Ditemukan 3183 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat terkiat terkuak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 13-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2579 K/Pdt/2013
Tanggal 13 Maret 2014 — Ny. ANDI ANGSI vs P.T. TRIKARYA IDEA SAKTI, Dkk
99 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • P21 layak dipedomani, sedang bukti bertanda TT.17dibuat setelah pengurukan jadi dibuat untuk melindungikepentingan Tergugat ;Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat Il berpendapatbahwa sertifikat yang dikuasai Tergugat tersebut tidak bisadigugatgugat karena sudah lewat 5 (lima) tahun, danbertentangan dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah R.I.Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hal ituMajelis menolaknya, karena sertifikat tersebut bukanlah alatbukti yang mempunyai kekuatan mutlak, tetapi terkuat
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 11-02-2019 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penggugat:
1.DANI bin SALIM
2.MASIAH binti SALIM
Tergugat:
1.INGE IVAN HUTAMA
2.Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat
4.Camat Kebun Jeruk Jakarta Barat
5.Lurah Kembangan Selatan
6.Suku Dinas Bina Marga, Kantor Walikota Jakarta Barat
7.Kapolres Jakarta Barat
8.PT. Antilop Maju
9.Freddy Lukman
10.H. Saleh
11.Ny. Laksmi Indrijastoeti, SH
408 — 120
  • /Sip/1976 tanggal 19 Mei 1976 adalah sah menurut hukum;Bahwa Hak Milik menurut Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA adalah HakTurun Temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA bahwa Hak Miliktersebut dapat beralih dialinkan kepada orang lain;Bahwa oleh karena sebagaimana telah ditetapbkan dalam Pasal 19 UPPAdiselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka kepastian hukumdan secara lebih rinci lagi tujuan pendaftaran tanah diuraikan dalam Pasal3
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-10-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 115/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 4 Oktober 2018 — I. Minanto Wiyono alias Ming Hong, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Fajar VI No. 7 RT. 001/008 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, KTP/NIK.: 3171020302620004,yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Abdul Haris Tuasikal, S.H., Didi Sumardi, SE.SH.MH., Ade Susanto, SH. Dan Hawilli Octaris, SH. Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum HRP Law Firm, yang beralamat di Jalan G I (Tali Raya) No.8A, Kel.Slipi, Kec.Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2017 Nomor : 112/HRP-SK/XI/2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding I; II. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, berkedudukan di Tangerang Selatan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 No.59-61 BSD Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III sekarang sebagai Pembanding II; Melawan: Sriwitin alias Lee Wie Chen.,beralamat diJl. Danau Sentani No. 01 Lippo Village RT.001/008, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya bernama Robert T. Sirait, Rama Gemingkar Matram, SH., Advokat,Pengacara &Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ROBERT SIRAIT, SH. & Rekan, beralamat di Jl. Raya Kelapa Gading Permai Blok H/I No.9 Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding; D a n 1. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, berkedudukan di Tangerang, beralamat di Jl. H. Abdul Hamid, Kav. 8, Tigaraksa, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai Turut Terbanding I; 2. Anton Sugiarto (Anton Sugiharto), tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding II;
119 — 54
  • tersebut, saat itu dibuat dihadapanCamat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);Bahvea sebagai informasi, Sertifikat dan AJB Penggugat ketiganya bertahun 1990, sedangkan Sertifikat Tergugat bertahun 2005, artinyabukti kepemilikan Penggugat JAUH LEBIH TUA DIBANDING BUKTIKEPEMILIKAN Tergugat I.Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (selanjutnya disebutsebagai UU PA) yang berbunyi sebagai berikut:Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 17-04-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 45/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 16 September 2015 — NY. INDRINA E.M. HADIYANTO, Dkk VS 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 3. PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
120 — 189
  • ; (3) Permohonan ijin yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus diajukan kepadapejabat tersebut pada ayat (1) selambatlambatnya tanggal 24 Juni 1980, denganmempergunakan daftar isian yang disediakan ; (4) Setelah diperoleh ijin tersebut dalam ayat (2) pasal ini dan telah dilaksanakan baliknamanya, maka permohonan untuk memperoleh hak baru diselesaikanberdasarkan Peraturan ini ;Bahwa, Para Penggugat telah memiliki tanah di Kelurahan Cinangka KecamatanSawangan Kota Depok dengan bukti hak yang terkuat
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-03-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 37/PDT.G/2015/PN Plk
Tanggal 7 Oktober 2015 — Wibyanto Onggara Achmad Lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, DK
108 — 16
  • tahun 2012 dan SHM 11505 tahun2012.Bahwa Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik mestinya sudahmenjamin Kepastian Hukum sesuai pasal 19 UUPA dimana pada saatmengajukan Sertifikat yang meliputi Pengukuran, Pemetaan danPembukuan tanah sampai dapat Surat Tanda bukti Hak yaitu sertifikatsebagai alat bukti kuat selain itu. tujuan Sertifikat itu) sendiridiharapkan memberi perlindungan kepada Pemegang Hak;Bahwa sesuai pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA juga menegaskanbahwa Hk Milik adalah Hak turun temurun . terkuat
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 32/G/2017/PTUN.BL
Tanggal 25 April 2018 — Penggugat:
ROHIMIN, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
154 — 73
  • Dengan demikian seharusnya aksesjalan (rencana gang) a guo yang dituntut realisasinya oleh Para Penggugat ,bukannya malahan menyasar kepada Tanah milik Tergugat Il Intervensi1 danTergugat Il Intervensi2, yang merupakan Tanah Hak Milik yang terkuat danterpenuh yang dilindungi oleh hukum ; 12.
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Tanah
Register : 01-11-2012 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 9/PDT.G/2012/PN.KLT
Tanggal 4 Juni 2013 — 1. M. RUSLAN DJATIMULIA, Sebagai PENGGUGAT I; 2. IZWAR MUSLI, Sebagai PENGGUGAT II; MELAWAN : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT.
121 — 26
  • BINBERANGAS berikut lampirannya (Vide Bukti P.1) sebagaimana tersebut di atas dapatmembuktikan dalildalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II sehingga GugatanPenggugat I dan Penggugat II berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan sehingga tanahperkara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Roha bintiAbdul Madjid dan Baah binti Abdul Madjid ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria yang dimaksud Hak Milik adalah Hak turuntemurun,terkuat
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-03-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 9 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Bank CIMB Niaga Tbk
Terbanding/Tergugat I : AHLI WARIS ALM. JOHAN KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat II : PT SLJ GLOBAL, TBK dahulu PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK
Terbanding/Tergugat III : Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SAMARINDA
58 — 34
  • telah gugur demi hukum, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 1Tahun 1972 adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukummengikat dan harus dinyatakan batai dan hapus pencatatannya padaTURUT TERLAWAN;TERLAWAN MENANGGAP'I :Bahwa dalam Dalil ke 8 beserta penjelasannya PELAWAN mendalilkantanah in casu sebagai tanah pertanian secara absentee (Guntai), hal tersebutjelas mengada ada dan tidak benar, TERLAWAN adalah pemillik yang sahSertipikat Hak Milik No. 1 / Tahun 1972 yang memiliki hak turunmenurun,terkuat
    TERLAWAN adalah pemillik yang sah Sertipikat Hak MilikNo. 1 / Tahun 1972 yang memiliki hak turun menurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dimiliki orang atas tanah (pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria). Dengan memiliki alas Hak SertipikatHak Milik maka tanah tersebut bukanlah tanah Pertanian secara absentee. Bahwa PEMBANDING sengaja mengaburkan faktafakta hukum yang sudahterungkap di persidangan sebelumnya.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 02-08-2012 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 453/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 12 Desember 2013 — - SOFIAN WIDJAYA, dkk (Para Penggugat) LAWAN - ABDUL KIRAM, dkk (Para Tergugat)
216 — 20
  • KRISNARAHA DIANTY, adalah SAH dan BERHARGA" oleh karenanya ParaPenggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik, yang harus dilindungiUndang Undang, sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf C, dan Pasal 20 ayat (1)Bagian Ill, Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria :berbunyi : "Pemberian surat surat tanda bukti yang berlaku sebagai alatbukti yang kuat" dan "Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah", dan Pasal 36 ayat (2) UUNomor : 39 Tahun
    , Kota Medan Propinsi Sumatera Utara adalahsah dan berharga oleh karenanya Para Penggugat adalah sebagaiPembeli Yang Beritikad Baik harus dilindungi oleh UndangUndang,sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf C dan Pasal 20 ayat (1) BagianII, UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang : Pokok Agraria, berbunyi: Pemberian suratsurat tanda bukti yang berlaku sebagai alat buktiPutusan No.453/Pdt.G/2012/PN.MdnTangal 12 Desember 2013Halaman 83 dari 159 halamanyang kuat dan Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-12-2017 — Upload : 09-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 745 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — LILIANA SETIAWAN DKK VS EDDY YUWONO DKK
501 — 461 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dipastikan berdasarkan Peraturan Perundangundangan Intervenientmemiliki buktibukti kKepemilikan yang sah dan terkuat. Intervenient akanmengalami kerugian yang sangat besar dan sangat nyata bila Majelis YangMulia mengabulkan permohonan Penggugat tersebut Mohon Majelis YangMulia menyatakan semua buktibukti kepemilikan Intervenient, termasukAktaakta Jual Beli dan Sertipikatsertipikat Hak Milik tersebut di atas adalahHalaman 75 dari 145 Hal. Put. Nomor 745 PK/Pdt/2017sah.
    Buktibukti hak Intervenient tersebut, termasuk sertipikatsertipikat Hak Milikbukti hak atas tanah sebagaimana tersebut di atas adalah bukti kepemilikanotentik yang sah dan terkuat yang dapat dipergunakan baik di dalammaupun di luar pengadilan.
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-11-2017 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 76/Pdt. G/2018/PN Mjk
Tanggal 14 Mei 2018 — Penggugat - ABD. SHOMAD atau ditulis ABD. SOMAD - MAR’I - CHASANAH - SITI KHOLIFAH - SITI FATIMAH - JUMILAH - SITI ROMLAH Tergugat - PT. INTILAND SEJAHTERA dahulu PT. DHARMA SEJAHTERA SAKTI - PT. TOMATEC
158 — 31
  • Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang dijadikan oleh ParaPenggugat menjadi dasar pengajuan gugatan kepemilikan atas tanah obyeksengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 71/ Desa Lolawang, tanggal 21Agustus 1974, dengan luas + 4.275 m2 (empat ribu dua ratus tujuh puluh limameter persegi) yang tercatat atas nama Tuwin (orang tua Para Penggugat);Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria disebutkan bahwa Hak milik adalah hakturuntemurun, terkuat
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Tanah
Putus : 04-06-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Ktl
Tanggal 4 Juni 2013 — M. RUSLAN DJATIMULIA, dkk vs KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT
87 — 14
  • BINBERANGAS berikut lampirannya (Vide Bukti P.1) sebagaimana tersebut di atas dapatmembuktikan dalildalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II sehingga GugatanPenggugat I dan Penggugat II berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan sehingga tanahperkara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Roha bintiAbdul Madjid dan Baah binti Abdul Madjid ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria yang dimaksud Hak Milik adalah Hak turuntemurun,terkuat
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 30-09-2015 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 416/PDT.G/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Maret 2017 — Penggugat:
Tuan. JOHANES
Tergugat:
1.JESSICA
2.SYLVIA SUMARTIO
3.ELZA GAZALI
239 — 120
  • Kemudian juga ada Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung yang menyatakan bahwa jual beli tanah yang dianggap sah adalah jualbeli tanah yang dilakukan dihadapan PPAT, yaitu Yurisprudensi MahkamahAgung No.539 tahun> Bahwa di dalam jual beli tanah tidak dikenal yang namanya pinjam nama,karena sertifikat bukti bahwa seperti di dalam sertifikat itu adalah surat buktihak dan itu merupakan bukti hak yang memang terkuat dan itu sudah ada didalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, jadi di dalam sertifikat
Pengadilan PN SAMPANG Perdata Tanah
Register : 19-03-2012 — Putus : 16-08-2012 — Upload : 04-02-2013
Putusan PN SAMPANG Nomor 4/PDT.G/2012/PN.SPG
Tanggal 16 Agustus 2012 — PENGGUGAT : H. HUSEN H A D I L I TERGUGAT : KEPALA KELURAHAN POLAGAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( BPN ) KABUPATEN SAMPANG, HAJI MUHAMMAD IKSAN, ABDUL MALIK, AINURROZAQ, MUSYAFFA’ ALY, MOH DHOIFI, Ahli Waris dari SAIFUL BAHRI, HASYIM P SILAH, FARAH UMMU KULTSUM, MUFLIHAH,
96 — 22
  • Eksepsi gugatan Para Tergugat yang Ketiga yaituBahwa gugatan Para Penggugat obscuur libel, sebab gugatan Para Penggugat yanghanya memuat petitum agar sertifikat tanah sengketa dinyatakan batal, sementara suratyang menjadi dasar penerbitan sertifikat tanah a quo tidak dimintakan pembatalannya,maka kedudukan tanah sengketa tetap sebagai tanahtanah milik yang telah diberikankepada Para TergugatMenimbang, bahwa mengenai Eksepsi Ketiga dalam perkara ini menurut MajelisHakim bukti kepemilikan itu yang terkuat
Pengadilan PN METRO Perdata
Register : 02-08-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN METRO Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Met
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat:
Effendi Taslim
Tergugat:
1.Drs. H.Chairul Tabrani
2.Agus Jamhari
3.Hadri Abunawar, S.H., M.H.
4.Rio Arbi Dharma
5.Kantor Pertanahan Kota Metro
6.Sortha Aritonang alias Ahmad Sortha Aritonang
7.H. RUDI HARTONO Bin Herman
Turut Tergugat:
1.Selvi Fitrian Liu, S.H.
2.Dewi Shinta Handini Putri, S.H, Mkn
192 — 29
  • setiap pemenang lelang untuk mendapatkan suatukepastian hukum baik dalam proses lelang maupun pemenang lelang tersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Pertanahan yangmenyebutkan beralinnya suatu kepemilihan suatu hak keperdataan sebagaisuatu hak milik;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang dikenaldengan UUPA sebagaimana Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA menyatakanbahwa Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 26-05-2015 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 38.PDT.G.2015.PN CBN
Tanggal 22 Maret 2016 — Perdata: Penggugat: - ISWARDY CAHYANA,Dkk. Tergugat: - PT KERETA API INDONESIA . Cq. PT KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI III CIREBON
159 — 48
  • Negaramempunyai hubungan Hukum tertentu berupa hubungan kepemilikankekuasaan atau kepunyaan menurut UUPA, Tanah Negara adalah Tanah tanahyang tidak di Haki dengan hak hak perorangan dan di kuasai penuh olehNegara ;Bahwa Tanah milik Negara adalah tanah tidak boleh dikuasai, digunakan untukkepentingan apapun selain Negara dan pemerintah, maka Negara memiliki hakmilik yang secara konseptual merupakan hak atas tanah yang diberikan Negarauntuk individu atau Badan hukum dimana sifatnya turun temurun, terkuat
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 21-05-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN BONTANG Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bon
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat:
Hj. ANISAH
Tergugat:
1.DARAJATI
2.SAKARUDDIN
3.ANDI DAHRI
4.ANDI RATNASARI
5.ANDI ASRIL
6.LEGENGGONG
7.SAHA
8.ANI
9.Kepala Kelurahan Berbas Pantai
10.SUBAER RASYID
135 — 59
  • TergugatRekonpensi dan Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi, masingmasing mendalilkan samasama memiliki hak diatas tanah sengketa dengandasar hukum yang sama yaitu berupa Surat Keterangan Tanah/Perwatasan atauSurat keterangan Penguasaan Tanah yang dibuat dan di Ketahui oleh PejabatDesa/Kelurahan, sehingga terhadap alat bukti surat tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang berlaku saat ini, buktikepemilikan suatu hak atas tanah yang terkuat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3105 K/Pdt/2016
Tanggal 7 Maret 2017 — I. 1. AMSAR MARTONO, 2. AHLI WARIS NATES, II. MARTONO BIN ARTA, III. TUAN DOKTER JABAT PARLINDUNGAN alias DOKTER JABAT PARLINDUNGAN NAPITUPULU VS Hj. SITI NURHAYATI DAN 1. AHLI WARIS Hj. MARDIAH BINTI BOYONG, 2. M. SUYADI, 3. AHLI WARIS ONDO SUPANDI, 4. METTY SUSANTI, 5. ETJIH, 6. LAKSMI MOERTI ADHIANTO, S.H., 7. ARIP Bin NERAN, 8. KEPALA DESA SUKAMAKMUR, KECAMATAN SUKAKARYA, 9. CAMAT SUKAKARYA, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI, 10. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
87 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang telah bersertifikat, yakni tanah SertifikatHak Milik Nomor 12/Sukamakmur;Bahwa Sertifikat Hak Milik adalah merupakan bukti kepemilikan hak atastanah terkuat dan tertinggi serta belum pernah dibatalkan oleh PengadilanTata Usaha Negara, karena itu jual beli atas tanah Sertifikat Hak Miliktersebut adalah benar dan sah. Apalagi terbukti tanah yang menjadi objekjualbeli tersebut adalah tanah Sertifikat Hak Milik dan bukan tanah hakmilik adat:.
Pengadilan PN Penajam Perdata
Register : 24-03-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN Penajam Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnj
Tanggal 21 Oktober 2021 — Penggugat:
H. ZAINAL ABIDIN
Tergugat:
1.HASANUDDIN
2.BAKRI
Turut Tergugat:
2.Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Cq. Kabid Tata Ruang DPU-PU Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
3.Lurah Kelurahan Sungai Parit
4.Camat Kecamatan Penajam
226 — 172
  • Bahwaberdasarkan buktibukti tersebut dan dihubungkan dengan isi SuratPernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah yang dibuat oleh TERGUGT dan TERGUGAT II, menunjukan bahwa bila saat ini benar ada/terdapatPenguasaan orang lain (PENGGUGAT) di atas obyek tanah yangdimaksud maka yang lebih berhak adalah orang yang menguasai saat iniyaitu PENGGUGAT, apalagi sudah memiliki Sertifikat Hak Milik sebagaibukti yang terkuat dan sempurna berdasarkan ketentuan UndangUndang;Bahwa SURAT PERNYATAAN KESAKSIAN PENGUASAAN
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 377/Pdt.G/2020/PN Bks
Tanggal 3 Mei 2021 — Penggugat:
Nengah Sabar
Tergugat:
1.Ni Desak Putu Evi Swandani
2.Nyoman Marpa
3.PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.
4.Tim Kurator (Eric Prihartono, S.H, Ferry G.T. Panggabean, S.H., CLA., dan Mulia Satia Putra, S.H.
5.Pemerintah Republik Indonesa, cq. Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Bekasi
6.Budi Santosa
84 — 15
  • terhadap Bukti P2T dan Bukti T.l & T.ll 1 yangisinya adalah menyetakan bahwa obyek sengketa adalah milik bersama atauasset Keluarga Nengah Sigeg, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karenaBukti tersebut adalah merupakan suatu Akta dibawah tangan dan tidak terteraHalaman 74 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2020/PN Bksdalam SHM Nomor 147, maka menurut hukum hal itu hanya berlaku secarainternal diantara para pihak yang mengikatkan diri, tidak berlaku bagi pihak lain,oleh karena bukti terkuat