Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-05-2014 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 06-06-2014
Putusan PT BENGKULU Nomor 21/PID.2014/PT.BKL
Tanggal 6 Mei 2014 — BOBI JANG JAYA ALS BOB BIN M. DANIL
6345
  • paket kecilNarkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus koran denganberat keseluruhannya 4,80 (empat koma delapan puluh) gram, telah dilakukan penyisihanseberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obatdan Makanan Bengkulu sebagaimana Surat Hasil Uji Laboratorium NomorPM.01.01.90.01.14.181 beserta Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 15/ADM/NK/RL/1/14 tanggal 29 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Dra.Hj.Firni, Apt, M.Kes selakuManajer Tekhnis
Register : 11-06-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 08/PID.TPK/2013/PT PDG
Tanggal 9 Juli 2013 — Pembanding/Terdakwa : DRS. DONI ASMI
Terbanding/Jaksa Penuntut : ERMAN SYAFRUDIANTO, SH
Turut Terbanding/Terdakwa : DRS. WENDRI AZMA
8451
  • PasamanBarat Nomor : 550/344/D.HUBKOMINFO2009 tanggal 8 April 2009 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Pemda Kab. Pasaman Barat tahun anggaran 2009 sekarang Staf pada KantorKecamatan Pasaman Kab.
    Pasaman Barat Nomor550/344/D.HUBKOMINFO2009 tanggal 8 April 2009 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 dimana salah satunyaterdakwa II Drs. DONDI ASMI (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) ditunjukselaku PPTK DAK tahun 2009. Adapun terdakwa I Drs.
    No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDGmembiayai pengadaan modal transportasi darat, rawa/sungai dan kepulauan untukmendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat di kawasankawasan produksidaerah tertinggal dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri KeuanganNomor : 171.1/PMK.07/2008 Tentang Penetapan Alokasi Dana Khusus tahun 2009 Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Tekhnis DAK yang ditetapkanoleh Menteri terkait.
Putus : 28-10-2015 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2153 K/PID.SUS/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — HERDIYANTI ANGGRAINY, A.Md
6745 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada kelompok perempuan pada 8 Desa di KecamatanKwandang;Bahwa sejak Tahun 2007, untuk menjalankan program PNPM Mandiri Perdesaan tersebut di Kecamatan Kwandang telah dibentuk Unit PengelolaKegiatan (UPK) Kecamatan Kwandang;Bahwa yang dimaksud dengan UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalah unityang bertanggungjawab mengelola anggaran PNPM mandiri perdesaan yangdialokasikan ke Kecamatan dan Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris,dan bendahara:Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis
    Putusan No. 2153 K/PID.SUS/2015+~ Oo 20Memiliki kemampuan dibidang administrasi dan keuangan;Dapat diterima oleh masyarakat;Bukan Pegawai Negeri, staf kecamatan atau aparat desa;Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan; Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional(PTO) PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 bahwa tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut:a.bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan,;bertanggung
    Putusan No. 2153 K/PID.SUS/2015 Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Petunjuk Teknis OperasionalPenjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) PNPMM.Pad.
    ,pada point 5.2.3 tentang kriteria pengurus UPK bahwa Terdakwa harusMemiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapatdipercaya; Bahwa Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Petunjuk TeknisOperasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO)PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola Kegiatan yang dijabarkan dalam Standar Operasionaldan Prosedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara,dama BAB
    Memiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapatdipercaya;Pendidikan minimal SLTA;Memiliki kemampuan dibidang administrasi dan keuangan;Dapat diterima oleh masyarakat;Bukan Pegawai Negeri, Staf Kecamatan atau Aparat Desa;m~ @9 20905Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan;Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional(PTO) PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 bahwa tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut:a. bertanggung jawab
Register : 17-11-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 16-01-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 302/Pdt.P/2014/PA.Sit
Tanggal 18 Desember 2014 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
120
  • mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
    administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon Idan Pemohon I telah mengajukan alat bukti Pl dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12
Register : 05-10-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 25 Oktober 2016 — YUNUS WANIMBO
9355
  • Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalamupaya penanggulangan kemiskinan pedesaan; Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalahsebagai berikut:a.b.Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;Musyawarah Distrik Sosialisasi; Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal); Pelaksanaan Musdis;c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);d.
    Selanjutnya atas inisiatifnya sendiri SaksiYAFET JIKWA mencari orangorang yang mau ditunjuk menjadi TPKD diDistrik Kelila tanpa melalui mekanisme Musyawarah Distrik (Musdis) yangdiatur dalam Petunjuk Tekhnis Pencairan dan penggunaan Dana UrusanBersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua BaratTahun Anggaran 2012;Bahwa sekira bulan September tahun 2012, Saksi YAFET YIKWAmenghubungi Terdakwa YUNUS WANIMBO melalui telephone supayaTerdakwa YUNUS WANIMBO datang ke rumah kos Saksi YAFET
    dari Ketua dan Bendahara;* Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) dari Dinas BPMK KabupatenMamberamo Tengah;Permohonan pembukaan rekening penampung dana PNPM TPKD Kelilatersebut disetujui oleh Bank Mandiri Cabang Wamena, sehingga terbitlahrekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Keliladengan Nomor Rekening : 15400110 10067;Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa YUNUSWANIMBO bersamasama dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Saksi YAFETJIKWA tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis
Register : 06-09-2013 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 28-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 32/PID.TPK/2013/PT BNA
Tanggal 3 Oktober 2013 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Mawardi Bin Jamaluddin
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Iqbal, SH.
9125
  • Aceh Selatan Nomor : 954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Aceh Selatan tahun anggaran 2009, yang telah dilegalisir ;
  • AcehSelatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan DanaOtonomi Khusus (OTSUS) tahun 2009, saksi Khairil Anwar, SE BinSarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) tahun anggaran 2009,pada waktu antara tanggal 10 November 2009 sampai dengantanggal 15 Desember 2009 atau setidaktidaknya dari bulanNovember tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan danPerkebunan Kab. Aceh Selatan, JlIn.
    Nomor: 32/Pid.Tipikor/2013/PTBNA Warna daun : Hijau Warna polybag : Hitamagemembeli22 Kondisi bibit : Bebas hama / penyakit Ukuran polybag :17cmx21cmx0,08 mm Sumber bibit : Pusat Penelitian Kopi dan Kakao JemberJawa Timur, PPKS Medan atau lainnyayang ditunjuk pemerintah (dibuktikandengan DO pemerintah); Persyaratan tekhnis lainnya : Bibit bersertifikat yangdikeluarkan oleh BP2MB;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun2007 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan PemerintahNomor 12
    YustiarYuni, MM Bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksiKhairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan bertentangan denganKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah Sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007Tentang Perubahan Ketujuh Kepres Nomor 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / JaSa Pemerintah,Lampiran BAB.
    KU954.1/058/209;age66Menimbang, bahwa dalam kegiatan ini juga telah diangkatKHAIRIL ANWAR, SE (terdakwa dalam perkara terpisah) sebagaipejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK);Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur pasal diatasterlihat adanya rangkaian perbuatan langsung atau tidak langsungyang dilakukan secara sadar dan saling mengetahui yang dilakukanoleh terdakwa MAWARDI, Ir.
    Register : 15-05-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 25-06-2020
    Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 143/B/2020/PT.TUN.JKT
    Tanggal 3 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : Ir. BUDIMAN, MT.
    Terbanding/Tergugat : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
    206111
    • Bantuan Hukum Korps PegawaiRepublik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, masingmasing sebagai DewanAhli Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai RepublikIndonesia (LKBH KORPRI) Nasional, Wakil Sekretaris Lembaga Konsultasidan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI)Nasional, dan Anggota Bidang Non Litigasi Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional;Menimbang, bahwa terkait dengan Kuasa Insidentil berdasarkan Buku IIPedoman Tekhnis
      Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negarahalaman 45 Huruf E angka 4 menentukan : Kuasa Insidentil dapat diberikanijin oleh Ketua Pengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara diPengadilan TUN apabila dimohonkan, dengan syarat seseorang tersebutmempunyai hubungan keluarga dengan penggugat yang dikuatkan olehHim. 9 dari 14 hlm.
      Djalu Sugiarto yangdikuatkan oleh surat keterangan lurah dan diketahui camat, dan mampuberacara di Pengadilan;2 22 22Menimbang, bahwa oleh karena Jin Kuasa Insidentil Nomor03/P.H/K/PTUN JKT/2019 Tanggal 5 Nopember 2019 tidak disertaipersyaratan sebagaimana dimaksud Buku Il Pedoman TekhnisAdministrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara halaman 45 HurufE angka 4 menentukan: Kuasa Insidentil dapat diberikan ijin oleh KetuaPengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara di Pengadilan TUNapabila
    Register : 14-11-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 30-04-2019
    Putusan PA SORONG Nomor 76/Pdt.P/2017/PA.Srog
    Tanggal 4 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
    1811
    • Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
      administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasaHalaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0076/Padt.P/2017/PA.Srogdirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang
    Register : 16-01-2015 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 16-01-2015
    Putusan PN KARANGAYAR Nomor 222/Pid.B/2014/PN.Krg
    Tanggal 5 Januari 2015 — Terdakwa I.DIMAS DANAR BUDICAHYONO Als DANAR Bin SRIYONO Terdakwa II.WINANTO Als YANTO Bin KARNO ; Terdakwa III.EDI LAKSONO Als EDI Bin DARMO SUKARNO; Terdakwa IV.DANANG SAPUTRO Als KIRUN Bin DARMADI;
    282
    • mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
      administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12
    Register : 06-10-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 12-11-2020
    Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 75/Pdt.P/2020/PN Tlk
    Tanggal 20 Oktober 2020 — Pemohon:
    SAOR SIREGAR
    7530
    • berwenang untuk memutuskannyadalam suatu Penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonanPemohon tersebut beralasan hukum, terlebin dahulu perlu ditinjau ketentuanketentuan hukum yang mengatur mengenai permohonan untuk menyatakanorang yang sama;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku IIsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007pada Bab Il yang mengatur tentang tekhnis
      dokumen atau sebuah akta adalahsah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadapdua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku IIsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007pada Bab Il yang mengatur tentang tekhnis
    Register : 26-02-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 19-11-2019
    Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 53/Pid.B/LH/2018/PN Tgt
    Tanggal 19 April 2018 — Penuntut Umum:
    ADAM DONIE. M ,SH
    Terdakwa:
    DARWIS Bin AMBO UPE
    36516
    • BELANTARTA SUBUR dan memotong/menebang/ membelah pohon yang telah ditanam oleh pihak Perusahaandengan menggunakan mesin berupa Chainsaw milik terdakwa tanpa memilikiSurat jjin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan kepada PT.BELANTARA SUBUR seluas kurang lebih 2 (dua) Ha yang rencananya kayuhasil potongan tersebut akan dijadikan sebagai lahan perkebunan;Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Tallysheet Pengukuran Kayu tanggal08 Februari 2018 yang ditandatangani oleh La Saharia Tenaga Tekhnis PKBR
      Bahwa Berita Acara Hasil Tallysheet Pengukuran Kayu tanggal 08Februari 2018 yang ditandatangani oleh La Saharia Tenaga Tekhnis PKBR jenis kayu yang ditebang/ dipotong/ dibelah oleh terdakwa DARWIS BinAMBO UPE adalah jenis kayu GMELINA dengan diameter 4cm panjang1.60Cm dan Volume 0.028 M? dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli padahasil pengamatan dilapangan terdakwa telah memotong/ membelah kayudidalam kawasan PT.
      Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, olehkarena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Hakim KetuaMajelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atauSaksisaksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yangterlampir dalam berkas perkara berupa : Berita Acara Hasil Tallysheet Pengukuran Kayu tanggal 08 Februari 2018yang ditandatangani oleh La Saharia Tenaga Tekhnis
      menggunakan mesin berupa Chainsaw tanpa memilikiSurat ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan kepada PT.BEELANTARA SUBUR seluas kurang lebih 2 (dua) HaMenimbang, bahwa 1 (Satu) buah chainsaw merkmerk PALCON warnaorange tersebut benar milik terdakwa yang digunakan untuk mengolah kayudan kayukayu hasil potongan tersebut akan dijadikan sebagai lahanperkebunan;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil TallysheetPengukuran Kayu tanggal O08 Februari 2018 yang ditandatangani oleh LaSaharia Tenaga Tekhnis
    Register : 10-02-2018 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 10-02-2018
    Putusan PN JAYAPURA Nomor 167 / Pid.Sus / 2017 / PN Jap
    Tanggal 1 Agustus 2017 — Sopian
    3818
    • buktimengetahui pemimpin cabang ABDUL LAFAZ ISNAINY, denganhasilpenimbangan sebagai berikut Barang bukti shabu, berat keseluruhan 1,55Gram (satu koma lima puluh lima) gram berat disisihkan 0,2 (nol komadua) Gram Berat setelah disisihkan 1,35 (satu koma tiga puluh lima ) Gram Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Uji Laboratorium Balai BesarPengawasan Obat dan Makanan di Jayapura NomorPM.01.05.1101.02.17.0651, tanggal 23 Februari 2017, yang ditanda tanganioleh Imelda Gunawan,S.Si, Apt sebagai menejer tekhnis
      hasilpenimbangan sebagai berikut Barang bukti shabu, berat keseluruhan 1,55Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No: 167/Pid.sus/2017/PN Jap.Gram (satu koma lima puluh lima) gram berat disisihkan 0,2 (nol komadua) Gram Berat setelah disisihkan 1,35 (satu koma tiga puluh lima )Gram Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Uji Laboratorium Balai BesarPengawasan Obat dan Makanan di Jayapura NomorPM.01.05.1101.02.17.0651, tanggal 23 Februari 2017, yang ditanda tanganioleh Imelda Gunawan,S.Si, Apt sebagai menejer tekhnis
      buktimengetahui pemimpin cabang ABDUL LAFAZ ISNAINY, dengan hasilpenimbangan sebagai berikut Barang bukti shabu, berat keseluruhan 1,55Gram (satu koma lima puluh lima) gram berat disisihkan 0,2 (nol komadua) Gram Berat setelah disisihkan 1,35 (satu koma tiga puluh lima )GramBahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Uji Laboratorium Balai BesarPengawasan Obat dan Makanan di Jayapura NomorPM.01.05.1101.02.17.0651, tanggal 23 Februari 2017, yang ditanda tanganioleh Imelda Gunawan,S.Si, Apt sebagai menejer tekhnis
      Terdakwa ke JNE untuk mengambil paketan Narkotika jenisshabu, nanti Terdakwa tahu setelah Terdakwa dengan saksi Reza berada di KantorJNE mengambil paketan tersebut baru Terdakwa diberitahu oleh saksi Reza kalauyang mau diambil adalah Narkotika jenis shabu;Menimbang, ahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Uji LaboratoriumBalai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura NomorPM.01.05.1101.02.17.0651, tanggal 23 Februari 2017, yang ditanda tangani olehImelda Gunawan,S.Si, Apt sebagai menejer tekhnis
    Putus : 07-03-2016 — Upload : 14-09-2016
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2968 K/PID.SUS/2015
    Tanggal 7 Maret 2016 — MUSASHI PANGERAN BATARA SITANGGANG
    12058 Berkekuatan Hukum Tetap
    • Administrasi, yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PeningkatanJalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sdr.
      Ciria ExpertindoConsultant dengan progres fisik di lapbangan telah mencapai 100% dansesuai dengan spesifikasi tekhnis yang ditentukan;Hal. 53 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/201520.2122.23.24.25.26.27.28.29.30.31.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Masa PemeliharaanNomor: 03/BA/PDRJJ/CEC/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012;1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres (95%0 kegiatanPT. Bunga Tanjung Raya Nomor :. ......
      Putusan No. 2968 K/PID.SUS/201543.44,45.46.47.48.49.50.51.52.53.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatanganioleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan JalanBidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan dari Ir. Hari Fajar Wahyudijabatan Direktur Utama PT. Ciria Expertindo Consultant men yatakanbahwa pekerjaan telah mencapai 100% yang ditandatangani padatanggal 28 Desember 2012;1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan PPTK Sdr.
      Encok Kuryasa, M.M.;1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor: 621/144/BAPHPP.DED/JJ/V1I/2012 Penilaian Hasil Pekerjaan Pertama KegiatanPeningkatan Jalan Pondok Rangon (Mahogani) Dinas Bina Margadan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012;1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatanganioleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan JalanBidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanPeningkatan
    Register : 02-03-2015 — Putus : 04-05-2015 — Upload : 19-10-2015
    Putusan PN BANDUNG Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
    Tanggal 4 Mei 2015 — MITA SUSILAWATI, SE, MM.
    7016
    • Fotocopy Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja KotaBekasi Nomor:14.910/29/KepSatpol Pp Tanggal 28 Mei 2014 Tentang PerubahanPenunjukkan Pengguna Anggaran, Asisten Penanggung JawabKegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk), PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (Pptk), Pelaksana Administrasi,Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan Pembantu Pelaksana TekhnisKegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada Satuan Polisi Pamong PrajaKota Bekasi Tahun Anggaran 2014 Beserta Lampirannya ;Fotocopy Identitas Drs.
      Kegiatan (Pptk), PelaksanaAdministrasi, Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan Pembantu Pelaksana TekhnisKegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota BekasiTahun Anggaran 2014 Beserta Lampirannya ;Fotocopy Identitas Drs.
      Kegiatan (Pptk), Pelaksana42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.Administrasi, Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan Pembantu Pelaksana TekhnisKegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota BekasiTahun Anggaran 2014 Beserta Lampirannya ;Fotocopy Identitas Drs.
      Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Nomor:910/06.KepSatpol Pp/lii/2014 Tanggal 10 Maret 2014 TentangPenunjukkan Pengguna Anggaran, AsistenPenanggung Jawab Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk),Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (Pptk), Pelaksana Administrasi,Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan Pembantu Pelaksana TekhnisKegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada Satuan Polisi Pamong PrajaKota Bekasi Tahun Anggaran 2014 Beserta Lampirannya ;10.
      Fotocopy Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota BekasiNomor 910/29/KepSatpol Pp Tanggal 28 Mei 2014 Tentang PerubahanPenunjukkan PenggunaAnggaran, Asisten Penanggung Jawab Kegiatan Pejabat PembuatKomitmen (Ppk), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (Pptk),Pelaksana Administrasi, Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan PembantuPelaksana Tekhnis Kegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada SatuanPolisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 BesertaLampirannya ;14. Fotocopy Identitas Drs.
    Register : 14-11-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 05-05-2021
    Putusan PA SORONG Nomor 74/Pdt.P/2017/PA.Srog
    Tanggal 4 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
    5724
    • ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0074/Padt.P/2017/PA.SrogNopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
      administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon
    Putus : 13-12-2010 — Upload : 25-10-2014
    Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 293/PID.B/2010/PN.TPI
    Tanggal 13 Desember 2010 — - Ir. ISKANDAR IDERIS, BE. (Terdakwa) - ZAINUR ARIFIN SYAH, SH. (JPU)
    7510
    • Dokumen Enginer (EE) Spesifikasi tekhnis Gambar-Gambar Program Sarana Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pembangunan Dermaga Desa Rejai Kec. Senayang (Tambahan) 50M2 ;4. Dokumen Owner Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Desa Rejai (Tambahan) 50M2 ;5. Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 03 Tahun 2004 Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kab. Lingga ;6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas PU dan Perhubungan Kab.
      Singkep Mandiri, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Panitia PHO/FHO dan konsultam Pengawas ;15. Surat Perintah untuk mengadakan Pelelangan Pekerjaan Bidang Perhubungan Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 02 / PPK-DMP/DPU-P/2008. Tanggal 15 September 2008 ditujukan kepada Ketua Unit Pengadaan Barang dan Jasa ;16. SPP 30% dan SPP 100% SP2D 30% dan 100% ;17. Surat Teguran PPK Konsultan Pengawas Nomor : 01/PPK-DPU-P/2008. Tanggal 26 November 2008 ;18.
      roboh ;e Bahwa berdasarkan laporan hasil survey tekhnis In Site Dewan PengurusProvinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Kepri Nomor 19/DPP.INKKepri/10/2009 tanggal 29 Oktober 2009 yang ditandatanganioleh Ir. Rudhyatin Widiantoro, MBA., sebagai Ketua INKINDO Kepridan Ir.
      roboh ;e Bahwa berdasarkan laporan hasil survey tekhnis In Site DewanPengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia KepriNomor 19/DPP.INKKepri/10/2009 tanggal 29 Oktober 2009yang ditandatangani oleh Ir. Rudhyatin Widiantoro, MBA.
      SingkepMandiri, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Panitia PHO/FHO dankonsultam Pengawas ;Surat Perintah untuk mengadakan Pelelangan Pekerjaan Bidang PerhubunganDinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 02 / PPKDMP/ DPUP /2008.
      SingkepMandiri, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Panitia PHO/FHO danKonsultan Pengawas ;Surat Perintah untuk mengadakan Pelelangan Pekerjaan Bidang PerhubunganDinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 02 / PPKDMP/ DPUP /2008.
      Singkep Mandiri,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Panitia PHO/FHO dan konsultamPengawas ;Surat Perintah untuk mengadakan Pelelangan Pekerjaan Bidang PerhubunganDinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 02 / PPKDMP/DPUP/2008.
    Register : 09-11-2016 — Putus : 02-12-2016 — Upload : 10-01-2017
    Putusan PA BANGIL Nomor 173/Pdt.P/2016/PA.Bgl
    Tanggal 2 Desember 2016 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
    255
    • mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan Permohonan Pemohon danPemohon Il pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15Nopember 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
      administrasi dan tekhnis peradilanagama buku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3,P4 dan P5yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama MUHAMMAD NUR HOZIN bin H.
    Register : 14-11-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 29-04-2019
    Putusan PA SORONG Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Srog
    Tanggal 4 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
    2410
    • Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
      administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasaHalaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0077/Padt.P/2017/PA.Srogdirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang
    Register : 14-11-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 05-05-2021
    Putusan PA SORONG Nomor 78/Pdt.P/2017/PA.Srog
    Tanggal 4 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
    6119
    • ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas;Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0078/Padt.P/2017/PA.SrogMenimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
      administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon
    Putus : 16-04-2013 — Upload : 15-06-2015
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 K/TUN/2013
    Tanggal 16 April 2013 — SALIM S. MENGGA, DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT, DKK
    6158 Berkekuatan Hukum Tetap
    • DAN WAKIL KEPALA DAERAH;5 Bahwa tindakan Tergugat dalam menetapkan Surat Keputusan Ketua KomisiPemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 13/Kpts/KPUProv.033/PKWK/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil GubernurPada Pemilihan Umum Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 tertanggal 22Agustus 2011 adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan denganaturan Badan itu sendiri in casu KPU yakni Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis
      Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 huruf b dan d serta i yangberbunyi Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman kepada ASAS JUJUR,KEPASTIAN HUKUM, PROFESIONALITAS, Oleh karena itu :1 Tindakan Tergugat sebagai Badan Penyelenggara Pemilu dalam menerima, meneliti,memverifikasi syaratsyarat kelengkapan berkas kandidat Calon Gubernur dan WakilGubernur Sulawesi Barat Periode 20112016 tidak sesuai dengan aturan yang telahdiatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis
      keputusan tersebut mengandung cacat yuridis dan merugikan calon kandidatlain yang telah memenuhi prosedur, aturan dan syaratsyarat Calon Gubernur danWakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Sulawesi Barat Periode 20112016;Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalildalil posita tersebut diatas, maka tindakanTergugat dalam menetapkan Surat Keputusan obyectum litis telah nyatabertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010Tentang Pedoman Tekhnis
      Dan jugabertentangan dengan azas Pedoman Penyelenggaraan Pemilu khususnya azas Jujur,Kepastian Hukum dan Profesionalitas Pasal 2 huruf b dan d serta i, sebagaimanadimaksud pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Pasal 2 huruf b dan d serta I dan oleh karenanya SuratKeputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor :13/Kpts/KPUProv.033/PKWK/2011 Tentang Penetapan