Ditemukan 3406 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-11-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PN Parigi Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN PRG Tanggal 18 April 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
ALFIAN T. HI PANINTJO
319 — 365
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
ALFIAN T. HI PANINTJO
319 — 365
kebijakan selalu harus mengacu pada UndangUndangHalaman 57 dari 132 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Prgyang berlaku, ia harus bisa memahami dan juga melaksanakan amanatdari undangundang dalam kegiatannya termasuk pada saat ketikamelaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atauberdasarkan prinsip bank syariah semua ada aturan mainnya, ada SOP,ada peraturan OJK ada peraturan bank indonesia semua aturan itu harusdilaksanakan dan setiap melakukan tindakan penyimpangan ataupelanggaran pasti ada sangsi
Register : 13-08-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PA CILEGON Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Clg Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
112 — 94
112 — 94
Bahwa jika terjadi pelanggaran etika dan moral,tentu Termohon Rekonpensi akan menuai sangsi. Dalam hal ini TermohonRekonpensi telah menikah siri dengan wanita yang bernama Siti Khodijahtanpa izin dari Pemohon Rekonpensi, dan hal tersebut diakui di depan bapakketua RT dan warga perumahan Rakata tempat dimana Pemohon Rekonpensi Hal. 24 dari 159 Hal.
Putus : 03-05-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 506/Pid.B/2010/PN.Im Tanggal 3 Mei 2011 — AGUNG RIJOTO
1028 — 470
1028 — 470
PLN ( Persero ) tidak merasa rugidibandingkan dengan akibat yang akan diderita PLNapabila pembebasan tanah berlarut larut, dikarenakanapabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran gantirugi / pembebasan tanah, maka PLN akan mendapat sangsi /denda / complain dari kontraktor dan apabila proyekpercepatan mundur maka PLN mengalami kerugian ataspembangunan proyek tersebut sebesar Rp. 27 4xMilyard perhari.Bahwa pihak PT.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn Tanggal 2 Mei 2016 — - Drs. SAPARWIN SIREGAR
111 — 69
111 — 69
Dalam melaksanakan pekerjaan kantor lingkungan hidup.81Mengikuti proses pengadaan secara bersih transparan danprofesional dalam rangka pengadaan pada kantor lingkungan hidup.e Badan usaha akan diberi sangsi dan di laporkan ke APIP pemerintahkabupaten serdang bedagai atau KPP.
Register : 24-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 32-K/PM.I-07/AD/V/2018 Tanggal 8 Agustus 2018 — Oditur:
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
Khostolani
65 — 42
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
Khostolani
65 — 42
Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwajumlah sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa seizinpemiliknya sebesar 18 (delapan belas) sehinggaMajelis Hakim menilai Terdakwa mempunyai motifekonomi dari perbuatan Terdakwa tersebut dimanaTerdakwa berusaha mencari penghasilan tambahandengan caracara yang melanggar hukum danmeresahkan serta merugikan masyarakat sehinggadiperlukan penjatuhan sangsi pidana yang tegas bagidiri Terdakwa.Bahwa untuk mencegah agar perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa ini,
Putus : 02-07-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 13/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI Tanggal 2 Juli 2012 — - MURSIDI (Terdakwa)
- DONA MARTINUS, SH (JPU)
- ANDI AKBAR, SH (JPU)
76 — 15
76 — 15
menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Mamidselaku PPTK telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 15September 2009, untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa Mursidi selakuDirektur CV Prepaso, Pekerjaan dimulai tanggal 13 Juni 2009 dan seharusnya Pekerjaanselesai tanggal 13 Juli 2009.Bahwa sebagaimana Kontrak antara Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna denganTerdakwa ( CV.Prepaso ) sesuai dengan Pasal 9 dalam Surat Perjanjian Pekerjaan yangmengatur tentang Denda dan Sangsi
Register : 21-06-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 284/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL Tanggal 5 April 2017 — NY Dra NOES SOEDIONO
Lawan
1.KEPALA KEPOLISIAN RI CQ KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL RI CQ DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM KEPOLISIAN RI
2.KOMISARIS BESAR POLISI DRS. LISTYO SIGIT PRABOWO M.Si
3.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI AFRIADI LESMANA SIK
4.JAKSA AGUNG R.I CQ JAKSA AGUNG MUDA PIDANA UMUM CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
119 — 84
119 — 84
Jadi praperadilan diperluaskewenangannya disini supaya kemudian bisa mengambil keputusanberkenaan dengan hal itu, karena kalau tidak ada nanti kalau tidak adakewenangan itu nanti kemudian seolaholah tidak ada sangsi terhadapproses yang tidak benar.
Register : 03-04-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 53_Pid_B_2017_PNBkt_Lepas_13072017_Penggelapan Tanggal 13 Juli 2017 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Elfita Achtar
725 — 464
725 — 464
sebagai Likuidator pernah melaporkan ke PengadilanNegeri Jakarta Barat tentang laporan Likuidator yang lama tapiPengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan belum ada laporan;Bahwa selain itu yang dapat saksi sampaikan dipersidangan ini adalahterdakwa membuat dan ditanda tangani pada akta PJB di Jakarta ditempat pembeli tapi dinyatakan di Bukittinggi dan juga saksi telahmelaporkan ke Badan Kehormatan Notaris dan juga Notaris atauterdakwa telah mengakui kesalahannya dan terdakwa juga telahdikenakan sangsi
Putus : 07-04-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 194 / Pdt / G / 2014 / PN.Smg Tanggal 7 April 2015 — PARNO ; JOKO MASNGUT ; SUYUD AMINOTO ; YATMIN ; YATMI ; JUMINEM ; BEJO ; SARTO ; YANTI ; KUSPRIYANTO ; SUGIRI ; PARMI ; PARTO WIYONO ; RUKIMIN ; PARLINA YULAIKA ; SLAMET RAHARJO ; MUKIRAH ; SATIYEM ; RAHYONO ; SARIYEM ; TUGIYO ; KARTI (PARA PENGGUGAT)
MELAWAN
1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR JAWA TENGAH (TERGUGAT 1) ; NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT 2) ; WORLD BANK (TERGUGAT 3)
152 — 60
152 — 60
terlebihdulu sekitar 23 kali ;Bahwa dulu sosialisasi tersebut dijelaskan tentang kaitanya denganproyek Waduk Kedung Ombo perlu pembebasan tanah ;Bahwa yang datang waktu itu dari pihak Pemerintah, Panitia KedungOmbo, Pimpro, Lurah, ,juga Kecamatan dan ada Militer ;211Bahwa sewaktu sosialisasi, posisinya semua orang tidak bisamenyampaikan pendapat, karena ada pihak Militer sehingga tidak beranimengemukakan pendapat ;Bahwa waktu ada tekanan dari Camat Kemusu, kalau tidak mau terimagantirugi akan kena sangsi
Register : 04-03-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
IDA BAGUS PUTU WIDNYANA, S.H
Terdakwa:
I MADE KARTAYASA ALS AMON
348 — 427
IDA BAGUS PUTU WIDNYANA, S.H
Terdakwa:
I MADE KARTAYASA ALS AMON
348 — 427
PN.Dps.Bidang Eksekusi Aset : Made Gunantra; Nengah Sujana;Bidang Umum : Ketut Sipil;Bahwa adapun tugas dari Tim Penyelesaian dan Penyehatan LPD DesaBatungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebagai berikut : Mengecek / mencocokkan keseluruhan data aset dari hasil audit yangdilaksanakan oleh Tim Audit LPLPD Kabupaten Tabanan; Membekukan sementara kepemilikan barang bergerak maupun tidakbergerak para pihak yang patut diduga berkaitan dengan kerugianyang dialami oleh LPD; Melaksanakan eksekusi atas sangsi
Register : 28-04-2011 — Putus : 13-09-2011 — Upload : 28-07-2012
Putusan PN DOMPU Nomor 75/PID.B/2011/PN.DOM Tanggal 13 September 2011 — JULEHA Binti MANSYUR Alias LEHA Alias LAHU
221 — 82
221 — 82
berusia 18 tahunseharusnya Terdakwa menolak untuk memproses keberangkatanCTKI tersebut karena sebagai kepala cabang salah satu PPTKISyang resmi seharusnya sudah paham betul bahwa UU no. 39 tahun2004 pasal 35 (a) menyatakan perekrutan oleh pelaksanapenempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap CTKI yang telahmemenuhi pesyaratan "berusia sekurangkurangnya 18 tahunkecuali bagi CTKI yang akan dipekerjakan pada penggunaperseorangan sekurangkurangnya 21 tahun dan pelanggaranterhadap pasal 35 dapat dikenai sangsi
Register : 03-06-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
MUKHLIS RUMBIA
169 — 68
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
MUKHLIS RUMBIA
169 — 68
Bahwa saksi memberikan surat Sangsi kepada CV. Aslah Real. Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat Syahid Rusmin isinyakesanggupan penyelesaian pekerjaan surat tersebut ditanda tangani olehSyahid Rusmin. Bahwa Surat tersebut disita oleh penyidik kejaksaan. Bahwa Muklis Rumbia tidak pernah ke RRI untuk membicarakanpekerjaan pengadaan pemancar. Bahwa Pemancar belum ada.
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1079 — 1836
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1079 — 1836
Hormat AnggotaKomisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017 2022 terhadapPenggugat yang diterima Penggugat Surat Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 43/P Tahun 2020 pada Tanggal 26 April 2020 di KantorKomisi Perlindungan Anak Indonesia, yang mana merupakan ObyekSengketa sebagaimana diterangkan di atas;Bahwa penerbitan Obyek Sengketa merupakan sikap yang tidakproporsional bagi Penggugat, karena faktanya banyak Pejabat Publik yangmemberikan pernyataan publik tidak tepat tanpa diberikan sangsi
Register : 05-10-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 20 April 2016 — PT. DWIKARYA REKSA ABADI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
151 — 134
151 — 134
prosedur atau salahsubstansinya, maka penting sekali dibaca didalamlUPnya tersebut sehingga nanti terpenuhi kualifikasipebuatan yang dituduhkan didalam Anev itu;Bahwa terkait keabsahan tim Anev harus dilihatdasar pembentukannya, misalnya tim Anev tersebutdilegalisasi dari peraturan apa, kemudian pejabatyang mengangkat tim Anev itu pejabat memilikikewenangan itu atau tidak, kemudian hasil dariAnev tersebut harus dilinat dilaporkan kepada siapa,diolah oleh siapa dan yang dapat menjatuhkansangsi siap dan sangsi
Putus : 11-01-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 162-K/PM I-04/AD/X/2012 Tanggal 11 Januari 2013 — Sertu Risdan
142 — 191
142 — 191
Terdakwa anggota TNI namun tertulis Wiraswastasejauh ini tidak ada pihak yang dirugikan atau menderita kerugian akibatpenggunaan akta tersebut dan tidak ada satupun perusahaan yang telah bekerjasama dengan Terdakwa atas nama PT APS maupun PT MSE yng mengklaimtelah dirugikan oleh terdakwa.Bahwa larangan bagi aggota TNI untuk tidak berbisnis sebagaimana diatur dalampasal 2 huruf d UURI No.24 tahun 2004 tentang TNI tidak mengatur sangsipidana yang dapat dijatuhkan lebih bersifat administrasi sehingga sangsi
Putus : 28-11-2012 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG Tanggal 28 Nopember 2012 — Drs. SLAMET SUGITO,MM.
87 — 22
87 — 22
Jurnal Teknik Industri Universitas Diponegoro(J@TI UNDIP) Volume II No. 2 Mei Tahun 2007)e Bahwa Ahli sebelumnya belum Pernah menjadi Ahli di Persidangan.e Bahwa Ahli menjelaskan berkaitan dengane Mengenai kewenangan dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen(PPK)e Mengenai Proses Pengadaan secara keseluruhan terkait dengankewenangan dan PPK tersebut.e Menenai Peran masingmasing pihak yang terkait dengan PengadaanBarang dan Jasae Mengenai Sangsi yang dikenakan kepada PPK kaitan dengan kewenangandan
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (âÂÂKLHKâÂÂ) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada:
1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada;
(1) ROROGO ZEGA, SH., MH.;
(2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.;
(3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.;
(4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.;
(5) RYAN PALASI, SH., MH.;
(6) ROBERT RASMI, SH., MH.;
(7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.;
(8) JEMMY SANDRA, SH., MH.;
(9) HARYONO, SH., MH;
kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.;
3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.;
4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H;
Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;
5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan;
7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam;
8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba;
9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan;
Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;
Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagaiâ¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦. â¦â¦.â¦PENGGUGAT;
Lawan:
- PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦TERGUGAT;
1468 — 2589
1468 — 2589
Acara;Bahwa sebetulnya bukan tupokis saksi terkait kebakaran hutan danlahan, tetapi kala itu kKepala sub bidang yang di bidang pengendalianpencemaran yaitu bidang kebakaran hutan dan lahan kebetulan lagikosong, jadi untuk sementara tugas untuk mendampingi tim dariDirjen Penegakan Hukum dilimpahkan kepada saksi;Bahwa pada saat saksi mendamping tim penegakan hukum verifikasimaupun administrasi KLHK bagaimana kondisi areal lahan Tergugatsebagian ada yang terbakar;Bahwa sepengetahuan saksi telah ada sangsi
Perusahaan menempatkan limba B3 berupa: aki bekas, filter alibekas, majun terrkontaminasi, oli bekas, besi bekas, dan drumdrumbekas oli di luar gudang penyimpanan sebelah lokasi penyimpananBBM, apakah saudara tahu;Bahwa saksi mengetahui perusahaan ini mempunyai mekanismetentang early warning sistem kalau ada kebakaran dan berfungsi;Bahwa sehubungan dengan bukti P16 tentang Pemberian Ganti Rugikepada Pemegang Hak / Pemilik Tanah, selain dari pada PT WAd iniada 5 lima perusahaan lain yang menerima sangsi
Register : 26-07-2011 — Putus : 08-12-2010 — Upload : 26-07-2011
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 106/Pid.B/2010/PN.Kray Tanggal 8 Desember 2010 — Handoko Mulyono
99 — 24
99 — 24
dengan Perum PerumnasRegional V sebesar Rp. 4.448.623.046,15 ;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Perum PerumnasRegional V Semarang terhadap keterlambatanpembayaran yang dilakukan oleh KSU KaranganyarBersatu pada akhirnya adalah sesuai denganperjanjian Pasal 22 maka pihak Perum PerumnasRegional VV telah melakukan/memberikan suratperingatan sampai dengan 3 (tiga) kali dan padakenyataannya pihak KSU Karanganyar Bersatu tidakmengindahkan sehingga Perum Perumnas Regional Vsesuai dengan Pasal 24 melakukan sangsi
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
532 — 300
532 — 300
Setelah ada perolehan hak tanahnya ketika dilaporkan ke BPN,maka BPN akan memantau 3 (tiga) tahun sejak memperoleh tanahnyatidak digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan fungsinya maka adaaturanaturan lagi bisa dikenakan sangsi atau penetapan tanah terlantar;Bahwa permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong,kemudian ditanggal yang sama kami membalas surat tersebut, kami akantindaklanjuti apabila persyaratanpersyaratan dipenuhi karena ketikadiberikan ada beberapa perusaha tidak menyerahkan
Register : 31-07-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1260/PID.B/2012/PN.JKT.PST Tanggal 19 Desember 2012 — terdakwa : Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA bin TEGUH SANTOSO
488 — 217
488 — 217
Pos KontraktualJadi BW kita tidak mengenal perangkat Pra Kontraktualsehingga tidak mempunyai sangsi sehingga prinsip prinsipini kita ambil alin dan sekarang dibuat dalam suatuketentuan Undang Undang bukan Undang Undang tapimerupakan suatu Keputusan Presiden bahwa prinsipYuneit droal itu telah dijadikan suatu prinsip yangmenambah kebebasan yang ada didalam pasal 1338KUHPerdata ;e Bahwa di dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menyangkut syaratcausa yang halal, yaitu didalam kontek hukum perjanjian, suatuperjanjian