Ditemukan 1962 data
MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR LABUHAN BATU
129 — 38
dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusanPraperadilan atas penetapan tersangka tersebut diatas serta ditambahpertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015 yang berbunyi Oleh karena penetapan tersangkaadalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasanterhadap Hak Asasi Manusia maka seharusnya penetapan tersangkaoleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindunganmelalui ikhtiar
143 — 77
atas penetapan tersangka tersebut diatas serta ditambahpertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015 yang berbunyi: "Oleh karena penetapan tersangkaadalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasanHalaman 10 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL16.terhadap Hak Asasi Manusia maka seharusnya penetapan tersangkaoleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindunganmelalui ikhtiar
231 — 417 — Berkekuatan Hukum Tetap
bulan dimana Terdakwa/Pemohon Kasasi dinilai kKooperatif,sopan, berkata jujur dan tidak mempersulit jalannya persidangan;f) Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi percaya bahwa keadilan dan rasakeadilan di masyarakat masih ada pada setiap tingkat Pengadilan,baik itu pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan terkhususpada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sarana terakhirmencari keadilan Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk mencurahkanrasa keadilannya;g) Bahwa apa yang disampaikan ini adalah suatu bentuk ikhtiar
56 — 40
Ikhtiar bin Lalu Mukti Hadis umur 42 tahun, agama Islam,pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Semangka,Lingkungan Sukaraja Timur, Kelurahan AmpenanTengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.Saridah binti Ancah, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru, LingkunganTinggar, Kelurahan Ampenan Utara, KecamatanAmpenan, Kota Mataram.Baiq Ratnawati binti Lalu Ahyar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Energi
99 — 19
Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatanitu dilakukan, maka orang itu dipersalahkan melakukan perbuatan persekongkol atau tadahyang dapat dituntut menurut Pasal 480 atau peristiwa yang tersebut dalam Pasal 221 ;Unsur sengaja harus ada, sehingga orang yang hanya secara kebetulan dantidak mengetahui telah memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untukmelakukan kejahatan, tidak dapat dipidana (Vide KUHP dan Penjelasannya PenulisR. Sugandhi, SH.
JUARDIN, S.H.
Tergugat:
BUPATI WAKATOBI
Intervensi:
Hamiruddin
241 — 133
Senyatanya ketentuanbunyi Pasal 77 Ayat 4 (empat) Undangundang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan mengharuskan Tergugat untukmenyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimanabunyi: Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatanpaling lama 10 (sepuluh hari) kerja;Maka berdasarkan pada ketentuan tersebut, pada tanggal 13 September2021 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Kendari sebagai ikhtiar hukum terakhir bagi Penggugat;Bahwa
117 — 33
Syaratbagi percobaan yang dapat dikenai pidana, seperti yang dituntut oleh undangundang, adalah bahwa ikhtiar pelaku harus sudah terwujud melalui (rangkaian)tindakan permulaan dan bahwa tidak terwujudnya akibat dari tindakan tersebutberada di luar kehendak si pelaku. Menurut Wirjono Prodjodikoro, padaumumnya kata percobaan atau poging berarti suatu usaha mencapai suatu tujuanyang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.
879 — 785
Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Seldimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Haltersebut sematamata untuk melindungi seseorang dari tindakansewenangwenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketikaseseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnyaternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranatapraperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.
283 — 145
Namun permasalahannyaadalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimanaseseorang yang sudah ditetapbkan menjadi tersangka memperjuangkan haknyadengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorangmenjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untukmendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangadil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
147 — 399 — Berkekuatan Hukum Tetap
Semoga Memori Kasasi ini dapatmenjadi ikhtiar Pemohon Kasasi atas keyakinan bahwa Majelis HakimPemeriksa Perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial (Judex Facti) tidaklengkap dalam mempertimbangkan atau menilai fakta maupun menerapkanHukum sehingga berpotensi terjadinya Peradilan Sesat.
212 — 64
Syaratbagi percobaan yang dapat dikenai pidana, seperti yang dituntut oleh undangundang, adalah bahwa ikhtiar pelaku harus sudah terwujud melalui (rangkaian)tindakan permulaan dan bahwa tidak terwujudnya akibat dari tindakan tersebutberada di luar kehendak si pelaku. Menurut Wirjono Prodjodikoro, padaumumnya kata percobaan atau poging berarti suatu usaha mencapai suatu tujuanyang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.
YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Pemerintah Provinsi Riau
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Provinsi Riau
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq.Dinas Pendidikan Provinsi Riau
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Riau Cq. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Plus Provinsi Riau
154 — 80
Ssesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdatamenentukan bahwa : Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah padaakta aslinya;# Apabila akta asli itu ada, maka salinan serta ihtiar hanya dapat dipercaya,=" apabila salinan dan ikhtiar sesuai dengan aslinya dan senantiasa dapatdiperintahkan untuk menunjukkan aslinya tersebut;Menimbang, bahwa Jadi apabila aslinya dapat ditunjukkan, fotokopi sahsebagai alat bukti tulisan.
224 — 145
bagi PEMOHON untuk menguji keabsahanpenetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan, karenaMajelis Hakim Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXIV2014, tanggal28 April 2015, di halaman 105106, menyatakan: Oleh karena penetapantersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakanperampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapantersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakanperlindungan melalui ikhtiar
163 — 384
& Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS220 Seminar Parenting dan Training Pengembangan Diri Sda 1 Bundel Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS221 Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan oleh Panitia Rombongan Al Habsyi Nurul Alawiyah Sda 1 Bundel Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS222 Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan oleh Mesjid Asysyuhada Sda 1 Bundel Arsip & Daftar Proposal Permohonan Bantuan Fraksi PKS223 Kelompok Usaha Bersama Mahasiswa Ikhtiar
Bantuan olehMesjid AsysyuhadaFraksi PKS 223 Kelompok Usaha Sda 1 Bundel Arsip & DaftarBersama ProposalMah asiswa Ikhtiar Permohonan BantuanSejahtera Fraksi PKS224 Kelompok Sda 1 Bundel Arsip & DaftarPembudidaya Ikan ProposalMina Mandiri Jaya Permohonan BantuanFraksi PKS225 Panitia Korban Hari Sda 1 Bundel Arsip & DaftarRaya Idul Adha Ds ProposalTabing Lering dan Permohonan BantuanTelaga Bamban Fraksi PKS226 Permohon dana Sda 1 Bundel Arsip & DaftarKegiatan ProposalPersaudaraan lbu Permohonan BantuanMuslim
Permohonan BantuanBarabai Fraksi PKS220 Seminar Parenting Sda 1 Bundel Arsip & Daftardan Training ProposalPengembangan Din Permohonan BantuanFraksi PKS221 Laporan Sda 1 Bundel Arsip & DaftarPertanggung ProposalJawaban Dana Permohonan BantuanBantuan oleh Fraksi PKSPanitia RombonganAl Habsyi NurulAlawiyah222 Laporan Sda 1 Bundel Arsip & DaftarPertanggung ProposalJawaban Dana Permohonan BantuanBantuan oleh Fraksi PKSMesjid Asysyuhada223 Kelompok Usaha Sda 1 Bundel Arsip & DaftarBersama ProposalMahasiswa Ikhtiar
104 — 18
Dinas.Bahwa benar kemudian terdakwa dan Kepala Bidang melapor ke Kepala Dinas yang isilaporan tersebut Banyak biaya yang dikeluarkan dan atas laporan saksi bersamaKepala Bidang kemudian Kepala Dinas menjawab Silahkan dirembug dengan KepalaSekolah.Bahwa benar setelah laporan dengan Kepala Dinas lalu terdakwa mengumpulkanKepala Sekolah di Aula Dindikpora Kabupaten Banjarnegara dan yang hadir PakMuhdi, Pak Sri Hardjono dan terdakwa, kemudian Kepala Dinas menyampaikan padaKepala Sekolah kegiatan ini perlu ikhtiar
, dan penangkapan terdakwa mengenai katakata ikhtiar itu perlu ada usaha untuk mengadakan dana operasional Kabupaten.Bahwa benar pak Sri Hardjono menyampaikan dana 1% untuk kegiatan RAB dangambar untuk Dinas PU, sedangkan yang 4% muncul setelah isoma dari kepala sekolahitu sendiri yang menyampaikan total seluruhnya 5%.Bahwa benar Kepala Sekolah pak Rohadi dari Perwakilan koordinator menyampaikanpada saksi sudah del 5% pak lalu terdakwa menyampaikan pada Kabid dan Kabidmengatakan Ya silahkan saja,
167 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 13 PK/Pid.Sus/2012 memakai kekuasaanatau martabat,memakaipaksaan, ancamanatau tipu karena memberi kesempatan,ikhtiar atau keterangan,dengan sengaja menghasut sSupaya perbuatan itu dilakukan(Pasal 55 KUHP). Unsura. Unsur Subjek a. Setiap orang termasukunsur b. Unsur kesalahan, korporasi.c. Unsur bersifat me b. Memperkaya diri sendiri orangJawan = hukumi (art lain/korporasi.iindakan yang ber). Dapat merugikan negara.sangkutan) d. Perbuatan melawan hukum.d.
407 — 364 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian maka permohonan Pemohonuntuk menguji keabsahan penetapan Pemohon sebagai Tersangkamelalui Praperadilan adalah sah menurut hukum, sebagaimanadinyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi:Oleh karena Penetapan Tersangka adalah bagian dari prosesPenyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusiamaka seharusnya Penetapan Tersangka oleh Penyidik merupakanobjek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukumpranata Praperadilan.
21 — 1
AL benarbenar berikhtiardan bertanggung jawab untuk mencari nafkah yang halal sampingandisamping menerima uang gaji dan uang remon setiap bulannya untukmembahagiakan keluarganya, yang penting dalam hal ini ada niat untuk itu,maka wajar dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat Rekonvensiselaku istri yang sah dari Tergugat Rekonvensi yang berpangkat Sertu TNIAL, berharap suaminya berbuat yang sama dan atau setidaktidaknyawalaupun hidup sederhana, bukan berarti hanya apa adanya tetapimelakukan ikhtiar
1229 — 908 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kini ikhtiar Para Pemohon Kasasi untukmengembalikan pengelolaan air Jakarta kepada Negara cq.
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
989 — 1766
Kenapa kemudian dibentukdewan etik, ada beberapa pertimbangan, pleno mempertimbangakanpertama ini adalah sebagai ikhtiar untuk upaya secara proporsional danprosedural, satu sisi legal standingnya memang ada yang kedua ini adalahupaya proporsional karena komisioner dengan komisioner itu setara sehinggakalau kKemudian pimpinan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan initentu tidak prosedural, tidak tepat apalagi memberikan sanksi sehingadipandang penting dibentuk dewan etik.