Ditemukan 3406 data
Urut Berdasarkan
Putus : 01-05-2012 — Upload : 03-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 K/PID.SUS/2012 Tanggal 1 Mei 2012 — TAMAN, S.T. Bin KROMO DIRYO ; DKK
34 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya bulanMei 2000 dan Agustus 2006, dikarenakan bahwa setelah penandatangananSP3 yang seharusnya oleh pihak I segera diturunkan anggaran pertamakepada pihak II, akan tetapi dalam persidangan terbukti bahwa anggarantersebut baru diturunkan oleh Pihak I pada hari ke52 dari 60 hari kerjasebagaimana tertuang dalam SP3, sehingga apabila para Terdakwamenunggu turunnya anggaran tersebut di atas maka pekerjaan tidak akanselesai tepat waktu dan para Terdakwa akan kena sangsi
Register : 01-04-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 4/G/2016/PTUN.TPI Tanggal 29 September 2016 — PT. FEDERAL INVESTINDO, Melawan KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM; PT. METALINDO USAHA BERSAMA;
151 — 60
151 — 60
Pengawasan dan pemeriksaan lapangan sesuai dengan persyaratan, ketentuan Teknis dan sangsi;2. Pengawasan pekerjaan sesuai dengan rencana gambar dan batas waktu yang telah di setujul;3. membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada saat pekerjaan telah selesai atau diperpanjang terhadap:Nama > PT. METALINDO USAHA BERSAMA; Lokasi : Khusus Batam centre; Pemilik > PT. METALINDO USAHA BERSAMA; Pelaksana > PT.
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal 22 Oktober 2012 — SUHAYA, S.SOS
134 — 37
134 — 37
Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran Bab II A angka 1 huruf kSanggahan Peserta Lelang dan pengaduan Masyarakat angka 5)Pejabatyang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawabantertulis selambatlambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahanpeserta lelang secara proporsional sesuai permasalahanya denganketentuan huruf b) terbukti terjadi KKN evaluasi ulang, huruf c) pesertalelang terlibat KKN dan rekayasa dikenakan sangsi
pelelangan ulang.Kepres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Lampiran Bab Il A angka 1 huruf k SanggahanPeserta Lelang dan pengaduan Masyarakat angka 5) Pejabat yangberwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawabantertulis selambatlambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahanpeserta lelang secara proporsional sesuai permasalahannya denganketentuan huruf b) terbukti terjadi KKN evaluasi ulang, huruf c)425peserta lelang terlibat KKN dan rekayasa dikenakan sangsi
Putus : 24-02-2015 — Upload : 07-05-2015
Putusan PN SURAKARTA Nomor 228/Pid.B/2014/PN.Skt Tanggal 24 Februari 2015 — 1. SRI MULYANI binti SUTIMAN HADI SUTARNO
2. MARDIYANTO
52 — 19
52 — 19
Bank akan mengirimkan SPI, SPI, dan SPIIIpada nasabah.Bahwa Tiap (satu) nomor BG ( Bilyet Giro ) Tiap 1 (satu) nomor BGbila tidak ada dananya peringatan dari pihak Bank juga hanya (satu)kali peringatan.Bahwa dalam peraturannya BG (Bilyet Giro) dicliringkan itu sampai 3(tiga) kali, dan aturan tersebut mengacu pada aturan dari BankIndonesia.Bahwa untuk sangsi dari pihak Bank apabila BG (Bilyet Giro) dariseseorang/dari pemiliknya setelah BG tersebut tidak ada dananya ataudananya tidak mencukupi sangsinya
Register : 28-01-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 123/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 28 September 2021 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
H. TADJUDDIN IUS, SE ALS IUS BIN H. MUHAMMAD ADUNG ALM.
284 — 323
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
H. TADJUDDIN IUS, SE ALS IUS BIN H. MUHAMMAD ADUNG ALM.
284 — 323
kehidupan kita bahkan suratsuratini pun bisa dijadikan salah satu alat bukti yang ditunjuk suatupegangan bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan atau telahmelakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, sehingga dengankondisi begitu pentingnya lalu lintas menggunakan surat menyuratbahkan dari negeri satu dengan negeri lain, bahkan dari kota satu kekota lain maka perlu dijaga marwahnya surat ini agar surat itu jangansampai disalan gunakan oleh pihakpihak lain, untuk menghindariitulah maka diberi sangsi
tidak boleh melakukanHalaman 116 dari 222 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr.suatu perbuatan surat yang isinya tidak benar, yang bisa menyesatkanorang lain, yang bisa menyesatkan suatu hak Negara pemerintahsemua pelaksana oleh negara ini, demikian pentingnya surat itu makawajib hukumnya dibuat aturan yang melanggar bahkan mengancamSiapapun yang membuat surat palsu itu tadi tentunya tadi syaratnyatetap ada kalau menimbulkan kerugian, memang itulah yang dihindari,kalau memang itu ayat utama sangsi
Putus : 16-10-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto Tanggal 16 Oktober 2017 — - WISRAN LAUDIU, S.Pi
88 — 18
88 — 18
DIPA, kode kegiatan, sub kegiatan, mata anggaran, no dantanggal kontrak, nama kontraktor, alamat kontraktor, nilai kontrak, uraian danvolume pkerjaan, cara pembayaran, jangka waktu' pelaksanaan, iglPutusan No.09/Pidsus.TPK/2017/PN GtoHIm.56/94penyelesaian, jangka waktu pemeliharaan, ketentuan sangsi ;Bahwa Ringkasan kontrak merupakan syarat mutlak yang harus tersedia untukdilakukan pengujian atas tagihan APBN ;Bahwa ringkasan kontrak seharusnya ditandatangani oleh PPK yang ditunjukdan tidak dapat
Register : 20-02-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Smda Tanggal 28 Agustus 2013 — PURWANTO, SH Bin MULYO REJO
342 — 102
342 — 102
rapat atau sidang kemudian semua tandatangan dalamrisalah Panitia pemeriksa tanah B ;Apabila terdapat ketidak sepakatan diantara anggota panitia tetapmembuat risalah pemeriksaan tanah dengan membubuhkan catatan62atau keberatan atau usul dari anggota yang bersangkutan danmelampirkan pendapat tertulis dari anggota panitia dimaksud ;Dalam Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 1992 dan Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 hanya mengaturtugas pokok panitia B, namun tidak mengatur sangsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal 22 Oktober 2012 — AGUS TATA HARIYANTO, S.Hut.
144 — 36
144 — 36
Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran Bab II A angka 1 huruf kSanggahan Peserta Lelang dan pengaduan Masyarakat angka 5)Pejabatyang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawabantertulis selambatlambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahanpeserta lelang secara proporsional sesuai permasalahanya denganketentuan huruf b) terbukti terjadi KKN evaluasi ulang, huruf c) pesertalelang terlibat KKN dan rekayasa dikenakan sangsi
pelelangan ulang.Kepres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Lampiran Bab Il A angka 1 huruf k SanggahanPeserta Lelang dan pengaduan Masyarakat angka 5) Pejabat yangberwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawabantertulis selambatlambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahanpeserta lelang secara proporsional sesuai permasalahannya denganketentuan huruf b) terbukti terjadi KKN evaluasi ulang, huruf c)404peserta lelang terlibat KKN dan rekayasa dikenakan sangsi
Register : 13-02-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
ZAMLINAR Binti Alm. BAHARUDDIN.
105 — 41
YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
ZAMLINAR Binti Alm. BAHARUDDIN.
105 — 41
kebocorakeuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenangdan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golonganatau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikannegara;danh. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untukmemberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupaapa Saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut didugaberkaitan dengan Pengadaan Barang /Jasa.Bahwa dalam pengadaan ada 3 sangsi
Register : 20-02-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 140/Pid. B/2013/PN.Smda Tanggal 28 Agustus 2013 — SUKODI, SH Bin DOMO KARTIKO
223 — 39
223 — 39
rapat atau sidang kemudian semua tandatangan dalamrisalah Panitia pemeriksa tanah B ;Apabila terdapat ketidak sepakatan diantara anggota panitia tetapmembuat risalah pemeriksaan tanah dengan membubuhkan catatanatau keberatan atau usul dari anggota yang bersangkutan danmelampirkan pendapat tertulis dari anggota panitia dimaksud ;Dalam Keputusan Kepala BPN No. 12 tahun 1992 dan Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 hanya mengaturtugas pokok panitia B, namun tidak mengatur sangsi
Register : 12-03-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Psp Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
241 — 319
241 — 319
Bahwa pasal 41 mengenai pelanggaran yang dilakukan terhadappasal 38, pasal 39 dan pasal 40, mengakibatkan atau diberi sangsi aktahanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan ;Bahwa Turut Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 41 UndangUndang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Didalampenerbitan Akta Perjanjian Nomor 12 tanggal 10 Februari 2015, semuaketentuan ketentuan yang terkandung didalam pasal 38, pasal 39 danpasal 40 sudah terpenuhi.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 136/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby Tanggal 22 Desember 2015 — Ir. SUBRO MUHSI SAMSURI, MMA
KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK
90 — 73
90 — 73
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaranmaterial yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22 : Point 36Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dan kewajiban yang diakuisisiantara lain sebagai berikut :e Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akan diterimadengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangi penyisihanpiutang sangsi
Register : 22-04-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 482/Pid.B/2015/PN.Bdg Tanggal 14 Juli 2015 — WILLY SURYADI alias BILLY bin UMSA
58 — 6
58 — 6
KaliCipamokolan Kota Bandung ;e bahwa alatalat yang telah dipergunakan oleh rekanrekan saksi,setelahnya kejadian selesai, saksi tidak mengetahui alatalat tersebutdikemanakan oleh rekanrekan saksi ; bahwa saksi menerangkan sebenarnya mengatahui kalauperbuatan saksi telah melakukan penyerangan secara bersamasamatersebut salah dan dapat sangsi hukum, atas perbuatan saksimenerima bersalah ;e bahwa saksi dengan korban Sdr.HERDI alias EBBOH maupundengan yang bernama SAMBAS TIAR, tidak ada hubungankeluarga
Putus : 22-12-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 215/PID.SUS/2010/PN.ME Tanggal 22 Desember 2010 — Ir . MUNANDAR alias MUNANDAR SAI SOHAR
293 — 353
293 — 353
perijinan hanya bisa dibatalkan oleh 3 keadaan yakni dibatalkan oleh pemberiijin, dibatalkan oleh pengadilan dan dibatalkan oleh pejabat yang lebih tinggi karenatidak pernah ada kasus ijin yang dikeluarkan oleh satu instansi dibatalkan oleh instansilain yang tidak ada hubungannya ;Bahwa Perpu No 1 tahun 2004 yang menyelesaikan masalah yang sekarang timbulantara Pertambangan dan Kehutanan namun masalah tersebut tidak masuk dalam ranahPidana ;Bahwa ketentuan Pidana dalam kehutanan adalah merupakan sangsi
Register : 26-03-2020 — Putus : 29-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 5/PID.TPK/2020/PT MKS Tanggal 29 Mei 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUSLIMIN, S.Pd bin MUH. NUR Diwakili Oleh : Hj. ANDI HIJRAH THALIB, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI KURNIA, SH, MH.
90 — 52
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI KURNIA, SH, MH.
90 — 52
sebagai pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Makassar dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassarberpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana TurutSerta melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaanSubsidair;Menimbang, bahwa dari sisi hukum pasal 55 KUH.Pidana mengaturmengenai sangsi
Putus : 30-10-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN BANGIL Nomor 292/Pid.Sus/2014/PN Bil Tanggal 30 Oktober 2014 — FARID ROZAKI
IMRON HAMIDY
183 — 56
183 — 56
persetujuanyang ditunjuk sesuai dengan jabatan apa yang diberikan.Bahwa menurut ketentuan kepegawaian masalah jabataan di Unit BankDanamon harus melalui Asessmen/tes kopentensi kalau jabatan itu harusada Training harus di training dulu dan yang berhak mengeluarkanpersetujuan itu adalah PUK (Pimpinan Unit Kerja ) dan PUK II (PimpinanUnit Kerja II)Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada catatan para terdakwa jika pernahmelakukan kejahatan, penipuan dan jika karyawan atau pejabat yangmelakukan pelanggaran ada sangsi
Putus : 05-07-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 5 Juli 2011 —
68 — 18
68 — 18
kekayaan desa harus masuk APBDes termasuk perdes yang membebanimasyarakat dengan pungutan maka pengelolaannya harus masuk kas desa melalui72Bahwa penggunaan APBDes itu digunakan untuk antara lain penyelenggaraanpemerintahan desa; pembangunan desa; pemberdayaan desa ;Bahwa peraturan itu sifatnya mengikat dan mengatur, letak dari mengatur, mengikat dariawal peraturan desa itu penjabaran maupun pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi,mengikat sifatnya karena di pemerintahan desa ada ketentuan/sangsi
Register : 25-10-2017 — Putus : 22-09-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna Tanggal 22 September 2017 — JUFRI, S.Pd Bin Tgk UMAR
65 — 22
65 — 22
Sedangkan untuk sangsi masih berupa tuguran secara lisansaja.Bahwa membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana BOSharus sesuai atau mengikuti item pengeluaran yang terdapat dalam RKAS(Rencana Kegiatan dan Kas Sekolah) formulir BOSK1 dan BOSkK2.Bahwa pihak Dinas Pendidikan secara khusus tidak ada melakukan verivikasiatau pengecekan langsung ke sekolah , tetapi pemantauan secara umumkesekolah ada dilakukan.Menimbang atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;Menimbang telah didengar
Register : 22-07-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 13-09-2016
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 3/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK Tanggal 11 Agustus 2014 — I. ASEP AAN PRIANDI,ST;
II. MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI;
112 — 81
112 — 81
apabila barang dikirim setelah batas waktupenyerahan barang, dan penyedia dikenakan denda 1/1000 perhariselama 50 hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputuskontrak, selain itu seharusnya sesuai dengan Peraturan presiden No 54Tahun 2010 pasal 89 ayat (4) pembayaran termin untuk pekerjaandilakukan yangmembayarkannya dahulusenilai pekerjaan telah bukanterlebihkewenangan dan kesempatan serta sarana yang ada padanya denganterpasangdengan menyalahgunakanberita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi
Register : 16-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 12-12-2021
Putusan PN SORONG Nomor 43/Pid.B/LH/2021/PN Son Tanggal 4 Nopember 2021 — ROSITA KAYKATUI
266 — 158
266 — 158
Kaykatui dan Edison Lumbangaol,untuk skala yang besar adalah Pak Sembiring, Pak John Kenot, lbu RositaKaykatui dan Edison;Bahwa dokumen UKL UPL berbeda dengan AMDAL, semua tercantumpada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor 38Tahun 2019 disitu diatur jenisjenis kegiatan yang wajib dilengkapi dengandokumen AMDAL, UKL UPL dan SPPL;Bahwa UKL UPL tidak bisa diterbitkan dalam kawasan hutan lindung;Halaman 17 dari 101 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2021/PN SonBahwa belum pemah memberikan sangsi