Ditemukan 3406 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sunusi sangki sangsu sanosi sanggi sangsit
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 08-10-2014 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN BATAM Nomor 395/Pid.B/2014/PN. BTM
Tanggal 8 Oktober 2014 — HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA Als.INTAN
130 — 92
  • DMI.9091Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat tersebut maka tidakada dasar/alasan bagi terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya masihragu/sangsi apakah Kapal MV.ENGEDI yang telah diganti namanyamenjadi Kapal NAUTIC I dimaksud adalah Kapal yang sebelumnyamemiliki nama EAGLE PRESTIGE yang dalam hal ini diakui (claim)kepemilikannya oleh PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 20-07-2011 — Putus : 26-07-2012 — Upload : 02-11-2012
Putusan PN AMBON Nomor 315/PID.B/2011/PN.AB
Tanggal 26 Juli 2012 — Josefhina Pollatu/Marthinus, SE;
74 — 36
  • Bahwa hasil temuan Tim audit Inspektorat Kota Ambon tersebut,kemudian merekomendasikan 2 (dua) hal yaitu : diberikan sangsi sesuaiPP 10 tahun 1983 kepada Bendahara SMA Negeri 10 (EVERTSOPLANTILA) dan di wajibkan menganti/mentetor ke Kas Daerah uangsejumlan Rp. 202.825.100, kemudian untuk Terdakwa di wajibkanmenganti/mentetor ke Kas Daerah uang sejumlah Rp.29.000.000, direkomendasikan kepada Walikota untuk ditindak lanjuti.Bahwa saksi merekomendasikan untuk Terdakwa di wajibkan menganti /mentetor
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 06-03-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr
Tanggal 21 Juni 2017 — PT. Chevron Pasific Indonesia Vs NOFEL, S.H., M.H.
176 — 369
  • PHIJSKPK/IX/2016 tanggal 23 September 2016, perihal PermohonanPendaftaran PKB PT.Chevron Pasific Indonesia Periode 20162017 ;Menimbang, bahwa bukti T14 adalah tentang Tinjauan Masalah NOFELselaku Tergugat Konvensi yang terdiri dari : Daftar Isi , Uraian Masalah, Pelanggaran1 (satu) tentang penyebaran informasi internal perusahaan dan Pelanggaran 2 (dua)tentang menghadiri kegiatan serikat pekerja dengan meninggalkan pekerjaan tanpaiin, pelanggaran 3 (tiga) tentang potensi konflik kepentingan, usulan sangsi
Pengadilan PN PAYAKUMBUH Perdata
Register : 15-10-2020 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Pyh
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat:
1.KENEDI DT. SINARO NAN GOMUAK
2.M. ZUL
Tergugat:
BUSTANUL ARIFIN
Turut Tergugat:
ASRIL Alias Omda SUTAN SINARO
103 — 18
  • BahwaLukman dalam surat P.6 adalah mamak Saksi yang digantikan oleh Saksi; Bahwa yang membuat surat tersebut adalah Made sangsi (Alm); Bahwa pertama Rahma datang kepada Saksi minta tanda tangan Saksitidak mau tanda tangan, pada hari Sabtu Rahma datang lagi bersamaSuaminya dan Saksi juga tidak mau tanda tangan, kemudian ia datang lagipada hari Minggu Saksi juga tidak mau tanda tangan, dan setelah 9(sembilan) hari Rahma datang bersama anaknya bernama Sol, Saksi barumau tanda tangan karena kata Rahma
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 14-03-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 837/Pdt.G/2016/PA.JS
Tanggal 12 April 2017 — PT. Altra Excis Investama, dkk Melawan PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. Cabang Jakarta Main Branch
170 — 50
  • Altra Excis Investama, Nomor : O21/Axis/LA/VV2012, Tanggal 08 Juni 2016 perihal permohonan penguranganatau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atas Sangsi pungapenagihan pph (2) tahun 2014 Bukti surat tersebut telah diberi materaicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata Copy dari Copy,lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.59.60.Fotokopi surat dari kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng Dua Nomor3929/WPJ6/Kp.08/2012 tanggal 4 Juli 2012
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Perdata
Register : 22-12-2014 — Putus : 30-11-2018 — Upload : 30-12-2018
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 15/PDT.G/2014/PN PTS
Tanggal 30 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
195 — 285
  • Menebang pohon kayu tanda batasD.Mengingkari keputusan Tumenggung Banua Sio seperti yangtersebut diatasAkan dikenakan sangsi adat seperti dibawah ini :1. Harus mengganti/membayar biaya pembuatan tanda batas sesuaibiayanya2. Membayar kasopan orang yang ikut hadir pada waktu penyelesaianbatas tersebut diatas sebesar masing masing Rp. 20.000,3. Membayar gajih orang yang merintis batas sebesar Rp. 50.000, perorang x per hari.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 14-10-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
2.DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H
Terdakwa:
11.H. AA Surawan Bin H. Juanedi
12.Muhammad Sofwan, SHI bin KH. abu Bakar
13.Abuy Hasbullah, S.PSI bin H. Sukardi Wijaya
14.Supendi Bin Tinggul
15.Indra Jaya, S.Pd.I Bin Muhammad Yahya
251 — 152
  • mengandung unsur tindak pidana; d)Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsin dan KPUKabupaten untuk ditindak lanjuti; e) Meneruskan temuan dan laporanyang bukan menjadi kewenanganya kepada instansi yang berwenang;f) Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untukmengeluarkan Rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanyadugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapanpenyelenggaraan pemilihnan umum; g) Mengawasi pelaksanaan tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sangsi
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 09-08-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 11-10-2013
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 21/G/2012/PTUN-TPI
Tanggal 7 Januari 2013 — PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM ; 2. KARMONO; 3. SUSANTI; 4. SURATNO/SUDIANTO; 5. ANI; 6. TIO JAN KHENG; 7. HERY WINARNO;
100 — 61
  • Dalam hal ini, perbuatan Tergugat yang ultra vires dan melanggarundangundang yang berlaku selain menimbulkan sangsi atas professionalismedan kejujuran Kantor Pertanahan Kota Batam dari Penggugat, juga para pihakyang nama namanya tercantum dalam sertifikat objek sengketa sebagai pemilikhak atas tanah yang sah. Mereka percaya kalau Sertifikatnya baik dan bisadipertanggung jawabkan tapi ternyata tidak.
Pengadilan PN PARE PARE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-01-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Pre
Tanggal 31 Mei 2017 — M. Hidayat Nur Als. Dayat Bin H.M. Nur Maiwa
80 — 6
  • selanjutnya dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwadalam pembelaannya (Pledoi) berkesimpulan bahwa terdakwa melakukanperbuatannya tersebut sematamata atas tugas yang diemban oleh terdakwaselaku Polisi untuk melakukan lidik terhadap informasi yang diperoleh sehinggaketika mendapat informasi dengan insting Polisi terdakwa melakukan lidik dimanaterdakwa tidak memberikan informasi karena belum A 1 dalah bahasa sandikepolisian dan apabila memberikan informasi kepada pimpinan yang salah bisadikenakan sangsi
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN SORONG Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.I Ketut Hasta Dana, S.H., M.H
2.Elson S. Butarbutar, SH
3.HARIS SUHUD TOMIA, SH
Terdakwa:
JOHANIS KENOT
283 — 843
  • Rosita Kaykatui dan Edison Lumbangaol, untukskala yang besar adalah Pak Sembiring, Pak John Kenot, lbu RositaKaykatui dan Edison Lumbangaol, untuk pencucian pasir lebih banyak lagi; Bahwa Dokumen UKL UPL berbeda dengan AMDAL, semua tercantumpada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor 38 Tahun2019 disitu diatur jenisjenis kegiatan yang wajib dilengkapi dengandokumen AMDAL, UKL UPL dan SPPL; Bahwa UKL UPL tidak bisa diterbitkan dalam kawasan hutan lindung; Bahwa Belum perna memberikan sangsi
Pengadilan MS LANGSA Perdata Agama
Register : 10-05-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 09-12-2019
Putusan MS LANGSA Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS.LGS
Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
224 — 112
  • Kemudian tidak jadi, karena menurut Kecik pihakTelkom ragu (sangsi), Hasballah punya adik lakilaki, tanpapersetujuan adiknya tidak mungkin. Kecik menawarkan alternatif lain,untuk bangun tower di sana; Tanah tersebut semak belukar dan kebetulan ada orang lainmau beli untuk buka usaha di atas tanah tersebut.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 31-10-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
IWAN SETIANTO Bin ASRORI
170 — 43
  • 3 (tiga) lembar (asli) Surat Keputusan Direksi PD BKK Pemalang Nomor : 581/12/SK.DIR/2016 tentang Pemberian sangsi Kepada Pegawai PD BKK Pemalang tanggal 26 September 2016.
  • 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PD BKK Pemalang Nomor : 581/03/SK.DIR/2017 tentang Pemberhentian Sementara Saudara HARUN ZAIN pegawai PD BKK Pemalang tanggal 25 Januari 2017.
    SK.DIR/2009 Tentang Pengangkatan Pejabat StrukturalDi Lingkungan PD BKK Pemalang Kab.Pemalang tanggal 01 Oktober2009.4 (empat) lembar (asli) Surat Keputusan Direksi PD BKK PemalangNomor : 581/02/SK.DIR/2016 tentang Pemberhentian dan PengangkatanPejabat Struktural PD BKK Pemalang, tanggal 31 Maret 2016.1 (satu) lembar (asli) Surat Tugas Nomor : 581/07/SRTGSBKKPML/IV/2016 tanggal 01 April 2016.3 (tiga) lembar (asli) Surat Keputusan Direksi PD BKK PemalangNomor : 581/12/SK.DIR/2016 tentang Pemberian sangsi
    (empat) lembar (asli) Surat Keputusan Direksi PD BKK Pemalang Nomor581/02/SK.DIR/2016 tentang Pemberhentian dan PengangkatanPejabat Struktural PD BKK Pemalang, tanggal 31 Maret 2016.1 (satu) lembar (asli) Surat Tugas Nomor : 581/07/SRTGSBKKPML/IV/2016 tanggal 01 April 2016.3 (tiga) lembar (asli) Surat Keputusan Direksi PD BKK PemalangNomor : 581/12/SK.DIR/2016 tentang Pemberian sangsi KepadaPegawai PD BKK Pemalang tanggal 26 September 2016.2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PD BKK Pemalang Nomor
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-06-2011 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid. SUS/2011/PN.TIPIKOR SMG
Tanggal 24 Juni 2011 — dr. KADAR SUYANTO, MM., Bin M. MUNADI (TERDAKWA) ; CAHYO SURAJI, SKM . M. Kes. Bin SUGIYANTO (TERDAKWA 2)
113 — 18
  • Bahwa yang berhak memberi sangsi admmistrasi adalah atasan langsungnya yaituWalikota atau Bupati. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Kepala Dinas bisa dijatuhi sanskiapabila ada kerugian yang timbul. Bahwa perihal adanya pelimpahan wewenang biasanya diatur dalam undangundang,sedangkan perihal pemberian mandate diatur dalam Tupoksi.ce Bahwa pengertian dari Penyalahgunaan kewenangan dalam konteks Hukumperdata, administrasi Negara maupun pidana pada hakekatnya sama.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 07-01-2014 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 31-12-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 05/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 21 April 2014 — CV. KARTINI MAS vs KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
159 — 87
  • Tahun2011 diharapkan sebagai Klinik ;rtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0flfs24insrsid13657132 3 ee en er ee rr err cccxrtlchfesl aflafs24 ltrchfcs0flfs24insrsid11035477par listtextpardplainltrpar s21 rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1insrsid11035477 hichafldbchaf0lochf1 tabpardltrpars21qj 12831i1709ri0s1480slmult1lwidctlparjclisttabtx709wrapde fault aspalphaaspnum faauto1s19ilvlladjustrightrin0O1in709itap0pararsid4219662contextualspace rtlchfcslaflafs24 ltrchfesO f1fs24insrsid1l1035477hichaf1dbchaf31505lochf1lBahwa sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
290 — 103
  • dengan IMB nyamaka bisa dihentikan pembangunannya ;Bahwa saksi tidak mengikuti tentang pembangunan gedung dalam perkara ini ;Halaman198dari403 Putusan No.54/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgBahwa untuk membangun rumah tidak diperlukan ijin struktur dan instalasigambar arsitektur , ijinnya lebih sederhana;Bahwa IMB bangunan bertingkat bisa diajukan belakangan karena harusdidahului ijin pondasi, struktur dan gambar arsitektur ;Bahwa dalam mendirikan bangunan kalau terjadi pelanggaran akibatnya adalahdikenakan sangsi
    administrasi sampai dengan penyegelan dan pembongkarandan bisa juga sangsi denda ;Bahwa benar tidak ada sangsi pidana untuk soal perijinan mendirikanbangunan ;Bahwa Ijin Mendirikan Bangunan bukan Dinas P2B yang menerbitkan ;Bahwa sepengetahuan saksi hanya UndangUndang No.20 tahun 2011 yangmengatur tentang Strata Title ;Bahwa mengenai pemasaran dan lounching tidak ada kaitannya dengandengan tugas saksi karena saksi hanya mengurus soal perujinan ;Bahwa benar PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-05-2012 — Upload : 03-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 K/PID.SUS/2012
Tanggal 1 Mei 2012 — TAMAN, S.T. Bin KROMO DIRYO ; DKK
35 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya bulanMei 2000 dan Agustus 2006, dikarenakan bahwa setelah penandatangananSP3 yang seharusnya oleh pihak I segera diturunkan anggaran pertamakepada pihak II, akan tetapi dalam persidangan terbukti bahwa anggarantersebut baru diturunkan oleh Pihak I pada hari ke52 dari 60 hari kerjasebagaimana tertuang dalam SP3, sehingga apabila para Terdakwamenunggu turunnya anggaran tersebut di atas maka pekerjaan tidak akanselesai tepat waktu dan para Terdakwa akan kena sangsi
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 08-08-2017 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Kag
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
111 — 25
  • Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Kag.dengan cara menggabungan antara data fisik di lapangan dan data yuridis laludibuatlah pengumuman dan kemudian baru diterbitkan dan sebelum sertifikathak milik dikeluarkan atupun di terbitkan kalau ada sanggahan dari pihak lainmaka dikoreksi lagi sebelum diterbitkan sertifikat tersebut ;Menimbang, bahwa konsekuensi hukum atas sertifikat yangdikeluarkan dalam hukum agraria berupa sangsi hukum perdata, hukum pidanadan hukum TUN dengan batas administrasi yaitu memelihara
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2013 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 140/Pid Sus/TPK 2013/PN.Bdg
Tanggal 21 April 2014 — ERIKSON P.SITUMORANG.
89 — 16
  • Oleh karena itu, adalah dimungkinkan pemerisaan dilakukandalam jangka waktu kurang dari sebulan, tentunya apabila tidak terdapatpermasalahan ; Bahwa terkait hasil pemeriksaan tersebut yang mengakibatkan pemeriksapajak menerima imbalan dari wajib pajak, menurut saksi ahli hal tersebuttentu saja melanggar Undangundang dan harus diberi sangsi ; Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa Sdr ERIKSON, saksi ahlimengatakan tidak tahu apakah itu sudah dilakukan secara procedural ataubelum;Bahwa mekanisme lebih
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-06-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 1/ PID.SUS-TPK/ 2015/ PT BTN
Tanggal 23 Juni 2015 — Hj. RATU LILIES KARYAWATI CHASAN, S.E. Binti Tb. CHASAN SOHIB;
112 — 65
  • Bahwa ahli Charles Simamora jugamembenarkan kalau sangsi dalam proyek sodetan tersebut bukan sangsipidana kalau proyek tersebut disubkan atau dialihkan ke pihak lain, ahlisependapat dengan Perpres No.54 tahun 2010 pasal 87 ayat (4) yang padadasarnya sangsinya adalah denda besarnya ditentukan atau tercantum padakontrak;Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan Penasihat HukumTerdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa yang menjadi permasalahandalam perkara ini bukan hanya tentang pinjam bendera
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 01-04-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 4/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 29 September 2016 — PT. FEDERAL INVESTINDO, Melawan KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM; PT. METALINDO USAHA BERSAMA;
152 — 64
  • Pengawasan dan pemeriksaan lapangan sesuai dengan persyaratan, ketentuan Teknis dan sangsi;2. Pengawasan pekerjaan sesuai dengan rencana gambar dan batas waktu yang telah di setujul;3. membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada saat pekerjaan telah selesai atau diperpanjang terhadap:Nama > PT. METALINDO USAHA BERSAMA; Lokasi : Khusus Batam centre; Pemilik > PT. METALINDO USAHA BERSAMA; Pelaksana > PT.