Sudirman dan Pasar Kunden yang dipinjamkan dari pungutan ilegal listrik pedagang Pasar Godong.8. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan Kantor Jl. J.

Sudirman yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.9. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya urugan sirtu di lokasi Pasar Nglejok yang direncanakan untuk memindah mendesak Pasar Ayam dan TPA Pasar Glendoh yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.10. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan talang Pasar Suru yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong

.11. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan kendaraan dinas Suzuki Carry K 9501 F yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong .12. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perjalanan dinas pejabat yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.13. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikan Pasar Hewan Ketitang Godong yang dipinjamkan dari pungutan ilegal

yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.17. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya pembangunan paving halaman Kantor Jl.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.18. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuran listrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.19. 1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/ bukti pengembalian pungutan ilegal iuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs. H. Moh.

liar) terhadap supir Truk danmeminta uang sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah)namun yang diberikan korban sebesr Rp.15.000, (lima belasribu rupiah);Bahwa cara terdakwa melakukan pungutan liar tersebut adalahdengan menaiki sepeda motor Yamaha Mio J BK 5479 PAJberboncengan dengan saksi Joni Sitanggang sedangkan Adlberboncengan dengan DUDUL menaiki Suzuki Smash;Bahwa Joni Sitanggang truk tersebut lalu menghampiri supirtruk tersebut dan meminta uang Pergaulan sebesar Rp.30.000,namun yang diberikan

supir Rp.15.000, dan Aji meminta uangSPSI sedangkan terdakwa dan Dudul menunggu diatas sepedamotor;Bahwa terdakwa dan saksi Joni Sitanggang melakukanPemerasan atau Pungutan liar sejak bulan Juli tahun 2015kepada para supir truck yang melintas di jalan tersebut;Bahwa ketika truk yang dikemudikan saksi Richard Pasaribukemudikan dan saksi sebagai kernetnya melintas dilokasikejadian, lalu terdakwa berboncengan menaiki 1 (satu) unitsepeda motor Yamaha Mio J BK 5479 PAdJ lalu truk korbandiikuti oleh kedua

Rp30.000, lalusaksi Richard Pasaribu menjawab tidak ada bang/lae laluterdakwa memaksa kembali dengan mengatakan nanti tidakbisa jalan kalian lalu Joni Sitanggang memaksa kembailidengan mengatakan Rp.20.000, aja lae dan korbanmenjawab tidak ada lagi laeku namun Joni Sitanggang terusmemaksa untuk menyerahkan uang dan karena korbanketakutan, ia menyerahkan uang sebesar Rp.15.000, ;Bahwa uang hasil Pemerasan atau Pungutan Liar tersebutterdakwa gunakan untuk beli rokok ataupun kebutuhan sendiri;Bahwa

LbpRp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) namun yang diberikan korbansebesr Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah);e Bahwa cara terdakwa melakukan pungutan liar tersebut adalahdengan menaiki sepeda motor Yamaha Mio J BK 5479 PAJberboncengan dengan saksi Joni Sitanggang sedangkan Audlberboncengan dengan DUDUL menaiki Suzuki Smash;e Bahwa Joni Sitanggang truk tersebut lalu menghampiri supir truktersebut dan meminta uang Pergaulan sebesar Rp.30.000, namunyang diberikan supir Rp.15.000, dan Aji meminta uang

SPSIsedangkan terdakwa dan Dudul menunggu diatas sepeda motor;e Bahwa terdakwa dan saksi Joni Sitanggang melakukan Pemerasanatau Pungutan liar sejak bulan Juli tahun 2015 kepada para supirtruck yang melintas di jalan tersebut;e Bahwa ketika truk yang dikemudikan saksi Richard Pasaribukemudikan dan saksi sebagai kernetnya melintas dilokasi kejadian,lalu terdakwa berboncengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Mio J BK 5479 PAd lalu truk korban diikuti oleh keduatemannya yang berboncengan dengan

., menjelaskanbahwa Program Ajudikasi merupakan Program Pemerintah Pusat yang dibiayaioleh Bank Dunia, dimana masyarakat hanya dibebani biaya pembelian pathok,materai dan foto copy suratsurat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah,apabila masyarakat pemohon ajudikasi dipungut biaya supaya diseragamkansupaya tidak ada kecemburuan sosial seperti di daerah Talun dan Selopurayang dipungut secara fariasi, apabila dilakukan pungutan kepada pesertaHal. 2 dari 20 hal. Put.

No. 178 K/Pid.Sus/2011ajudikasi supaya dilakukan pungutan sebesar Rp 195.000,00 perbidang dengansyarat minta jatah pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupatensebesar 41% dari hasil pungutan, selanjutnya pungutan sebesar Rp 195.000,00dan pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sebesar 41%disepakati bersama termasuk Terdakwa, dimana Agus Pramano, S.Sos.

No. 178 K/Pid.Sus/2011supaya tidak ada kecemburuan sosial seperti di daerah Talun dan Selopurayang dipungut secara fariasi, apabila dilakukan pungutan kepada pesertaajudikasi supaya dilakukan pungutan sebesar Rp 195.000,00 perbidang dengansyarat minta jatah pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupatensebesar 41% dari hasil pungutan, selanjutnya pungutan sebesar Rp 195.000,00dan pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sebesar 41%disepakati bersama termasuk Terdakwa, dimana Agus Pramano

Hery Subandrio selanjutnyaAkhmad Saikhu S.Sos.Msi., memerintahkan kepada Bendahara Sdri SriNurhandayani untuk menyerahkan uang hasil pungutan tersebut sebesarRp 24.500.000,00 kepada Camat Garum dan Kabupaten melalui KasiPemerintahan Kecamatan Sdr. Hery Subandrio dengan bukti penerimaankwitansi tertanggal 14 November 2006 sebesar Rp 22.500.000,00 dan kwitansiHal. 6 dari 20 hal. Put.

KabagPemerintahan; Saksi Agus Pramono) tentang adanya pungutan sebesarRp 195.000,00/tiap orang. Adalah SAH menururt hukum, sampai adapembatalan melalui Pengadilan. Pernyataan itu berdasarkan "AzasPraduga Keabsahan" dalam Hukum Tata Pemerintahan mengenaiKeputusan. Dengan menghubungkan antara penjelasan pasalpasalKUHP diatas, dengan apa yang diterangkan oleh saksi ahli, makadisimpulkan bahwa yang dilakukan Terdakwa : Drs.

terhadap para pedagang di daerahtersebut yaitu terdakwa dan temanteman secara bergantian setiap harinyameminta kepada pedagang pungutan uang dengan rincian untuk lapak jualanbesar sebesar Rp 5.000, (Lima Ribu Rupiah) dan untuk lapak kecil sebesarRp 2.000, (Dua Ribu Rupiah) setelah terkumpul kemudian uang tersebutdiserahkan kepada saksi FACHRUDIN Als ACIL IPAH, lalu dari uang yangterkumpul tersebut sebagian untuk saksi FACHRUDIN Als ACIL IPAH dansebagian lagi untuk teman yang telah melakukan pungutan

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya terdakwabersama terdakwa EDWIN Als ERWIN dan terdakwa SYAHRONI Als RONIyang sedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada didaerah tersebut.

liartehadap para pedagang di daerah tersebut; Bahwa cara melakukan pungutan terhadap para pedagang di daerahtersebut yaitu saksi dan temanteman secara bergantian setiap harinyameminta kepada pedagang pungutan uang dengan rincian untuk lapak jualanbesar sebesar Rp 5.000, (Lima Ribu Rupiah) dan untuk lapak kecil sebesarRp 2.000, (Dua Ribu Rupiah) setelah terkumpul kemudian uang tersebutdiserahkan kepada Terdakwa FACHRUDIN Als ACIL IPAH, lalu dari uangyang terkumpul tersebut sebagian untuk Terdakwa

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya saya bersamasaudara RAHMAT RIFAI Als AMAD, dan saudara EDWIN Als ERWIN yangsedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada di daerahtersebut.

terhadap para pedagang yangberada di daerah tersebut, hanya saja saat kejadian hanya saya bersamasaudara RAHMAT RIFAI Als AMAD, dan saudara SYAHRONI Als RONI yangsedang melakukan pungutan terhadap para pedagang yang berada didaerah tersebut.

Menyatakan menurut Hukum bahwa Pengugat telah membayar uang Kompensasi Kepemilikan Sumber daya alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp.67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).3.

Menyatakan sah dan berharga semua dokumen Pembayaran (Aplikasi Setoran/Transfer) yang berhubungan dengan Pembayaran uang kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.67.13.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang rincian pembayaran/penyetorannya

Pipit Mutiara Jaya) No.406/PMJTRK/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 perihal Pengenaan Pungutan Daerah sebesar 6%dari Harga Jual Batubara/Ton oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, isinya antara lainmenegaskan bahwa pungutan yang dikenakan kepada Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya)bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yangberlaku;13. Bahwa Penggugat (PT.

Pipit Mutiara Jaya) pernah mengirimkan surat No.123/PMJTRK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 kepada Bupati Tana Tidung, perihal PermohonanPengembalian Pembayaran Pungutan Daerah, namun tidak pernah ditanggapi olehTergugat (Bupati Tana Tidung);Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan agar uang yang telah dibayarkan olehPenggugat (PT.Pipit Mutiara Jaya) kepada Tergugat berupa Pungutan PembangunanDaerah Sektor Batubara dan Mineral dapat dikembalikan, namun tidak membuahkan hasildan hingga saat ini uang

Bahwa jika sekiranya saat ini pungutan yang telah dilakukan Tergugat terhadapPenggugat dengan berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004selama ini, oleh Gubernur Kalimantan Timur dikatakan bertentangan dengan PeraturanPerundang undangan yang berlaku maka tidak serta merta bahwa dana yang telahdisetorkan Penggugat kepada Tergugat tersebut sebagai pungutan yang tidak sah danmelanggar hukum, dan selanjutnya oleh Penggugat diminta untuk dikembalikan olehTergugat kepada Penggugat ;7.

Gubernur Kaltim kepada Tergugat sebagaimana bukti P.28 tersebut, MajelisHakim berpendapat seharusnya Tergugat segera bertindak atau melakukan tindakan hukum44apabila pungutan yang dilakukannya kepada Penggugat bertentangan atau tidak sesuai denganperaturan dan perundangundangan yang berlaku, terlepas dari dalih pungutan yang dilakukantersebut berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004 sebagaimana bukti T.1ataupun Surat dari Pj.

tersebuttidak bertindak hatihati karena tidak memperhatikan peraturan perundangundangan yangterkait dengan pungutan tersebut, bahkan Tergugat tidak mengindahkan Surat GubernurKaltim No.545/203/Ek tanggal 11 Januari 2011 sebagaimana bukti P.28, dimana seharusnyaTergugat segera melakukan langkahlangkah hukum terkait adanya surat tersebut dan bukanbersikeras jika pungutan yang dilakukannya adalah sah karena pungutan tersebut didasarkanatas Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004 (bukti T.1) sebagaimana

pungutan tersebut adalahkarena untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) DinasPekerjaan Umum Kab.

yang dilakukanantara lain biaya pungutan cetak peta, retribusi namun khusus retribusi hanyaditujukan untuk pengadaan barang dan jasa;Bahwa saksi tahu tentang adanya pungutan biaya penggandaan dokumen danpungutan tersebut ditujukan terhadap rekanan;Bahwa yang memerintahkan panitia untuk melakukan pungutan tersebut adalahKetua ULP Kab.

Pasaman Barat ada 2 (dua) orang;Bahwa pungutan terhadap rekanan tersebut dilakukan oleh panitia;Bahwa masalah anggaran ULP Kab.

Fisik II yang mengumpulkan pungutan tersebutadalah Staf bagian Sekretariat yaitu Sdri.

HRB di Desa Air Seruk Nomor: 01/Tim.PSPP/ASR/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016;- 1 (satu) lembar Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Mineral dan Batubara Nomor: 03.E/30/DJB/2012 tentang Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga;- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/203/DPE/2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada Perusahaan Komanditer (CV) Biliton Jaya;- 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Desa Kode

HRB;- 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Air Seruk Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Seruk Tahun Anggaran 2016;- 1 (satu) Buah Peraturan Desa Air Seruk Nomor 03 Tahun 2015 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Air Seruk Tahun Anggaran 2015;- 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Air Seruk kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa;- 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung

Nomor : 03 Tahun 2012 tentang pungutan Desa;- 1 (satu) eksemplar Fotokopi Peraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pungutan Desa;- 1 (satu) Eksemplar Buku Kas Umum Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Tahun Anggaran 2016 Periode Januari 2016 s/d November 2016;- 1 (satu) Buah Surat Nomor : 005/124/ASR/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015;- 1 (satu) Buah Surat Nomor : 001/13/HRB/

Desa, Peraturan Desa (PERDES) Nomor 03 Tahun 2012tentang Pungutan Desa dan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 01 Tahun2012 tentang Pungutan Desa, Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa AirSeruk berani melakukan penarikan dana retribusi terhadap CV.

Desa dan dalam tahun yang sama Terdakwa mencabutPeraturan Desa tersebut dan menandatangani kembali Peraturan Desa Nomor03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa.

Ahli Wigman Wudie juga menjelaskan bahwa penerimaan desayang berasal dari pendapatan desa termasuk pungutan dan sumbangan pihakketiga harus masuk ke APBDes melalui rekening Kas Desa.

Utr Bahwa dalam melakukan pungutan liar Terdakwa dan Terdakwa Ilmempunyai anggota yaitu Terdakwa III dan Terdakwa IV yang bertugasmelakukan pengancaman kepada para sopir truk kontainer dengan maksudmeminta uang, dimana setelah uang terkumpul maka Terdakwa Ill danTerdakwa IV menyetor kepada Terdakwa dan Terdakwa II sesuai jadwalpembagian tugas.

Parapreman melakukan pemerasan (pungutan liar) kepada sopir containeryang akan masuk ke dalam Jakarta International Container Terminal(JICT) dengan cara meneriaki supir dan juga ada yang mengancamdengan mnggunakan senjata tajam agar supir memberikan uang,biasanya supir memberikan uang sebesar Rp. 500, (lima ratusrupiah) samapai dengan Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Pada saat itu sdr.RIZKI als RIKI meminta terdakwa untukmenggantikan sdr.HARDI sebagai kordinator dan terdakwa menerimanyaTerdakwa II RACHMAT RIZKI:Bahwa Terdakwa Il diamankan karena Terdakwa Il melakukanpemerasan dan pungutan liar kepada sopir truk yang akan masukkedalam Jakarta International Container Terminal, Jakarta Utara. Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai pekerjaan.

Utrmendapatkan total Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiapharinyaTerdakwa III REZA ALAMSYAH:Bahwa Terdakwa melakukan pungutan kepada sopir container yaitusejak bulan Febrauri 2021 di pintu masuk 1 JICT Pelabuhan Tg.PriokJakarta UtaraBahwa terdakwa bergabung ikut melakukan pungutan kepada parasopir container di pintu masuk 1 JICT Pelabuhan Tg.Priok Jakarta Utarayang dikoordinir oleh Sdr.

Bahwa dalam melakukan pungutan liarTerdakwa dan Terdakwa Il mempunyai anggota yaitu Terdakwa Ill danTerdakwa IV yang bertugas melakukan pengancaman kepada para sopir trukkontainer dengan maksud meminta uang, dimana setelah uang terkumpul makaTerdakwa Ill dan Terdakwa IV menyetor kepada Terdakwa dan Terdakwa IIsesuai jadwal pembagian tugas. Bahwa para sopir truck kontainer diantaranyaHalaman 28 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.

Daftar Hadir Penyampaian RAPERDes Tahun 2013 Desa Trimulyo Kecamatan Jetis pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012.17. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2011 Tentang Pungutan Desa tanggal 10 Januari 2011.18. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Pungutan Desa tanggal 27 Desember 2012.19. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa tanggal 30

Bukti kas penerimaan setoran pungutan Larasita ke kas desa (Asli) :a. Nomor 02/155/XII/12 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). b. Nomor 07/155/XII/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).c. Nomor 01/155/I/13 tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).d.

Bukti Pengeluaran Kas pengembalian pungutan Larasita :a. Nomor 03 /2263/III/13 tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ada lampiran Berita Acara tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SAGIYO, HS.b. Nomor 53 /2263/XII/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).c.

MUJONO yang sudah dilegalisir, beserta lampirannya.13. 1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi.14. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulan Oktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013, beserta lampirannya.15. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulan Oktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, beserta lampirannya.16. 1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga program Larasita.17. 1 (satu)

buah buku catatan setoran pungutan program Larasita.18. 1 (satu) lembar surat proses pendaftaran sertifikat tanah program Larasita (keterangan dari BPN Bantul), beserta lampirannya.19. 1 (satu) buah buku Notulen BPD Trimulyo. 20. 1 (satu) lembar catatan Biaya Larasita Perbidang tertanggal 19 September 2011.21. 1 (satu) buah buku Notulen 2010 / 11.22. 1 (satu) buah buku Notulen rapat 2011.

Pungutan Desa;c. Pengelolaan tanah kas Desa;dandPenataan ruang. Bahwa perbuatan terdakwa H.

Bahwa setiap tahun selalu ada Perdes tentang pungutan .

Yyk.Bahwa selain melakukan pungutan tersebut, terdakwa H.

SAGIYO selaku Ketua ; Bahwa selain melakukan pungutan tersebut, terdakwa H.

Yyk.13. 1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi.14. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periodebulan Oktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013,beserta lampirannya.15. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periodebulan Oktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, besertalampirannya.16. 1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga programLarasita.17. 1 (Satu) buah buku catatan setoran pungutan program Larasita.18. 1

terhadap pedagang lama atas namaKASIYATUN sebesar Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluhribu rupiah) yang diterima melalui MAGHFIROH (lIstri Kades), sehingga totaljumlah pungutan sebesar Rp365.620.000,00 (tiga ratus enam puluh limajuta enam ratus dua puluh ribu rupiah).Bahwa atas pungutan tersebut, sebesar Rp101.600.000,00 (seratus satu jutaenam ratus ribu rupiah) dibagibagikan kepada pengelola pasar, PerangkatDesa, BPD Desa Brunorejo dan untuk membeli batik, sedangkan sisanyasebesar

pungutan pasar desa;pungutan pasar hewan milik desa;pungutan tempat wisata desa;pungutan karamba ikan Desa;pungutan tambatan perahu Desa;oe a9 5pungutan tempat pemandian umum Desa;pungutan jasa parkir desa; dan= apungutan lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku.Pasal 7 ayat (7)Pungutan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, baik berupauang dan/atau barang, harus diatur dengan Peraturan DesaPasal 15 ayat (1)Pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah

uang boking lapak kepada parapedagang baru Pasar Brunorejo, dengan jumlah hasil pungutan seluruhnyasebesar Rp362.750.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus limapuluih ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui besaran pungutan darimasingmasing pedagang dan siapa saja pedagang yang dipungut tersebut,punyutan tersebut dilakukan oleh Buk Lurah Maghfiroh, Havivi dan SaefulMujab;Bahwa, saksi ada menerima uang sebesar Rp2.700.000,00 dan uang tersebuttelah saksi serahkan kepada Sekretaris Desa

akhirnya saksi mendengar tentang adanya pungutan itu namunsaksi tidak mengetahui besaran pungutan dari masingmasing pedagang dansiapa saja pedagang yang dipungut tersebut namun saksi kemudianmendapatkan informasi uang hasil sewa yang terkumpul sekitarRp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).Bahwa saksi tidak tahu diperuntukan buat apa uang tersebut, namun yangsaksi tahu para perangkat mendapatkan bagian yang saat itu diberikan 2 (dua)kali saat Ramadhan.

Bahwa dalam hal kegiatan dalam pelaksanaan pungutan pembelian lapakbaru (pungli) terhadap para calon pedagang baru Pasar Desa Brunorejoterdapat aturanaturan yang dilanggar oleh pemerintah Desa Brunorejodalam hal ini yang melakukan pungutan adalah pengelola Pasar DesaBrunorejo, secara umum telah diatur dalam Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Desa, Pungutan yang tidak ada aturan atau dengan peraturan desa makapungutan tersebut adalah tidak sah Pendapatan

Sudirman dan Pasar Kunden yang dipinjamkan dari pungutan ilegal listrik pedagang Pasar Godong.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.

Yani 9.071.000,16 Disetorkan ke Kas Daerah Pemkab Grobogan 32. 089.840,Bahwa penggunaan uang hasil pungutan tidak resmi listrik dari parapedagang Pasar Umum Godong Kab.

Yani 9.071.000,16 Disetorkan ke Kas Daerah Pemkab Grobogan ; 32.089.840,> Bahwa penggunaan uang hasil pungutan tidak resmi listrik dari parapedagang Pasar Umum Godong Kab.

FAJAR, yangkemudian hasil uang pungutan listrik dari para pedagang tersebutdiserahkan kepada Sdr. DARJA selaku Staf UPTD Pasar Godong, untukselanjutnya oleh Sdr. DARJA uang pungutan listrik dari para pedagangPasar Godong tersebut disetorkan kepada Bendahara DinasPerindagtamben Kab. Grobogan (waktu itu yang menerima adalah Sar.MUJI dan kemudian digantikan oleh Sdr. IGN.

Yani yang dipinjamkandari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS)pungutan iuran listrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke KasDaerah.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPu/ bukti pengembalianpungutan ilegal iuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yangditalangi dana pribadi Drs. H. Moh.

Yani yang dipinjamkandari pungutan ilegal iuran listrik pedagang Pasar Godong.18.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS)pungutan iuran listrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke KasDaerah.19.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/ bukti pengembalianpungutan ilegal iuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yangditalangi dana pribadi Drs. H. Moh.

Bahwa kemudian setelah waktu berjalan 3 tahun 5 bulan terhitung sejakpengiriman surat keberatan Penggugat, datanglah surat tagihan baru dariTergugat Dirjen Lembaga Keuangan yaitu Surat Ketetapan No.16/SKEPDJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004 yang berisi tagihan kepadaPenggugat untuk membayar jumlah pajak (pungutan) Ekspor, sebagaiberikut:1. Hutang Pokok Pajak (Pungutan) Ekspor Rp. 9.554.562.7312. Kelebihan Pembayaran Pajak (Pungutan) Ekspor Rp. 03.

Jumlah Kekurangan/Pembayaran Hutang Pokok Rp. 9.554.562.731Pajak (Pungutan) Ekspor4. Sanksi Administrasi :a. Biaya administrasi Rp. 14.520.732.209Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/201410.11.12.13.b. Denda Administrasi Rp. 5.087.604.9525.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketetapan Tergugat NO.16/SKEPDJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004, tentang Surat Ketetapan Pajak(Pungutan) Ekspor;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan TergugatNO.16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004, tentang Surat KetetapanPajak (Pungutan) Ekspor;4.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat yaitu Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan Pajak(Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ;4.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugatyaitu Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan Pajak(Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004;4.

Dompu/IV/2018,tanggal 10 April 2018 perihal laporan adanya dugaan pungutan liarprogram sertikat prona tahun 2016 dan tahun 2017 yang dilaksanakanoleh Kepala Desa Mumbu an. SALAHUDDIN HEMON. selanjutnyaatas indikasi temuan tersebut oleh Kejaksaan Negeri Dompu bersamadengan tim audit dari Inspektorat Kab. Dompu melakukan pemeriksaankhusus terhadap indikasi dugaan pungutan tersebut dan hasilnyasesuai dengan LHP No : LHP.

SALAHUDDIN HEMON selaku Kepala Desa Mumbutertuang mengenai besaran jumlah iuran pungutan liar dalam kegiatansertifikat Desa Mumbu. Bahwa Saksi menerangkan berawal atas pengaduan dari Saksi HusenMuhammad selaku Kepala Dusun Tonda Timur dan Saudara Syarifserta puluhan masyarakat Desa Mumbu Kec.

Bahwa, terdapat pungutan yang tdak bisa dipertanggungjawabkan olehaparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/ juruukur dan foto copy kelengkapan dokumen;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN DpuTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa

yang tdak bisa dipertanggungjawabkan olehaparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/juru ukur dan foto copy kelengkapan dokumen;Bahwa, Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab.

liaroleh aparat Desa Mumbu atas pungutan uang masyarakat sebesar Rp.40.000, ( empat puluh ribu rupiah) untuk biaya makan minum team/ juruukur dan foto copy kelengkapan dokumen, karena tdak sesuai dengan suratKepala Badan Pertanahan Nasional Kab.

Bahwa selain itusebagai prosedur dalam melakukan pungutan retribusi, Kepala DinasKebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul jugamenerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) ProsedurPemungutan Retribusi.Bahwa pungutan retribusi obyek wisata yang dilaksanakan olehPemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini oleh DinasKebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul dilakukanpula di kawasan wisata pantai selatan di wilayah KabupatenGunungkidul yaitu antara lain di Pos Tempat Pemungutan

retribusi di lokasi (SKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan KepariwisataanHalaman 4 dari 46 Putusan Nomor: 12/PID.SUSTPkK/2017/PT YYK"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan

retribusi di lokasi (SGKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)#Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan dan setoran dilaporkan ke Seksi ODTWBahwa pada hari Sabtu

retribusi di lokasi (SKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan dan setoran dilaporkan ke Seksi ODTWBahwa pada hari Sabtu

retribusi di lokasi (GKRD diserahkankonsumen dan uang dipungut oleh petugas)"Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas)#Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepadabendahara penerima dan melaporkan sisa SKRD kepadabendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan"Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kasdaerah melalui bankHalaman 23 dari 46 Putusan Nomor: 12/PID.SUSTPK/2017/PT YYKBendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD" Copy hasil rekapan

SEMBILANG Bulan April 2017 PT.ASDP INDONESIA FERRY (Persro)
dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Sapto Pujud alias sapto
- Uang hasil tangkap tangan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Efran Harefa
- Uang hasil pungutan Sewa Kasur dan tikar sejumlah Rp 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah)
dirampas untuk Negara
6.

SEMBILANGBulan April 2017 PT.ASDP INDONESIA FERRY (Persro).Dikembalikan kepada pemiliknya Uang hasil tangkap tangan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi Efran Harefa Uang hasil pungutan Sewa Kasur dan tikar sejumlah Rp 1.010.000,(satu juta sepuluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.Menetapkan agar terdakwa BAKHTIAR Als TIAR Bin USMAN,membayar biaya perkara sebesar Rp.5 .000, (Lima ribu) Rupiah.Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan olehPenasihat Hukum Terdakwa

AGUS selaku TimSaber Pungli memberitahu saksi diruang makan tersebut.bahwa Operasi Tangkap Tangan tersebut dilakukan terhadap saudaraBAKHTIAR karena adanya dugaan Tindak Pidana Pungutan Liar yangdilakukan oleh saudara BAKHTIAR dengan cara saudara BAKHTIARmelakukan pungutan biaya sewa Kasur dan Tikar kepada PenumpangKapal Roro KMP SEMBILANG.bahwa Kasur dan Tikar yang digunakan oleh para penumpang KMP.Sembilang seharusnya tidak dipungut biaya karena tidak ada Izin dariHal 13 Putusan Nomor 224/Pid.B

Saksi menjelaskan bahwa Operasi Tangkap Tangan tersebutdilakukan terhadap saudara Bakhtiar dilakukan karena adanyadugaan Tindak Pidana Pungutan Liar tentang Penyewaan Kasur danTikar kepada Penumpang Kapal Roro KMP SEMBILANG dan setelahsaksi mengetahui bahwa telah terjadi OTT terhadap SaudaraBAKHTIAR saksi bekerja sebagaimana biasanya.

bagian sedikitpun dari hasilpungutan tersebut;Bahwa terdakwa bekerja di KMP Sembilang karena dimasukan oleh saksiSaid UR selaku mualim KMP Sembilang, bekerja sebagai pembantu Kokidengan tuas tambahan sebagai juru pungut Sewa kasur dan tikar yangdigunakan oleh penumpang;Bahwa benar terdakwa digaji oleh saksi Sapto Pujut;Bahwa saat penangkapan' terdakwa memang belum sempatmenyerahkan uang hasil pungutan malam itu karena sudah ditangkapoleh tim saber pungli sebelum menyetorkan hasil pungutan sewa dankasur

kepada saksi Sapto Pujut;Bahwa terdakwa sudah lama melakukan pungutan kasur tersebut, sudahsatu tahun, dan semua ABK yang jadi saksi mengetahul tindakanterdakwa tersebut atas perintah Safrudin, namun terdakwa tidak ada saksilain Kecuali para ABK KMP Sembilang;Bahwa ada pungutan ruang VIP dan itu dilakukan oleh pekerja lain bukanterdakwa;Bahwa terdakwa tidak mengetahui mana kasur yang inventaris dan manayang milik kantin, namun menurut yang terdakwa alami Semua kasur yangada didalam kapal maupun

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrikpedagang Pasar Godong17.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuranlistrik ilegal dari pedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.18.1 (Satu) bendel foto copy dokumen SPuJ/ bukti pengembalian pungutan ilegal iuranlistrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs. H.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuranlistrik pedagang Pasar Godong17.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuranlistrik ilegal dari pbedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.18.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPuJ/ bukti pengembalian pungutan ilegaliuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs. H.Moh.

laporan uang pungutan listrik pedagang Pasar Godong ; Menimbang, bahwa menanggapi keterangan saksi MOCH.

Grobogan, yaitu pungutan sejak mulai bulan Mei 2010. Uang inikemudian diterima oleh Sdr.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuranlistrik pedagang Pasar Godong17.1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pungutan iuranlistrik ilegal dari pbedagang Pasar Godong ke Kas Daerah.18.1 (satu) bendel foto copy dokumen SPuJ/ bukti pengembalian pungutan ilegaliuran listrik kepada pedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadi Drs.H. Moh.

Terpidana tidak mempunyai kekuasaan ataukewenangan untuk menentukan pungutan atau mengambil keputusan terhadapkegiatan prona.

Putusan Nomor 143 PK/Pid.Sus/2019desa:Bahwa sangat jelas Terpidana tidak mempunyai Kewenangan menentukansuatu keputusan diterima atau ditolak peserta prona akan tetapi kepaladesa sebagai penentu/pemutus;Bahwa Terpidana menerima uang pungutan tersebut tidak dalam kaitandengan kekuasaan atau kewenangan hanya berhubungan dengan jabatan.Sebab dalam kegiatan prona Terpidana hanya melaksanakan tugas melakukansosialisasi dan penyuluhan yang tidak membawa umpan balik bagi kepentingan/manfaat bagi peserta

Prona;Bahwa uang biaya pungutan yang terkumpul dari saksi Thimotius EddyNelson Dandel sebesar Rp27.560.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratusenam puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terbagi kepada beberapaorang tim panitia;Bahwa uang biaya pungutan yang sumbernya berasal dari peserta Pronayang diterima Terpidana melalui pegawai ASN pada Kantor PertanahanKabupaten Kepulauan Sangihe selurunnya sebesar Rp5.500.000,00 (limajuta lima ratus ribu rupiah) dan Terpidana juga menerima langsung sebesarRp550.000,00

(lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang biayapungutan yang dibebankan kepada setiap peserta Prona yang nilai/besarannya bervariasi dari Ro250.000,00 sampai Rp500.000,00 per bidangtanah.uang tersebut adalah pungutan (uang terima kasih) berasal daripeserta Prona 4 Desa TA 2014:Bahwa Terpidana selaku petugas tim penyuluh/sosialisasi dalam melaksanakantugas dan kewajibannya tidak pernah menyampaikan kepada kepala desa/sekretaris desa mengenai biaya/pungutan sejumlah uang yang dibebankankepada

Sehingga dengan demikian perbuatan Terpidanaa quo yang menerima hasil uang biaya pungutan tidak memenuhi rumusaninti delik Pasal 12 b UU Tipikor yaitu dilakukan atau tidak tidak dilakukandalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya; Bahwa hal tersebut tentu membawa konsekuensi hukum, sebagaimanaprinsip hukum yang terkandung dalam ketentuan hukum cara pidana, apabilasuatu perbuatan terbukti di persidangan bahwa Terpidana bersalah atasperbuatan tersebut namun Penuntut Umum tidak mendakwakan

Biaya Konsumsi = Rp 5.005.500,e Bahwa benar adapun rekapitulasi penerimaan pungutan biaya Ajudikasi yangdilakukan oleh Terdakwa BADRUN M.

NASIR bersamasama dengan saksiMARLINDA, dikembalikan pungutannya kepada warga dalam bentuk sertifikatsebagai berikut :e Tahun 2006:e Sertifikat yang diterbitkan = 472 sertifikat.e Masyarakat yang membayar = 392 orang.e Masyarakat yang tidak membayar = 79 orang.e Jumlah pungutan yang diterima = Rp 132.750.000,e Jumlah pungutan yang dikembalikan = Rp 89.750.000,e Jumlah pungutan yang belum dikembalikan = Rp43.000.000, (merupakan pembagian kepada TerdakwaBADRUN M.

NASIR bersamasama dengan saksiMARLINDA, dikembalikan pungutannya kepada warga dalam bentuk sertifikatsebagai berikut :e Tahun 2006:Sertifikat yang diterbitkan = 472 sertifikat.Masyarakat yang membayar = 392 orang.Masyarakat yang tidak membayar = 79 orang.Jumlah pungutan yang diterima = Rp 132.750.000,Jumlah pungutan yang dikembalikan = Rp 89.750.000,Jumlah pungutan yang belum dikembalikan = Rp43.000.000, (merupakan pembagian kepada TerdakwaBADRUN M.

Jumlah pungutan yang diterima = Rp 132.750.000, Jumlah pungutan yang dikembalikan = Rp 89.750.000,e Jumlah pungutan yang belum dikembalikan = Rp 43.000.000,(merupakan pembagian kepada BADRUN M. NASIR). Tahun 2007: Sertifikat yang akan diterbitkan =156 sertifikat.e Warga yang mengurus sendiri = 2 orang.

Warga yang dibatalkan sertifikatnya karena overlapping = 9 orang.e Sertifikat yang diterbitkan = 145 sertifikat.e Jumlah pungutan yang diterima untuk 145 orang = Rp 26.050.000,e Pungutan yang dikembalikan dalam bentuk kompensasi pembayaran PBB danBPHTB untuk 53 orang = Rp 8.300.000,e Jumlah pungutan yang belum dikembalikan = Rp 17.750.000,e Bahwa benar total uang yang diminta oleh BADRUN M.

Kemudian terdakwa SAEFULARIFIN langsung membuka pembicaraan dengan bertanya kepada saksiUMARUDIN Bin TAJURI mengenai adanya pungutan liar (pungli) yangterjadi di kantor Kecamatan Margadana Kota Tegal denganmengatakan saya dari Tim buser Indonesia, mau mengklarifikasi bersamadengan kawankawan media mengenai adanya pungutan liar disini ?* dandijawab oleh saksi UMARUDIN Bin TAJURI ada pungutan liar apayah?

dan terdakwa FIRDAUS ANDIKA mengatakan kepada saksiUMARUDIN Bin TAJURI tentang kesalahankesalahan yang dilakukan olehsaksi UMARUDIN Bin TAJURI yaitu mengenai pungutan liar ( pungli ) yangterjadi di kantor Kecamatan Margadana, dengan mengatakan kenapa hanyameminta stempel dikenakan biaya Rp 20.000, ( dua puluh ribu rupiah ),bukankah itu sudah merupakan pungutan liar ( pungli )*.

(lima juta rupiah); Bahwa pemerasan itu dilakukan para terdakwa karena menurut paraTerdakwa ada pungutan liar di kantor Kecamatan Margadana; Bahwa yang sebenarnya tidak pernah ada pungutan liar di KecamatanMargadana karena sifat dari sumbangan PMI adalah sukarela;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan pada keterangan ; Uang kupon sendiri sifatnya bukan sukarela akan tetapi merupakankeharusan;Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai

liar berupa menarik sumbangan Palang MerahIndonesia;Bahwa benar saksi Umar membantah telah melakukan pungutan liar.Sumbangan tersebut sifatnya sukarela yang 1 (Satu) lembar kuponnyaRp. 2.000.

Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lainMenimbang, bahwa para terdakwa mengaku sebagai Buser, Wartawandan LSM pada saat memperkenalkan diri kepada saksi Umar;Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan kalau saksi Umar telahmelakukan pungutan liar dengan dalih untuk Sumbangan Palang MerahIndonesia padahal yang sebenarnya pungutan tersebut untuk operasionalHalaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.tgl.seharihari dikantor Kecamatan Margadana, seperti makanan ringan selepasberolahraga

yang dilakukan diBanjar Sudihati Desa Kintamani dimana pungutan tersebut tidak dapatdibenarkan karena tidak ada aturan secara adat (Perarem Adat) yangmemperbolehkan adanya pungutan tersebut ; Bahwa berdasarkan Perdes Kintamani Nomor 2 tahun 2015, tanggal 8 Mei2015 tentang pungutan Desa pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bentukPungutan Desa adalah iuran yang dipungut atas dasar musyawarahmufakat sesuai dengan tingkat kemampuan anggota masyarakat ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dan Pak Husein mengatakan sudah diganti.Bahwa sebelumnya tahun 2013 memang masih ada pungutan masalah Kipemkepada penduduk pendatang.Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN BIi.

(tigapuluh ribu rupiah) ;Bahwa saksi telah melakukan pungutan terhadap 17 orang warga dan uang hasilpungutan tersebut sudah masuk sejumlah Rp 1.300.000,00.

(satu juta tiga ratusribu rupiah);Bahwa pungutan tersebut tidak resmi ;Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pungutan kepada wargapendatang adalah Pak Dahlan / terdakwa ;Bahwa saksi mendapat blanko dari terdakwa;Bahwa jumlah penduduk di kKampung Sudihati sekitar 250 orang ;Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2015 sudah tidak melakukan pungutanlagi.Bahwa yang menyuruh mengadakan formulir atas perintah terdakwa ;Bahwa saksi baru pertama kali melakukan pungutan kepada warga ;Bahwa saksi belum

yang dilakukan diBanjar Sudihati Desa Kintamani dimana pungutan tersebut tidak dapatdibenarkan karena tidak ada aturan secara adat (Perarem Adat) yangmemperbolehkan adanya pungutan tersebut ; Bahwa berdasarkan Perdes Kintamani Nomor 2 tahun 2015, tanggal 8 Mei2015 tentang pungutan Desa pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bentukPungutan Desa adalah iuran yang dipungut atas dasar musyawarah mufakatsesuai dengan tingkat kemampuan anggota masyarakat ; Bahwa tidak diperlukan rekomendasi Kelian Banjar Dinas