Satu) boxOobat jenis Dextromerthophan Terdakwa beli dengan harga Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa dijual kKembali denganharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengandengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 97/PID.SUS/2014/PT.BJMBahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen/Zenith dan obat jenisDextromerthophan tidak memiliki surat tanda registrasi berupa STRA bagiApoteker dan STRTTK bagi tenaga tekhnis

dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Unaaha Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Una. tanggal 19 Februari 2021, halmana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

yang rencananya Ganja tersebut akandibagikan oleh Anak kepada teman teman Anak;Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.SusAnak/2017/PN JapBahwa 3 (Tiga) bungkus plastik bening diduga Ganja yang ditemukandidalam Jok Motor Milik Anak tersebut adalah benar berupa narkotikagolongan I dalam bentuk tanaman ( Positif mengandung Ganja ) sesuai hasilpemeriksaan (uji laboratorium) Badan POM R. di Jayapura Nomor :PM.01.05.1101.10.17.8877 tanggal 07 Nopember 2017 yang ditanda tanganioleh B, Apt sebagai menejer tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Januari 1972, Pekerjaan DosenUnifersitas Makassar (Mantan Anggota KPUKabupaten Gowa), beralamat di Taman Pesona AsriC No. 4, Rt. 001/Rw. 004, Kelurahan Pandangpandang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa ;Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpahakan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripadayang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaiBGT IIOU meen wen ee mm in mm i mm mem mem emer mm Bahwa Saksi adalah mantan KPU Kabupaten Gowa sebagai KetuaDivisi Data, Informasi dan Tekhnis

permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0024/Pdt.P/2021/PA.AdI. tanggal 15 Februari 2021, joSurat Keputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama AndooloNomor W21A6/349/KU.01/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, hal mana telahsesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang PedomanLayanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat EdaranNomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Unaaha Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Una. tanggal 19 Februari 2021, joSurat Keputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama UnaahaNomor W21A6/349/KU.01/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, hal mana telahsesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang PedomanLayanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat EdaranNomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

sebagaimana maksud penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan yang diajukan olehPenggugat mengandung 2 (dua) tuntutan yang tunduk pada kompetensi absoluteyang berbeda, maka penerapan kumulasi gugatan dalam perkara aquo tidakdapat dibenarkan sebagaimana pelarangan penerapan kumulasi yang telahdisebutkan diatas, hal tersebut juga telah sesuai dengan petunjuk tekhnis

Sebelum PLN menyetujui permohonan untukdapat menjadi pelanggan listrik tersebut pihak PLN ranting Malinaumelakukan survey lokasi apakah letak lokasi pemohon tersebut memenuhipersayaratan atau tidak, apabila hasil survei secara tekhnis memenuhi syaratmaka pihak PLN akan menerbitkan Surat Ijin Permohonan (SIP) setelah itupelanggan diwajibkan untuk membayar Biaya Penyambungan (BP) dan UangJaminan Listrik (UJL) serta pihak PLN membuatkan surat perjanjian yangmengikat antara ke dua pihak yang tercantum

Sebelum PLN menyetujui permohonanuntuk dapat menjadi pelanggan listrik tersebut pihak PLN ranting Malinaumelakukan survey lokasi apakah letak lokasi pemohon tersebut memenuhipersayaratan atau tidak, apabila hasil survei secara tekhnis memenuhi syaratmaka pihak PLN akan menerbitkan Surat Ijin Permohonan (SIP) setelah itupelanggan diwajibkan untuk membayar Biaya Penyambungan (BP) dan UangJaminan Listrik (UJL) serta pihak PLN membuatkan surat perjanjian yangmengikat antara ke dua pihak yang tercantum

perpipaan eksisting berakibat pada belumterpenuhinya Pakta Integritas terkait penurunan tingkat kehilanganair, dan pada keadaan tertentu berada di luar batas kemampuan dankewenangan kami 2 on nn nnn nnn non nnn nnn ne neeMenimbang, bahwa memperhatikan Surat jawaban Penggugatdalam sidang Dewan Pengawas PDAM (Vide Bukti P20) khususnyapada point Pelaksanaan Penurunan Kehilangan Air pada PaktaIntegritas pada intinya menjelaskan terkait distribusi tambahan debitair Soam Bregas tentu harus didukung secara tekhnis

disebabkan lemahnya komitmenWalikota Tegal dalam melaksanakan Perjanjian KerjasamaPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dikawasanRegional Bregas, sehubungan dengan hal tersebut kami sarankankepada Direktur PDAM Kota Tegal agar mengupayakan realisasipenyertaan modal Pemerintah Kota Tegal sehingga rencanapengembangan system penyediaan air bersih yang telah dituangkandalam corporate plan dan RKAP dapat direlisasikan ;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakimberpendapat terdapat suatu alasan tekhnis

Tjt.e Tim Tekhnis (KPPT,DISHUTBUN, BPN,PENGENDALIANLINGKUNGAN, DINASPERTANIAN, BAPPEDA,ASISTEN I, PEMERINTAHKECAMATAN/ DESA)mengadakan pengkajian dalamhal ini perusahaan dimintauntuk melakukan presentasi didepan tim tekhnis dankemudian turun kelapangan.e Bila izin bisa diproseskemudian tim tekhnis memintakepada perusahaan untukrisalah pertimbangan tekhnispertanahanyang dilengkapidengan data lokasi di BPN.Bila data seluruhnya lengkap maka di rekomendasikan untuk dikeluarkan izinlokasi.Saksi menerangkan

Bahwa rangkaian proses perkawinan yang dimulai daripeminangan harus dimaknai sebagai perbuatan hukum yang dilakukanoleh kedua mempelai, yang karena terkait dengan ketentuanketentuanhukum lain serta adat kebiasaan serta tata krama pergaulan dalammasyarakat setempat, maka tekhnis pelaksaannya dilakukan olehkeluarga calon mempelai lakilaki dengan keluarga calon mempelaiperempuan. Meskipun demikian, pada hakikatnya, pihak prinsipal dariperbuatan hukum tersebut adalah kedua calon mempelai.

Bahwa demikian halnya dengan serah terima uang belanja,meskipun tekhnis penyerahan, penerimaan, penyimpanan, pengelolaanserta pemanfaatannya tidak langsung dilakukan oleh kedua mempelai,namun demikian perbuatanperbuatan tersebut pada dasarnya adalahperbuatan kedua mempelai. Pihak keluarga hanya bertindak sebagaiwakil karena secara tekhnis kedua mempelai tidak memungkinkan untukdilibatkan menangani secara langsung.Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan nomor 497/Pdt.G/2021/PA Mrs.

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat.

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2021/PA Una.Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 259/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 06 Juli 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku

permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0058/Pdt.P/2021/PA Adl. tanggal 24 Maret 2021, joSurat Keputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama AndooloNomor W21A6/481/KU.01/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, hal mana telahsesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang PedomanLayanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat EdaranNomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

hukum adalah suatu tindakan yangsedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaanyang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, danpada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil daripemiliknya;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda ituseluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atauarti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifatnilai tekhnis

Bahwa selanjutnya dalam Buku Il tentang Pedoman Tekhnis AdministrasiHal. 7 dari 27 hal. Put.

Nomor 2155 K/Pdt/201417.18.19.20.21.dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RepublikIndonesia, halaman 101 AL angka 1 disebutkan:Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukanatas dasar hakhak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan,Hak Sewa dan lainlain;Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang melaksanakan eksekusi (pasal 195 ayat (6) dan ayat (7));Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor

Selanjutnya diambil9 (sembilan) Perusahaan dengan total harga penawaran terendah untukdilakukan evaluasi tekhnis yaitu :CV. Fajar UtamaCV. Duta AngkasaCV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV. Nesia MultimediaCV. Putra TubanCV. Laskar Indo NusaCV. MonarucoCV.A. AlifahHalaman 117 dari 200 Putusan No.14/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.PdgBahwa pada tahap evaluasi tekhnis perusahaan yang lulus pada tahap ini adasebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :CV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV.A.

Selanjutnya diambil9 (sembilan) Perusahaan dengan total harga penawaran terendah untukdilakukan evaluasi tekhnis yaitu :CV. Fajar UtamaCV. Duta AngkasaCV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV. Nesia MultimediaCV. Putra TubanCV. Laskar Indo NusaCV. MonarucoCV. A. AlifahBahwa pada tahap evaluasi tekhnis perusahaan yang lulus pada tahap ini adasebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :CV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV. A.

Selanjutnya diambil9 (sembilan) Perusahaan dengan total harga penawaran terendah untukdilakukan evaluasi tekhnis yaitu :1 CV. Fajar Utama2 CV. Duta AngkasaCV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV. Nesia MultimediaCV. Putra TubanCV. Laskar Indo NusaoN Dn fF WwWCV. Monaruco9 CV.A. Alifahe Bahwa pada tahap evaluasi tekhnis perusahaan yang lulus pada tahap ini adasebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :e CV. Jaya Karanae PT. Bilgis Nusantarae CV.A.

Selanjutnya diambil9 (sembilan) Perusahaan dengan total harga penawaran terendah untukdilakukan evaluasi tekhnis yaitu :1 CV. Fajar UtamaCV. Duta AngkasaCV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV. Nesia MultimediaCV. Putra TubanCV. Laskar Indo NusaCV. MonarucoCV. A. AlifahOo ON WD Nn FB WO WNHalaman 157 dari 200 Putusan No.14/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Pdge Bahwa pada tahap evaluasi tekhnis perusahaan yang lulus pada tahap ini adasebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :1 CV. Jaya Karana2 PT.

Selanjutnya diambil9 (sembilan) Perusahaan dengan total harga penawaran terendah untukdilakukan evaluasi tekhnis yaitu :1 CV. Fajar UtamaCV. Duta AngkasaCV. Jaya KaranaPT. Bilqis NusantaraCV. Nesia MultimediaCV. Putra TubanCV. Laskar Indo Nusaont Nn on FF WY NYCV. Monaruco9 CV.A. Alifahe Bahwa pada tahap evaluasi tekhnis perusahaan yang lulus pada tahap ini adasebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :e CV. Jaya Karanae PT. Bilgis Nusantarae CV.A.

Banten TA. 2013;200. 5 (lima) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.032/ DBT/2013, tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang nomor : 600 SK.032/DBT/2013, tanggal

15 Pebruari 2013 tentang penetapan koordinator PPTK dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegitan pada Unit kerja dinas Bina Marga dan tata Ruang Prov.

ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten ;203. 1(Satu) bendel Foto Copy dilegalisir Dokumen penelitian kontrak nomor : 761/149.2 /SPK/PJ-KTI/ DBT/VII/ 2013 Tanggal 29 Juli 2013 nilai Rp. 23.419.786.000,- ;204. 1 (satu) berkas Term Of Reference (TOR) pekerjaan pembangunan jembatan Kedaung terletak di Kecamatan Sepatan Timur Batas Wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten TA. 2013 bulan Februari 2013 ;205. 1(Satu) Buku Dokumen Pekerjaan Perencanaan Tekhnis

Banten TA. 2013;5 (lima) lembar foto Copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan KepalaDinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten nomor : 600/SK.032/DBT/2013, tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Penetapan KoordinatorPejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatanpada unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013berikut 5 (lima) lembar lampiran surat keputusan Kepala Dinas Bina Margadan Tata Ruang nomor : 600 SK.032/DBT/2013, tanggal 15 Pebruari 2013tentang

Sutadi, S.T., M.Si menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 600/SK.032 /DBT/2013, tentang Penetapan KoordinatorPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatanpada Unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran,dengan susunan sebagai berikut : Muchtar Sutanto, ST, Msi selaku Koordinator PPTK.; Dinihari Mulya Lestari, MT selaku PPTK.

Sutadi, S.T, M.Si menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 600/SK.032 /DBT/2013, tentang Penetapan KoordinatorPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatanpada unit Kerja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA 2013yang ditanda tangani oleh Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku Pengguna Anggaran,dengan susunan sebagai berikut : Muchtar Sutanto, ST, Msi selaku Koordinator PPTK ; Dinihari Mulya Lestari, MT selaku PPTK ;Pada tanggal 27 Pebruari 2013 Ir. H.

Nomor : 600/SK.032 /DBT/2013, tentangPenetapan saksi Muchtar Sutanto, ST, Msi sebagai Koordinator PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (Koordinator PPTK) dan saksi Dinihari MulyaLestari, M selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) ;3. Tanggal 27 Pebruari 2013 saksi Ir.Sutadi,ST,M.Si selaku PenggunaAnggaran menerbitkan SK.No : 600/SK.040/DBT/2013, tentang PenunjukanPanitia peneliti pelaksanaan kontrak selaku Ketua saksi RobbyCahyadi,ST,MT ;4.

(tiga ratus juta)yang telah dipinjamkan kepada pihak ketiga selain anggota koperasi;Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan membaca petunjuk tekhnis penggunaanuang bantuan dari BRR;Bahwa jumlah aset Kopersai Pat Gata yang dibukukan di dalam Neraca yang terdapatdi dalam proposal yang diajukan pada BRR tidak sesuai dengan kenyataan dan Neracatersebut adalah Fiktif dibuat hanya utuk kelengkapan syarat saja ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I merasakeberatan yaitu bahwa masalah

tersebut agar sesegera mungkin mengadakan Rapat Anggota Tahunan(RAT) dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Koperasi ;Bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie tidak pernahmenerima laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari Koperasi Pat Gata tersebut;Bahwa saksi mengetahui masalah bantuan dari BRR kepada Koperasi Pat Gata dari timtekhnis yang dibentuk oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi KabupatenPidie pada saat itu, namun dalam pencairan dana tersebut anggota tim Tekhnis

didirikan karena ada dari pengurus yang telah meninggal dunia danmengundurkan diri dan terhadap pergantian pengurus yang meninggal, terdakwa selakuKetua Koperasi Pat gata tidak ada melakukan tahapan administrasi yang ditentukanoleh aturan yang berlaku dalam perkoperasian untuk melakukan pergantian pengurusyang meninggal tersebut;Bahwa menurut terdakwa, Koperasi Pat Gata berjalan dan menjalankan usahanyasetelah menerima bantuan dana dari BRR tersebut;Bahwa terdakwa tidak pernah menerima buku petunjuk tekhnis

Put No. 212/Pid.B/2010/PNSGIBahwa Koperasi Pat Gata tidak pernah melakukan cicilan dari pada pinjaman lunakyang telah ditentukan tersebut, karena dana yang telah dipinjamkan tersebut belum adayang dikembalikan oleh para peminjamnya ;Bahwa terdakwa tidak pernah menerima buku petunjuk tekhnis pemberdayaanekonomi dan UKM dari BRR;Bahwa menurut penilaian terdakwa sekarang ini, infestasi yang terdakwa dan terdakwaI lakukan pada toko Hawa Subur sangat kecil kemungkinan untuk dapat di kembalikankepada Koperasi

Persyaratan Umum Perjanjian Penyaluran bantuan LangsungMasyarakat Program Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, Satker BRRPemberdayaan ekonomi dan Pengembangan Usaha Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam,khususnya dalam pasal 2 (dua) tentang tanggung jawab pihak kedua angka 1 (satu)menjamin bahwa pemetikan manfaat program ini adalah benar masyarakat yang berhakmendapat bantuan program dan direkrut melalui proses seleksi yang tepat sebagaimanadimaksud dalam ketentuan dan peraturanperaturan serta Petujuk Tekhnis