Ditemukan 3417 data
Urut Berdasarkan
Putus : 02-05-2011 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 547/PID.B/2010/PN.DUM Tanggal 2 Mei 2011 — H. Mustar Effendy, BA
137 — 35
137 — 35
Dum.Minum Kota Dumai dengan pihak ketiga.Bahwa saksi menundak lanjuti Disposisi Sekda adalah karena hubungan kerjaselama ini, mengingat juga pentingnya Kerjasama air bersih kota Dumai, dan bisagagal jika tidak dilaksanakan serta saya akan mendapat sangsi karena melawanatasan.Bahwa setelah Nota Dinas didisposisi oleh Sekda, Saksi kemudian ada Konsultasidengan Sekda waktu itu di ruangan Sekda dan saksi sampaikan bahwa APBD tahun2004 belum disahkan, dan itu belum bisa keluar, kata sekda kepada saya
Putus : 16-08-2017 — Upload : 25-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1353 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 16 Agustus 2017 — EDY NASUTION
501 — 3401 — Berkekuatan Hukum Tetap
501 — 3401 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT Metropolitan Tirtaoerdana, Dk.216.20 2 (dua) lembar catatan tangan tentang sangsi denda kalah kasasidan 1 (satu) lembar fotokopi nomornomor registrasi perkaraperdata.216.21 2 (dua) lembar Surat Ref.
PT Metropolitan Tirtaoerdana, Dk.2 (dua) lembar catatan tangan tentang sangsi denda kalah kasasidan 1 (satu) lembar fotokopi nomornomor registrasi perkaraperdata.2 (dua) lembar Surat Ref.
Register : 27-05-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst Tanggal 1 Nopember 2013 — Pidana Korupsi
- ZULVIA
483 — 247
483 — 247
adalah Melawan Hukum Formal.Bahwa melawan hukum formal itu adalah berupa melawan UndangUndang dalam pengertian formil yang dibuat oleh eksekutif dan legeslatif.Jadi Putusan Mahkamah Konstitusi mempersempit ruang gerak JaksaPenuntut Umum untuk membuktikan melawan hukum dalam konteksformal.Bahwa pengertian perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang dilarangdalam UndangUndang dan ada ancaman bagi barang siapa yangmelakukan.Bahwa jika dilinat UndangUndang No.11 tahun 2012 Peraturan UndangUndang yang ada sangsi
Putus : 03-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1153 K/PID.SUS/2015 Tanggal 3 Nopember 2016 — Hamidy,S.E(T1),Dkk
164 — 354 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 354 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 1992 tentangPerbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998;Bahwa pendapat Judex Facti tersebut telah jelas sangat keliru danmenyalahi prinsip UndangUndang Perbankan, karena prinsipUndangUndang Perbankan sifatnya administratif artinyapemberlakuan pidana di dalam UndangUndang Perbankan ini harusbersifat subsidaritas yaitu ketika masalah administrasi sudah sulituntuk dilakukan penyelesaian sengketa maka baru bisa dibawa keranah hukum pidananya atau sangsi
Register : 27-06-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1038/Pid.B/2019/PN Plg Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
M. NAIMULLAH SH
Terdakwa:
M. HATTA ANSORI
317 — 71
M. NAIMULLAH SH
Terdakwa:
M. HATTA ANSORI
317 — 71
penyeludupan di bidang impor dengan pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10(sepulu) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah);dari ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan satupun ketentuanyang manyebutkan bahwa kesalahan dalam memberitahukan jenis dan ataujumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah adalahpelanggaran administrasi, selain daripada itu sangsi
Register : 13-09-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 35/PID.SUA-TPK/2019/PT SBY Tanggal 20 Nopember 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HERU KAMARULLAH, SH.,MH
359 — 344
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HERU KAMARULLAH, SH.,MH
359 — 344
Tentunya orang tersebut meskipun telah melakukan perbuatan melawanhukum dan dapat berakibat merugikan keuangan negara hanya bisadituntut/diadili dengan UndangUndang Perpajakan, karena didalamUndangUndang Perpajakan sudah diatur dengan tegas sangsihukumannya, jadi tidak bisa dituntut/diadili dengan UndangUndangTindak Pidana Korupsi.Halaman 128 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2019/PT SBYJadi didalam penerapan sangsi hukuman, termasuk menuntut danmengadili seseorang yang melakukan perbuatan
Register : 24-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 32-K/PM.I-07/AD/V/2018 Tanggal 8 Agustus 2018 — Oditur:
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
Khostolani
58 — 34
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
Khostolani
58 — 34
Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwajumlah sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa seizinpemiliknya sebesar 18 (delapan belas) sehinggaMajelis Hakim menilai Terdakwa mempunyai motifekonomi dari perbuatan Terdakwa tersebut dimanaTerdakwa berusaha mencari penghasilan tambahandengan caracara yang melanggar hukum danmeresahkan serta merugikan masyarakat sehinggadiperlukan penjatuhan sangsi pidana yang tegas bagidiri Terdakwa.Bahwa untuk mencegah agar perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa ini,
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
722 — 2068
722 — 2068
Setelah ada perolehan hak tanahnya ketika dilaporkan ke BPN,maka BPN akan memantau 3 (tiga) tahun sejak memperoleh tanahnyatidak digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan fungsinya maka adaaturanaturan lagi bisa dikenakan sangsi atau penetapan tanah terlantar;Bahwa permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong,kemudian ditanggal yang sama kami membalas surat tersebut, kami akantindaklanjuti apabila persyaratanpersyaratan dipenuhi karena ketikadiberikan ada beberapa perusaha tidak menyerahkan
Putus : 02-05-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn Tanggal 2 Mei 2016 — - Drs. SAPARWIN SIREGAR
90 — 69
90 — 69
Dalam melaksanakan pekerjaan kantor lingkungan hidup.81Mengikuti proses pengadaan secara bersih transparan danprofesional dalam rangka pengadaan pada kantor lingkungan hidup.e Badan usaha akan diberi sangsi dan di laporkan ke APIP pemerintahkabupaten serdang bedagai atau KPP.
Putus : 03-05-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 506/Pid.B/2010/PN.Im Tanggal 3 Mei 2011 — AGUNG RIJOTO
907 — 470
907 — 470
PLN ( Persero ) tidak merasa rugidibandingkan dengan akibat yang akan diderita PLNapabila pembebasan tanah berlarut larut, dikarenakanapabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran gantirugi / pembebasan tanah, maka PLN akan mendapat sangsi /denda / complain dari kontraktor dan apabila proyekpercepatan mundur maka PLN mengalami kerugian ataspembangunan proyek tersebut sebesar Rp. 27 4xMilyard perhari.Bahwa pihak PT.
Putus : 02-07-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 13/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI Tanggal 2 Juli 2012 — - MURSIDI (Terdakwa)
- DONA MARTINUS, SH (JPU)
- ANDI AKBAR, SH (JPU)
69 — 15
69 — 15
menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Mamidselaku PPTK telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 15September 2009, untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa Mursidi selakuDirektur CV Prepaso, Pekerjaan dimulai tanggal 13 Juni 2009 dan seharusnya Pekerjaanselesai tanggal 13 Juli 2009.Bahwa sebagaimana Kontrak antara Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna denganTerdakwa ( CV.Prepaso ) sesuai dengan Pasal 9 dalam Surat Perjanjian Pekerjaan yangmengatur tentang Denda dan Sangsi
Register : 21-06-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 284/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL Tanggal 5 April 2017 — NY Dra NOES SOEDIONO
Lawan
1.KEPALA KEPOLISIAN RI CQ KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL RI CQ DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM KEPOLISIAN RI
2.KOMISARIS BESAR POLISI DRS. LISTYO SIGIT PRABOWO M.Si
3.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI AFRIADI LESMANA SIK
4.JAKSA AGUNG R.I CQ JAKSA AGUNG MUDA PIDANA UMUM CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
108 — 72
108 — 72
Jadi praperadilan diperluaskewenangannya disini supaya kemudian bisa mengambil keputusanberkenaan dengan hal itu, karena kalau tidak ada nanti kalau tidak adakewenangan itu nanti kemudian seolaholah tidak ada sangsi terhadapproses yang tidak benar.
Register : 03-04-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 53_Pid_B_2017_PNBkt_Lepas_13072017_Penggelapan Tanggal 13 Juli 2017 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Elfita Achtar
693 — 464
693 — 464
sebagai Likuidator pernah melaporkan ke PengadilanNegeri Jakarta Barat tentang laporan Likuidator yang lama tapiPengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan belum ada laporan;Bahwa selain itu yang dapat saksi sampaikan dipersidangan ini adalahterdakwa membuat dan ditanda tangani pada akta PJB di Jakarta ditempat pembeli tapi dinyatakan di Bukittinggi dan juga saksi telahmelaporkan ke Badan Kehormatan Notaris dan juga Notaris atauterdakwa telah mengakui kesalahannya dan terdakwa juga telahdikenakan sangsi
Register : 27-11-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PN Parigi Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN PRG Tanggal 18 April 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
ALFIAN T. HI PANINTJO
288 — 365
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
ALFIAN T. HI PANINTJO
288 — 365
kebijakan selalu harus mengacu pada UndangUndangHalaman 57 dari 132 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Prgyang berlaku, ia harus bisa memahami dan juga melaksanakan amanatdari undangundang dalam kegiatannya termasuk pada saat ketikamelaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atauberdasarkan prinsip bank syariah semua ada aturan mainnya, ada SOP,ada peraturan OJK ada peraturan bank indonesia semua aturan itu harusdilaksanakan dan setiap melakukan tindakan penyimpangan ataupelanggaran pasti ada sangsi
Register : 13-08-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PA CILEGON Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Clg Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
109 — 89
109 — 89
Bahwa jika terjadi pelanggaran etika dan moral,tentu Termohon Rekonpensi akan menuai sangsi. Dalam hal ini TermohonRekonpensi telah menikah siri dengan wanita yang bernama Siti Khodijahtanpa izin dari Pemohon Rekonpensi, dan hal tersebut diakui di depan bapakketua RT dan warga perumahan Rakata tempat dimana Pemohon Rekonpensi Hal. 24 dari 159 Hal.
Register : 14-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 25-12-2020
Putusan PN BANYUMAS Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms Tanggal 15 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
KANG JUN HO Alias Mr. Kang Anak dari KANG HAE WON.
131 — 21
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
KANG JUN HO Alias Mr. Kang Anak dari KANG HAE WON.
131 — 21
pidana pemalsuan suratadalah berkaitan dengan waktu (kapan surat tersebut dibuat dan digunakan) :pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakanatau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolaholah asli dan tidakdipalsukan, penggunaannya harus dapat/bisa mendatangkan kerugian(kerugian tidak perlu harus betulbetul ada, baru kemungkinan saja akan adanyakerugian itu Sudah cukup); Bahwa baik yang memalsukan ataupun yang sengaja menggunakan suratpalsu (Siapa saja) dapat dikenakan sangsi
Register : 01-08-2013 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 463 /Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL Tanggal 3 Desember 2014 — DENIS ANTHONY MICHAEL KEET
Lawan
1.ICAC PROFESIONAL SERVICE
2.DR SHERLY SOLIHIN PsyD
727 — 621
727 — 621
pihak yangmemerlukan terutama penegak hukum, membuktikan TERGUGAT Il dakamHalaman 134 dari halaman 150 Putusan Nomor : 463 /Pdt.G/2013/PN.JKT.SELmembuat laporan tidak mengindahkan ketentuan KODE ETIK PSIKOLOGI (buktiP4) tentang kewajiban kerahasian laporan.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli SETO, bahwaserang psikologi dalam menjalankan pekerjaannya terikat dan dibatasi dengankode ETIK PSIKOLOGI INDONESIA, atas pelanggaran terhadap kode ETIKtersebut psikologi dapat dilakukan tindakan sangsi
Register : 28-04-2011 — Putus : 13-09-2011 — Upload : 28-07-2012
Putusan PN DOMPU Nomor 75/PID.B/2011/PN.DOM Tanggal 13 September 2011 — JULEHA Binti MANSYUR Alias LEHA Alias LAHU
191 — 61
191 — 61
berusia 18 tahunseharusnya Terdakwa menolak untuk memproses keberangkatanCTKI tersebut karena sebagai kepala cabang salah satu PPTKISyang resmi seharusnya sudah paham betul bahwa UU no. 39 tahun2004 pasal 35 (a) menyatakan perekrutan oleh pelaksanapenempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap CTKI yang telahmemenuhi pesyaratan "berusia sekurangkurangnya 18 tahunkecuali bagi CTKI yang akan dipekerjakan pada penggunaperseorangan sekurangkurangnya 21 tahun dan pelanggaranterhadap pasal 35 dapat dikenai sangsi
Putus : 07-04-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 194 / Pdt / G / 2014 / PN.Smg Tanggal 7 April 2015 — PARNO ; JOKO MASNGUT ; SUYUD AMINOTO ; YATMIN ; YATMI ; JUMINEM ; BEJO ; SARTO ; YANTI ; KUSPRIYANTO ; SUGIRI ; PARMI ; PARTO WIYONO ; RUKIMIN ; PARLINA YULAIKA ; SLAMET RAHARJO ; MUKIRAH ; SATIYEM ; RAHYONO ; SARIYEM ; TUGIYO ; KARTI (PARA PENGGUGAT)
MELAWAN
1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR JAWA TENGAH (TERGUGAT 1) ; NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT 2) ; WORLD BANK (TERGUGAT 3)
139 — 60
139 — 60
terlebihdulu sekitar 23 kali ;Bahwa dulu sosialisasi tersebut dijelaskan tentang kaitanya denganproyek Waduk Kedung Ombo perlu pembebasan tanah ;Bahwa yang datang waktu itu dari pihak Pemerintah, Panitia KedungOmbo, Pimpro, Lurah, ,juga Kecamatan dan ada Militer ;211Bahwa sewaktu sosialisasi, posisinya semua orang tidak bisamenyampaikan pendapat, karena ada pihak Militer sehingga tidak beranimengemukakan pendapat ;Bahwa waktu ada tekanan dari Camat Kemusu, kalau tidak mau terimagantirugi akan kena sangsi
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (âÂÂKLHKâÂÂ) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada:
1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada;
(1) ROROGO ZEGA, SH., MH.;
(2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.;
(3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.;
(4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.;
(5) RYAN PALASI, SH., MH.;
(6) ROBERT RASMI, SH., MH.;
(7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.;
(8) JEMMY SANDRA, SH., MH.;
(9) HARYONO, SH., MH;
kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.;
3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.;
4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H;
Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;
5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan;
7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam;
8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba;
9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan;
Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;
Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagaiâ¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦. â¦â¦.â¦PENGGUGAT;
Lawan:
- PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦TERGUGAT;
1339 — 2233
1339 — 2233
Acara;Bahwa sebetulnya bukan tupokis saksi terkait kebakaran hutan danlahan, tetapi kala itu kKepala sub bidang yang di bidang pengendalianpencemaran yaitu bidang kebakaran hutan dan lahan kebetulan lagikosong, jadi untuk sementara tugas untuk mendampingi tim dariDirjen Penegakan Hukum dilimpahkan kepada saksi;Bahwa pada saat saksi mendamping tim penegakan hukum verifikasimaupun administrasi KLHK bagaimana kondisi areal lahan Tergugatsebagian ada yang terbakar;Bahwa sepengetahuan saksi telah ada sangsi
Perusahaan menempatkan limba B3 berupa: aki bekas, filter alibekas, majun terrkontaminasi, oli bekas, besi bekas, dan drumdrumbekas oli di luar gudang penyimpanan sebelah lokasi penyimpananBBM, apakah saudara tahu;Bahwa saksi mengetahui perusahaan ini mempunyai mekanismetentang early warning sistem kalau ada kebakaran dan berfungsi;Bahwa sehubungan dengan bukti P16 tentang Pemberian Ganti Rugikepada Pemegang Hak / Pemilik Tanah, selain dari pada PT WAd iniada 5 lima perusahaan lain yang menerima sangsi