Ditemukan 2371 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-01-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg Tanggal 22 April 2019 — Penggugat:
M.FAUZI, DKK
Tergugat:
PT. SOLORODA INDAH PLASTIK
164 — 41
M.FAUZI, DKK
Tergugat:
PT. SOLORODA INDAH PLASTIK
164 — 41
Namun demikian seluruh upaya Tergugatmenjadi siasia akibat tindakan Para Penggugat yang me)akukangerakan demodemo: balk di d.dam maupun diluar perusahaansehingga mengakibatkan kacaunya proses produksi hingga berdampakmenurunkan kepercayaan bayer yang memesan hasil produksi PT.SOLORODA INDAH PLASTIK bahkan menurunkan kepercayaan supplierbahan baku dari yang semu)a berlaku pembayaran secara tempo menjadiHalaman 99 dari 206 Putusan No. 7/Pdt.Sus PHI/2019/PN.Smg.pembayaran cash didepan.3.
Putus : 11-06-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12PK/PIDSUS/2009 Tanggal 11 Juni 2009 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; JOKO SOEGIARTO TJANDRA
2153 — 1708 — Berkekuatan Hukum Tetap
2153 — 1708 — Berkekuatan Hukum Tetap
Era Giat Prima kesulitan untuk menagih kepada BDNI,maka lebih baik dilakukan retro cessie".Bahwa yang dimaksud dengan retro cessie adalah "penyerahan hakkembali" berdasarkan Kamus Hukum Yan Pramadya Puspa, penerbit CV.Aneka Semarang, 1977, halaman 736;Dari uraian di atas, bahwa cessie tersebut hanyalah pro forma (sekedaruntuk memenuhi tata cara/semu/purapura) dan itu) merupakanalat/modus untuk melakukan perbuatan melawan hukum bagi JOKOSOEGIARTO TJANDRA untuk mendapatkan keuntungan dari klaim PT.Bank
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009 Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
375 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
375 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perbuatan melanggar hukum dengan cara membuat transaksirekayasa, semu Manipulasi Hukum, Penyelundupan Hukumdan tidak memenuhi Syaratsyarat Sahnya Perjanjian (ex Pasal1320 KUH Perdata) Karena transaksi bertentangan denganUndang Undang atas rekayasa dari Tergugat 1, Tergugat 4,Hal. 9 dari274 halaman Put.
No. 1538 K/Pdt/2009memiliki manfaat fasilitas uang hasil dari penerbitan Obligasi LuarNegeri tersebut.Bahwa Penggugat tanopa dasar dan bukti hukum bersikukuhmenyatakan bahkan menuduh adanya undangundang perpajakan yangdilanggar dengan cara membuat rekayasa, semu, manipulasi hukum,penyelundupan hukum sebagaimana diungkapkan Penggugat dalamposita gugatan a quo butir 4.6.1 sampai dengan butir 4.6.12 halaman 9sampai dengan 15.Bahwa selain itu Penggugat lagilagi tanoa dasar dan bukti hukummenyatakan adanya
Register : 16-12-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 K/TUN/2014 Tanggal 4 Maret 2015 — I. PT. INDOALUMUNIUM INTIKARSA INDUSTRI., II. KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN RI (KAKORLANTAS POLRI) SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)., III. KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA)., IV. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANA DAN PRASARANA (ASSAPRAS) VS PT. MITRA ALUMINDO SELARAS;
146 — 350 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 350 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam kepustakaan hukum Tata UsahaNegara ditemukan beberapa istilah yang lazim digunakan untuk menyebut istilahupaya administratif, antara lain administratfberoep, quasi rechtspraak atauperadilan administrasi semu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU No. 5Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo.UU No. 51 Tahun 2009 tersebut di atasdibagi dalam dua cara, sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan Pasal 48 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo.UU No. 51 Tahun 2009 yang berbunyisebagai berikut :
Register : 14-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 11 April 2019 — Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H ; Komisi Yudisial Republik Indonesia
270 — 179
270 — 179
Keputusan TUN yang bersifat umum dan abstrak (suatu peraturan perundangundangan atau perundangundangan semu atau peraturan kebijaksanaan) danbertingkat lebih rendah dari undangundang maka keputusan demikian menurutPasal 31 Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2009, akantunduk pada hak menguji secara materiil Mahkamah Agung, melalui prosedurgugatan peradilan perdata (Indroharto dalam buku Perbuatan PemerintahanMenurut Hukum Publik
Register : 19-09-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 29-03-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 96/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
313 — 890
313 — 890
MP. 01.01/VII/2019 tanggal 18 Jul 2019 butir 2 huruf B (kapital) Sertipikat HakMilik No. 76/Desa Karang Pamulang, menjelaskan dalam huruf a :"Bahwa status tanah semu/a berasa/ dari bekas tanah mllik adat Persil175a D.I dan 175b D,II Kohir 1264, kemudian dikonversi dan diterbitkanSertipikat Hak Milik No. 76/Desa Karang Pamulang terbit tangga/ 22121992, Gambar Situasi tangga/ 15101992 No. 7282/1992 Luas A :1.410 M2.
Register : 27-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 907/Pdt.G.KPPU/2016/PN JKT.SEL Tanggal 27 April 2017 — - PT. COSL INDO
- PT. HUSKY â CNOOC Madura Limited
Lawan
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
437 — 627
437 — 627
yaitu:Hal298 dari 434 Hal Putusan Nomor 907/Pdt.GKPPU/2016/PN Jkt.Sel Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha denganpihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapundalam upaya memenangkan peserta tender tertentu Selanjutnya unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:(a) Kerja sama antara dua pihak atau lebih;(b) Secara terangterangan maupun diam diam melakukantindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;(c) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;(d) Menciptakan persaingan semu
Menciptakan persaingan semu;e. Menyetujui dan atau menmfasilitasiterjadinya persekongkolan;f. Tidak menolak melakukan suatu tindakanmeskipun mengetahui atau sepatutnyamengetahui bahwa tindakan tersebutdilakukan untuk mengatur dalam rangkamemenangkan peserta tender tertentu;g.
Register : 27-01-2017 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 27 April 2016 — ILYAS KALIRI Bin Alm. KALIRI
90 — 21
90 — 21
Pekalongan yang mengikuti Program Prona T.A 2013 tersebutterdakwa mengaku tidak ingat secara keseluruhannya karena uang hasilpenarikan tersebut tidak dikumpulkan terlebih dahulu semu anya baru diserahkankepada Terdakwa, namun bertahap jadi kapan saja setiap perangkat menerimatitipan wari warga selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, jadi terdakwa tidakbisa menghitungnya.Bahwa penarikan uang tersebut tidak didata / tidak ditulis siapa saja yangmembayar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah dan siapa
Register : 02-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
487 — 327
487 — 327
peraturan perundangundangan, di bidangkepegawaian itu ada upaya administrasi, jadi misalnya ada sanksi yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas misalnya pemberhentian gaji maka yangbersangkutan dapat mengajukan upaya administrasi ke atasan pejabatyang bersangkutan, lalu di sana nanti akan diproses apakah tindakankepala dinas ini memberhentikan gaji pegawainya sesuai denganperaturan atau tidak, Kalau tidak berarti dia akan batalkan keputusan itujadi administrasi peradilan kecil di situ atau disebut peradilan semu
Putus : 14-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 14 Juni 2012 — ALIS JONI HERSON SIOKAIN, SH alias ALIS ; JPU
74 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaiberikut: Tanggal 26 Oktober 2011 : 6 (enam) orang saksi diperiksa secarabersamasama sekaligus; Tanggal09 Nopember 2011 :11 (Ssebelas) orang saksi diperiksasecara bersamasama sekaligus; Tanggal24 Nopember 2011 : 7 (tujuh) orang saksi diperiksa secarabersama sama sekaligus;Bawa prosesi persidangan / pemeriksaan para saksi dilakukan secarabersamasama sekaligus dan tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku tersebut membuktikan bahwa Judex Facti incasu telah melakukan Peradilan Semu
Register : 07-12-2020 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN AMBON Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb Tanggal 16 April 2021 — Penuntut Umum:
1.HUBERTUS TANATE, SH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
TARADJI LETAHIIT
140 — 313
1.HUBERTUS TANATE, SH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
TARADJI LETAHIIT
140 — 313
papan Proyek ;Bahwa tandatangan yang tertera pada kwitansi yang ditunjukan oleh JaksaPenuntut Umum kepada saksi tersebut bukanlah tanda tangan saksi, dansaksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 19.200.000, yang terteradidalam kwitansi tersebut karena saksi hanya menerima uang sebesarRp.2.995.000, dan jika dikalkulasi dengan pendapatan rekanrekan kerjalainnya pun Upah yang kami semu terima berjumlah Rp.13.200.000, jadi adaselisin Rp.6.000.000, dengan jumlah yang tertera di dalam kwitansi tersebut
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 4306 — 3755
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Tetapi menurut pemahaman ahii, halitu baru satu kepemilikan yang semu, belum merupakan kepemilikan dalamarti yuridis yang sesungguhnya;Kapan secara yuridis yang sesungguhnya bahwa suami ikut memiliki hartayang dibeli istrinya? Hanya ada dua kemungkinan, yakni apabilaperkawinan putus, karena perceraian atau istrinya meninggal. Begituperceraian terjadi maka menurut UndangUndang Perkawinan dikembalikankepada hukum masingmasing.
Register : 23-07-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 14-03-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 82-K /PM III-16/AD/VII/2018 Tanggal 27 September 2018 — Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 292087290970
Terdakwa Muh. Mishar Saputra Rajab Pratu NRP 31120558880793
185 — 234
185 — 234
Selurunya isi BAP Polisi Militer yangdiambil oleh Penyidik ternadap diri Terdakwa semu anya tidak benarkarena pada saat Terdakwa di periksa Kesatuan dengan cara diintimidasi oleh Dansi Serka Putra, Pasi Intel Letda Inf Fuad danmemaksa Terdakwa agar mengakui perbuatan yang telahmelakukan penyalahgunaan Narkotika.
Register : 03-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
RUSTAM
189 — 120
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
RUSTAM
189 — 120
tidakdikerjakan sama sekali oleh Kepala Desa sampai saat ini (Fiktif)C. pembangunan sumur bor dan perpipaan Rp.56.259.000, untuk SumurBor 2018 tidak pernah ada dan tidak dikerjakan sama sekali oleh KepalaDesa sampai saat ini (Fiktif), sedangkan Sumur yang diperlihatkan olehKades Kepada Pemeriksa adalah Sumur Bor Swadaya bukan kegiatan DanaDesa.d. pemasanagan lampu jalan 20 Unit Rp.41.718.000, Untuk pekerjaan LampuJalan sempat terhambat namun saat ini sudah selesai dan dikerjakan dansudah nyala semu
Register : 07-12-2020 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb Tanggal 16 April 2021 — Penuntut Umum:
1.HUBERTUS TANATE, SH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU
145 — 67
1.HUBERTUS TANATE, SH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU
145 — 67
papan Proyek ;Bahwa tandatangan yang tertera pada kwitansi yang ditunjukan oleh JaksaPenuntut Umum kepada saksi tersebut bukanlah tanda tangan saksi, dan saksitidak pernah menerima uang sebesar Rp. 19.200.000, yang tertera didalamkwitansi tersebut karena saksi hanya menerima uang sebesar Rp.2.995.000,dan jika dikalkulasi dengan pendapatan rekanrekan kerja lainnya pun Upahyang kami semu terima berjumlah Rp.13.200.000, jadi ada selisihRp.6.000.000, dengan jumlah yang tertera di dalam kwitansi tersebut
Putus : 22-03-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG Tanggal 22 Maret 2012 — ENDANG LILI
99 — 28
99 — 28
setiap tahunnya dilaporkan sebanyak 2 (dua)semester;Bahwa benar setiap laporan semesteran BPR Bungbulang saksi selakuDewan Pengawas selalu menayakan masalah Pembentukan PenyisihanAnalisa Permodalan;Bahwa benar PPAP terbagi atas 2 yaitu PPAP Khusus yaitu 0,5 % darimodal dan Umum 10 % dari modal;Bahwa benar pada laporan triwulan ditemukan BPR BUngbulangmengalami kerugian sebesar 1 miliyar;Bahwa benar walaupun sejak tahun 2004 s/d 2006 BPR Bungbulangmendapat keuntngan namun keuntungan tersebut adalah semu
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 204/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
154 — 80
154 — 80
penjatuhan hukuman yang disebut sanksiadministrasi;Bahwa frase tentang pelanggaran yang serius adalah suatu istilah yangsangat fleksibel, pelanggaran serius itu adalah diputuskan dalam PutusanPengadilan dan tidak boleh ada yang menginterprestasikan karena harusPutusan Pengadilan yang dapat menafsirkan hal tersebut;Bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terutama yang merugikan, harusdiberikan hak untuk membela diri dengan dibentuk semacam Tim, kalauperlu dikuatkan dengan saksisaksi seperti Peradilan Semu
Putus : 20-09-2017 — Upload : 13-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/MIL/2017 Tanggal 20 September 2017 — TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M.
2669 — 3884 — Berkekuatan Hukum Tetap
2669 — 3884 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Penasihat Hukum pendapat dankeyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu prematur dan semu,karena barangbarang tersebut oleh Terdakwa tidak dapat membuktikansecara hukum perdata, tentang surat pembelian atau kwitansi atau STNKdan BPKB atau akte transaksi atau akta di bawah tangan atau aktalainnya sebagai alat bukti kKepemilikannya. Dari aspek hukum kepemilikanTerdakwa hanya sebagai Beziter (penguasaan) baik barang bergerakmaupun tidak bergerak.
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007 Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
333 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
333 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indah Kiat International Finance Company BV atauPenggugat;PerundangUndangan di Indonesia yang dilanggar dandihindari: UndangUndang PerpajakanPerbuatan melanggar hukum dengan cara membuattransaksi rekayasa, Semu, Manipulasi Hukum,Penyelundupan Hukum dan Tidak Memenuhi SyaratSyaratSahnya Perjanjian (ex Pasal 1320 KUHPerdata) KarenaTransaksi Bertentangan Dengan UndangUndang atasrekayasa dari Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 danTergugat 17, transaksi dengan sengaja dibuat sedemikianrupa dengan maksud
membuat terang dan menunjukkanjelas bahwa gugatan a quo masih mentah dan prematur; Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya butir 4.6 halaman 10tanpa dasar dan bukti hukum sama sekali serta secara tidakbertanggung jawab mengungkapkan adanya perundangundangan diIndonesia yang dilanggar dan dihindari; Bahwa Penggugat tanpa dasar dan bukti hukum bersikukuhmenyatakan bahkan menuduh adanya undangundang perpajakanHal. 113 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/2007yang dilanggar dengan cara membuat rekayasa, semu
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
485 — 318
485 — 318
berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, danmenyatakan penerbitan Objek Sengketa dan Objek Sengketa II tidakmelanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).DALAM PENUNDAAN1.TERGUGAT Il INTERVENSI membantah dan menolak dalil PARAPENGGUGAT yang memohon penundaan pelaksanaan Objek Sengketa danObjek Sengketa II, sebagaimana dalam dalil PARA PENGGUGAT point 53 59, halaman 30 32;Bahwa penolakan ini didasarkan pada, Pertama dalil kerugian yangsampaikan oleh PARA PENGGUGAT adalah semu