MNC Indovision selama 3 tahun 1 Bulan ( sejak April2011 s/d Mei 2014 ) ditempatkan di bagian tekhnis dengan menerima upahRp. 1.850.000, (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )perBulan dan di PHK Mei 2014);2.

Surat Perdamaian Penggugat dan Tergugat tersebut pasal berbunyi : Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiriperkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilalukan oleh Tergugatselaku Terlapor ( Siance Anwar ) sesuai dengan Laporan Polisi No Pol: LP/1060/K/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp 300.000.000, ( TigaRatus Juta Rupiah ), dan hutang yang Rp 300.000.000, ( Tiga Ratus Jutatersebut disepakati akan dibayarkan Rp 150.000.000, ( Seratus Lima Puluh JutaRupiah ).Bahwa tekhnis

Bachmanisa Dokter Unit Pelaksana Tekhnis DinasPelayanan Kesehatan Ciparay dengan kesimpulan : terdapat Iluka lecet pada hidung,rahang kiri dan tangan bengkak.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan penuntut umum tersebutterdakwa tidak mengajukan keberatanMenimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telahmengajukan saksi saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpahsebagai berikut

Masyarakat Desa) adalah agar kader KPMD tersebut mempunyaikemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai PTO Bab tahun2008, peran pelaku pelaku dimana fungsi KPMD adalah membantu pengelolaanpembangunan di Desa, dan memfasilitasi atau memandu masyarakat dalammengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Pedesaan di desa dankelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan ; Bahwa benar saksi menerangkan tujuan pemerintah mengadakan PNPMadalah : sesuai PTO (Petunjuk Tekhnis

Bapemas Propinsi Jawa Timur , disamping itu BapemasKabupaten Pasuruan juga membuat Laporan daya serap anggaran berdasarkanSP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dikeluarkan oleh KPPN ( kantorPerbendaharaan Kas Negara) Malang atas dasar Surat Perintah Membayar(SPM) yang diajukan oleh PA (Pengguna Anggaran) / KPA ( Kuasa PenggunaAnggaran ) yaitu Kepala Bapemas Kabuapaten Pasuruan berdasarkan usulan dariKecamatan dan Desa ) Kemendagri Nomor : 414.2/615/PMD tanggal 04 Pebruari 2011perihal : Petunjuk Tekhnis

Pekerjaan jalan Aspal lebar 3 Meter X Panjang 891 Meter Untuk Desa SumberGlagah ; Besar dana PNPM Perdesaan sebesar Rp.138.970.400 dengan rinciandana APBD sebesar Rp. 60.000.000, Dana APBN sebesar Rp. 72.021.900, APBN 2%(Untuk operasional UPK Kecamatan sebesar Rp. 2.779.500,) APBN 3% (UntukOperasional TPK Desa sebesar Rp. 4.169.000,) ; Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan PNPM Mandiri Perdesaan tersebut ,sebagaimana dalam penjelasan XI PTO (Petunjuk tekhnis Operasional ) ditentukan :1.

Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan agar mencapai hasilyang memuaskan serta selesai tepat waktu ; Dalam Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan disebutkan juga dalam :I. Alur Kegiatan ; 1.2. Pelaksanaan Kegiatan : Penyelesaian Kegiatan :10.

ratus dua puluh rupiah). hal ini bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional ) program Nasional pemberdayaanMasyarakat ( PNPM) Mandiri Perdesaan , kementrian Dalam Negeri RI tanggal 5Nopember 2008, Penjelasan ( petunjuk Teknis Operasional ) Program Nasionalpemberdayaan Masyarakat ( PNPM) Mandiri Perdesaan dan Surat Perjanjian Kontrakpengadaan Material untuk Desa Krengih, Desa kedung Banteng dan Desa SumberGlagah;e Hal tersebut diatas bertentangan dengan Petunjuk Tekhnis

biayabiaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya ituia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaanatau badan hukum ;Bahwa para Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 10(sepuluh), karena surat pemberitahuan yang dibuat olehTergugat Il telah didasarkan' pada Surat PernyataanPembatalan Pembeli Lelang yang dibuat oleh Tergugat sebagaimana telah ditentukan oleh Direktur JenderalPiutang dan Lelang Negara No.Per02/PL/2006, tentangPetunjuk Tekhnis

Tergugat II kepada Penggugat,berdasarkan hal tersebut maka Tergugat telah sesuaidengan ketentuan yang berlaku ;Halaman 25 dari 42, Putusan Nomor : 08/G/2010/PTUNJKT.2626Bahwa para Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 12(dua belas) dan 13 (tiga belas), karena tindakan Tergugat mengeluarkan surat pernyataan dan tindakan Tergugat IImengeluarkan surat pemberitahuan sudah benar dan sesuaidengan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Direktur JenderalPiutang dan Lelang Negara No.Per02/PL/2006, tentangPetunjuk Tekhnis

PerdirjenHalaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2018/PN BnjKekayaan Negara No. 2/KN/2917 tentang Petunjuk Tekhnis PelaksanaanLelang.Bahwa hak untuk menjual Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimerupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yangdipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan. Hal tersebut didasarkan padajanji yang diberikan oleh Pemberi Hak Tanggungan in casu Penggugatbahwa apabila debitur cidera janji.

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,sehingga lelang eksekusi dapat dilaksanakan tanpa melalui fiat eksekusiPengadilan Negeri.Bahwa Tergugat Il dalam menerima permohonan lelang terlebin dahuludilakukan pemeriksaan secara formil terhadap dokumen yang dilampirkan,dinyatakan bahwa dokumen tersebut telah memenuhi persyaratan lelangyang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo PerdirjenKekayaan Negara No. 2/KN/2017 tentang Petujuk Tekhnis

Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda yang seluruhnya atauPTSN : 474/Pid.B/2013/PN.RGTsebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya.Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidanganberdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh faktahukum

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena tidak stabilnya kebutuhan anak tersebutsampai dewasa maka ukuran yang ditetapkan adalah ukuran minimal akanmengalami perubahan sesuai situasi dan kondisinya;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum ataspermohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim dipandang logis dan rasionalserta menyangkut tekhnis acara peradilan sesuai dengan azas sederhana,cepat dan biaya ringan, maka nafkah anak harus dibayar oleh Pemohonsebelum

Putusan No. 49/G/2015/PTUNSRGMenimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 103 PP Nomor 36 Tahun 2015 TentangPeraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, disebutkanjika masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan apabila dari hasil penyelenggaraanbangunan gedung telah terjadi dampak yang mengganggu/merugikan yang tidakdiperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pemanfaatan;Menimbang, bahwa Pasal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

gedung;Pasal 1 ayat 38: Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan denganpenyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakilikelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligusmewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antarawakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud;Menimbang, bahwa kemudian dalam Bagian V huruf C Lampiran PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

PeraturanPelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwayang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikanoleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangunbaru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuaidengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

49/G/2015/PTUNSRGMenimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah KotaTangerang Selatan Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung, menyatakan yangdimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disebut dengan IMBadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan kepadapemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan tekhnis

menjadi kewenangan daerah otonom;Menimbang, bahwa Pasal angka 15 UU Nomor 28 Tahun 2002 TentangBangunan Gedung, menyatakan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepaladaerah kabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badaneksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Pemerintah daerah menurutPasal angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 TentangPedoman Tekhnis

Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.Unatanggal 05 Juli 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis

Dalam perkara terdakwa AHMAD RISKA ABDUL.LAH aliasAHMAD bin SUJANA dengan tekhnis surat dakwaan yang dalam persidangantelah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa;Menimbang, bahwa demikian menurut kami unsur ini telah terbukti.2.

RUKMINI TRIROCHANI, selaku Anggota ;Setelah pengangkatan panitia pengadaan, kemudian Panitia Lelangmenyiapkan dokumendokumen seperti formulir penilaian kualifikasi yangberisikan surat pernyataan minat, fakta integritas dan datadata perusahaan,Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) yang berisikan syaratsyarat umum,syaratsyarat administrasi dan syaratsyarat tekhnis pekerjaan ;Pada tanggal 06 Oktober 2007 Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang telahmengumumkan pelelangan umum kegiatan pengadaan pencetakan

RUKMINI TRIROCHANI, selaku Anggota ;Setelah pengangkatan panitia pengadaan, kemudian Panitia Lelangmenyiapkan dokumendokumen seperti formulir penilaian kualifikasi yangberisikan surat pernyataan minat, fakta integritas dan datadata perusahaan,Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) yang berisikan syaratsyarat umum,syaratsyarat administrasi dan syaratsyarat tekhnis pekerjaan ;Bahwa Terdakwa telah menyusun sendiri Harga Perhitungan Sendiri (HPS)tanpa melibatkan atau mengikut sertakan anggota panitia lainnya

SITOMPUL,M.M., yang ketika itu menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha Sesditjen PLStelah diangkat menjadi Ketua Panitia Lelang dengan anggotaanggota ;YANDI FIRLIANSYAH, WENDI KUSWENDI, MPOS , ASMAWI ;Setelah pengangkatan itu kemudian Panitia Lelang menyiapkan dokumendokumen seperti formulir penilaian kualifikasi yang berisikan surat pernyataanminat, fakta integritas dan datadata perusahaan, Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) yang berisikan syaratsyarat umum, syaratsyarat administrasidan syaratsyarat tekhnis

Multi Guna Coal tidakmenyampaikan bukti setor, danKewajiban lainnya ...........kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan pertambanganyang merupakan kewajiban pemegang izin.Bahwa jika dilihat dari urutan tanggal tanggal peringatandimaksud, ternyata, Penggugat selalu datang danberkomunikasi ke instansi dinas tekhnis dan Tergugat,karena pada tanggal 19 Februari 2008 Penggugatmenyampaikan Rencana Kerja kepada dinas tekhnis,kemudian dinas tekhnis mengeluarkan surat dukungannyatanggal 25 Februari 2008

MULTIGUNA COAL.Bahwa Penggugat tidak mengetahui bahwaTergugatmengirimkan Peringatan , Il dan Ill, karena antaraPeringatan II dan Peringatan ke IIIyaitu tanggal 14 ..................yaitu. tanggal 14 Pebruari 2008 dan tanggal 11 April2008, karena Penggugat pada tanggal 25 Pebruari 2008,telah mendapat surat No.209/TAMPERINDAG/B dari kantorPertambangan, Perindustrian dan Perdagangan,perihal : dukungan dan pada tanggal 19 April 2008masih berkomunikasi dengan Dinas Tekhnis yaitu DinasPertambangan, Perindustrian

;Bahwa terhadap dalil tersebut adalah tidak beralasan dan mengadaada mengingat dalam Pengumuman Pasca kualifikasi Tergugat secara jelas telah menyebutkan dalam dokumen penawaran dan sistem SPSE terkait dengan persyaratan tekhnis sesuai dengan persyaratan yang diajukan olehPPK melalui Lampiran Huruf A angka 7 Surat No. 602/024/RPP/PPK/BM/IV/2020 tanggal 30 April 2020, yaitu:Dalam Dokumen Penawaran terkait persyaratan memilikipekerjaan tercantum Pekerjaan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun

;Bahwa selain hal tersebut terkait dengan persyaratan tenaga tekhnis (Kualifikasi Tekhnis) yang dicantumkan dalam persyaratan lelang merupakan persyaratan yang diajukan olehPPK sebagaimana disampaikan melalui Lampiran huruf Bangka 4 Surat No. 602/024/RPP/PPK/BM/IV/2020 tanggal 30April 2020 Perihal Surat Penetapan Rencana PelaksanaanPengadaan Pembangunan dan Pelebaran Jalan Akses Flyover Universitas Indonesia (Bantuan Keuangan PemerintahProvinsi DK Jakarta Tahun Anggaran 2018) (Lanjutan);Halaman 37

dari 72 halaman Putusan Nomor: 80/G/2020/PTUN.BDG.Bahwa berdasarkan kualifikasi tekhnis yang diajukan olehPemenang peringkat pada objek a quo kepada Tergugatsemakin menjelaskan penetapan pemenang peringkat padaobjek a quo telah sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam Pasal 48 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standardan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyediajo.

Sumber Rejeki Dusun Sengon :2) Kelompok Tani Sumber Dadi Dusun Sambilawang ;3) Kelompok Tani Sumber Gandrung Dusun Sambilawang ;Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto nomor : 188.45/763/HK/416012/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang penetapan gabungan kelompok tani(GAPOKTAN) pelaksana pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)TA. 2009 yang menjadi pengurus gapoktan Sumber Pangan Desa SambilawangadalahKetua >: SANIMAN ;Sekretaris : PARSUDI :Bendahara : SUPRIADI :Bahwa berdasarkan Petunjuk Tekhnis

kelompok1) Kelompok Tani Sumber Rejeki Dusun Sengon :2) Kelompok Tani Sumber Dadi Dusun Sambilawang ;3) Kelompok Tani Sumber Gandrung Dusun Sambilawang ;Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto nomor : 188.45/763/HK/416012/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang penetapan gabungan kelompok tani(GAPOKTAN) pelaksana pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)TA. 2009 yang menjadi pengurus gapoktan Sumber Pangan Desa SambilawangadalahSekretaris : PARSUDI :Bendahara : SUPRIADI :Bahwa berdasarkan Petunjuk Tekhnis

Heru Wibowo PoerboKonsultan Tekhnis :Perencana : Ir. Ruth Meliana DewiAnggota : Ir. Sandi KomarudinPelaksana : Ir. Henry BastianAnggota : Ir. Chandra Gozali Otja DjuarsaHalaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT.BDGSekretariat : Yusuf SuksenaLogistik : 1. Heri2. Rahayu Nurdin3. Pepen RukmanaKeuangan : 1. Ratna Fatimah,2. Dayat Engkos,3. Hikmat Firmansyah.Bahwa terdakwa Drs. H.

Bahwa dalam rangka Pembangunan Gedung PMI Cabang KotaBandung, terdakwa menerbitkan Surat keputusan Ketua PMI CabangHalaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT.BDGKota Bandung Nomor :046/S.Kep/X/2007 tanggal 06 Oktober 2007,tentang Pembentukan Tim Pembangunan Gedung PMI Cabang KotaBandung dengan susunan Tim sebagai berikut ;PengarahKetua Pelaksana/Penanggung JawabWakil Ketua/PenanggungJawabBidang DanaSekretarisWakil SekretarisBendaharaPengawas BangunanKonsultan AhliKonsultan Tekhnis

tanggal 31 Oktober 2011tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Perubahan Palang MerahIndonesia Kota Bandung Tahun 2011 ;1 (Satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah IndonesiaKota Bandung Nomor : 332/S.KEP/XII/2011 tanggal 28 Desember2011 tentang Penghapusan Beban Pinjaman Markas Ke UDDUntuk Modal Awal Bulan Dana PMI Kota Bandung Tahun 2009 danTahun 2010 ;1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang MerahIndonesia Nomor : 065/KEP/PP.PMI/V/2012 tanggal 29 Mei 2012tentang Petunjuk Tekhnis

MerahIndonesia Kota Bandung Tahun 2011 ;1 (Satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah IndonesiaKota Bandung Nomor : 332/S.KEP/XII/2011 tanggal 28 Desember2011 tentang Penghapusan Beban Pinjaman Markas Ke UDDHalaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT.BDG5556575859606162636465Untuk Modal Awal Bulan Dana PMI Kota Bandung Tahun 2009 danTahun 2010 ;1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang MerahIndonesia Nomor : 065/KEP/PP.PMI/V/2012 tanggal 29 Mei 2012tentang Petunjuk Tekhnis

atas nama Sekolah Dasar ;Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Laju Langgududengan Terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yangdiperoleh sebesar Rp371.956.000,00 (tiga ratus tujun puluh satu jutasembilan ratus lima puluh enam rupiah) untuk 4 (empat) lokal ruang kelasdimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut langsungdikerjakan oleh pihak sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkanPetunjuk Tekhnis

Nomor 2668 K/PID.SUS/2015dikerjakan oleh pihak sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkanPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang KelasRusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012 ;Bahwa setelah dana sebesar Rp371.956.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satujuta sembilan ratus lima puluh enam rupiah) masuk ke rekening Bank BRIan. SD INP. Laju kemudian Terdakwa selaku Kepala Sekolah membentukPanitia atas penggunaan bantuan tersebut yakni berdasarkan SuratKeputusan Kepala SDN Inp.

atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebuttermasuk Sekolah Dasar Negeri SDN) Inpres Laju Langgudu dengan terdakwaselaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesarRp.371.956.000.( tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluhenam rupiah) untuk 4 (Empat) lokal ruang kelas dimana pengerjaan RehabilitasiRuang Kelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolahdengan Metode Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis

atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri SDN) Inpres Laju Langgudu denganterdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesarRp.371.956.000.( tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluhenam rupiah) untuk 4 (Empat) lokal ruang kelas dimana pengerjaan RehabilitasiRuang Kelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolahdengan Metode Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis

atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putihdengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yangdiperoleh sebesar Rp. 369.651.000 (tiga ratus enam puluh sembilanjuta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk 5 (lima) lokal ruangkelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berattersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan MetodeSwakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis

atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putihdengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yangdiperoleh sebesar Rp. 369.651.000 (tiga ratus enam puluh sembilanjuta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk 5 (lima) lokal ruangkelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berattersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan Metode24Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis