Ditemukan 6226 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-04-2012 — Putus : 09-04-2012 — Upload : 17-04-2012
Putusan PN MANADO Nomor 10/PID.SUS/2011/PN.MDO
Tanggal 9 April 2012 — JIMMY SUMENDAP, SE
12825
  • adalahmenyetujui/memerintahkan pembayaran kepada pihak ketiga, menyusun rencanakerja anggaran SKPD, menetapkan DPA SPD dan mengendalikan danmelakukan penagihan serta menandatngani SPD;Bahwa yang menjadi panitia dalam pelaksanaan pengadaan mobil pelayananKTP sebanyak 2 (dua) unit ini adalah :Ketua Panitia : Rio A Limbone, S.STP,MH;Sekretaris : Djuliman Bale,STP;Anggota : Jimmy Rende, S.Sos.James Lumangkung, S.HutKadek Wijayanto, SH.Pengguna Anggaran : Hi Gunawan M Lombu (saksi sendiri)Pejabat pelaksana Tekhnis
    Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ,ternyata dalam kendaran unsureunsurnya masih kosong dan tidak dilengkapidengan asesoris dan Invoice dari Jakarta isinya mengatakan bahwa kendaraanakan tiba di Manado pada tanggal 03 januari 2011, sedangkan pembayaransudah dilaksankan pada tanggal 23 desember 2010;Bahwa telah ada penyalahgunaan keuangan Negara karena sudah dibayar 100%tapi barangnya belum ada;Bahwa yang harus bertanggung jawab adalah:Pengguna Anggaran : Drs.Gunawan M.LombuPejabat Pelaksana Tekhnis
    Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan ternyatamasih kosong dan tidak dilengkapi asesoris dan ditemukan juga invoice dariJakarta isinya mengatakan bahwa kendaraan akan tiba di Manado pada tanggal03 Januari 2011, sedangkan pembayaran telah dilakukan tanggal 23 Desember2010;Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya kerugian Negara ,karena sudah dibayar 100% tetapi barangnya belum ada;Bahwa yang bertanggung jawab adalah:Pengguna Anggaran : Drs.Hi Gunawan M.LombuPejabat Pelaksana Tekhnis
    mungkin terjadi dalam prosespenyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;Bahwa kontrak lumpsum adalah kontrak yang mengikat pihak kedua dalampenyelesaian seluruh/seutuhnya itemitem pekerjaan dalam kontrak, artinyaapabila salah satu item pekerjaan dalam kontrak tidak dikerjakan berartipekerjaan dianggap o (nol) jadi tidak bisa dibayarkan 100%;Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengadaan mobil pelayanan KTP iniadalah:Pengguna Anggaran : Drs.Gunawan M.Lombu;Pejabat Pelaksana Tekhnis
    bersamasama melakukan dalamKitab UndangUndang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka hal itu harusdicari dalam doktrin dan didalam doktrin ada syarat mereka yang bersamasama (medepleger) yaitu :1 Harus bekerja bersamasama secara fisik;2 Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain nya bekerja sama untukmelakukan satu tindakan ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas ,Terdakwa selaku rekanan/ Kontraktor Pengadaan Mobil Pelayanan KTP bersamasama Pejabat pelaksana Tekhnis
Register : 01-08-2018 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 234/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
KARYANTO PIETER
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
2.JEMMY MASUANG Branch Manager PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
3.PT.MULTI DAYA KAPITAL
4.Kepala Kepolisian Sektor KAPOLSEK Tamalate
5.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
6.OTORITAS JASA KEUANGAN
10537
  • Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikansecara keseluruhan oleh pelaku usaha.i.
    apa yang dilakukanTergugat IV sehingga Penggugat dalam petitum menganggap layak memintaHalaman 68 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pat.G/2018/PN Mkske Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatanmelawan hukum;Eksepsi Tergugat V: Legal Standing Penggugat ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat(Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan disngkat YLPKK)yang bertindak untuk dan atas nama saudara Karyanto Pieter , sesuaidengan buku pedoman tekhni administrasi dan tekhnis
    Dalam beberapa peraturan PerundangUndangan dan dalampraktek peradilan dikenal beberapa pihak yang dapat bertindak sebagaikuasa/wakil dari para pihak (Penggugat, Tergugat atau Pemohon) di Pengadilan,lebih lanjut Mahkamah Agung RI telah memberikan petunjuk tekhnis kepadaHakim dalam hal mengadili perkara, yaitu telah diterbitkannya Buku II PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat LingkunganPeradilan, edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halamn 53 disebutkanbahwa yang dapat
    menurut penilaian Majelis Hakim YLPK Kalimantan belum memenuhisyarat sebagai LPKSM untuk mengajukan gugatan dengaan tujuan untukkepentingan perlindungan konsumen;Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan PeradilanMahakamah Agung Edisi 2007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan OrganisasiKemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan gugatanuntuk kepentingan masyarakat;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis
Register : 14-12-2020 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 190/Pid.B/2020/PN Tdn
Tanggal 5 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.SUWANDI, SH
2.SANGGAM COLOMBUS ARITONANG, S.H.
Terdakwa:
INDRA ASPURWA Alias INDRA Bin ARIS MUNANDAR
10611
  • Dusun Piak Aik Desa SijukKecamatan Sijuk Kabupaten Belitung tepatnya di halaman parkir depanbertuliskan GEOSITE TANJUNG SIANTU atau setidaktidaknya pada suatutempat tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadiliPengadilan Negeri Tanjungpandan, dengan terangterangan dan dengan tenagabersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan dengancaracara sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIBbertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis
    masih termasuk dalam kewenangan mengadiliPengadilan Negeri Tanjungpandan' , dengan sengaja dan melawan hukummenghancurkan ,merusakkan,membikin tak dapat dipakai atau menghilangkanbarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain,sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut sertamelakukan perbuatan yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIBbertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis
    pada suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalamkewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjungpandan Dengan Sengaja DanMelawah Hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atauHalaman 12 dari 65 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Tdnmenghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaanorang lain, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut:Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIBbertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis
    Terdakwa adadi lokasi kejadian, karena masyarakat sangat ramai;Bahwa akibat kericuhan tersebut beberapa Anggota Sat Pol PPProv.Kep.Babel mengalami lukaluka termasuk juga Saksi mengalamimemar sedikit pada bagian tangan Saksi karena Saksi sempat didorongwarga dan terpental, kemudian 10 (Sepuluh) unit kendaraan yangdigunakan sebagai operasional Sat Pol PP melakukan penertibanmengalami kerusakan;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 Wibbertempat dikantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis
Register : 14-12-2020 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 185/Pid.B/2020/PN Tdn
Tanggal 5 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DWIYANA INDRA KURNIAWAN, SH.
Terdakwa:
Anggara Surya Als Angga Bin Ardiansyah
1614
  • pada suatu haridalam tahun 2019, bertempat di sekitar Sungai Sengkelik, Dusun Piak Aik, DesaSijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTanjungpandan, barang siapa dengan terangterangan dan dengan tenagabersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukandengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30WIB bertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis
    daerah hukum Pengadilan NegeriTanjungpandan, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian milik orang lain, orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, atau turut serta yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30WIB bertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis
    Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung,setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanjungpandan, Barang siapa dengan sengaja dan melawanhukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakal ataumenghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30WIB bertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis
    Saksi tidak mengetahuinya, karena masyarakat sangatramai; Bahwa beberapa Anggota Sat Pol PP Prov.Kep.Babelmengalami lukaluka termasuk juga Saksi mengalami memar sedikitpada bagian tangan Saksi karena Saksi sempat didorong warga danterpental, kemudian 10 (Sepuluh) unit kendaraan yang digunakansebagai operasional Sat Pol PP melakukan penertiban mengalamikerusakan Bahwa Saksi mengetahui, karena pada hari Sabtu tanggal 02November 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat dikantor UPT PU(Unit Pelaksana Tekhnis
Putus : 20-11-2017 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — ABU BAKAR ARSYAD, S.Pd.
10912 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 9 20 5Rekening Bank atas nama sekolah dasar; Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan Terdakwa selakuKepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesarRp232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh riburupiah) untuk 3 (tiga) lokal ruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi RuangKelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak sekolah denganmetode swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis
    20905Rekening Bank atas nama sekolah dasar; Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan Terdakwa selakuKepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesarRp232.370.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh riburupiah) untuk 3 (tiga) lokal ruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi RuangKelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah denganMetode Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis
    O9 20905Rekening Bank atas nama sekolah dasar;Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang menerima bantuan tersebuttermasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan Terdakwa selaku KepalaSekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp232.370.000,00 (duaratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) lokalruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berattersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan metode swakelolaberdasarkan Petunjuk Tekhnis
Putus : 14-04-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 14 April 2015 — FREDY VICTORY BEY Bin BUNYAMIN, Dk
222186 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BRI (Persero) Tbk denganpihak NPA secara umum, sementara mengenai tekhnis/prosespemberian kredit kepada end user (debitur perorangan/yg terkaitdengan kerjasama ini) sepenuhnya merupakan kewenangan yangberlaku di KC BRI Teluk Betung, sesuai dengan PemberianDelegasi Wewenang Memutus Kredit (PDWk) yang berlaku.c. Akta Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit KKB antara PT. BRI(Persero) Tbk KC Teluk Betung dengan PT.
    BRI (Persero) Tok dengan pihak NPA secara umum, sementaramengenai tekhnis/proses pemberian kredit kepada end user (debiturperorangan/yg terkait dengan kerjasama ini) sepenuhnya merupakankewenangan yang berlaku di KC BRI Teluk Betung, sesuai denganPemberian Delegasi Wewenang Memutus Kredit (PDWK) yang berlaku.c. Akta Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit KKB antara PT. BRI(Persero) Tok KC Teluk Betung dengan PT.
    BRI (Persero) Tok denganpihak NPA secara umum, sementara mengenai tekhnis/proses pemberian kredit kepada end user (debiturperorangan/yg terkait dengan kerjasama ini) sepenuhnyamerupakan kewenangan yang berlaku di KC BRI TelukBetung, sesuai dengan Pemberian Delegasi WewenangMemutus Kredit (PDWK) yang berlaku.c. Akta Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit KKB antaraPT. BRI (Persero) Tbk KC Teluk Betung dengan PT.
Register : 14-12-2020 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 189/Pid.B/2020/PN Tdn
Tanggal 5 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.SUWANDI, SH
2.SANGGAM COLOMBUS ARITONANG, S.H.
Terdakwa:
HENDRA Alias GADOK Bin FAHRUDIN
919
  • Aik Desa Sijuk KecamatanSijuk Kabupaten Belitung tepatnya di halaman lokasi parkir depan bertuliskanGEOSITE TANJUNG SIANTU atau setidaktidaknya pada suatu tempat tempatlain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan NegeriTanjungpandan, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan dengan caracarasebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIBbertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis
    masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan NegeriTanjungpandan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkansmerusakkan,membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan,yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIBbertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis
    bertuliskan GEOSITE TANJUNG SIANTU atau setidaktidaknya padasuatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadiliPengadilan Negeri Tanjungpandan, Dengan Sengaja dan Melawan Hukummenghancurkan ,merusakkan,membikin tak dapat dipakai atau menghilangkanbarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik Kepunyaan orang lain, yangdilakukan dengan cara cara sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIBbertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis
    ramai;Bahwa akibat kericuhan tersebut beberapa Anggota Sat Pol PPProv.Kep.Babel mengalami lukaluka termasuk juga Saksi mengalamimemar sedikit pada bagian tangan Saksi karena Saksi sempat didorongwarga dan terpental, kemudian 10 (Sepuluh) unit kendaraan yangHalaman 16 dari 66 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Tdndigunakan sebagai operasional Sat Pol PP melakukan penertibanmengalami kerusakan;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 Wibbertempat dikantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis
Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 14/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : WINGSSON LALU, S.E., M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Tabae Jou, RT.004/RW.002, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-77 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R. Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
252100
  • tersebut,kemudian saya mempelajari dan ada beberapa hal yang memang harusdikoordinasikan dengan badan kepegawaian daerah provinsi Maluku,Halaman 21 dari 50 Halaman Putusan Nomor 14/G/2019/PTUN.ABNkemudian saya mendisposisikan kapada kasubag evaluasi danpengkajian biro hukum daerah untuk segera berkoordinasi dengan badankepegawaian daerah terkait dengan beberapa diktum yang dipergunakansebagai dasar diterbitkannya surat keputusan tersebut, yang menurutsaya sudah tidak berlaku lagi dan sesuai dengan tekhnis
    ;Bahwa BKD sudah memberikan penjelasan tekhnis yang dimana akandipertanggungjawabkan tekhnisnya oleh BKD, sehingga tugas sayahanya melaksanakan legal draftingnya saja, seperti menyesuaikan hurufhuruf terkait dengan tekhnis penyusunan suatu regulasinya saja, tanpaharus mengganti subtansi yang ada didalam, karena dari BKDmenyampaikan bahwa ini sudah template yang diikuti, walupun awalnyasaya mendapat kejanggalan didalam draft keputusan yang disampaikan.
Register : 05-12-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 30-03-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 351/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 26 Maret 2020 — Penuntut Umum:
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SARIP Bin BALUTOK Als PAK SYARIF
45786
  • KimiawiAyat (3) berbunyi PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai dengan pedoman da/atau petunjuk tekhnis yang dikeluarkan instansitekhnis terkait.Pasal 5 ayat (1) berbunyi Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yangmemanfaatkan lahan gambut wajib:a.Menerapkan standart tekhnik pengelolaan air; danb.Memiliki rencana kerja tahunan.Ayat (2) berbunyi Standart tekhnik pengelolaan air sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh instansi tekhnis terkait.Ayat (3) berbunyi
    Rencana pembangunan dan / ataupemeliharaan sumur bor dan tendon air;Artinya Pembukaan dan/atau pengelolaan lahan hanya dapat dilakukandengan mempedomani pasal 3 ayat (1),(2),(3) dan pada lahan gambutdengan mempedomani pasal 5 ayat (1),(2),(3) dimaksud denganmemperhatikan situasi dan kondisi lahan yang akan dibuka / dikelola;Kemudian peraturan tekhnis terkait salah satunya adalah sesuai denganPeraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor : 05/Permentan/KB.410/1 /2018, tanggal 15 Januari 2018 tentang
Putus : 20-01-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2670 K/PID.SUS/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — Abu Bakar Arsyad,S.Pd
7343 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rekening Bank atas nama sekolah dasar; Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebuttermasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan Terdakwa selaku KepalaSekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp232.370.000,00(dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga)lokal ruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berattersebut langsung dikerjakan oleh pihak sekolah dengan metode swakelolaberdasarkan Petunjuk Tekhnis
    Rekening Bank atas nama sekolah dasar; Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebuttermasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan Terdakwa selaku KepalaSekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp232.370.000,00 (duaratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) lokalruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebutlangsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis
    Rekening Bank atas nama sekolah dasar; Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang menerima bantuan tersebuttermasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan Terdakwa selaku KepalaSekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesar Rp232.370.000,00 (duaratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) lokalruang kelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebutlangsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan metode swakelola berdasarkanPetunjuk Tekhnis
Putus : 14-06-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN RENGAT Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Rgt
Tanggal 14 Juni 2016 — Terdakwa l. RAHMAT ARIEP SAIPULLAH Als RAHMAT Bin R. MASRI dan Terdakwa ll. RESMAN LIANTO Als REMAN Bin YUSRAN
202
  • Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.
Putus : 24-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK /PID.SUS/ 2017
Tanggal 24 Mei 2017 — MIRZALINA binti MIRUN
5932 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sembilan ratus dua puluh riburupiah) tersebut dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, akan tetapi karena adanya UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal49 ayat (3), yang menyatakan: "Dana pendidikan dari Pemerintah danPemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku" danPermendiknas Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentangPetunjuk Tekhnis
    sembilan ratus dua puluh riburupiah) tersebut dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, akan tetapi karena adanya UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal49 ayat (3), yang menyatakan: "Dana pendidikan dari Pemerintah danPemerintahn Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku" danPermendiknas Nomor 3 tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentangPetunjuk Tekhnis
    saksi Fauzi, SPd;Bahwa dari selurun uang pembayaranfsetoran 10 % yang diminta Terdakwadan saksi Fauzi kepada kepala sekolah penerima DAK Bidang pendidikanKab Merangin tahun anggaran 2009, yang diterima Terdakwa dan atasperbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa atau saksi Fauzi, SPd telahmendapat untung sejumlah Rp1.108.067.000,00 (satu miliar seratus delapanjuta enam puluh tUjuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sehinggamenyalahi maksud dari penggunaan DAK tahun 2009 yang tertuang dalampetunjuk tekhnis
    sembilan ratus dua puluh riburupiah) tersebut dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, akan tetapi karena adanya UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal49 ayat (3), yang menyatakan: Dana pendidikan dan Pemerintah danPemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibahsesual dengan peraturan perundangundangan yang berlaku" danPermendiknas Nomor 3 tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentangPetunjuk Tekhnis
    Nomor 38 PK/PID.SUS/2017bidang pendidikan Tahun Anggaran 2009, dan setelah memberi beberapapenjelasan, saksi Fauzi, S.Pd meminta dan mengharuskan para kepalasekolah untuk menyerahkan/menyetorkan 10% (sepuluh persen) dari DAKbidang pendidikan untuk rehab fisik (diluar DAK untuk meubelair) yangdicairkan/diterima oleh masingmasing sekolah kepada saksi FAUZI,SPd BinISMAIL. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin melaluiTerdakwa selaku Staf dan Anggota Tim Tekhnis Pengelola DAK bidangpendidikan
Register : 14-10-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 2 Maret 2017 — - HENRY PRESLY SILALAHI, ST (TERDAKWA)
709
  • Abdul Rauf.MP, Ir.Hardi,MP dan Ir Syarifuddin, MP.27.Bahwa perbuatan terdakwa HENDRY PRESLY SILALAHI selaku Penyedia jasayang menerima dana Cetak sawah tersebut namun tidak melaksanakanpekerjaan hingga selesai dan selaku Konsultan Pengawas yang Tidak pernahmembuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan/laporaan, hasilpelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan Pedoman Tekhnis PerluasanAreal tanaman pangan Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Menteri PertanianRepublik Indonesia pada angka IV huf F
    angka 1 yang menyatakan bahwa :Pengawasan pekerjaan kontruksi pembukaan lahan oleh Tekhnis/koordinatorlapangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman PanganHalaman 17 dari 108Putusan No.101/Pid.SusTPK/2016/PN.MdnKabupaten ... dan...
    Abdul Rauf.MP, Ir.Hardi,MP dan Ir Syarifuddin, MP.Bahwa perbuatan terdakwa HENDRY PRESLY SILALAHI selaku Penyedia jasayang menerima dana Cetak sawah tersebut namun tidak melaksanakanpekerjaan hingga selesai dan selaku Konsultan Pengawas yang Tidak pernahmembuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan/laporaan, hasilpelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan Pedoman Tekhnis PerluasanAreal tanaman pangan Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Menteri PertanianRepublik Indonesia pada angka IV huf F angka
    1 yang menyatakan bahwa : Pengawasan pekerjaan kontruksi pembukaan lahan oleh Tekhnis/koordinatorlapangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman PanganKabupaten ... dan...
    PerluasanAreal tanaman pangan Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Menteri PertanianRepublik Indonesia pada angka IV huf F angka 1 yang menyatakan bahwa :Pengawasan pekerjaan kontruksi pembukaan lahan oleh Tekhnis/koordinatorlapangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman PanganKabupaten ... dan...
Register : 14-12-2020 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 186/Pid.B/2020/PN Tdn
Tanggal 5 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DWIYANA INDRA KURNIAWAN, SH.
Terdakwa:
Galu Pribadi Als Galu Bin Sunardi
9312
  • suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di sekitar SungaiSengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung,setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanjungpandan, barang siapa dengan terangterangan dandengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30WIB bertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis
    PN Tdnsetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanjungpandan, orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukummenghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai ataumenghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30WIB bertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis
    Piak Aik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tanjungpandan, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukummenghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai ataumenghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30WIB bertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis
    Saksi tidak mengetahuinya, karena masyarakat sangatramai; Bahwa beberapa Anggota Sat Pol PP Prov.Kep.Babelmengalami lukaluka termasuk juga Saksi mengalami memar sedikitpada bagian tangan Saksi karena Saksi sempat didorong warga danterpental, kemudian 10 (Sepuluh) unit kendaraan yang digunakansebagai operasional Sat Pol PP melakukan penertiban mengalamikerusakan Bahwa Saksi mengetahui, karena pada hari Sabtu tanggal 02November 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat dikantor UPT PU(Unit Pelaksana Tekhnis
Register : 16-04-2013 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 11/Pid. Sus/TPK/2013/PN.MU
Tanggal 17 Juli 2013 — Ir. Idham Hasib. M.Si
12481
  • Sulbar mengetahui proyek tersebut dan selaku Ketua Pokjapelelangan juga selaku pengelola tehnis pada pelaksanaan kegiatan proyek DITandung di Polman tersebut yang ditujuk oleh Kadis;Bahwa saksi tahu pekerjaan paket perencanaan tekhnis Peningkatan DI Tandung diPolman dari awal sudah disiapkan orang khusus guna melaksanakan proyek tersebutyakni saksi Prof. DR. Ir. Lawalenna Samang, M.Eng dan DR. Ir.
    Tekhnis UNHAS ;Bahwa alasan Terdakwa selaku Kadis PU Provinsi SulawesiBarat tidak tandatangan pengajuan pencairan dana dikarenakanKadis tidak yakin kalau proyek dikerjakan oleh Ahli dan tidakbisa dipakai dilapangan ;e Bahwa yang menjembatani pembicaraan antara saksi denganKadis yakni saksi Irvan Latief, Perencanaan Proyek sudahterbayar sejak bulan Oktober 2012 ;e Bahwa desain tidak bisa di rubah setelah dilakukan serahterima dengan pihak owner Proyek, Perencanaan proyek fisikdirencanakan masa kerja
    Hariyanto,STtetapi terdakwa marah pada saat itu, karena terdakwa tidak benarkan ada staf yangseperti itu karena ini sangat tekhnis maka terdakwa minta agar proyek ini jangandikasi siapasiapa dan minta agar kerjasama dengan UNHAS ;Bahwa terdakwa tentang cerita dari saksi Irvan Latief datang dan memberitahukankalau ini proyeknya saksi A.
    Lawalenna pada Minggupertama di bulan Oktober 2012 sehingga termin mulai berjalan dan terdakwa setujuisetelah mengetahui kalau Tim Unhas yang dibelakang ;Bahwa terdakwa mempelajari berkas atau administrasi hasil produk Konsultanperencana hanya sekitar 15 Menit dan hasilnya yakni administrasi telah sesuai denganprosedur dan secara Tekhnis produk memenuhi standar kualitas sehingga terdakwalangsung tandatangan ;Bahwa terdakwa mengulur ngulur waktu karena menganggap bahwa proyek tersebutdi kerjakan oleh
Putus : 21-03-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2014/PT.DKI.
Tanggal 21 Maret 2014 — SYAMSUL BAHRI, SKM, M.Kes
151105
  • FREDISITORUS (Dept Neurologi RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo) danRAHMAD SUBIANTORO (Tim Tekhnis PT. Mahkota Negara).1 (satu) lembar BERITA ACARA INSTALASI, UJI FUNGSI,COMMISIONING DAN RUNNING TEST No. : /CMBAUFPMHK/XII/2009 (tanpa nomor dan tanggal), yang ditandatangani oleh dr. RISMALADAUD, Sp.A (Dept Anak RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo) dan RAHMADSUBIANTORO (Tim Tekhnis PT.
    ANGELA BM T.Sp.Rm (Dept Rehabilitasi Medik RSUPN Dr.CiptoMangunkusumo) dan RAHMAD SUBIANTORO (Tim Tekhnis PT. MahkotaNegara).1 (satu) lembar BERITA ACARA INSTALASI, UJI FUNGSI,COMMISIONING DAN RUNNING TEST No. : /CMBAUFPMHK/XII/2009 (tanpa nomor dan tanggal), yang ditandatangani oleh MUSLIHA(Dept Staf Kebidanan RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo) dan RAHMADSUBIANTORO (Tim Tekhnis PT.
    ANDRI L19.20,21.2223.21.Sp.Ot (Div Ortopedik Medik RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo) danRAHMAD SUBIANTORO (Tim Tekhnis PT. Mahkota Negara).2 (dua) lembar BERITA ACARA INSTALASI, UJI FUNGSI,COMMISIONING DAN RUNNING TEST No. : /CMBAUFPMHK/XII/2009 (tanpa nomor dan tanggal), yang ditandatangani oleh dr. A SATRIAP (Staf Dept Bedah RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo/FKUI) dan RAHMADSUBIANTORO (Tim Tekhnis PT.
    THT (Dept THT RSUPN Dr.CiptoMangunkusumo) dan RAHMAD SUBIANTORO (Tim Tekhnis PT. MahkotaNegara).1 (satu) lembar BERITA ACARA INSTALASI, UJI FUNGSI,COMMISIONING DAN RUNNING TEST No. : /CMBAUFPMHK/XII/2009 (tanpa nomor dan tanggal), yang ditandatangani oleh dr. GINOVA(Unit Ginjal Hipertensi RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo) dan RAHMADSUBIANTORO (Tim Tekhnis PT.
    Sp.Bs (Unit Bedah Saraf RSUPN Dr.CiptoMangunkusumo) dan RAHMAD SUBIANTORO (Tim Tekhnis PT. MahkotaNegara).1 (satu) lembar BERITA ACARA INSTALASI, UJI FUNGSI,COMMISIONING DAN RUNNING TEST No. : /CMBAUFPMHK/XII/2009 (tanpa nomor dan tanggal), yang ditandatangani oleh dr. NINA KJ(Poliklinik Usia Lanjut Penyakit Dalam RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo)dan RAHMAD SUBIANTORO (Tim Tekhnis PT.
Putus : 21-08-2013 — Upload : 25-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 21 Agustus 2013 — PT. MONARCH MULIA VS USWATUN KASANAH
3548 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MONARCHMULIA) melainkan sebagai karyawan perusahaan lain, sehingga berdasarkanyuridis tekhnis nilai atau kualitas dari surat keterangan istirahat dokter tersebutadalah tidak sah untuk dijadikan bukti tentang ketidakhadiran TennohonPeninjauan Kembali sebagai karyawan di perusahaan, sehingga atas kejadiantersebut Tennohon Peninjauan Kembali akhirnya diberikan tindakan pembinaanoleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa pemberian surat peringatan secaraberjenjang yaitu dari Surat Peringatan kel, Surat Peringatan
Putus : 30-06-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — HAJI NURAKSA VS SAKMAH, dkk
4034 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan di sebelah timurnya lagitanah sawah SPPT/NOP 0140010.0 juga atas nama AmaqSakmah (seluas 13.805 m2);Berdasarkan Surat Keterangan ljin Penggarap SementaraTanah Negara (GG) tersebut di atas pada tanggal 28 Maret1985 oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten LombokTimurUnit Tekhnis Kecamatan Keruak Nomor Kohir Tupi 8Nomor 2645/tahun 1984 terhadap tanah seluas 0,750 ha.tersebut telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan KetetapanHalaman 8 dari 13 Hal. Put.
Putus : 02-02-2017 — Upload : 30-04-2017
Putusan PN RENGAT Nomor 10/Pid.B/2017/PN.Rgt
Tanggal 2 Februari 2017 — KARNADI bin M. KASIM
3010
  • Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.
Register : 21-09-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 9 Januari 2017 — HASNAWI LANGIK, SH BIN LANGIK
11132
  • Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan Bidang Cipta Karya tahun anggaran 2011;56. Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No : 09 /PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal 07 April 2011 untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa Air Minum ( SPAM ) Sungai Imus Kec. Buay Pemaca;57.
    TentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PejabatPengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan BidangCipta Karya tahun anggaran 2011;Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No : 09/PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal O7 April 2011 untukpengawasan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa AirMinum (SPAM) Sungai Imus Kec.
    Citra Salim Serasi yangbernama Anton sebagai Staf Teknik yang bertugas memonitorpekerjaan secara keseluruhan baik pengadaan pipa, pekerjaanpembangunan dan melaporkannya kepada saksi, dan Niko untukmengerjakan pekerjaan yang bersifat adiministrasi dan tagihanpembayaran, sedangkan Terdakwa sendiri hanya memonitor danmenunggu laporan saja dari tim tekhnis tersebut;Bahwa berdasarkan laporan yang diterima saksi dari tim teknisperusahaan yang ada di lapangan, untuk kesepuluh sectionpemasangan pipa sudah
    Namun untuk menetapkan Spesifikasi tekhnis barang/jasa,kemudian menetapkan HPS dan membuat rancangan kontrakbukan saksi yang melakukan.Bahwa yang ditunjuk sebagai penyedia/kontraktor dalam kegiatanpembangunan SPAM Sungai Imus Tahun Anggaran 2011 pada DinasPU Kabupaten OKU Selatan, adalah PT.
    TentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PejabatPengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan Bidang CiptaKarya tahun anggaran 2011;56) Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No09/PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal 07 April 2011 untuk pengawasanpelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa Air Minum (SPAM)Sungai Imus Kec.
    TentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PejabatPengelola Keuangan SKPD Dinas PU Kab. OKU Selatan Bidang CiptaKarya tahun anggaran 2011;Satu lembar (legalisir) Surat Perintah Pengawasan Pekerjaan No : 09/PPTK/DPU/CK/OKUS/2011, tanggal 07 April 2011 untuk pengawasanpelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Pipa Air Minum ( SPAM) Sungai Imus Kec.