., menjelaskanbahwa Program Ajudikasi merupakan Program Pemerintah Pusat yang dibiayaioleh Bank Dunia, dimana masyarakat hanya dibebani biaya pembelian pathok,materai dan foto copy suratsurat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah,apabila masyarakat pemohon ajudikasi dipungut biaya supaya diseragamkansupaya tidak ada kecemburuan sosial seperti di daerah Talun dan Selopurayang dipungut secara fariasi, apabila dilakukan pungutan kepada pesertaHal. 2 dari 20 hal. Put.

No. 178 K/Pid.Sus/2011ajudikasi supaya dilakukan pungutan sebesar Rp 195.000,00 perbidang dengansyarat minta jatah pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupatensebesar 41% dari hasil pungutan, selanjutnya pungutan sebesar Rp 195.000,00dan pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sebesar 41%disepakati bersama termasuk Terdakwa, dimana Agus Pramano, S.Sos.

No. 178 K/Pid.Sus/2011supaya tidak ada kecemburuan sosial seperti di daerah Talun dan Selopurayang dipungut secara fariasi, apabila dilakukan pungutan kepada pesertaajudikasi supaya dilakukan pungutan sebesar Rp 195.000,00 perbidang dengansyarat minta jatah pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupatensebesar 41% dari hasil pungutan, selanjutnya pungutan sebesar Rp 195.000,00dan pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sebesar 41%disepakati bersama termasuk Terdakwa, dimana Agus Pramano

Hery Subandrio selanjutnyaAkhmad Saikhu S.Sos.Msi., memerintahkan kepada Bendahara Sdri SriNurhandayani untuk menyerahkan uang hasil pungutan tersebut sebesarRp 24.500.000,00 kepada Camat Garum dan Kabupaten melalui KasiPemerintahan Kecamatan Sdr. Hery Subandrio dengan bukti penerimaankwitansi tertanggal 14 November 2006 sebesar Rp 22.500.000,00 dan kwitansiHal. 6 dari 20 hal. Put.

KabagPemerintahan; Saksi Agus Pramono) tentang adanya pungutan sebesarRp 195.000,00/tiap orang. Adalah SAH menururt hukum, sampai adapembatalan melalui Pengadilan. Pernyataan itu berdasarkan "AzasPraduga Keabsahan" dalam Hukum Tata Pemerintahan mengenaiKeputusan. Dengan menghubungkan antara penjelasan pasalpasalKUHP diatas, dengan apa yang diterangkan oleh saksi ahli, makadisimpulkan bahwa yang dilakukan Terdakwa : Drs.

Khoirul Musholla:bahwa Saksi adalah Pedagang pakaian yang menyewa kios seharga Rp. 2 juta per tahun diPasar Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar sejak tahun 2008 sampaisekarang;bahwa selain membayar harga sewa kios, Saksi juga membayar pungutan uang sewa kiossebesar Rp. 21.000,00 per bulan dan membayar uang kebersihan dan keamanan;bahwa yang melakukan pungutan uang sewa kios, uang kebersihan dan keamanan adalahPemerintah Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;Saksi Saiful Hadi

Saksi Nuryantobahwa Saksi sudah sekitar 17 tahun berjualan di Pasar Desa Wonodadi, KecamatanWonodadi, Kabupaten Blitar;bahwa selain membayar uang Rp. 10.000,00, Saksi juga membayar uang kebersihansebesar Rp. 500,00 setiap 5 hari sekali dan uang keamanan setiap bulannya sebesar Rp.3.000,00;bahwa yang menarik pungutan sebesar Rp. 500,00 adalah pihak Pemerintah DesaWonodadi, namun pungutan yang Rp. 3.000,00 tidak ada bukti pembayarannya;. Saksi Moh.

atau penarikan adalah dengan mengeluarkankwitansi atau karcis sebesar Rp.500,00;e bahwa Terdakwa hanya melanjutkan saja karena pungutan sebesar Rp.500,00 jugadilakukan oleh Kepala Desa sebelum Terdakwa yaitu almarhum pak Mujib;e bahwa tindakan Terdakwa mengeluarkan karcis sebesar Rp.500,00 tidak didukung denganPeraturan Desa atau peraturan lainnya;e bahwa karcis sebesar Rp.500,00 yang dikeluarkan Terdakwa tidak diperporasi;e bahwa hasil keseluruhan dari pungutan atau penarikan sebesar Rp.500,00

tersebutpembagiannya adalah 25% untuk kas desa, 25% untuk gaji karyawan pasar, 45% untukbiaya operasional;e bahwa sebagai Kepala Desa dan Kepala Pasar Wonodadi Terdakwa mendapat jatah sebesar5% dari penerimaan atau pungutan sebesar Rp.500,00;e bahwa yang mengelola uang hasil pungutan atau penarikan sebesar Rp.500,00 tersebutadalah Bendahara Pasar Desa Wonodadi yaitu Sulistiyorini;e bahwa jumlah keseluruhan yang telah diterima Terdakwa selama menjabat sebagai KepalaPasar Desa Wonodadi adalah sebesar

Dusun Talun yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TahunAnggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi M. ROJIN (KasunTalun). Dusun Parerejo yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TahunHal. 5 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/201 1SUKANDAR(Pembantu Kasun Parerejo), saksi MUJIANTO (Kaur Pembangunan) danM.

No. 2382 K /Pid.Sus/201 1 Bahwa hasil pungutan yang dihimpun Panitia Pelaksana AJUDIKASI TahunAnggaran 2007 dalam rangka pendaftaran tanah secara sistemik padaPemerintahan Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediridengan hasil pungutan senilai Rp 403.230.000, (empat ratus tiga juta jutadua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut oleh Panitia PelaksanaAJUDIKASI Desa Gedangsewu diserahkan kepada saksi IR.

Dusun Talun yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TahunAnggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi M. ROJIN (KasunTalun). Dusun Parerejo yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TahunAnggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi SUKANDAR(Pembantu Kasun Parerejo), saksi MUJIANTO (Kaur Pembangunan)dan M. DAI (Pembantu Pencatat Nikah).

Dusun Gedangsewu Kulon yang bertugas melakukan pungutan /menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam ProgramAjudikasi Tahun Anggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksiSUPRIADI (Kaur Keuangan), saksi SUYAJI (Kasun GedangsewuKulon).Bahwa pungutan biaya persertifikatan tanah dalam persertifikatan tanahsecara missal melalui AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 yang dihimpunPanitia Pelaksana AJUDIKASI dalam rangka pendaftaran tanah secaraHal. 15 dari 42 hal. Put.

, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediridengan hasil pungutan senilai Rp 403.230.000, (empat ratus tiga juta jutadua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut oleh Panitia PelaksanaAJUDIKASI Desa Gedangsewu diserahkan kepada. saksi IR.

Sudirman dan Pasar Kunden yang dipinjamkan dari pungutan ilegal listrik pedagang Pasar Godong.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.

Yani 9.071.000,16 Disetorkan ke Kas Daerah Pemkab Grobogan 32. 089.840,Bahwa penggunaan uang hasil pungutan tidak resmi listrik dari parapedagang Pasar Umum Godong Kab.

Yani 9.071.000,16 Disetorkan ke Kas Daerah Pemkab Grobogan ; 32.089.840,> Bahwa penggunaan uang hasil pungutan tidak resmi listrik dari parapedagang Pasar Umum Godong Kab.

FAJAR, yangkemudian hasil uang pungutan listrik dari para pedagang tersebutdiserahkan kepada Sdr. DARJA selaku Staf UPTD Pasar Godong, untukselanjutnya oleh Sdr. DARJA uang pungutan listrik dari para pedagangPasar Godong tersebut disetorkan kepada Bendahara DinasPerindagtamben Kab. Grobogan (waktu itu yang menerima adalah Sar.MUJI dan kemudian digantikan oleh Sdr. IGN.

Yani yang dipinjamkandari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS)pungutan iuran listrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke KasDaerah.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPu/ bukti pengembalianpungutan ilegal iuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yangditalangi dana pribadi Drs. H. Moh.

Yani yang dipinjamkandari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.18.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS)pungutan iuran listrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke KasDaerah.19.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/ bukti pengembalianpungutan ilegal iuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yangditalangi dana pribadi Drs. H. Moh.

Kemudian terdakwa SAEFULARIFIN langsung membuka pembicaraan dengan bertanya kepada saksiUMARUDIN Bin TAJURI mengenai adanya pungutan liar (pungli) yangterjadi di kantor Kecamatan Margadana Kota Tegal denganmengatakan saya dari Tim buser Indonesia, mau mengklarifikasi bersamadengan kawankawan media mengenai adanya pungutan liar disini ?* dandijawab oleh saksi UMARUDIN Bin TAJURI ada pungutan liar apayah?

dan terdakwa FIRDAUS ANDIKA mengatakan kepada saksiUMARUDIN Bin TAJURI tentang kesalahankesalahan yang dilakukan olehsaksi UMARUDIN Bin TAJURI yaitu mengenai pungutan liar ( pungli ) yangterjadi di kantor Kecamatan Margadana, dengan mengatakan kenapa hanyameminta stempel dikenakan biaya Rp 20.000, ( dua puluh ribu rupiah ),bukankah itu sudah merupakan pungutan liar ( pungli )*.

(lima juta rupiah); Bahwa pemerasan itu dilakukan para terdakwa karena menurut paraTerdakwa ada pungutan liar di kantor Kecamatan Margadana; Bahwa yang sebenarnya tidak pernah ada pungutan liar di KecamatanMargadana karena sifat dari sumbangan PMI adalah sukarela;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan pada keterangan ; Uang kupon sendiri sifatnya bukan sukarela akan tetapi merupakankeharusan;Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai

liar berupa menarik sumbangan Palang MerahIndonesia;Bahwa benar saksi Umar membantah telah melakukan pungutan liar.Sumbangan tersebut sifatnya sukarela yang 1 (Satu) lembar kuponnyaRp. 2.000.

Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lainMenimbang, bahwa para terdakwa mengaku sebagai Buser, Wartawandan LSM pada saat memperkenalkan diri kepada saksi Umar;Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan kalau saksi Umar telahmelakukan pungutan liar dengan dalih untuk Sumbangan Palang MerahIndonesia padahal yang sebenarnya pungutan tersebut untuk operasionalHalaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.tgl.seharihari dikantor Kecamatan Margadana, seperti makanan ringan selepasberolahraga

Jadi jumlah keseluruhan uang tersebut akan disetorkanolehnya kepada saksi kemudian terhadap uang setoran tersebut akansaksi hitung kembali dan saksi buatkan tanda terima penyerahan sesualnominal yang tertera ;Penggelapan yang dilakukan oleh KOMANG SWASTIKA adalahmelakukan pungutan terhadap nasabah, namun uang pungutan tersebuttidak diinput ke data koperasi dan uangnya tidak disetorkan ke kasir.Hal 6 dari 21 halaman Putusan Perk.No 1066/Pid.B/2018/PN DpsDisamping itu ada juga uang yang disetorkan

Dari sanalah awal diketahuinya penggelapan dana dimaksud.Setelah itu kami langsung melakukan investigasi terhadap KOMANGSWASTIKA dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya ;Bahwa Sistem pada koperasi ataupun tata cara pemungutan uangnasabah adalah 1 (satu) orang petugas melakukan pemungutan padanasabah dan memberikan satu buku yang telah ditentukan, kemudianterhadap uang hasil pungutan tersebut petugas koperasi akan langsungmemasukkan data (melakukan input hasil pungutan di lapangan ke sistemkoperasi

Jadi setiap petugas koperasi diberikanwewenang untuk memungut dan langsung melakukan input data, yangmana bertanggung jawab pada nasabah yang dipegang olehnya ;Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa : KOMANGSWASTIKA adalah melakukan pungutan terhadap nasabah, namun uangpungutan tersebut tidak diinput ke data koperasi dan uangnya tidakdisetorkan ke kasir.

Namun dalam hal penggelapan yang terjadiseluruhnya dijemput oleh KOMANG SWASTIKA ke rumah nasabah ;Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa: KOMANG SWASTIKAadalah melakukan pungutan terhadap nasabah, namun uang pungutantersebut tidak diinput ke data koperasi dan uangnya tidak disetorkan kekasir.

Sesuai dengan surat Keputusan tertanggal 24 Juli2014 Nomor : 09/SKPeng/Khama/VII/2014 yang ditandatangani oleh ketuakoperasi dan sekretaris ;Penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah melakukan pungutan terhadapnasabah, namun uang pungutan tersebut tidak Terdakwa input ke datakoperasi dan uangnya tidak Terdakwa setorkan ke kasir.

ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dan pungutanfee.

Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu sejak kapan pungutan tersebut mulaidilakukan tetapi sejak Saksi ditempatkan pada bagian loket pada bulan april2016 barulah Saksi tahu ada dilakukan pungutan dana taktis dan dana feepada kantor BPN Kota Sorong.

umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dari PPAT.Bahwa Saksi menerangkanmengetahui adanya pungutan dana taktis dariPPAT dikantor BPN Kota Sorong yaitu sejak tahun 2016 yang disetor kepadaTerdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti selaku Bendahara Penerima KantorBPN Kota Sorong.

Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu berapa yang dibayarkan pemohonkarena yang lebih tahu adalah bendahara Terdakwa Niken NurhalidaRahmadanti.Halaman 44 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa Saksi menerangkan pungutan yang dilakukan kepada masyarakatumum tidak ada dilakukan pungutan diluar PNBP akan tetapi untuk PPAT adadilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis.

umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dari PPAT.

menyerahkansesuatu atau membayar sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah)per bidang bagi peserta yang belum mempunyai bukti kepemilikan(Akta Tanah), dan sebesar Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) perbidang bagi peserta yang sudah mempunyai bukti kepemilikan (AktaTanah), yang jauh melampaui atau di atas kebutuhan riil atau yangsebenarnya untuk keperluan pengadaan surat atau dokumen, biayameterai dan patok bidang yang tidak dibiayai dengan PRONA tahun2010 setiap bidang, selanjutnya dari hasil pungutan

menyerahkansesuatu atau membayar sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah)per bidang bagi peserta yang belum mempunyai bukti kepemilikan(Akta Tanah), dan sebesar Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) perbidang bagi peserta yang sudah mempunyai bukti kKepemilikan (AktaTanah), yang jauh melampaui atau di atas kebutuhan riil atau yangsebenarnya untuk keperluan pengadaan surat atau dokumen, biayameterai dan patok bidang yang tidak dibiayai dengan PRONA tahun2010 setiap bidang, selanjutnya dari hasil pungutan

kepada masyarakat.Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas adanyaperbuatan pidana atau setidaktidaknya perbuatan Terdakwa selakusekretaris desa dan ketua panitia telah menyimpang, karena isi dariPeraturan Desa Sawahan No. 02 Tahun 2010 tanggal 16 April 2010yaitu pungutan dana bagi peserta Prona sebesar Rp. 500.000, perbidang untuk berkas yang belum memiliki bukti kepemilikan dansebesar Rp. 350.000, per bidang, untuk berkas yang sudah memilikibukti kKepemilikan, yang telah diterapkan

membutuhkan program pensertifikatanmassal untuk melegalisasi hak atas tanah mereka, demikian pulamereka tidak keberatan atas adanya dana pungutan dalam ProyekOperasional Nasional Pertanahan (PRONA) di Desa SawahanKecamatan Sawahan Tahun 2010 itu dan bahkan merasa terbantudengan adanya program pensertifikatan massal tersebut, mereka jugamenerangkan bahwa mereka memberikan dana pungutan tersebutHal. 9 dari 17 hal.

No. 1256 K/Pid.Sus/201 1diserahkan kepada kepala desa dan perangkat yaitumengkondisikan pemberkasan antara lain mengantarkan berkaske BPN dan untuk kebersamaan pembayaran terhadap kewajibanpemohon dapat lewat panitia, tapi kalau pemohon akan membayarsendiri diperbolehkan ;Dalam hal ini para peserta Prona tidak diberi pilinan lain selain harusmembayar pungutan Prona tersebut (terpaksa), dan pembayaransebesar Rp. 350.000, dan Rp. 500.000, melebihi dari biaya yangseharusnya dibutuhkan.

.;62.Surat Setoran Pajak Kode jenis pajak (MAP) 411211, kode jenissetoran 100 setot pungutan PPN tanggal 12 Desember 2008,sejumlah Rp.31.017.742,;63.

BORNEO SENTRA TEKNIKCONSULTANT untuk setor pungutan PPN tanggal 12 Desember2008 Rp. 580.486,87.Surat Setoran Pajak PT.

BORNEO SENTRA TEKNIK CONSULTANTuntuk setor pungutan PPN tanggal 12 Desember 2008 Rp. 580.486,63.Surat Setoran Pajak PT. BORNEO SENTRA TEKNIK CONSULTANTuntuk setor pungutan PPH Rp. 232.194, tgl 12 Desember 2008;64.Faktur Pajak Standar nomor EVYVG724 atas nama PT.

BORNEO SENTRA TEKNIK CONSULTANT untuksetor pungutan PPN tanggal 12 Desember 2008 Rp. 580.486,63.Surat Setoran Pajak PT. BORNEO SENTRA TEKNIK CONSULTANT untuksetor pungutan PPH Rp. 232.194, tgl 12 Desember 2008;6864. Faktur Pajak Standar nomor EVYVG724 atas nama PT. BORNEO SENTRATEKNIK CONSULTANT tgl 12 Desember 2008;65. Ringkasan Kontrak nomor:027/232/P4TKutim/VII/2008;10 juli 2008, tanggal12 Desember 2008;66.

Agustus 2008 setor pungutan PPH PT.ABDI LUHUR sejumlah Rp.6.993.600..;144. Surat Setoran Pajak tanggal 11Agustus 2008 setor pungutan PPN PT.ABDI LUHUR sejumlah Rp.31.789.091..Hal. 73 dari 70 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2012145. Surat PT. ABDI LUHUR Nomor : 140/SKAL/VIII/2008 tgl 01 Agustus2008 perihal permohonan pembayaran uang muka...dst.146. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : BA288/P4TKUTIM/VIII/2008 tg! 1 Agustus 2008147.

Nomor : 114 K/Pid.Sus/2011Bahwa jika yang dipungut adalah biaya untuk penggandaan dokumenmaka besarnya pungutan seharusnya disesuaikan dengan jumlahlembar dokumen tersebut sebagaimana diuraikan di atas, namunterdakwa PURWANTO 5S, ST. justru memungut dengan jumlah yangRp. 700.000/dokumen karenadipergunakan oleh terdakwa bukan hanya untuk penggantian biayajaun lebih besar yaitu sebesarpenggandaan, tetapi juga untuk biaya lainnya.Bahwa sesuaiPURWANTO S, ST maka uang dari hasil pungutan pada saatrincian

Pontianak tahun anggaran 2009 uanghasil pungutan tersebut selain untuk penggandaan dokumen jugadiperuntukan untuk biaya makan minum, biaya lembur dan biaya lainlain. Bahwa terdakwa PURWANTO S, ST telah menanda tangani faktaintegritas yang isinya menyatakan :a. Tidak akan melakukan praktek KKN.b. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabilamengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini.c.

Ketentuan ini juga melarangdilakukannya pungutan dalam proses pengadaan barang/jasa atauproses pelelangan.Bahwa alasan terdakwa PURWANTO S, ST melakukan pungutanadalah untuk biaya makan dan minum panitia lelang selama proseslelang berlangsung dan juga untuk biaya penggandaan foto copydokumen lelang karena biaya penggandaan tersebut tidakHal. 12 dari 24 hal. Put.

, tetapi juga untuk biaya lainnya.BahwasesuaiPURWANTO S, ST maka uang dari hasil pungutan pada saatrincian pengeluaran yang dibuat oleh terdakwapengambilan dokumen dipergunakan untuk : No.

Bahwa terdakwa PURWANTO S, ST tidak mengindahkan pernyataandalam fakta integritas dengan melakukan pungutan kepada parapeserta lelang pada saat proses pengadaan barang/jasa di DinasPekerjaan Umum Kab.

Ibu tahu bahwa sekarang tidak boleh ada pungutan dariorang tua murid. dan lagi tiap tahun ibu telah mendapat bantuan dari DiknasKabupaten. Kemudian untuk tenaga honor sudah dibayar dari Pemda. Ibu akankami usut sampai tuntas sehubungan kasus ini. Tunggu tanggal mainnya.Kedua pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 Wibterdakwa mengirim kembali SMS kepada korban yang berisi : Bu Salute utkkamu ketahui Ibu Eva Rahayu.

SH.Bahwa SMS tersebut dikirim terdakwa dengan menggunakan nomor081349754015 dan saksi tidak mengetahui nomor siapa itu.Bahwa kemudian saksi mencari tahu kepemilikan nomor tersebut danmendapati nomor tersebut ternyata milik terdakwa.Bahwa benar ada pungutan sebesar Rp. 100.000, berdasarkan kesepakatandengan Komite sekolah dan penggunaannya diperuntukan sebagaiperbaikan gedung sekolah dan pertanggungjawabannya disampaikankepada ketua yayasan.

Pungutan tersebut diperbolehkan karena TK PGRImerupakan sekolah swasta.Bahwa benar saksi sempat melaporkan SMS tersebut kepada atasan saksidan atasan saksi menyuruh memantau dulu perkembangannya.Bahwa di dalam kedua SMS yang dikirim tersebut terdakwa mengakusebagai anggota LSM kasus Korupsi Kalteng dengan nama St. ManulangSH padahal terdakwa bukan merupakan anggota LSM dan bukan bernamaSt. Manulang SH.

SOGIANOR M.Pd Bin MURSIDI :Bahwa saksi adalah atasan korban.Bahwa korban pernah memberitahukan kepada saksi mengenai SMS yangditerima oleh korbanBahwa isi SMS tersebut meminta agar uang pungutan siswa barudikembalikan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.Bahwa SMS tersebut diduga dari terdakwa.Bahwa benar ada dilakukan pungutan berdasarkan hasil kesepakatan orangtua wali murid dan penggunaannya diperuntukan perawaran, operasionaldan belanja pegawai sesuai dengan kesepakatan.Bahwa saksi tidak mengetahui

Pulau Petak.Bahwa korban pernah menemui saksi dan Bahwa korban pernahmemberitahukan kepada saksi mengenai SMS yang diterima oleh korbanBahwa isi SMS tersebut meminta agar uang pungutan siswa barudikembalikan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.Bahwa SMS tersebut diduga dari terdakwa.Bahwa benar ada dilakukan pungutan berdasarkan hasil kesepakatan orangtua wali murid dan penggunaannya diperuntukan perawaran, operasionaldan belanja pegawai sesuai dengan kesepakatan.Bahwa saksi tidak mengetahui

pajak sejak bulan Januari sampai dengan Desember2008 kepada terdakwa, padahal seharusnya uang potongan atau pungutan pajak tersebutdisetorkan oleh YANUAR sebagai bendahara pengeluaran ke bank penerima atau Kantor Pos,namun karena terdakwa memintanya sehingga bendaharabendahara pembantu ada yangmenyerahkan uang potongan atau pungutan pajak kepada YANUAR sebagai bendaharapengeluaran dan ada yang diserahkan kepada terdakwa, kemudian YANUAR sebagai bendaharapengeluaran juga menyerahkan sebagian uang

potongan atau pungutan pajak kepada terdakwadan sebagian ada yang disetorkan ke bank penerima atau Kantor Pos, namun ternyata uangpotongan atau pungutan pajak yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan kekas negara melalui bank penerima atau Kantor Pos dan pada bulan Desember 2008,terdakwa bersamasama dengan YANUAR telah menyerahkan uang potongan ataupungutan pajak kepada EMY FALUPI (telah meninggal dunia) yang saat itu bekerja sebagaipegawai bagian keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah

potongan atau pungutan pajak kepada terdakwadan sebagian ada yang disetorkan ke bank penerima atau Kantor Pos, namun ternyata uangpotongan atau pungutan pajak yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan ke kasnegara melalui bank penerima atau Kantor Pos dan pada bulan Desember 2008, terdakwabersamasama dengan YANUAR telah menyerahkan uang potongan atau pungutan pajak kepadaEMY FALUPI (telah meninggal dunia) yang saat itu bekerja sebagai pegawai bagian keuanganSekretariat Daerah Pemerintah

uang potongan atau pungutan pajak kepada terdakwa dan sebagian lagidisetorkan ke bank penerima atau kantor Pos.Bahwa, ternyata uang potongan atau pungutan pajak yang diterima oleh terdakwa tidakdisetorkan ke kas Negara melalui Bank penerima atau kantor Pos dan pada bulanDesember 2008, terdakwa bersamasama dengan Yanuar Pribadi Bin Asmawi Umar telahmenyerahkan kepada Emy Palupi (telah meninggal dunia) yang saat itu bekerja sebagaipegawai bagian keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palembang

Kami merasa dirugikan karenaitu sudah merupakan pungutan liar Selain itu pihak sekolah jugakerap mengambil keputusan sepihak yang hanya memikirkankeuntungan pihak sekolah saj, tanpa meminta kesepakatankepada seluruh wali murid. Dan pungutan tersebut, telahmemberikan perngaruh negatif terhadap mental anak, karenaanak ditakuttakuti agar segera membayar, jika nilainya inginaman.

Dan yang menjelaskan masalah pungutan biaya sebesarRp.5000 yaitu.

Kami merasa dirugikan, karena itu) sudahmerupakan pungutan liar," bebernya.Hal 24 dari 44 Hal Putusan Nomor : 496/Pid.B/2018/PN Bgle Selain itu, pihak sekolah juga kerap mengambil keputusan sepihakyang hanya memikirkan keuntungan pihak sekolah saja, tanpameminta kesepakatan kepada seluruh wali murid.e Dan dalam melakukan pungutan tersebut, telah memberikanpengaruh negatif terhadap mental anak, karena anak ditakuttakutiagar segera membayar, jika nilainya ingin aman.e "Jadi anakanak ini pulang dari

Untukmendengarkan alasanalasan dalam dugaan praktek pungutan liaroleh siswa tersebut.e Menurutnya, seharusnya pihak sekolah tidak ada sumbanganSumbangan liar yang membebani siswa, apalagi dewan juga sudahmenganggarkan kebutuhan sekolah sesuai dengan usulan.Kalaupun ada sumbangan harus terukur dan sifatnya tidakmengikat.e "Apalagi soal pungutan 5 ribu itu, seharusnya tidak boleh. Sekolahjuga harus menjaga transparansi kalau ada pembangunan, jangansampai ada indikasi penyalahgunaan keuangan.

Kami merasa dirugikan karena itusudah merupakan pungutan liar Selain itu pihak sekolah juga kerapmengambil keputusan sepihak yang hanya memikirkan keuntunganpihak sekolah saja, tanpa meminta kesepakatan kepada seluruh walimurid. Dan pungutan tersebut, telah memberikan perngaruh negatifterhadap mental anak, karena anak dlitakuttakuti agar segeramembayar, jika nilainya ingin aman. Jadi anakanak ini pulang darisekolah selalu nangis karena takut .9.

pungutan, pajakpajak, pembebananpembebanandan beabea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telahdisetujui oleh Pemerintah Pusat;Halaman 3 dari 28 halaman.

PajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor, tetapi keabsahan pemungutan olehTerbanding, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajak aquo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehbertentangan dengan UndangUndang;Bahwa tahun Pajak Daerah yang disengketakan (Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor) oleh Pemohon Banding adalah Faktur Pungutan PajakPertamina berkenaan dengan masa berlakunya UndangUndang Nomor

itu Kontrak Karya masuk dalam golonganhukum privat yang hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian;Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalahtergolong hukum publik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflikHalaman 9 dari 28 halaman.

Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudahsesuai dengan UndangUndang yang berlaku;Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali.Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis diatasdengan alasan sebagai berikut:A Majelis Hakim Keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 35paragraf ke6 dan ke7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KontrakKarya antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah adalahmerupakan ranah hukum privat sedangkan pungutan

Sehingga, kalaupun terdapatpajak atau pungutan atau retribusi daerah guadnon, maka besarnyaretribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerah tersebut harusberdasarkan Undangundang Darurat No.11 Tahun 1957, Perpu No.8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanyapula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidakbertentangan dengan Undangundang No. 34 Tahun 2000.

yang dibeli dari hasil pungutan yang tidak resmitersebut dari saksi Sudjono, ST selaku Ka.

haltersebut karena Terdakwa menerima setoran secara rutin, yaitu setiapminggu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setiap bulansebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan insidentil sertamenerima pemberian berupa barang yang dibeli dari hasil pungutan yangtidak resmi tersebut dari saksi Sudjono, ST selaku Ka.

UPTPKB Wiyung, tidak melakukan bentuk pengawasan danpencegahan serta tidak melarang adanya praktek pungutan tidak resmi danpercaloan yang terjadi pada UPTPKB Tandes ;Bahwa Terdakwa tidak melarang praktek percaloan dan pungutan yangtidak sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2002 yang dilakukan oleh 13 (tigabelas) staf penguji UPTPKB Wiyung yang merupakan bawahannya danHal. 15 dari 27 hal. Put.

UPTPKB Wiyung, tidak melakukan bentuk pengawasan danpencegahan serta tidak melarang adanya praktek pungutan tidak resmi danpercaloan yang terjadi pada UPTPKB Tandes ;Bahwa Terdakwa tidak melarang praktek percaloan dan pungutan yangtidak sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2002 yang dilakukan oleh 13 (tigabelas) staf penguji UPTPKB Wiyung yang merupakan bawahannya danmenjadi tanggung jawab Terdakwa, hal tersebut karena Terdakwamenerima dana taktis/setoran secara rutin, yaitu setiap minggu sebesarRp.5.000.000,00

liar mengingat Terdakwa sebagai KepalaDinas mengetahui bahwa adanya pungutan yang tidak benar diluar ketentuanyang ada, namun fakta yang terjadi bahwa membiarkan adanya praktekpercaloan, adanya pungutan illegal dan secara berkala meminta dan menerimasetoran dari Ka UPTD baik di Wiyung dan Tandes untuk keperluan dinasdengan alasan anggaran untuk dinas dari APBD tidak mencukupi ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Hal. 24 dari 27 hal.

Pungutan liar terhadap rekrutmen CPNS tahun 2011 pungutan ini dilakukan oleh WalikotaGorontalo terhadap 200 orang masingmasing 20.000.000,/orang setelah kebijakan moratoriumpada tahun 2011 mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat masalah ini mencuat ke publik karena200 orang tersebut yang sudah dijanjikan untuk menjadi CPNS ternyata tidak ada total dugaanpendapatan walikota atas tindakan tersebut kurang lebih Rp. 4.000.000.000.Padahal mereka terdakwa sama sekali tidak memiliki bukti apapun tentang

Masalah kasus pungutan liar itu H.

Pungutan liar terhadap rekrutmen CPNS tahun 2011 pungutan ini dilakukan oleh WalikotaGorontalo terhadap 200 orang masingmasing 20.000.000,/orang setelah kebijakanmoratorium pada tahun 2011 mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat masalah ini mencuatke publik karena 200 orang tersebut yang sudah dijanjikan untuk menjadi CPNS ternyatatidak ada total dugaan pendapatan walikota atas tindakan tersebut kurang lebih Rp.4.000.000.000.Padahal mereka terdakwa sama sekali tidak memiliki bukti apapun tentang

Masalah kasus pungutan liar itu H. Adhan Dambea, S.Sos, MA sendiri yang melaporkan kePolres Gorontalo kota dan yang melakukan pungutan liat tersebut adalah Adam Dumbi.Bahwa oleh karena halhal yang di tuduhkan oleh mereka terdakwa kepada H. AdhanDambea, S.Sos, MA sebagai 10 Dosa pemerintahan Mantan Walikota Gorontalo tersebutkhuhusnya pada tuduhan ke 3 yang menuduhkan bahwa H. Adhan Dambea, S.Sos, MA telahmenggunakan ijazah palsu ; dan tuduhan ke 9 yang menuduhkan bahwa Penyerobotan tanahdi kel.

Hasnur untukmelakukan pungutan liar. Pada saat yang bersamaan, saksi YOSUA A. ABISILONG dansaksi SUWANDI (keduanya anggota Polsek Binuang) sedang melakukan patroli rutinyang kemudian langsung membubarkan pungutan liar tersebut. Selanjutnya saksiYOSUA A.

liar;Bahwa saksi bersama rekannya langsung turun dari mobil patroli danmembubarkan pungutan liar tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang, danyang 1 (satu) orang melarikan diri dan yang tertinggal masih 3 (tiga) orang;Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan pada terdakwa, ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggang sebelah kiri;Bahwa kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Binuang untuk di proses lebih lanjut;Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa sedang

duduk bersama temannya danmenemani kedua rekannya yang sedang melakukan pungutan liar pada sopirtruk dum PS; Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa parang yangterbuat dari besi tempaan dengan hulu pegang terbuat dari kayu warna putihserta terdapat rantai dari besi dengan warna coklat dengan panjang kurang lebih 52 (lima puluh dua) cm; a=.Bahwa pekerjaan terdakwa sehariharinya adalah berkebun karet;Bahwa terdakwa terbiasa membawa senjata tajam sehariharinya;Bahwa terdakwa tidak

liar; Bahwa saksi bersama rekannya langsung turun dari mobil patroli danmembubarkan pungutan liar tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang, danyang 1 (satu) orang melarikan diri dan yang tertinggal masih 3 (tiga) orang;Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan pada terdakwa, ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggang sebelah kiri;Bahwa kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Binuang untuk diproses lebih lanjut; Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa

sedang duduk bersama temannya danmenemani kedua rekannya yang sedang melakukan pungutan liar pada sopirtruk dum PS; Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa parang yangterbuat dari besi tempaan dengan hulu pegang terbuat dari kayu warna putihserta terdapat rantai dari besi dengan warna coklat dengan panjang kuranglebih 52 (lima puluh dua) cm; Bahwa pekerjaan terdakwa sehariharinya adalah berkebun karet;Bahwa terdakwa terbiasa membawa senjata tajam sehariharinya;6 Bahwa terdakwa

pungutan tersebut adalahkarena untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) DinasPekerjaan Umum Kab.

yang dilakukanantara lain biaya pungutan cetak peta, retribusi namun khusus retribusi hanyaditujukan untuk pengadaan barang dan jasa;Bahwa saksi tahu tentang adanya pungutan biaya penggandaan dokumen danpungutan tersebut ditujukan terhadap rekanan;Bahwa yang memerintahkan panitia untuk melakukan pungutan tersebut adalahKetua ULP Kab.

Pasaman Barat ada 2 (dua) orang;Bahwa pungutan terhadap rekanan tersebut dilakukan oleh panitia;Bahwa masalah anggaran ULP Kab.

Fisik II yang mengumpulkan pungutan tersebutadalah Staf bagian Sekretariat yaitu Sdri.

., pungutan cukai Rp.2.523.000,00Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN GprGolongan A, merk Mansion House Vodka, jumlah liter 25,20, kandungan etilalkohol 2,40%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp. 327.600,00Golongan A, merk Mansion House Whiskey, jumlah liter 79,80, kandungan etilalkohol 1,60%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan A, merk Tomi Stanley, jumlah liter 79,80, kandungan etil alkohol4,25%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan

A, merk Mc Donald, jumlah liter 65,00, kandungan etil alkohol1,20%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.845.000,00Golongan C, merk minuman dalam 2 (dua) jerigen @ 25 liter, jumlah liter50,00, kandungan etil alkohol 27,7%, tarif cukai Rp.80.000,00., pungutancukai Rp.4.000.000,00Total Rp.9.770.960,00Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penggerebekandan dilakukan Penyitaan antara lain Minuman diduga MMEA Merk "MansionHouse Vodka" @350 ml tertulis kadar alcohol + 40% tanpa

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN GprBahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013tanggal 31 Desember 2013 terdapat potensial kerugian Negara berupapungutan cukai yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa UNTUNGBUDIMAN Bin SUKADI yaitu sebesar Rp. 9.770.960, (Sembilan juta tujuhratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), yaitu denganperincian sebagai berikut:Golongan A, merk Bintang Kuntul, jumlah liter 194,12, kandungan etil alkohol3,93%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan

cukai Rp.2.523.000,00Golongan A, merk Mansion House Vodka, jumlah liter 25,20, kandungan etilalkohol 2,40%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp. 327.600,00Golongan A, merk Mansion House Whiskey, jumlah liter 79,80, kandungan etilalkohol 1,60%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan A, merk Tomi Stanley, jumlah liter 79,80, kandungan etil alkohol4,25%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.1.037.400,00Golongan A, merk Mc Donald, jumlah liter 65,00, kandungan

etil alkohol1,20%, tarif cukai Rp.13.000,00., pungutan cukai Rp.845.000,00Golongan C, merk minuman dalam 2 (dua) jerigen @ 25 liter, jumlah liter50,00, kandungan etil alkohol 27,7%, tarif cukai Rp.80.000,00., pungutancukai Rp.4.000.000,00Total Rp.9.770.960,00Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penggerebekandan dilakukan Penyitaan antara lain Minuman diduga MMEA Merk "MansionHouse Vodka @350 ml tertulis kadar alcohol + 40% tanpa dilengkapi pitacukai sejumlah 3 (tiga) kardus @24

Lalu disuruhmengedarkan kepada warga pendatang bagi yang sanggup disuruh mengisisedangkan bagi yang tidak sanggup tidak mengisi formulir ;Bahwa tidak ada sangsi bagi warga yang tidak mengisi formulir tersebut ;Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pungutan dan terdakwa baru pertamakali melakukan pungutan untuk memperpanjang bagi lakilaki dikenakan Rp.50.000,00.(lima puluh ribu rupiah) dan Perempuan dipungut Rp. 30.000,00.

(tigapuluh ribu rupiah) ;Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN BIi.Bahwa terdakwa telah melakukan pungutan terhadap 17 orang warga dan uanghasil pungutan tersebut sudah masuk sejumlah Rp 1.300.000,00.

(satu juta tigaratus ribu rupiah);Bahwa pungutan tersebut tidak resmi ;Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pungutan kepada wargapendatang adalah saksi Dahlan;Bahwa saksi mendapat blanko dari saksi Dahlan;Bahwa jumlah penduduk di kampung Sudihati sekitar 250 orang ;Bahwa terdakwa mengetahui sejak tahun 2015 sudah tidak melakukan pungutanlagi;Bahwa yang menyuruh mengadakan formulir atas perintah saksi Dahlan ;Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pungutan kepada warga ;Bahwa terdakwa

yang dilakukan diBanjar Sudihati Desa Kintamani dimana pungutan tersebut tidak dapatdibenarkan karena tidak ada aturan secara adat (Perarem Adat) yangmemperbolehkan adanya pungutan tersebut ; Bahwa berdasarkan Perdes Kintamani Nomor 2 tahun 2015, tanggal 8 Mei2015 tentang pungutan Desa pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bentukPungutan Desa adalah iuran yang dipungut atas dasar musyawarah mufakatsesuai dengan tingkat kemampuan anggota masyarakat ; Bahwa tidak diperlukan rekomendasi Kelian Banjar Dinas

(satu juta tiga ratus riburupiah) dari keterangan terdakwa telah melakukan pungutan terhadap 17 orangwarga dan uang hasil pungutan tersebut sudah masuk sejumlah Rp 1.300.000,00.(Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan keterangan kedua saksi Mohamad Fajar untukmengurus 3 (tiga) warga agar dapat diterima menjadi warga Desa Sukahati dansaksi H. Halilul Rahman telah memberikan 3 (tiga) amplop yang masingmasingberisi uang sejumlah Rp.250.000,00.