of Relevant Market4 , mendefinisikanpasar bersangkutan dengan memasukkanbatasan pasar produk dan pasar geografissebagai berikut : "In determining the relevantproduct market, the market comprising the goodsor services which are the subject of a merger oran acquisition, and the goods or services whichare deemed identical in the eye of consumers interms of their prices, intended use andcharacteristics is taken into account; other factorsthat may affect the market determined shall
Pengadilan PA TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata Agama
Register : 11-11-2016 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK
Tanggal 15 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 26
  • No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.yang mengalami keterbelakangan mental, sementara dengan perceraian iniantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagiakan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuhanak a quo, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankanprinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child shall bea primary consideration) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungananak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-05-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 11-01-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 421/Pdt.G,ARB/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
159 — 96
  • selaku Majelis Arbiteryang memutus sengketa ataupun beda pendapat antaraPenggugat dengan Tergugat II;Selain dari pada itu, perlu Tergugat Il kemukakan juga bahwakekebalan yang diberikan kepada arbiter atau Majelis arbiter,juga telah sejalan dengan Pasal 34 International Chambers OlCommerce Rules Of Arbitration di dalam based practice hukumInternasional, yang menyatakan sebagai berikut:Neither the arbritators nor the couth and its members, nor theicc andits employerss nor the icc national Commitees shall
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 28-02-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 3 Januari 2017 — ALEX USMAN, S.Sos, SH, MM
182 — 330
  • Tirtamarta Wisesa Abadi (TWA) and SilverWingsGroup Corporation yang ditandatangani oleh Francis NG GeneralManager of SilverWings tanggal 8 September 2014 ;14) 2 (dua) lembar copy legalisir bertuliskan To all to Whom thesepresents shall come tanggal 4 Agustus 2014 ;15) 1 (satu) lembar copy legalisir tentang Official representation inINGONGS1 a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Upload : 22-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pid.Sus/2011
Dr.Frans H. Winarta SH.MH(Kuasa Pemohon); Scott Anthony Rush
390 — 359 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • "Noone shall besentenced to death" ke dalam Konstitus i Perancis. Haltersebut membuat Perancis menjadi Negara ke17 yangmemasukkan larangan penjatuhan hukuman mati ke dalamkonstitusinya ;Mengingat ketentuan hukum pidana positif NegaraBelanda dan Perancis yang notabene melatarbelakangipembentukan KUHP Indonesia, sudah menghapuskan hukumanmati, maka sudah selayaknya jika Indonesia sebagaiHal. 104 dari 144 hal. Put.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Plk
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.ANTON RAHMANTO, SH., MH.
2.ROMLAN ROBIN,SH
3.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
LUGIS Bin UTUI SALONDANG
330 — 285
  • Pengertian tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1ICERD yang menentukan bahwa In this Convention, the term "racialdiscrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction or preferencebased on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has thepurpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment orexercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in thepolitical, economic, social, cultural or any other field of public life (Terjemahanbebas