Ditemukan 2345 data
Chrisno Indianto, Ir. S.H.
Tergugat:
1.Kapolda Jateng
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
LIEM WIE TJEN
354 — 238
Namun demikian, yang perlu juga digaris bawahi bahwaberdasarkan pasal 2 huruf d UndangUndang NomorNomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata UsahaNegara Yuncto pasal 2 huruf d UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata UsahaNegara, berbunyi tidak termasuk dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara menurut undangundang ini : d.
101 — 80
uang sejumlahRp. 70.224.400, (tujuh puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratusrupiah) ke rekening Pemegang kas daerah Tingkat II Sorong berdasarkan SuratPemberitahuan Tergugat melalui Tergugat Ill (bukti P17) ;Menimbang, bahwa penempatan rumah oleh Penggugat mulai dari tahun1987 tentunya berdasarkan beberapa SIP yang dikeluarkan oleh Tergugat yakniBupati Kabupaten Sorong dalam jabatannya sebagai Pejabat Administrasi Negarabukan selaku pribadi (Naturlijk Person), sehingga perlu di garis bawahi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ZAENUROFIQ, SH
153 — 72
Harus digaris bawahi hanya sampai padacalon penyedia, dan bukan sebagai salah satu syarat pencairandana hibah, karena dana hibah sudah cair dan dikelola oleh NPC.Namun Produk hasil evaluasi calon Penyedia oleh pejabatpengadaan barang/jasa dan panitia lelang tersebut disalahgunakanoleh PPK dan NPC sebagai laporan pertanggungjawaban kepadaGubernur.Ada penyalahgunaan dari PPK bukan pengadaan barang/jasa danpanitia lelang..
Pembanding/Penggugat II : PT DAYA BAMBU SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat I : PT PANN PERSERO
Terbanding/Tergugat II : PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
247 — 146
Dan perludigaris bawahi terkait dengan penggabungan gugatan yang dilakukanoleh PARA PENGGUGAT bertentangan dengan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 1875K/ Pdt/ 1984 tertanggal 24 April 1986yang menyatakan:Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum denganperbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracaradan harus diselesaikan secara tersendiri pula:3.
JEMMY SANDRA, SH., MH
Terdakwa:
AGUNG BAGUS SAPUTRA Bin NANANG MOCH FADIL
62 — 3
benar Tugas saksi adalah sebagai kontrol dan pengembanganyang membawahi 10 Orang (mantri) dalam hal mencair nasabah; Tugasdan tanggung saksi sebagai kontrol adalah melakukan cek dilapanganterhadap kinerja dari mantri yang tugasnya mencair nasabah, menarikangsuran dan pengembangan yang berada dibawah saksi yaitu melihatkinerja dan memastikan benar atau tidaknya ada nasabah dilapangan;Kewenangan saksi adalah acc penerimaan pinjaman nasabah dan kontroltarget (penarikan perhari) dari mantri yang saksi bawahi
77 — 15
Perlu digaris bawahi dalam hal ini, bahwaHalaman 47 dari 113 halaman, Putusan Nomor xxxxx/Pat.G/2020/PA.Bgrtidak ada tekanan psikologis apapun pada anakanak Pemohon danTermohon berkaitan dengan temanteman Termohon.
1.ANDI S / OMPUK
2.SAPRIZAL / ISAP
3.D I L L A H
4.KAMARIAH
5.EKMAL HAMIDI
6.HADI SAPUTRA
7.RUSNAH
8.R O S N I
9.HERMANTO
10.ROBBY CANDRA
11.HAMIDAH
12.TAZARMAN SANUR
13.EVA SUSANTI
14.NURMAILIS
15.NOVA SEFTINA/TITOHADI
16.NURHAYATI
17.K A S D A N
18.ROLY ANTONI
19.ZALMAINI
20.SUANDI TH
21.NURAINA S
22.ANDISON
23.J A S N A N
24.DENANDA FATTAH
25.SAFARI S
26.SUCIPTO PAMAN S
27.SYAFRIADI
28.NOVA SEPTI MERIAN
29.HELDA RESTA
30.SUPRIANTO S,
31.A. HELMEIGO DESU
32.YULIAR EFENDI
33.CICI OKTA EFENDI
34.RASULI ABDULLAH
35.Y A S R I L
36.YASMIATI
37.MERIAN
38.RUKMIN
39.DEWI LASMINI
40.S A R I P A H
41.S E P T I
42.WANURDI
43.YANISNAH
44.ANTO RASUIS
45.HELVIN AYU RIANDA
46.RENA DIAN MERIAN
47.HELMIATI
48.SAIMAH
49.ROSLIANA
50.DEA PUTRI
51.A Z H A R
52.IRMA RAHMAYANI
Tergugat:
1.PT. BINTANG RIAU SEJAHTERA (PT. BRS)
2.KOPERASI TIGA SERUMPUN
136 — 34
Bahwa perlu digaris bawahi Tergugat membangun Perkebunan KelapaSawit dilakukan dengan caracara yang sah, yaitu dengan mengurus seluruhrangkaian perizinanperizinan yang ditentukan undangundang, baik IzinLokasi (Izin Prinsip), rekomendasirekomendasi, baik dari Kantor PertanahanKabupaten Indragiri Hulu, Dinas Perkebunan dan perizinanperizinan lainyang diharuskan oleh undangundang, sehingga akhirnya Tergugat mengantongi Izin Usaha Perkebunan, yaitu Sesuai dengan Surat KeputusanBupati Indragiri Hulu Nomor
301 — 174
tidakdapat ungkapkan satupersatu dalam surat keberatan ini dan jugauntuk menghemat waktu dan tempat, maka bersama ini kami ParaTergugat dan Turut Tergugat I melampirkan foto copy suratgugatan Para Penggugat yang pertama (sebelum dirubah) dan fotocopy surat gugatan Para Penggugat yang kedua (yang dirubah)Bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas bagi MajelisHakim Pengadilan Negeri Kalabahi, maka pada bagian suratgugatan Para Penggugat yang kedua (perubahan) bagian yang161718192015dirubah kami garis bawahi
122 — 39
Yang bawahi oleh saksi meliputi :Di Rw. 1 ada5 Rt. ;Di Rw. 2 ada5 Rt.;Di Rw. 3 ada 5 Rt.;Di Rw. 4 ada 5 Rt.;Bahwa pada Tahun 1987 dengan lokasi masih bergabung sekarang pisahkelurahan.
223 — 121
Posita Gugatan No. 13 Hal. 8) ;Menimbang, bahwa dengan demikian terkait adanya Hak UlayatMasyarakat Adat (Posita Gugatan No. 12 Hal. 7), serta Hak Eigendom yangdiperolehnya dari Belanda (Posita Gugatan No. 8 Hal. 5), kesemuanyabermuara atau bermula dari adanya kekuasaan dari seorang Raja, yangdidalilkan Penggugat dari Raja Il Mollo Neno Mella ;Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah mendalilkanbahwa legal standing atau kedudukan hukumnya untuk menggugatsebagaimana ditekankan dengan digaris bawahi
Terbanding/Tergugat I : Titin Sumarni
Terbanding/Tergugat II : Irmanita, SE.AK.
Terbanding/Tergugat III : Nina Damayanti
Terbanding/Tergugat IV : Armanoto Madjid
Terbanding/Tergugat V : H. Muhammad Al Hamid
Terbanding/Tergugat VI : Mananrang
Terbanding/Turut Tergugat : Camat Sambaliung
37 — 33
Saksi SUARDI;Hal yang ingin digaris bawahi oleh Pembanding terkait denganketerangan Saksi SUARDI adalah keterangannya mengenai hubunganantara Pembanding (Semula Pelawan) dengan Terbanding V (SemulaTerlawan V):Bahwa saksi tidak tahu apakah hubungan antara Hj. INDRAWATI(Pelawan/Pembanding) dengan Sdr. H.
1.FRANS SUNDALANGI
2.WELMINA SUNDALANGI
3.ENGELINA SUNDALANGI
Tergugat:
1.WILMENTJI MAWIKERE
2.DEKY JEFRY NARAI SUNDALANGI
3.SEBASTIAN GUNADI
4.HERYANI MARGONO
99 — 69
jejak kepemilikan tanah in casudengan merekayasa surat surat tanah in casu dengan cara membuatsendiri surat surat pembelian tanah in casu sebagai harta bersamaHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Padt.G/2020/PN Arm2.3.atas nama paul sundalangi dan Tergugat ( Welmentji Mawikere )kemudianmenyuruh Sekretaris desauntukmenandatangani surat surat tanah in casu tersebut .Bahwa sebagaimana uraian dalil para penggugat dalam gugatannyayang kami kutip kembali yang pada intinya seperti digaris bawahi
172 — 73
Mengacu pada penjelasan angka 1 diatas, sebelumnyakami penasehat hukum Terdakwa akan menggaris bawahi terlebihdahulu khususnya surat pernyataan sudhiwadani yang dijadikanbarang bukti oleh oditur militer adalan PALSU, sehingga kami tidakakan membahas surat pernyataan sudhiwadani yang dijadikanbarang bukti oleh oditur militer karena pemalsuan surat tersebutadalah pelaku lain, bukanlah Terdakwa.Dalam perkara ini, khususnya mengenai surat pernyataansudhiwadani yang ditunjukkan oleh Saksi2 (Sdri.Niluh
87 — 53
Sementara dalam perkara a quo, perlu Tergugat garis bawahi,tidak terdapat informasi bahwa Aktaakta Notaris yang menjadi dasar penerbitanobjek sengketa telah dibatalkan baik oleh Notaris maupun melalui Putusan Pengadilan ; . Setidaknya ada 2 (dua) poin yang menunjukan bahwa perkara a quo lebih tepatdisebut sebagai Gugatan perkara perdata bukan perkara tata usaha negara, sebagaimana terlihat dalam surat Gugatan, yakni :1) Penggugat mempermasalahkan keabsahan Akta Notaris, terkait PT.
Terbanding/Penggugat : BANGUN TARIDA JULIANTO DOLOKSARIBU
74 — 34
Dan oleh karena itupertimbangan hukum Judex Factie ini harus ditolak.Pertimbangan Hukum Judex Factie halaman 61 alenia 1 yang berbunyi:Menimbang bahwa untuk Penggugat , majelis menggaris bawahi bahwaanak anak tersebut merupakan titipan Tuhan yang harus dirawat dandibimbing untuk masa yang akan datang ....dstBahwa pertimbangan hukum Judex Factie ini bukan merupakanpertimbangan hukum dalam gugat rekonpensi tetapi pertimbanganhukum gugatan konvesi.
246 — 150
Hakim tidak menemukan niat jahat yang ada pada diri pelaku (paraterdakwa), dimana dari awal para terdakwa telah mengajukan ijin padaPemerinatah cq Menteri Pendidikan Nasional cq Dirjen Pendidikan Tinggi,namun apakah ijin tersebut di peroleh atau disetujui adalah di luar darikehendak dan keinginan penyelenggara (para terdakwa) dan itu menjadikewenangan Pemerintah, meskipun demikian para terdakwatetapmengajukan lagi atas prodi yang tidak/belum memperoleh ijin ;Menimbang, bahwa yang perlu di garis bawahi
113 — 238 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dkk telah bersiap di KantorDesa Selok AwarAwar, Kecamatan Pasirian bilamana kelompok Tosanmelakukan unjuk rasa dan melewati kantor Desa ... dan seterusnya,keterangan tersebut yang kami garis bawahi adalah keterangan darisaksi siapa, karena yang terungkap dipersidangan Terdakwa padatanggal tersebut diatas tidak berada di Kantor Desa;2) Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex FactiTingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksisaksi dipersidangan bahwa Terdakwa Hariyono
85 — 24
/PN PbrPermintaannya, maka kami PHK massal aja semuanya, danminta kepada seluruh Pengurus SPPPSPSI agar menghitungseluruh Pesangon Pekerja anggota SPSI sejumlah 51 ( LimaPuluh Satu) orang tersebut .21.Bahwa atas Penyampaian Tergugat dalam Perundingan tersebut,Pengurus PUK SPPPSPSI mengatakan Bila itu keputusan PihakManagement Perusahaan terserah, namun perlu kamisampaikan dan digaris bawahi bahwa PHK Massal ada syaratsyarat dan aturan Perundangan yang harus ditaati dandilaksanakan 22.Bahwa atas usulan
296 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perlu. digaris bawahi, pertimbangan hukum Putusan MahkamahKonstitusi No. 65/PUndangUndangVIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, yangmenyatakan bahwa saksisaksi yang menguntungkan harus dipanggilberdasarkan permintaan dari Terdakwa.3. Judex Facti Tingkat Sejak Awal Memiliki Prasangka terhadapPemohon Kasasi dan Pengabaian terhadap Alat Bukti yang Sah yangseharusnya menjadi Dasar Putusan Bebas Bagi Terdakwa.Hal. 55 dari 87 hal. Put.
IMAM MUGHNI
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA PACEWETAN, KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK
2.TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK
3.BUPATI NGANJUK
Intervensi:
FAJAR NUSANTORO
276 — 136
menyatakan mencabut penjelasansebagaimana surat tanggal 7 Nopember 2019 Nomor : W14U27/1780/HK.03/X1/2019;Menimbang, bahwa terlepas dari dasar penerbitan objek sengketa yaituSurat Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : W14U27/1780/HK.03/X1I/2019 (VideBukti T.121) yang untuk selanjutnya terhadap penjelasan surat dimaksud telahdicabut oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sebagaimana suratnya Nomor :W14U27/11797/HK.03/XI/2019 tertanggal 12 Nopember 2019 (Vide Bukti P9),namun dalam hal ini yang harus digaris bawahi