Ditemukan 6405 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pembebasan terdakwa Tanah Ganti rugi pembebasan tanah Penentuan harga tanah Tanah negara Pembebasan Narkotika Pembebasan para terdakwa Penganiayaan Pembatalan pembebasan Perbuatan melawan hukum Tanah pengganti berupa tanah kapling Pembebasan yang tidak murni
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 21-08-2013 — Upload : 01-10-2013
Putusan PT PALEMBANG Nomor 40/PDT/2013/PT.PLG
Tanggal 21 Agustus 2013 — Hj. ROMZAH Binti H. ISHAK vs 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. Menteri Pertahanan dkk
31 — 15
  • Perlu diketahui olehPenggugat bahwa pembebasan tanah aquo terjadi pada tanggal 23 Agustus 1986 dan dilakukanoleh/melalui Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah TK. II Palembang (Vide: BuktiT.11).
    Dian Sakti) dalamrangka perjanjian ruilsiag yang telah dibatalkan (Vide: Sukti T.14);Selanjutnya, Penggugat mendalilkan bahwa ada personel/anggota dari Kodam I/Swj ikutserta atau terlibat dalam Panitia Pembebasan Tanah dimaksud.
    Yang melakukan pembebasan tanah adalah instansi yang berwenang,yakni Panitia Pembebasan tanah Kota Palembang beserta unsur dan jajarannya. Jadi jelaskiranya, Tergugat II tidak melakukan pembebasan tanah objek perkara.Bahwa Tergugat IT menolak dengan tegas dalil gugatan pada angka (7) yang menyebut TergugatII telah melakukan tipu daya.
    NietOnvankelijke Verklaad (NO) dikarenakan kurang pihak, sebab tidak mengikutsertakan/ tidak14menggugat Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah Kota Palembang).
    Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada angka (3), (4), (5)dan (6) yang menyebut Tergugat II telah melakukan pembebasan tanah guna keperluanpembangunan perkantoran. Bahwa Tergugat III tidak memiliki kewenangan untuk melakukanpembebasan tanah. Yang melakukan pembebasan tanah adalah instansi yang berwenang, yakniPanitia Pembebasan tanah Kota Palembang beserta unsur dan jajarannya. Jadi jelas kiranya,Tergugat III tidak melakukan pembebasan tanah objek perkara;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 17-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1418 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Endan syuhada
41 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk pembebasan tanah Penggantian Pemakaman Budha Tanah Kusirdi Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama,Kotamadya Jakarta Selatan, sebesar Rp 1.032.000, / m?
    Asli Surat Tugas Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 918 / 1.711.387 tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah / LahanPenggantian Pemakaman Budha Tanah Kusir Kelurahan KebayoranHal. 64 dari 103 hal. Put.
    Asli Daftar Nominatif Pembebasan Tanah PenggantianPemakaman Budha Tanah Kusir tanggal Oktober 2006 ;10.Ahli Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 3048 / 1.711 tanggal28 Nopember 2006 ;11.Asli Surat Kuasa tanggal 20 Juli 2006 ;12.
    Asli Surat Tugas Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 918 / 1.711.387 tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah / LahanPenggantian Pemakaman Budha Tanah Kusir Kelurahan KebayoranHal. 99 dari 103 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-03-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Maret 2013 — Ir. BUDIMAN, dk ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo
170 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk pelaksanaan Pembebasan Tanah sampai dengan luasan 1 Ha,dilaksanakan Surat Keputusan General Manager Nomor : 010. K/GM PI KITRINGJBN/2007 tanggal 3 Januari 2007, tanpa melibatkan Panitia Pengadaan TanahPemerintah Kabupaten/Kota setempat ;b. Untuk pelaksanaan pembebasan tanah di atas 1 Ha harus melalui PanitiaPengadaan Tanah yang dibentuk Pemerintah setempat yaitu Kabupaten/Kota ;Bahwa untuk merealisasikan pembebasan tanah di Desa Boro, KecamatanTanggulangin, saksi Ir.
    Slamet Haryanto, MM yang telahmelakukan pembebasan tanah Gogolan seluas 28.120 m? di Desa Boro, KecamatanTangggulangin, Kabupaten Sidoarjo dengan cara membeli tanah dari saksi Drs. AgusSukiranto, MM selaku Broker tanah dan melaksanakan pembebasan tanah tanpamelibatkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo tersebut melanggarketentuanketentuan sebagai berikut :a.
    Untuk melaksanakan pembebasan tanah sampai dengan luasan 1 ha,dilaksanakan sendiri oleh Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) yangdibentuk berdasarkan Surat Keputusan General Manager Nomor : 010. K/GM PIKITRING JBN/2007 tanggal 3 Januari 2007, tanpa melibatkan Panitia PengadaanTanah Pemerintah Kabupaten/Kota setempat ;b.
    SUDARTO, MM selaku Camat Tanggulangin ;Foto copy Surat Nomor : 932/13/Pl KITRING JEN/2007 tanggal 13 November2007 perihal Pembebasan Tanah Proyek Percepatan Non BBM dari ManagerBidang Operasional Ir. GUNAWAN EDWIN S. kepada 1. MPROKITRING DKIJAYA & Banten, 2. Ketua Tim Pembebasan Tanah DKI (Bpk. BAGIYONO)Hal. 40 dari 82 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/201321.Ze23.24.25,26.2/.28.29.MPROKITRING DKI JAYA (Bpk. BAGIYONO) 3. MPROKITRING JABAR, 4.Ketua Tim Pembebasan Tanah JABAR (Bpk.
    SUDARTO, MM selaku Camat Tanggulangin ;Foto copy Surat Nomor : 932/13/Pl KITRING JEN/2007 tanggal 13 November2007 perihal Pembebasan Tanah Proyek Percepatan Non BBM dari ManagerBidang Operasional Ir. GUNAWAN EDWIN S. kepada 1. MPROKITRING DKIJAYA & Banten, 2. Ketua Tim Pembebasan Tanah DKI (Bpk. BAGIYONO)MPROKITRING DKI JAYA (Bpk. BAGIYONO) 3. MPROKITRING JABAR, 4.Ketua Tim Pembebasan Tanah JABAR (Bpk. Ir DJOKO SUYONO), 5.MPROKITRING JATENG & DIY, 6. MPROKITRING JTBN, 7.
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Putus : 07-01-2016 — Upload : 13-06-2016
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 18/Pdt.P/2015/PN Kag
Tanggal 7 Januari 2016 — - ADI ROSADI, ST., MT (PEMOHON) VS - TIARA HIKMAH, DKK (PARA TERMOHON)
23 — 2
  • Menyatakan sah secara hukum Konsinyasi/Penitipan uang ganti kerugian pembebasan tanah untuk kepentingan umum pengadaan tanah pembangunan jalan Tol Palembang-Indralaya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung untuk bidang tanah : a.
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 31-01-2003 — Putus : 29-12-2003 — Upload : 14-01-2015
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pdt.G/2003/PN.AB
Tanggal 29 Desember 2003 — Pemerintah RI Cq Mendagri Cq Gubernur Maluku dalam kapasitas sebagai Ketua Panitia Pembebasan Tanah Bandara Pattimura Ambon Tahun 1993. Sebagai Tergugat II. 3. Pemerintah RI Cq Mendagri Cq Gubernur Maluku Cq Bpati Maluku Tengah Cq Camata Leihitu Cq Kepala Desa Hattu. Sebagai Tergugat III.
102 — 12
  • Pemerintah RI Cq Mendagri Cq Gubernur Maluku dalam kapasitas sebagai Ketua Panitia Pembebasan Tanah Bandara Pattimura Ambon Tahun 1993. Sebagai Tergugat II.3. Pemerintah RI Cq Mendagri Cq Gubernur Maluku Cq Bpati Maluku Tengah Cq Camata Leihitu Cq Kepala Desa Hattu. Sebagai Tergugat III.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-10-2014 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2775 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Oktober 2014 — MUSLIM bin H. ISHAK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA KODAM II SRIWIJAYA, DKK
38 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perludiketahui oleh Penggugat bahwa pembebasan tanah a quo terjadi pada tanggal23 Agustus 1986 dan dilakukan oleh/melalui Panitia Pembebasan TanahHal. 8 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013Kotamadya Daerah TK. Il Palembang (vide: Bukti T.I1).
    Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan nietontvankelijke verklaard (NO) dikarenakan kurang pihak, sebab tidakmengikutsertakan/ tidak menggugat Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah KotaPalembang).
    ., Penggugat kemudian menggugat Panitia 9(Panitia Pembebasan Tanah Kota Palembang), akan tetapi Penggugat tidakmerinci/tidak menguraikan dengan saksama dalam surat gugatannya tentanginstitusiinstitusi mana yang dapat dikategorikan sebagai komponen dalamKepanitiaan Sembilan tersebut.
    Dian sakti sebagaiTergugat Il, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat IV,Panitia 9 (Sembilan Pembebasan Tanah) sebagai Tergugat V dan Notaris/PPATSiti Hikma Nuraini, S.H., Mkn., sebagai Tergugat VI.
    No.2775 K/Pdt/2013Kesalahan Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut terlihat jelasdalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 alinea kedua, yangberbunyi :Menimbang di dalam bukti T.1.1, berupa berita acara Nomor 01/PPT/1986,yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Palembangdisebutkan adanya dana sebesar Rp279.277.200,00 (dua ratus tujuh puluhsembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yangdikeluarkan untuk pembebasan tanah yang terletak di kelurahanKeramasan, kecamatan
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-05-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN CIBINONG Nomor 278/Pid.B/2010/PN.Cbn
Tanggal 10 Mei 2010 — H. ANSURULLAH, SH.MH
92 — 16
  • MUSLIH Z,SPDi dan team Pembebasan tanah tersebut dibentuk secara lisantidak tertulis dan saling percaya dan sebagai penanggung jawabsdr. ARMAN EFENDI selaku yang menerbitkan surat perintahKerja ;Untuk jalannya proyek pembebasan tanah tersebut' terdakwa dansaksi H. MUSLIH Z, S.PDI yang belum mempunyai dana operasionalmengajak saksi ADANG SAPUTRA selaku Kepala Desa CibeteungUdik.
    MUSLIH Z,S.PDI selaku bendahara.Setelah lewat dari waktu yang dijanjikan oleh terdakwa selakuKetua Tim yang bertanggung jawab dalam Tim pembebasan tanahtidak menempati janjinya kepada saksi ADANG SAPUTRA danternyata proyek pembebasan tanah yang pernah dikatakan olehterdakwa dan saksi H.
    S.PDI danTeam pembebasan tanah tersebut dibentuk secara lisan tidaktertulis dan saling percaya dan sebagai penanggung jawab sdr.ARMAN EFENDI selaku yang menerbitkan Surat Perintah Kerja.Untuk jalannya proyek pembebasan tanah tersebut terdakwa dansaksi H. MUSLIH Z, S.PDI yang belum mempunyai dana operasionalmengajak saksi ADANG SAPUTRA selaku Kepala Desa CibeuteungUdik.
    tanah belum bisamnggantinya ;Bahwa benar saksi Adang Saputra sudah beberapa kalikerumah saksi untuk meminta agar kendaraan mobilmiliknya yang telah dijual segera di ganti sesuai yangdijanjikan oleh Tim pembebasan tanah yang diketahui olehsaksi H.
    SPDi selaku sekertaris dan Bendahara didalamTiam proyek pembebasan tanah dalam mencari donatur untukpendukung dan operasioanl agar proyek bisa berjalan dilakukansecara bersama sama. Baik dalam setiap pertemuan dan musyawarahterdakwa selalu didampi9ngi oleh saksi H. Muslih Z.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2013 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 70/Pdt.G/2012/PN.TPI
Tanggal 31 Oktober 2013 — SUKARNI Alias NA AING (Penggugat) PT. BUANA MEGA WISATA (Tergugat I) PT. BINTAN RESORT CAKRAWALA (Tergugat II) PT. BINTAN LAGOON (Tergugat III) PT. RIA BINTAN (Tergugat IV) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBENUR PROPINSI KEPULAUAN RIAU (TergugPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBENUR PROPINSI KEPULAUAN RIAU Cq. BUPATI KABUPATEN BINTAN ( Tergugat VI)PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBENUR PROPINSI KEPULAUAN RIAU Cq. BUPATI KABUPATEN BINTAN Cq CAMAT TELUK SEBONG (Tergugat VII) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBENUR PROPINSI KEPULAUAN RIAU Cq. BUPATI KABUPATEN BINTAN Cq CAMAT TELUK SEBONG Cq DESA SEBONG LAGOI (Tergugat VIII) BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KANWIL KEPULAUAN RIAU (Turut Tergugat)
67 — 10
  • KPTS 614 / XII / 1990Tanggal 16 Desember 1990 Tentang Panitia Pembebasan Tanah Khusus ProyekPengembangan Pulau Bintan Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan Riau, JoSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Riau No.
    Tergugat untuk dilakukan pembayaran kepada yang berhak,dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Panitia Pembebasan Tanah KhususProyek Pengembangan Pulau Bintan No.
    Dan Staf SekretariatPembebasan Tanah Khusus Proyek Pengembanagn Pulau Bintan, diberi tandabukti (T I14) ;Surat Keputusan Ketua Panitya Pembebasan Tanah Khusus ProyekPembangunan Pulau Bintan No.KPTS.05/580/1991, tertanggal 18 Januari 1991,Tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah, Tanaman Dan bangunan DalamRangka Pembebasan Tanah Khusus Proyek Pengembanagn Pulau Bintan, diberitanda bukti (T I15) ;Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan, Industri DanPengawasan Pembangunan Selaku
    Bintan (Tim 9)telahmelakukan pembebasan tanah obyek sengketa dari masyarakat yang tinggal di tanahobyek sengketa dan harga ganti rugi pembebasan tanah tersebut sesuai dengan SuratKeputusan Panitia Pembebasan Tanah Khusus Pengembangan Pulau Bintan No.KPTS.05/580/1991 tanggal 18 Januari 1991 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah,Tanaman dan Bangunan Dalam Rangka Pembebasan Tanah Khusus ProyekPengembangan Pulau Bintan.Menimbang, bahwa oleh karena pembebasan tanah obyek sengketa yangdilakukan oleh
    Tergugat melalui Panitia Pembebasan Tanah Khusus PengembanganPulau Bintan (Tim 9) telah sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pembebasan TanahKhusus Pengembangan Pulau Bintan No.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-04-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 195/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 6 Juli 2017 — SLAMET SUDRADJAT >< DIREKTUR PT.NANCY WIJAYA CS
58 — 47
  • MNA berdasarkan Perjanjian Kerjasama, yaitu untukmembantu memperlancar pembebasan tanah yang dilakukan oleh TimPembebasan Tanah (TPT) yaitu) organisasi yang dibentuk olehDepartemen Pekerjaan Umum untuk keperluan pembebasan tanah JalanTol Surabaya Mojokerto dan membantu Panitia Pembebasan Tanah(P2T) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota yang dilaluiproyek Jalan Tol Surabaya Mojokerto.Yang bertugas dan berwenang melakukan pembebasan dan pembayaranpembebasan tanah bukan PT.
    7.Berdasarkan' peraturan yang berlaku, pembayaran uangpembebasan tanah Proyek Jalan Tol Surabaya Mojokerto adalahdilakukan dan merupakan kewenangan dari Tim Pembebasan Tanah(TPT) dan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Proyek Jalan TolSurabaya Mojokerto.Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil PENGGUGAT halaman 3point 7 dan point 8 Gugatannya tidak terbukti dan harus ditolak.15.
    NANCY WIJAYA yang melakukan pembebasantanah dalam rangka mempercepat pembebasan tanah, dengandemikian apa yang dilaporkan Tergugat hanyalah fiktif belaka,tidak dapat dipertanggungjawebkan secara hukumDalil PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar karena berdasarkanperaturan yang berlaku, yang bertugas dan berwenang melakukanpembebasan dan pembayaran uang pembebasan tanah Proyek JalanTol Surabaya Mojokerto adalah Tim Pembebasan Tanah (TPT) yaituOrganisasi yang dibentuk oleh Departemen Pekerjaan Umum
    MNA berdasarkan Perjanjian Kerjasama, yaitu melakukan Koordinasidan Kegiatan untuk membantu memperlancar pembebasan tanah yangdilakukan oleh Tim Pembebasan Tanah (TPT) dan Panitia PembebasanTanah (P2T) proyek Jalan Tol Surabaya Mojokerto.Pekerjaan Koordinasi dan Kegiatan yang dilakukan oleh PT.
    NANCY WWUAYA tidak melakukankewajibannya melakukan pembebasan tanah sebagaimana didalilkanPENGGUGAT dalam halaman 3 butir 9 Gugatannya, maka seharusnyaPENGGUGAT menuntut PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 08-07-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 8 Juli 2014 — H. ABDUL HAFID ACHMAD Bin ACHMAD
70 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanah untuk pembangunan diLingkungan PemerintahKkab.
    pembebasan tanah untuk pembangunan dilingkunganPemerintah Kabupaten Nunukan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama H.
    tanah Kab.
    Nunukan tahun 2004 tanggal 30 Desember 2004;1 (satu) lembar daftar pembebasan tanah ;1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Kabag Pemerintahan Setkab Nunukan;Hal. 33 dari 55 hal. Put.
    Tanah (bukti 53, terlampir) ;2 H.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-03-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN SUMEDANG Nomor 25/Pdt.G.S/2017/PN Smd
Tanggal 4 April 2017 — Penggugat: 1.EPEN SUWARDI bin SUHANDI 2.OMANG bin TARJAT Tergugat: SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
47 — 5
  • No. 711, persil 272, yang terletak di Dusun Sadang Kidul Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat, terdaftar dalam data proyek Jati Gede pada Model B Nomor Urut 1, Lembar Peta No. 341, Peta Bidang Nomor 2349 di atas namakan Bapak Suhandi Bin Sukanta yang dahulu tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek jati Gede (Tergugat) sebesar Rp.723.580,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) tersebut,
    Foto copy dari foto copy Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah DesaPakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang Nomor Peta :312A, Nomor Bidang : 2032, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surattersebut diberi tanda P.1.2 19;20.
    Selanjutnya pada tanggal 02 Juni 1982 Bapak Sukanta BinEncim meninggal dunia dan sekitar akhir tahun 1982 rumah tinggal BapakSukanta Bin Encim yang telah didiami oleh Ibu lya Binti Armawi, terdata dalamproyek Waduk Jati Gede oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan yangpada waktu itu dikenal dengan sebutan Panitia sembilan pendataan daerahgenangan Waduk Jati Gede yang terdaftar dalam data proyek Jatigede padaModel B Nomor urut 1.
    Tanah dan BangunanProyek Jati Gede sebesar Rp.984.497, (sembilan ratus delapan puluh empatribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
    LembarPeta No. 341, Peta Bidang Nomor 2349 yang di atas namakan BapakSuhandi Bin Sukanta yang dahulu tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pihakPanitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jati Gede (Tergugat)sebesar Rp.723.580, (tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapanpuluh rupiah) tersebut adalah milik Almarhum Bapak Sukanta Bin Encimdengan Almarhumah Ibu lya Binti Armawi dan menjadi hak Para Penggugatsebagai ahli warisnya ?2.
    Selanjutnya pada sekitar akhirtahun 1982 rumah tinggal Bapak Sukanta Bin Encim, terdata dalam proyekWaduk Jati Gede oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan yang padawaktu itu dikenal dengan sebutan panitia sembilan pendataan daerah genanganWaduk Jati Gede yang terdaftar dalam data proyek Jatigede pada Model BNomor urut 1.
Pengadilan PN KENDARI Perdata Tanah
Putus : 08-08-2018 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 91/Pdt.G/2017/PN.Kdi
Tanggal 8 Agustus 2018 — - MURDANI Melawan - WALIKOTA KENDARI
118 — 46
  • Tahir tersebut dikuasai oleh anaknya;Bahwa saksi juga mendapat uang ganti rugi pembebasan tanah daripemerintah Kota Kendari;Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi besaran ganti rugi tanah yang saksiterima dari Pemerinah Kota Kendari;Bahwa selain saksi, Agus Abdullah juga mendapat uang ganti rugipembebasan tanah dari Pemerintah Kota Kendari;Bahwa H.
    Tahir tidak ada menerima uang ganti rugi pembebasan tanah;Halaman 10 dar 28 Putusan No. 91/Pdt.G/2017/PN.KdiBahwa keadaan tanah sengketa sekarang sebagian sudah dibuatjalanan;Bahwa saksi membenarkan bukti P2, dimana saksi menerangkanbahwa benar saksi yang membuat dan menandatangani bukti P2tersebut;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang tanah sengketa tersebutsudah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Kendari;Bahwa nilai ganti rugi saat dilakukan pembebasan tanah adalah Rp.800.000,00 (delapan ratus
    Tahir di dekat tanah Agus Abdullah;Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Pan Suwitra terbit pada Tahun2001 (bukti T2);Bahwa pembebasan tanah untuk Jalan dan Rumah Sakit Abunawasdilaksanakan pada Tahun 2008Bahwa pada Tahun 1985, tanah sengketa adalah milik AndiMatanriangeng;Bahwa nilai ganti rugi saat dilakukan pembebasan tanah adalah sebesarRp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) permeter;Bahwa penetapan harga tersebut berdasarkan kesepakatan pemiliktanah dengan Pemkot Kendarni;Bahwa dasar Pemkot melakukan
    melakukan pembebasan tanah untuk kepentingan jalan dan rumah sakitAbunawas;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pula mendalilkan bahwatanahtanah yang dibebaskan oleh Tergugat Tersebut adalah sebagian milik Drs.H.
    tanah adalah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) permeter dan Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) saat itu adalah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)permeter, sedangkan saksi Tergugat bernama Asikin B menerangkan bahwanilai ganti rugi saat dilakukan pembebasan tanah adalah sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah) permeter;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 menegaskan bahwa "Dasarperhitungan besarnya ganti rugi (atas
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-02-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 01-12-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 86/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 30 April 2019 — Pembanding/Penggugat : ANGLO INDONESIA OIL PALM LIMITED Diwakili Oleh : HARTANTA SEMBIRING,S.H.,Sp.N, Dk
Terbanding/Tergugat : PT.CITRA SAWIT MANDIRI
Terbanding/Turut Tergugat I : BUPATI LABUHANBATU
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. HIJAU PRYAN PERDANA Diwakili Oleh : MUHENDRA ROZA,SH
Terbanding/Turut Tergugat III : CAMAT PANAI TENGAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA DESA PASAR TIGA
348 — 122
  • Foto Tanda Pengambilan Uang Ganti Rugi Tanah atas nama RUDIANSYAH;Surat Permohonan Pembebasan Tanah Garapan kepada PT.
    Hijau Pryan Perdana kepadaSdr.HAMDI tertanggal 19102006;Foto Tanda Pengambilan Uang Ganti Rugi Tanah atasnama HAMDI;Surat Permohonan Pembebasan Tanah Garapan kepada PT.
    HIJAU PRYAN PERDANA, tanggal 19 Oktober 2006,Diketahui Olen Kepala Desa Pasar Tiga dan Camat Panai Tengah;Kwitansi Tanda bukti Pembayaran dari PT.Hijau Pryan Perdana kepada Sadr.MURSIN tertanggal 19102006;Foto Tanda Pengambilan Uang Ganti Rugi Tanah atas nama MURSIN;Surat Permohonan Pembebasan Tanah Garapan kepada PT.
    HIJAU PRYAN PERDANA, tanggal 19 Oktober 2006,Diketahui Olen Kepala Desa Pasar Tiga dan Camat Panai Tengah;Kwitansi Tanda bukti Pembayaran dari PT.Hijau Pryan Perdana kepada Sadr.SOPYAN tertanggal 19102006;Foto Tanda Pengambilan Uang Ganti Rugi Tanah atas nama SOPYAN;Surat Permohonan Pembebasan Tanah Garapan kepada PT.
    Hijau Pryan Perdana kepada Sadr.SUHARNI tertanggal 19102006;Foto Tanda Pengambilan Uang Ganti Rugi Tanah atas nama SUHARNI;Surat Permohonan Pembebasan Tanah Garapan kepada PT.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 11-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN SUMEDANG Nomor 124/Pdt.G.S/2019/PN Smd
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat:
SITI ROHYATI
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
23 — 10
  • strong>:

    1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
    2. Menyatakan bangunan rumah tinggal permanen dengan ukuran panjang 3,20 M, Lebar 2,40 M dengan Luas 7,68 M2, di atas tanah seluas 322,1 M2 milik Bapak Cuta Bin Juneb (anak kakak ayah Penggugat) yang terletak di Persil No. 219, Letter C No. 953, Kelas D.II, Kampung Sadangsari, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang terdaftar dalam proyek Jatigede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan
    Tanah Desa Pakualam, pada lembar Peta Nomor 340, Bidang Nomor 2281, pada model B dan C No.
    Peta 2281, yang terletak di Kampung Sadangsari, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, yang pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi dari pihak pembebasan tanah dan bangunan proyek Jatigede (Tergugat) sebesar Rp. 263.808,- (dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) yang telah diatasnamakan Cuta Bin Juneb adalah milik Almarhum Bapak RASIDI BIN ADAM yang menjadi
    milik Bapak Cuta Bin Juneb (anakkakak ayah Penggugat) yang terletak di Persil No. 219, Letter C No. 953,Kelas D.Il, Kampung Sadangsari, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja,Kabupaten Sumedang, dalam data proyek pembangunan Waduk Jati GedeGambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, KecamatanDarmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 340, PetaBidang No. 2281 dan Model B, C Peta No. 2281, pada tahun 1984mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 263.808, (dua ratus enam puluh tigaribu delapan
    milik Bapak Cuta Bin Juneb (anak kakak ayah Penggugat) yangterletak di Persil No. 219, Letter C No. 953, Kelas D.II, KampungSadangsari, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang,dalam data proyek pembangunan Waduk Jati Gede Gambar SituasiRincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja,Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 340, Peta Bidang No.2281 dan Model B, C Peta No. 2281, pada tahun 1984 mendapatkan gantirugi sebesar Rp. 263.808, (dua ratus enam puluh tiga riobu delapan
    milik Bapak Cuta Bin Juneb (anak kakak ayah Penggugat) yang terletak diPersil No. 219, Letter C No. 953, Kelas D.II, Kampung Sadangsari, Desa Cipaku,Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang terdaftar dalam proyek Jatigededalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Pakualam, padalembar Peta Nomor 340, Bidang Nomor 2281, pada model B dan C No.
    milik Bapak Cuta Bin Juneb (anak kakak ayah Penggugat) yang terletak diPersil No. 219, Letter C No. 953, Kelas D.II, Kampung Sadangsari, DesaCipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang terdaftar dalamproyek Jatigede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah DesaPakualam, pada lembar Peta Nomor 340, Bidang Nomor 2281, pada modelB dan C No.
    Peta 2281, yang terletak di Kampung Sadangsari, Desa Cipaku,Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, yangpada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi dari pihak pembebasan tanah danbangunan proyek Jatigede (Tergugat) sebesar Rp. 263.808, (dua ratusenam puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) yang telahdiatasnamakan Cuta Bin Juneb adalah milik Almarhum Bapak RASIDI BINADAM yang menjadi milik Penggugat sebagai ahli warisnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
Pengadilan PN KUPANG Perdata Tanah
Register : 19-06-2010 — Putus : 09-06-2011 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 107/Pdt.G/2010/PN.Kpg
Tanggal 9 Juni 2011 — ESAU OCTOVIANUS NAIMANU Melawan KETUA BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK ARNOLDUS KUPANG, dkk
74 — 37
  • .- Menyatakan tidak sah Risalah Pemeriksaan Tanah Tahun 1981 oleh Panitia A dan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang Nomor : 67/PPT/KPG/82 Tanggal 1 Nopember 1982 serta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 6a sampai dengan Nomor : 6g Tanggal 1 Nopember 1982 tentang Pembebasan Tanah 40 Ha untuk Tergugat I guna Pembangunan Kampus Unika Widya Mandira Kupang.- Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak diatas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa
    Bahwa proses pembebasan tanah dengan Risalah Pemeriksaan Tanah dan BeritaAcara Panita Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang Nomor 67/PPT/KPG/81tanggal 1 Nopember 1982 disertai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 6asampai dengan 6g tanggal 1 Nopember 1982 tetang Pembebasan Tanah 40 hauntuk tergugat I oleh Tergugat II dan Tergugat II adalah sah berdasarkan padaketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976.
    Bahwa pembebasan tanah tersebut berdasarkan kewenangan yang sifatdelegasi yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15tahun 1975 tentang Ketentuan Ketentuan mengenai tata cara pembebasantanah dimana dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) bahwa : yang dimaksuddengan pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan yang semulaterdapat diantara pemegang hak / penguasa atas tanahnya dengan caramemberikan ganti rugi ;.
    Bahwa prosedur pembebasan tanah dansekaligus memberikan ganti rugi kepada para penerima ganti rugi sebanyak14 (empat belas) orang yakni saudara Isakh sabaat, cs adalah dilaksanakansesuai ketentuan peraturan dalam negeri Nomor : 15 tahun 1975 danperaturan menteri dalam negeri Nomor : 2tahun 1976, sehingga tidakberdasar jika penggugat menilai pelaksanaan pembebasan tanah menyalahiprosedur.8.
    Untuk itu dalil ini patut ditolak.Bahwa proses pembebasan tanah dengan Risalah Pemeriksaan Tanah dan BeritaAcara Panita Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang Nomor 67/PPT/KPG/81tanggal 1 Nopember 1982 disertai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 61sampai dengan 6g tanggal 1 Nopember 1982 tetang Pembebasan Tanah 40 hauntuk tergugat I oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah sah berdasarkan padaketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
    Semua uraian di atas ini akan terlihat pada saattahap pembuktian saksi dan pembuktian surat dalam perkara ini.Bahwa judul perkara perdata No. 107/PDT.G/2010/PN.KPG adalah PerbuatanMelawan Hukum karena proses pembebasan tanah oleh Panitia Pembebasan TanahKabupaten Kupang bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun1975 tentang KetentuanKetentuan Mengenai Tatacara Pembebasan Tanah.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 18-09-2012 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 809/PID.B/2012/PN.BB
Tanggal 18 September 2012 — MELIK RAMLI BIN AHMAD (ALM)
50 — 10
  • Lembang Kab.Bandung Barat ;Bahwa tujuan saksi memberikan uang tersebut untuk pembebasan tanah diwilayah Subang seluas 80 Ha setelah hasil akan diberi keuntungan sebesarRp. 1000 (seribu rupiah ) permeter persegi ;Bahwa awal kejadian saksi kedatangan saudara Ojon ke rumah saksi padasaat itu Sdr.
    Amin Rohimat sebesar Rp.13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah );Bahwa saksi menerangkan tujuan pembebasan tanah tersebut untukAgrobisnis;Bahwa tanah yang dibebaskan adalah tanah masyarakat;4 OJON HIDAYAT Bin (Alm) HANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI ;Bahwa lokasi pembebasan tanah tersebut dilakukan di wilayah Subangseluas 80 Ha setelah hasil akan diberi keuntungan sebesar Rp. 1000, seriburupiah) permeter persegi
    Lembang Kab.Bandung Barat ;Bahwa lokasi pembebasan tanah tersebut dilakukan di wilayah Subangseluas 80 Ha setelah hasil akan diberi keuntungan sebesar Rp. 1000, seriburupiah) permeter persegi ;Bahwa saksi menerangkan tujuan pembebasan tanah tersebut untukAgrobisnis;Bahwa saksi mengetahui PT.
    Apabila terjadi pembebasan tanah 80 Ha tersebutmaka saksi Amin dan temantemannya akan mendapat keuntungan yaituRp.3000, X 800.000 M2 total = Rp.2. 400.000.000, (Dua milyar empat ratusribu rupiah), sehingga saksi Amin menjadi tertarik dengan keuntungan yang akandiperolehnya dari pembebasan tanah sebagaimana yang dikatakan oleh TerdakwaMelik Ramli Bin Ahmad (Alm.) tersebut. Kemudian saksi Amin mencari lahansampai menemukan lahan yang akan dibebaskan seluas 80 Ha.
    Kurnia sebesarRp.6.400.000, (Enam juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi padakenyataannya tanah yang disetujui oleh Terdakwa Melik Ramli Bin Ahmad(Alm.) untuk dibebaskan serta uang pembayaran untuk pembebasan tanah dariPT.
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 21-10-2016 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wsb
Tanggal 13 Juni 2017 — Penggugat : 1.SUYITNO 2.PURWADI., Tergugat : NUR FATONI
71 — 11
  • Saksi MOH NUR KHAYADI;Bahwa saksi tinggal di Karangasem Rt. 003 Rw. 002, Desa Karangasem,Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang ; Bahwa saksi kenal dengan saudara SUYITNO, PURWADI dan NURFATONI melalui pembebasan tanah sekitar Tahun 2011 akhir diKarangasem, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang ; Bahwa hubungan antara saudara SUYITNO, PURWADI dan NURFATONI adalah merupakan satu tim kerja pembebasan tanah ; Bahwa pembebasan tanah di Karangasem Kecamatan Sedan dan diKecamatan Gunem Kabupaten Rembang ;24Bahwa
    Saksi KASTURI;Bahwa saksi kenal dengan saudara NUR FATONI, SUYITNO dan saudaraPURWADI sewaktu pembebasan tanah sekitar Tahun 2011 ;Bahwa saksi bisa kenal karena ada pekerjaan ;Bahwa saksi kenal lebih dulu dengan saudara SUYITNO ;Bahwa saksi tahunya pembebasan tanah yang ada di Kecamatan GunemBahwa pembebasan tanah tersebut adalah untuk perusahaan yangbergerak di bidang industri peternakan ayam ;Bahwa sekarang tanah tersebut sudah dimanfaatkan ;Bahwa untuk pembebasan tanah di Kecamatan Gunem kurang
    CharoenPokphand Jaya Farm ;Bahwa pembebasan tanah tersebut mulai awal tahun 2012 sampai bulanAgustus 2013 ;Bahwa saksi bekerja di lapangan langsung dan saksi dapat mandat darisaudara SUYITNO dan langsung masyarakat ;Bahwa dalam pembebasan tanah tersebut saksi sering berkumunikasidengan saudara SUYITNO daripada yang lain ;Bahwa dari 3 orang tersebut ( Suyitno, Purwadi dan Nur Fatoni ) adakesepakatan dalam pembagian keuntungan pembebasan tanah tersebut ;Bahwa saksi sudah pernah melihat surat kesepakatan
    tanah tersebut adalah tahun 2012 ;Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang untuk dibayarkan dariperusahan untuk pembebasan tanah tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu Pak NUR FATONI merupakan perwakilan darimana ;Bahwa Pak NUR FATONI perwakilan darimana saksi tidak tahu ;Bahwamengenai pembebasan tanah tersebut saksi tahu darisaudara NURFATONI bukan dari perusahaan ;Bahwa yang saksi tahu perusahaan hubungannya dengan saudara NURFATONI, saudara SUYITNO dan saudara PURWADI ;Bahwa saksi tidak tahu hubungan
    tanah dari masyarakatserta bertugas untuk melakukan pembayaran kepada masyarakat yangtanahnya dibeli oleh PT CHAROEN POKPHAND serta bertugas untukmelakukan pembayaran yang berkaitan dengan operasional pembebasan tanahtermasuk juga pembayaran pembagian keuntungan yang diterima oleh paraPenggugat dan Tergugat yang didapatkan dari pembebasan tanah, hal ini jugabersesuaian dengan saksi dari para Penggugat yaitu saksi MOH NURKHAYADI yang menerangkan jika untuk pembayaran pembebasan tanah yangada di Rembang
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama Perceraian
Register : 10-05-2013 — Putus : 10-10-2013 — Upload : 14-01-2015
Putusan PA PURWODADI Nomor 1302/Pdt.G/2013/PA Pwd
Tanggal 10 Oktober 2013 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
35 — 18
  • Tanah (TPT) dan Ketua Pengadilan Negeri Bangil.
    ;Bahwa dalam pembebasan tanah untuk Jalan Tol Gempol Pandaantersebut,sudah ada orang / termohon yang bersedia tanahnya dibebaskan dan sudahmencapai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), maka berdasarkan PeraturanPresiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 danSurat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 188 / 452 / hk / 424. 013/ 2010 tanggal20 Juli 2010 maka akan dilakukan upaya paksa untuk pembebasan tanah dan UangGanti Rugi akan dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri
    Tim Pembebasan Tanah (TPT)dapat menerbitkan Surat Penetapan Konsinyasi Sahdan Berharga serta menyatakan hapusnya hak atastanah beserta bendabenda lain yang beradadiatasnya;Selanjutnya berdasarkan Penetapan Konsinyasi Sahdan Berharga tersebut, Kepala Kantor Pertanahan(untuk tanah yang bersertifikat) dan Lurah / KepalaDesa (untuk tanah yang belumbersertifikat),mencatat hapusnya hak atas tanah atas permohonanTim Pembebasan Tanah (TPT);Berdasarkan Penetapan Konsinyasi dan HapusnyaHak atas tanah, Bupati
    ;Bahwa benar dalam pembebasan tanah untuk Jalan Tol Gempol Pandaantersebut, sudah ada warga yang bersedia tanahnya dibebaskan dan sudah mencapailebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), maka berdasarkan Peraturan PresidenNomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 dan SuratKeputusan Bupati Pasuruan Nomor : 188 / 452 / hk / 424. 013 / 2010 tanggal 20 Juli2010 maka akan dilakukan upaya paksa untuk pembebasan tanah dan Uang GantiRugi akan dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri
Pengadilan PN PINRANG Pidana Umum
Register : 01-11-2023 — Putus : 01-11-2023 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN PINRANG Nomor 15/Pid.C/2023/PN Pin
Tanggal 1 Nopember 2023 — Penyidik Atas Kuasa PU:
USMAN
Terdakwa:
P.MUHLIS SALENG Bin SALENG
9 — 4
  • Muhlis Saleng bin Saleng oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
  • Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • Foto copy berupa SPPT dengan nomor 73.15.042.001.011-0357.0 atas nama La Sapa dengan luas bumi bangunan 300 meter persegi dan 65 meter persegi;
    • Fotocopy Surat Penunjukan Nomor 431/P.P.T/73 yang dikeluarkan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Pinrang;
    • Fotocopy
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 11-09-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 2826 K/Pdt/2008
Tanggal 11 September 2009 — ANTHONIUS alias TONY JF MASSIE VS. PT. KALTIM PRIMA COAL (KPC),
51 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2826 K/Pdt/2008KPC, khusus di areal lingkar Jalan Yos Sudarso, Jalan Munte, Jalan Kabo danjalan tembus (dari Jalan Munte ke Jalan Kabo) adalah diperkirakan kurang lebihluasnya 13 Ha merupakan sebagian kecil dari pembebasan tanah olehPenggugat berdasarkan Risalah Pembebasan Tanah Nomor : 13/P PTD Il KUT/ 1989 tanggal 5 April 1989, hasil Rapat Panitia Pembebasan TanahKabupaten Kutai (di Tenggarong) untuk Areal/Blok IV (Luas 337 Ha) untukkeperluan Infrastruktur, adapun pembebasannya dengan pemberian
    Tanah untuk Infrastruktur PT.
    KPC,khusus di area lingkar Jalan Yos Sudarso, Jalan Munte, Jalan Kabo dan jalantembus (dari Jalan Munte ke Jalan Kabo) adalah diperkirakan kurang lebihluasnya 13 Ha merupakan sebagian kecil dari pembebasan tanah olehPenggugat berdasarkan Risalah Pembebasan Tanah Nomor : 13/PPTD IkKUT/1989 tanggal 5 April 1989, hasil Rapat Panitia Pembebasan TanahKabupaten Kutai (di Tenggarong) untuk areal 1 Blok IV (Luas 337 Ha) untukkeperluan Infrastruktur, adapun pembebasannya dengan pemberian ganti rugiHal. 6
    ;Adapun setelah diperbaiki yang benar adalah sebagai berikut :Bahwa sesuai SK Gubemur No. 1/590VUM/1989 tanggal 10 Januari 1989tentang ijin lokasi dilakukan Pembebasan Tanah untuk Infrastruktur PT.
    KPC,khusus di areal lingkar Jalan Yos Sudarso, Jalan Munte, Jalan Kabo dan jalantembus (dari Jalan Munte ke Jalan Kabo) adalah diperkirakan kurang lebihluasnya 13 Ha merupakan lahan penyangga sebagai penyerapan air dansekalipun diluar dari lahan infrastruktur namun tetap dibebaskan dan masukdalam lahan dari pembebasan tanah oleh Penggugat berdasarkan RisalahPembebasan Tanah Nomor : 13/PPTD Ik KUT/1989 tanggal 5 April 1989, hasilRapat Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kutai (di Tenggarong) untukAreal