Ditemukan 2992 data
MULYONO
Tergugat:
1.BUDI BANGSAWAN
2.PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN TBK
3.Kementrian Keuangan Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.ANITAH
2.Kantor Petanahan Kabupaten Jembrana
66 — 30
Sehingga menurut hokum acara perdata, gugatan yangberkwalitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 1357/K/Sip/1984 tanggal 27Februari 1986, memberikan kaidah hukum sebagai berikut :...
Terbanding/Tergugat : PT. ASURANSI RAMAYANA TBK
292 — 176
Penggugat tanpa dasar dan landasanhukum sama sekali ;Bagian 2PENYELEWENGAN DANI/ATAU KETIDAKHATIHATIANPENGGUGATTELAH MENYEBABKAN KERUGIAN PERUSAHAANBahwa bilamana isi Gugatan dari Penggugat dipelajari dan dicermatisecara seksama, nyata sekali tidak terdapat kepentingan hukum yangperlu diperiksa dan diadili dalam perkara ini, karena selain dalil Positadengan Petitum bertolak belakang, alas hak yang menjadi dasar Gugatanjuga tidak jelas bahkan tidak ada sama sekali ;Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1357
115 — 17
kebendaan (alat berat)dan bukan pembatalan putusan hakim pidana yang merupakankewenangan peradilan ;Bahwa dengan pendirian di atas, maka berdasar atas AsasasasHukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu Penggugat yangmengajukan gugatan aquo harus dilandasi suatu kepentingan yangcukup, dan hak atas obyek yang jelas in casu tidak ternyata adanyakepentingan yang dimaksud atau setidaktidaknya kabur, makagugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (videJurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1357
50 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1357 K/Pdt/1984tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antaralain berbunyi sebagai berikut:ee Berdasarkan azasazas dari Hukum Acara Perdata yang berlakuumum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasisuatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupunpetitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaktidaknya kabur, maka gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidakdapat diterima;Bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri
58 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
(KUHPerd. 1338, 1357, 1792, 1892; KUHD 656.)*.Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbuktibahwasanya Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat secara diamdiam menyetujui pengikatan Perjanjian Kerjasama Nomor 9 igl. 16 Agustus2010, dimana sejak dibuatnya perjanjian kerjasama ini pada tahun 2010sampai dengan Alm.
Terbanding/Penggugat : PT. SONINDO TIRTA UTAMA
Turut Terbanding/Tergugat II : H. TAIH MINARNO
65 — 36
Selain itu, sebuah gugatan perdata harus dilandasi kepentinganhukum yang jelas dari penggugat yang terlihat jelas dari posita dan petitumsurat gugatannya, hal mana tercermin pada yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:Bahwa berdasar atas asasasas hukum acara perdata yang berlaku umumyaitu, seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harusdilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata
68 — 39
No. 1357 K/Pdt/1984tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbanganhukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: anenee Berdasarkan azasazas dari Hukum AcaraPerdata yang berlaku umumyaitu seseorang yangakan mengajukan gugatan harus dilandasi suatukepentingan yang cukup dan Karena ternyata dariposita maupun petitum tidak ternyata adanyakepentingan yang dimaksud atau setidaktidaknyakabur, maka gugatan penggugat asal harusdinyatakan tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA :1.
208 — 104
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RInomor 1357 K/PDT/1984 tanggal 27021986 bahwa suatu gugatanperdata harus dilandasi kepentingan hukum (dikutip) :Mahkamah Agung telah membatalkan putusan judex factie dengan pertimbangan pokoknya bahwa gqugatan PENGGUGAT ternyata tidak dilandasi oleh kepentingan hukum dari pihak PENGGUGAT atau landasan kepentingan hukum PENGGUGAT di dalam surat qgugatan amat kabur.Berdasarkan atas azasazas Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaituseseorang
49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1357 K/Sip/1984tertanggal 27 Februari 1986 menetapkan :"Berdasar atas asasasas hukum acara perdata yang berlaku umumyaitu. seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan harusdilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dariposita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentinganyang dimaksud atau setidaktidaknya kabur, maka gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.8.
16 — 0
7rsid1 168 1 860rsid1 173646 1rsid1 1742425rsid11877230rsid1 1888348rsid1 189 1582rsid11935579rsid 120702 10rsid 12082605rsid12195292rsid12335533rsid12347895rsid12386936rsid 12402668rsid 1247 1487rsid 12479367rsid12526709rsid 1253635 7rsid12657805rsid 126661 99rsid12780084rsid 12799118rsid12807044rsid12812123rsid12861034rsid12875449rsid13008669rsid 13061132rsid 13065233rsid13073193rsid13119950rsid13183819rsid13194993rsid13197777rsid133 15550rsid13372673rsid13387340rsid 13448 178rsid13507303rsid 1357
Terbanding/Tergugat I : SADIYO
Terbanding/Tergugat II : ELIS WIDOWATI, SH
Terbanding/Tergugat III : DENNY ARDIANTO
Terbanding/Turut Tergugat I : Drs.IRIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
89 — 51
(Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo.1357/K/SIP/1984 Tanggal 27 Februari 1986, mengenai Pembantahtidak mempunyai landasan kepentingan.Bahwa Pembantah mempunyai itikad yang tidak baikBahwa Pembantah dalam hal ini tidak mempunyai itikad yang baik ,dengan mengajukan gugatan perlawanan kembali terhadap keabsahankepemilikan atas tanah yang telah dijual kepada Terbantah dalam hal inimaksud dan tujuan Pembantah hanyalah untuk mengulur pelaksanaanEksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
SUGANDHI MAKMUR
Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
41 — 3
Sehinggamenurut hukum acara perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu harusdinyatakan tidak dapat diterima*,Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 1357/K/Sip/1984 tanggal 27Februari 1986, memberikan kaidah hukum sebagai berikut :..
33 — 11
Hal inisejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI (Vide PutusanMahkamah Agung Nomor 856 K/Pdt/1984, tanggal 26 September 1985 Jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 1357 K/Pdt/1984 ,tanggal 27 Pebruari 1986)yang kaedah hukumnya pada pokoknya menegaskan Gugatan yang tidak jelasHalaman 48 Putusan No.662/Pdt.G/2016/Pn.Sby.dan gugatan yang tidak dilandasi oleh kepentingan hukum yang jelas, makagugatan Penggugat yang demikian itu adalah kabur dan harus dinyatakan tidakdapat diterima.Menimbang, bahwa
Pembanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG
Terbanding/Penggugat I : PURWANTO
Terbanding/Penggugat II : MARKI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, TBK berkedudukan di Jakarta Selatan cq PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, TBK KCP SALATIGA dahulu dikenal dengan PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, TBK MUK ATAU MUR CABANG UNGARAN
Terbanding/Tergugat II : GURUH SAPTOHARJO
Terbanding/Tergugat III : NOTARIS,PPAT LIANA SUYANA, SH, MH
51 — 33
No. 1357/K/Sip/1984 tanggal27 Februari 1986, memberikan kaidah hukum sebagai berikut :...
Terbanding/Tergugat I : WELLY ABDULLAH
Terbanding/Tergugat II : ABDURRAHMAN
Terbanding/Tergugat III : A. WAHAB
Terbanding/Tergugat IV : Dr. LISTIANI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN (BPN) KOTA PANGKALPINANG
272 — 479
No.1357 K/Pdt/1984, dimana dipertimbangkan bahwasuatu. gugatan harus dilandasi kepentingan hukum, dan PutusanPengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 31 Juli 1952 No.262/1951 Pdt.Sebagaimana dimuat pada Himpunan Jurisprudensi Indonesia yangpenting untuk Praktik seharihari, (landmark Decision) halamam 264265,berikut komentar Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Penerbit PT.
No.1357 K/Pdt/1984, dimana dipertimbangkan bahwasuatu gugatan harus dilandasi kepentingan hukum, dan Putusan PengadilanTinggi Surabaya tertanggal 31 Juli 1952 No.262/1951 Pdt. Sebagaimanadimuat pada Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang penting untuk Praktikseharihari, (landmark Decision) halamam 264265, berikut komentar Prof.Mr.Dr. Sudargo Gautama, Penerbit PT.
100 — 45
Multi Sektor tanggal 21 September2015 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dinas Sosial, TenagaKerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai denganNomor : 18.14/567/1393/2016, tanggal 15 September 2016perinal ANJURAN ;Foto copy Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan KoperasiKabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor18.14/560/1984/2015, tanggal 30 September 2015 perihalPENETAPAN ;foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dinas Sosial, TenagaKerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai denganNomor : 18.14/560/1357
127 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
(KUHPerd. 1338, 1357, 1792, 1892; KUHD 656.);Bahwa tindakantindakan penerima kuasa in casu Tergugat Il hanyamengikat dirinya sendiri dan karenanya menjadi tanggung jawabnyasendiri apabila tindakantindakan yang dilakukannya tersebut berada diluar wewenang yang diberikan pemberi kuasa in casu Citibank selakubadan hukum. Mengenai masalah ini R. Setiawan, S.H. dalam bukunyaPokokPokok Hukum Perikatan dalarn halaman 88 (Binacipta,Cetakan kedua Pebruari 1979) (BUKTI TI/4) menulis sebagai berikut:E.
(KUHPerd. 1338, 1357, 1792, 1892; KUHD 656.);Bahwa tindakantindakan penerima kuasa in casu Pemohon Kasasi IIhanya mengikat dirinya sendiri dan karenanya menjadi tanggungjawabnya sendiri apabila tindakantindakan yang dilakukannyatersebut berada di luar wewenang yang diberikan pemberi kuasa incasu Citibank (Pemohon Kasasi ) sebagai badan hukum, sesuaidengan pendapat R.
296 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3665 K/Pdt/2016persetujuan hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnyapersetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga...Bahwa perlu disampaikan dengan adanya ketiadaan hubungan hukumtersebut, ini menjadi Turut Tergugat Il pada dasarnya tidak memilikikepentingan hukum apapun dengan gugatan/klaim yang diajukanPenggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga kiranya dapatmenjadi perhatian atas kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah AgungRI Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986
Nomor 3665 K/Pdt/2016hukumnya dalam sengketa perkara a quo, kiranya tuntutan balik (rekonvensi)ini, dapat memberikan pembelajaran bagi Tergugat Rekonvensi untuk menuntutatau mengklaim hak secara tidak sewenangwenang, yang hal ini telah diaturdalam: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27Februari 1986, yang menyatakan:.seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasisuatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita dan petitum suratgugatan tidak
1.RINAN bin GANENG
2.RIMAN
3.RIMAH binti GANENG
4.MARTAN
5.MARDIAH binti GANENG
6.NENGSIH
Tergugat:
1.PT. Pembangkitan Jawa Bali di Kabupaten Bekasi
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
3.PT. Perusahaan Listrik Negara
Turut Tergugat:
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
113 — 83
Gugatan yang secara salah diajukan oleh oranglain tersebut, harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal27 Februari 1984, yang menyatakan :Bahwa berdasarkan atas AsasAsas Hukum Acara Perdata yangberlaku Umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatanperdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karenaternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanyakepentingan yang dimaksud atau setidaktidaknya
Gugatan yang secara salah diajukan oleh oranglain tersebut, harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima.Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1984, yang menyatakan :Bahwa berdasarkan atas AsasAsas Hukum Acara Perdata yangberlaku Umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatugugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dankarena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyataadanya kepentingan yang
113 — 12
No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lainberbunyi sebagai berikut bahwa Berdasarkan azzasazas dari Hukum Acara Perdata yangberlaku umum yaitu. seseorang yang akan mengajukangugatan harus menyebutkan gugatannya secara jelas yangdilandasi dengan suatu kepentingan yang cukup dan olehkarena ternyata dari posita maupun petitum Para Penggugattidak menggambarkan secara jelas objek gugatan yang dimaksudatau kepentingan yang cukup atau setidaktidaknya kabur,