Ditemukan 3977 data
31 — 12
Cross didalamnya berisi : 1 plastik klip ukuran besar didalamnya berisi kristal bening sabu berat bersih 94,88gram (KODE B1) 2 plastik klip ukuran sedang didalamnya masingmasing berisi kristal bening sabuberat bersih 9.00 gram (KODE B2) dan 9,14 gram (KODE B3) 9plastik klip masingmasing berisi kristal bening sabu; Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya namun tidak tahu darimana barang bukti tersebut didapat.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa denga dakwaan alternatif yaituKesatu : melangar
HUDA HAZAMAL HEDY SH.MH
Terdakwa:
ANDRI ALIAS DUDUT Bin MURDANI. Alm
27 — 3
Klien menyadari perbuatanya menggunakan sabuadalan melangar hukum dan menerima konsekuensihukumnya;3.
ENDRO RISKI ERLAZUARDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
FERDI SANTOSO DININGRAT als AGUNG PRABAWA
102 — 35
paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat darihasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akanlangsung memilin dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yangada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yangdidapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatifkesatu yaitu Pasal 378 KUHP, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
EVA SUSANTI, SH.,MH
Terdakwa:
1.DEDY SETIADI ALS DEDI BIN KLIWON
2.KOKO DESMAWANDI ALS KOKO BIN ABDUL MUTHALIB. ALM
44 — 3
Koko Bin Abdul Muthalib Telah Terbukti Secara Sah DanMeyakinkan Menurut Hukum Bersalah Melakukan Tindak Pidana NarkotikaHalaman 2 dari 23 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanoa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman sebagaimana diaturdan diancam pidana melangar Pasal 114 ayat (1) Jo.
45 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ParaPengusaha termasuk Termohon Kasasi umumnya menginginkan keuntungan yangsangat besar dan mengabaikan hakhak para pekerja untuk memperolehkesejahteraan yang layak, oleh karenanya perjanjian yang dibuat melangar hukum;Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi adalah karyawan tetap (organik), makapemutusan hubungan kerja sepihak oleh Termohon Kasasi adalah tidak sah dansampai dengan saat ini masih berstatus sebagai karyawan Termohon Kasasi, atasdasar tersebut
38 — 4
Terdakwamembayar angsuran sebesar Rp6 juta rupiah tetapi angsuranberikutnya Terdakwa tidakmembayar penuh kemudianTerdakwa selanjutnyamembayar semampu Terdakwa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah =melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanyaj 2922222 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn enna nana neeMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melangar
74 — 10
kepadanya ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsidaritas yaitu Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Subsidair Pasal 111 ayat (2)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentukSubsidaritas maka majelis akan membuktikan dakwaan Primair Jaksa penuntut Umum terlebihdahulu yaitu perbuatan para Terdakwa melangar
24 — 2
bong dan 1 (satu) unithandphone esia merk Huawei; 222 Putusan Pidana perkaraNomor : 76/Pid.B/2011PN JKT PST.19Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakahdengan fakta hukum tersebut diatas para terdakwa dapat dipersalahkan melakukantindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengansurat dakwaan dalam bentuk Subsidaritas, sehingga terlebih dahulu yang bharusdibuktikan adalah surat dakwaan Primair yaitu melangar
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian syarat pertama dari adanya nebis in idem menurutpendapat Majelis telah terpenuh.KEBERATAN KELIMABahwa Pengadilan Negeri Enrekang dalam pertimbangan hukumnya bahwaperkara ini adalah Nebis in Idem adalah telah sangat keliru/salah dan melangar hukum,karena yang dimaksudkan dengan NEBIN In IDEM adalah telah sangat jelas, diaturdalam pasal 1917 KUH Perdata yang pada pokoknya yaitu :a Subyek (Penggugat maupun Tergugat) yang sama, dengan perkara yang telahdiputus Pengadilan yang telah mempunyai
65 — 7
tinggal bersama kakek di Ds kalisalak, kec Limpung, kabBatang sedangkan kedua orang tuanya telah bercerai, bapaknya tinggaldengan istri yang baru di Ds Wonokerso , kec Limpung, Kab Batangsedangkan ibunya bekerja sebagai TKI di Singapura;Bahwa antara terdakwa antara terdakwa dengan saksi A S belum pernahterikat suatu perkawinan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaituKesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2001Tentang Perlindungan Anak atau Kedua melangar
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
SUTRESNO Bin SURATNO
67 — 12
Sus/2018/PN Bbs, halaman 20 dari 29hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur unsur tindakpidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaanSubsidaritas yakni dakwaan primair melangar Pasal 83 ayat (1) huruf b, Jo.Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkandakwaan subsidair melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b, Jo.
30 — 4
OenSolo Baru korban atas nama SRI HARYANI pada tanggal 28 April 2014dinyatakan telah meninggal dunia.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Kumolatif yaitu melangar Pasal 310 ayat (4) UndangUndangHalaman 22 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2014.
368 — 30
harusdipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yangdidakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwaharuslah dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat(1) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain pidana penjara jugadikenakan sanksi pidana denda bagi pelaku yang melangar
23 — 2
Na IXX yang pada pokoknyameneangkan saksi Tiler Tampubolon mengalami luka lecet di kepala bagianatas sebelah kiri, luka memar di pundak kanan dan luka lecet pada pundak luarkiri;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang Kumulatif Alternatif, yaitu : Pertama melangar Pasal 363
78 — 44
Pid.B/2014/PN.MshMenimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhiseluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu Primair melangar
63 — 7
HP Flexy merk ZTE warna merah dan sebuah HP merk Nexianhitam kuning ;Menimbang bahwa selanjutnya dari faktafakta yang terungkap dipersidanganmaka Majelis Hakim akan membuktikan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa untuk dinyatakan seseorang telah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa haruslahmemenuhi unsurunsur dalam dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secarasubsidairitas yaitu Primair melangar
187 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti Melangar WewenangBahwa menurut hemat Pemohon tindakan Judex Facti Pengadilan TinggiTanjung Karang yang memeriksa dan mengadili eksepsi tentang kompetensirelatif adalah melanggar wewenang. Hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR mengatur bahwa pengajuan eksepsikewenangan relatif harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaanpada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara.
23 — 15
shabushabu tersebut yang di kirimoleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarnabening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanamanjenis Shabushabu karena mengandung ZATMETHAMPHETAMINE.Bahwa ahli menerangkan bahwa obat tersebut biasa di gunakandalam dunia Kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredarbebas di Pasaran bebas , dan apa bila ada orang lain yang telahmemiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau Hak, resep dokterdan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebuttelah melangar
SUDARTO, SH, MH
Terdakwa:
IRWAN Alias IMPE BIN AMBOESSO
128 — 40
Rp108.500.000,00 (seratusdelapan juta lima ratus ribu Rupiah); Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi; Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yangtercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dandipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas Primair melangar
1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat LPKNI, diwakili oleh Wilson Siddiq, Dkk
2.Agus Budiyanto
Tergugat:
1.PT.BPR Anugerah Dharma Yuwana
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Otoritas Jasa Keuangan OJK Kantor Pusat Jakarta Cq.Otoritas Jasa Keuangan OJK Kantor Jember
158 — 38
Menyatakan tergugat telah melangar Perjanjian dengan cara membuataturan sendiri.9.