Ditemukan 3406 data
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
ALFIAN T. HI PANINTJO
319 — 365
kebijakan selalu harus mengacu pada UndangUndangHalaman 57 dari 132 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Prgyang berlaku, ia harus bisa memahami dan juga melaksanakan amanatdari undangundang dalam kegiatannya termasuk pada saat ketikamelaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atauberdasarkan prinsip bank syariah semua ada aturan mainnya, ada SOP,ada peraturan OJK ada peraturan bank indonesia semua aturan itu harusdilaksanakan dan setiap melakukan tindakan penyimpangan ataupelanggaran pasti ada sangsi
112 — 94
Bahwa jika terjadi pelanggaran etika dan moral,tentu Termohon Rekonpensi akan menuai sangsi. Dalam hal ini TermohonRekonpensi telah menikah siri dengan wanita yang bernama Siti Khodijahtanpa izin dari Pemohon Rekonpensi, dan hal tersebut diakui di depan bapakketua RT dan warga perumahan Rakata tempat dimana Pemohon Rekonpensi Hal. 24 dari 159 Hal.
110 — 69
Dalam melaksanakan pekerjaan kantor lingkungan hidup.81Mengikuti proses pengadaan secara bersih transparan danprofesional dalam rangka pengadaan pada kantor lingkungan hidup.e Badan usaha akan diberi sangsi dan di laporkan ke APIP pemerintahkabupaten serdang bedagai atau KPP.
1028 — 470
PLN ( Persero ) tidak merasa rugidibandingkan dengan akibat yang akan diderita PLNapabila pembebasan tanah berlarut larut, dikarenakanapabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran gantirugi / pembebasan tanah, maka PLN akan mendapat sangsi /denda / complain dari kontraktor dan apabila proyekpercepatan mundur maka PLN mengalami kerugian ataspembangunan proyek tersebut sebesar Rp. 27 4xMilyard perhari.Bahwa pihak PT.
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
Khostolani
65 — 42
Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwajumlah sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa seizinpemiliknya sebesar 18 (delapan belas) sehinggaMajelis Hakim menilai Terdakwa mempunyai motifekonomi dari perbuatan Terdakwa tersebut dimanaTerdakwa berusaha mencari penghasilan tambahandengan caracara yang melanggar hukum danmeresahkan serta merugikan masyarakat sehinggadiperlukan penjatuhan sangsi pidana yang tegas bagidiri Terdakwa.Bahwa untuk mencegah agar perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa ini,
76 — 15
menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Mamidselaku PPTK telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 15September 2009, untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa Mursidi selakuDirektur CV Prepaso, Pekerjaan dimulai tanggal 13 Juni 2009 dan seharusnya Pekerjaanselesai tanggal 13 Juli 2009.Bahwa sebagaimana Kontrak antara Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna denganTerdakwa ( CV.Prepaso ) sesuai dengan Pasal 9 dalam Surat Perjanjian Pekerjaan yangmengatur tentang Denda dan Sangsi
119 — 84
Jadi praperadilan diperluaskewenangannya disini supaya kemudian bisa mengambil keputusanberkenaan dengan hal itu, karena kalau tidak ada nanti kalau tidak adakewenangan itu nanti kemudian seolaholah tidak ada sangsi terhadapproses yang tidak benar.
725 — 464
sebagai Likuidator pernah melaporkan ke PengadilanNegeri Jakarta Barat tentang laporan Likuidator yang lama tapiPengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan belum ada laporan;Bahwa selain itu yang dapat saksi sampaikan dipersidangan ini adalahterdakwa membuat dan ditanda tangani pada akta PJB di Jakarta ditempat pembeli tapi dinyatakan di Bukittinggi dan juga saksi telahmelaporkan ke Badan Kehormatan Notaris dan juga Notaris atauterdakwa telah mengakui kesalahannya dan terdakwa juga telahdikenakan sangsi
152 — 60
terlebihdulu sekitar 23 kali ;Bahwa dulu sosialisasi tersebut dijelaskan tentang kaitanya denganproyek Waduk Kedung Ombo perlu pembebasan tanah ;Bahwa yang datang waktu itu dari pihak Pemerintah, Panitia KedungOmbo, Pimpro, Lurah, ,juga Kecamatan dan ada Militer ;211Bahwa sewaktu sosialisasi, posisinya semua orang tidak bisamenyampaikan pendapat, karena ada pihak Militer sehingga tidak beranimengemukakan pendapat ;Bahwa waktu ada tekanan dari Camat Kemusu, kalau tidak mau terimagantirugi akan kena sangsi
IDA BAGUS PUTU WIDNYANA, S.H
Terdakwa:
I MADE KARTAYASA ALS AMON
348 — 427
PN.Dps.Bidang Eksekusi Aset : Made Gunantra; Nengah Sujana;Bidang Umum : Ketut Sipil;Bahwa adapun tugas dari Tim Penyelesaian dan Penyehatan LPD DesaBatungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebagai berikut : Mengecek / mencocokkan keseluruhan data aset dari hasil audit yangdilaksanakan oleh Tim Audit LPLPD Kabupaten Tabanan; Membekukan sementara kepemilikan barang bergerak maupun tidakbergerak para pihak yang patut diduga berkaitan dengan kerugianyang dialami oleh LPD; Melaksanakan eksekusi atas sangsi
151 — 134
prosedur atau salahsubstansinya, maka penting sekali dibaca didalamlUPnya tersebut sehingga nanti terpenuhi kualifikasipebuatan yang dituduhkan didalam Anev itu;Bahwa terkait keabsahan tim Anev harus dilihatdasar pembentukannya, misalnya tim Anev tersebutdilegalisasi dari peraturan apa, kemudian pejabatyang mengangkat tim Anev itu pejabat memilikikewenangan itu atau tidak, kemudian hasil dariAnev tersebut harus dilinat dilaporkan kepada siapa,diolah oleh siapa dan yang dapat menjatuhkansangsi siap dan sangsi
142 — 191
Terdakwa anggota TNI namun tertulis Wiraswastasejauh ini tidak ada pihak yang dirugikan atau menderita kerugian akibatpenggunaan akta tersebut dan tidak ada satupun perusahaan yang telah bekerjasama dengan Terdakwa atas nama PT APS maupun PT MSE yng mengklaimtelah dirugikan oleh terdakwa.Bahwa larangan bagi aggota TNI untuk tidak berbisnis sebagaimana diatur dalampasal 2 huruf d UURI No.24 tahun 2004 tentang TNI tidak mengatur sangsipidana yang dapat dijatuhkan lebih bersifat administrasi sehingga sangsi
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
MUKHLIS RUMBIA
169 — 68
Bahwa saksi memberikan surat Sangsi kepada CV. Aslah Real. Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat Syahid Rusmin isinyakesanggupan penyelesaian pekerjaan surat tersebut ditanda tangani olehSyahid Rusmin. Bahwa Surat tersebut disita oleh penyidik kejaksaan. Bahwa Muklis Rumbia tidak pernah ke RRI untuk membicarakanpekerjaan pengadaan pemancar. Bahwa Pemancar belum ada.
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1079 — 1836
Hormat AnggotaKomisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017 2022 terhadapPenggugat yang diterima Penggugat Surat Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 43/P Tahun 2020 pada Tanggal 26 April 2020 di KantorKomisi Perlindungan Anak Indonesia, yang mana merupakan ObyekSengketa sebagaimana diterangkan di atas;Bahwa penerbitan Obyek Sengketa merupakan sikap yang tidakproporsional bagi Penggugat, karena faktanya banyak Pejabat Publik yangmemberikan pernyataan publik tidak tepat tanpa diberikan sangsi
221 — 82
berusia 18 tahunseharusnya Terdakwa menolak untuk memproses keberangkatanCTKI tersebut karena sebagai kepala cabang salah satu PPTKISyang resmi seharusnya sudah paham betul bahwa UU no. 39 tahun2004 pasal 35 (a) menyatakan perekrutan oleh pelaksanapenempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap CTKI yang telahmemenuhi pesyaratan "berusia sekurangkurangnya 18 tahunkecuali bagi CTKI yang akan dipekerjakan pada penggunaperseorangan sekurangkurangnya 21 tahun dan pelanggaranterhadap pasal 35 dapat dikenai sangsi
1467 — 2589
Acara;Bahwa sebetulnya bukan tupokis saksi terkait kebakaran hutan danlahan, tetapi kala itu kKepala sub bidang yang di bidang pengendalianpencemaran yaitu bidang kebakaran hutan dan lahan kebetulan lagikosong, jadi untuk sementara tugas untuk mendampingi tim dariDirjen Penegakan Hukum dilimpahkan kepada saksi;Bahwa pada saat saksi mendamping tim penegakan hukum verifikasimaupun administrasi KLHK bagaimana kondisi areal lahan Tergugatsebagian ada yang terbakar;Bahwa sepengetahuan saksi telah ada sangsi
Perusahaan menempatkan limba B3 berupa: aki bekas, filter alibekas, majun terrkontaminasi, oli bekas, besi bekas, dan drumdrumbekas oli di luar gudang penyimpanan sebelah lokasi penyimpananBBM, apakah saudara tahu;Bahwa saksi mengetahui perusahaan ini mempunyai mekanismetentang early warning sistem kalau ada kebakaran dan berfungsi;Bahwa sehubungan dengan bukti P16 tentang Pemberian Ganti Rugikepada Pemegang Hak / Pemilik Tanah, selain dari pada PT WAd iniada 5 lima perusahaan lain yang menerima sangsi
87 — 22
Jurnal Teknik Industri Universitas Diponegoro(J@TI UNDIP) Volume II No. 2 Mei Tahun 2007)e Bahwa Ahli sebelumnya belum Pernah menjadi Ahli di Persidangan.e Bahwa Ahli menjelaskan berkaitan dengane Mengenai kewenangan dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen(PPK)e Mengenai Proses Pengadaan secara keseluruhan terkait dengankewenangan dan PPK tersebut.e Menenai Peran masingmasing pihak yang terkait dengan PengadaanBarang dan Jasae Mengenai Sangsi yang dikenakan kepada PPK kaitan dengan kewenangandan
99 — 24
dengan Perum PerumnasRegional V sebesar Rp. 4.448.623.046,15 ;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Perum PerumnasRegional V Semarang terhadap keterlambatanpembayaran yang dilakukan oleh KSU KaranganyarBersatu pada akhirnya adalah sesuai denganperjanjian Pasal 22 maka pihak Perum PerumnasRegional VV telah melakukan/memberikan suratperingatan sampai dengan 3 (tiga) kali dan padakenyataannya pihak KSU Karanganyar Bersatu tidakmengindahkan sehingga Perum Perumnas Regional Vsesuai dengan Pasal 24 melakukan sangsi
531 — 300
Setelah ada perolehan hak tanahnya ketika dilaporkan ke BPN,maka BPN akan memantau 3 (tiga) tahun sejak memperoleh tanahnyatidak digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan fungsinya maka adaaturanaturan lagi bisa dikenakan sangsi atau penetapan tanah terlantar;Bahwa permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong,kemudian ditanggal yang sama kami membalas surat tersebut, kami akantindaklanjuti apabila persyaratanpersyaratan dipenuhi karena ketikadiberikan ada beberapa perusaha tidak menyerahkan
486 — 217
Pos KontraktualJadi BW kita tidak mengenal perangkat Pra Kontraktualsehingga tidak mempunyai sangsi sehingga prinsip prinsipini kita ambil alin dan sekarang dibuat dalam suatuketentuan Undang Undang bukan Undang Undang tapimerupakan suatu Keputusan Presiden bahwa prinsipYuneit droal itu telah dijadikan suatu prinsip yangmenambah kebebasan yang ada didalam pasal 1338KUHPerdata ;e Bahwa di dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menyangkut syaratcausa yang halal, yaitu didalam kontek hukum perjanjian, suatuperjanjian