Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 705 PK/Pdt/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — SAMMY HAMZAH vs. SALAHUDIN BIN OESMAN, dkk
91 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 705 PK/Pdt/2017memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dankepercayaan, dan kewenagan pemerintah dibatasi berdasarkan suatuprinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintahan tidak bertindakseweanangweanang dan tidak melangar hakhak rakyat, karenanyakepada rakyat diberikan peran sesuai kKemampuan dalam peranannyasecara demokratis;13.
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum
Register : 30-03-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mre
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
MAYORUDIN FEBRI, SH
Terdakwa:
THOMAS ALPA EDISON ALS. UNYIL BIN TEGUH.
70 — 40
  • I Binti TAJRI;4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(dua ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa THOMAS ALFA EDISON BIN TEGUH, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadisebutkan dalam Dakwaan Jaksa Penunutut Umum melangar pasal Pasa81 Ayat (3) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 04-09-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN MALANG Nomor 462/Pid.B/2019/PN Mlg
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MAHARANI INDRIANINGTYAS,SH
Terdakwa:
PENY RIYANTO Bin SUKADI
78 — 4
  • alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap denganberpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memangterbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan faktafaktahukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan danberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakimmemilih perbuatan terdakwa melanggar pasal dalam dakwaan alternatif kesatuyaitu 362 KUHP, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan PerbuatanTerdakwa telan melangar
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 31-08-2010 — Putus : 20-04-2011 — Upload : 08-11-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 27 / G / 2010 /PTUN
Tanggal 20 April 2011 — ABDUL AZIS bin H. ABDURRAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Husin II Komp. Meranti Indah Blok F/18 Rt.. 004/Rw. 023, Kel. Bangka Belitung, Kec.Pontianak Selatan, Kota Pontianak Selanjutnya disebut sebagai;------------------------ PENGGUGAT----------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada 1. RIZAL KARYANSYAH, SH., 2. JUNAIDI, SH..MH., Pekerjaan Advokad dan Penasehat hukum, kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan,Komp.Gerbang Permata Asti Blok B.1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tettanggal 23 Agustus 2010 ;------------------------------------------------------------------ MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, yang berkedudukan di Jalan Daeng Manambon No. 12 Mempawah yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. NUZ1RMAN, A.Ptnh. 2. MAWARDI, S. Sos. dan 3. GUSTI IDRIS, SH. Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak berdasarkan Surat Togas noses No.O9/ST-61.02/1X/2010 Tanggal 01 September 2010, untuk selanjuinya disebut sebagai ;
101 — 37
  • Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksuddalam posita 5 tersebut diatas tanpa sepengetahuan Penggugat dantanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat' serta Penggugattidak pernah berhubungan dengan orang orang yang namanya sebagaipemegang hak milik dimaksud dengan demikian tindakan yangdilakukan oleh Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat HakMilik dimaksud diatas telah menyalahi atalt melangar ketentuanUndang Undang sebagaimana dimaksud diatas telah menyalahi ataumelanggar ketentuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-04-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3613 K/Pdt/2016
Tanggal 4 April 2017 — TENGKU KHAIRUL AMAR VS TENDEANUS
51 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melawanhukum (onrecht matige daad) Nomor 414, SHM Nomor 864 dan SHMNomor 1360, diatas tanahn SHM Nomor 1869 atas nama Tandeanus(Penggugat) maka terbukti jelas Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum, oleh karena itu permohonan Penggugat petitum Nomor 4dapat dikabulkan:Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tersebut telah salahdalam menafsirkan menerapkan secara sempit pengertian perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365KUHPerdata, tidak ada perbuatan melangar
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 05-10-2016 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.TjK
Tanggal 5 Oktober 2016 — - MAWARTI USMAN LAWAN IR. H. TRIYONO ARIFIN, DKK
100 — 10
  • Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan).Telah Memenuhi Norma Kepatutan;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak sewenangwenang;ao feTidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik.(AUPB).6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :Putusan No.28/Pdt.G/2016/PN.Tjk halaman 46 dari 84a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b).
    Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan).Telah Memenuhi Norma Kepatutan ;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak sewenangwenang;ae @& feTidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik(AUPB).6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b).
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus
Putus : 16-12-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN LUMAJANG Nomor 235/Pib.Sus/2014/PN.Lmj
Tanggal 16 Desember 2014 — HERY SANTOSO Al. HENFA
123 — 49
  • Bahwa dalam melakukan kegiatan menghimpun dana dariorang lain atau masyarakat yang bukan anggota Koperasitersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pimpinan BankRakyat Indonesia.Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggarpasal yang didakwakan maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur unsur pasal sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melangar pasal
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-02-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 18_Pid_Sus_2016_PNBkt_Hukum_08062016_Narkotika
Tanggal 8 Juni 2016 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa YULIZA AMRI ;
38 — 5
  • diatas boxtengah antara kursi sopir dan kursi penumpang dan 1 (satu)unit Handphone Nokia 6300 warna merah milik Terdakwayang terletak diatas soedo meter dalam mobil tersebut;Bahwa terdakwa sebagai Pegawai LembagaPemasyarakatan Kelas Biaro Bukittinggi, pada saatTerdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut keluardari Lembaga Pemasyarakatan Biaro Bukittinggi sedangtidak bertugas (jam lepas dinas) dan tidak melaluipemeriksaan petugas yang sedang berjaga, Terdakwamenyadarai perobuatan Terdakwa ini melangar
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 04-08-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
Drs. BUSTAM AS, M.Sc., MM.
Tergugat:
Gubernur Sulawesi Tenggara
286 — 157
  • 50/MM.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 sebagai dasar dalamkonsiderans Membaca, padahal pada saat Penggugat berhak pensiun denganhormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun pada tanggal23 September 2018 atau pada tanggal 5 Desember 2018 dengan adanya SKGubernur No. 627 Tahun 2018, Penggugat belum berstatus Terpidana dalamperkara Nomor: 71/Pid.SusTPK/2018/PN Kdi. dan baru putus pada tanggal 26Juni 2019 serta mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 3 Juli 2019:5) Tergugat melangar
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Umum Penggelapan
Upload : 11-06-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 16/Pid/2018/ PT DPS
Arif Muhamad Lufti Alias Arif Muhamad Lutfi
101 — 57
  • . : PDM 125/GIANY/11/2019 tanggal 29Januari 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMADLUTFI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukanpenggelapan dalam keluarga sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Dakwaan Kesatu Primair melangar Pasal 376 KUHP;Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI AliasARIF MUHAMAD LUTFI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Khusus
Register : 14-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 13-02-2022
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph
Tanggal 25 Januari 2022 — Penuntut Umum:
TOMY NOVENDRI,S.H.,M.Kn
Terdakwa:
1.SANELIA AMELIA Binti M. IDRIS Als SANELA
2.MONICXA CAROLINE Als MONIC Binti DEDI IRAWAN
472 — 442
  • computer atau system elektronik termasuk tetapi tidakterbatas pada tulisan, Suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic datainterchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yangmemiliki arti atau dapat dipahami orang yang mampu memahaminya;Menimbang, bahwa disebut melakukan perbuatan membuat dapatdiaksesnya jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpanataupun mengirimkan kembali konten melangar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-12-2008 — Putus : 15-04-2009 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 448/PDT.G/2008/PN.JKT.PST
Tanggal 15 April 2009 — DADANG SUKANDAR, DKK (13 ORANG) >< MENTERI LUAR NEGERI RI
117 — 17
  • Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum meliputiperbuatan dan tidak berbuat, UndangUndang tidak menentukan apa yabgdimaksud dengan perbuatan melawan hukum, namun yurisprudensimemberikan criteria yaitu:1.2.1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;1.2.2. melanggar subyektif orang lain;1.2.3. melangar kaidah tata susila;1.2.4. bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian sertasikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalampergaulan dengan sesame warga masyarakat atauterhadap
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-03-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 12/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 29 Maret 2017 — NY. HAJJAH MUHTASAROH dkk melawan HARYANTO, dkk
148 — 71
  • Bahwa oleh karena itu selanjutnya proses pemecahan dan pembuatanAkta Hibah yang dibuat Terbanding X tidak melangar ketentuan dan/atauperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga hukum terhadap:a. Akta Hibah Nomor 157/2014 tanggal 06032014 dibuat Dra. JuliastutiMamurotun, SH. Notaris/PPAT Karanganyar (Terbanding X/Tergugat X)b. Akta Hibah Nomor 224/2014 tanggal 25032014 dibuat Dra. JuliastutiMamurotun, SH. Notaris/PPAT Karanganyar (Terbanding X/Tergugat X)c.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Umum
Register : 26-01-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tbk
Tanggal 27 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.JUAN BANGUN WICAKSANA,SH
2.WAWAN KURNIAWAN,SH
3.RAMDHANI,SH
Terdakwa:
HERRY HARIANTO ALIAS HERI BIN ISKANDAR ABU
74 — 26
  • TBKtidaknya pohon yang seharusnya dapat dinikmati hasilnya sudah tidak dapatdinikmati lagi hasilnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaanalternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 160 KUHP atau kedua melangar Pasal 170Ayat (1) KUHP, atau Ketiga melanggar Pasal 406
Pengadilan PN PALEMBANG
Putus : 04-07-2013 — Upload : 17-09-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor No.09Pdt.G/2013/PN.PLG
Tanggal 4 Juli 2013 —
82 — 7
  • Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata bahwa seseorang wajibbertanggugung jawab secara perdata untuk menganti kerugian kepada orang lain yangkarena salahnya melangar hukum ( onrechtmatigdaad ) membuat kerugian pada orangitu. Secara acontrario bahwa seseorang tidak berhak untuk menggugat orang lainkalau secara hukum siPenggugat tidak ada dirugikan. Dalam hal ini Tergugat Imenjual tanah miliknya sendiri.
Pengadilan PN ENREKANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 12-05-2009 — Upload : 19-08-2013
Putusan PN ENREKANG Nomor 19/Pid.B/2009/PN. Ekg
Tanggal 12 Mei 2009 — Terdakwa 1: Drs.EFFENDI, M.Si Terdakwa 2: Drs HAMZAH MUNDI, MM Bin MUNDI
103 — 7
  • akibatnya Rizal merasa dirugikan karena tidak diterima sebagai siswa padaSMA Negeri Enrekang;41Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatatdalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang bahwa Para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengansusunan Dakwaan berbentuk Dakwaan Kombinasi yakni :Dakwaan Pertama :Primair : Melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;Subsidair : Melangar
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 26/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
Arpho Riheru, S.T., M.M
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
220 — 63
  • denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar AsasBertindak Cermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan pokok perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehinggaoleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan denganDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melangar
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kag
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat:
1.Dr. MUIDAH RAHMAN
2.DRA. MUIDAH RAHMAN
Tergugat:
1.SUTRISMIN ROSWATY
2.KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI CQ. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA CQ. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN. CQ. SATUAN KERJA INVENTARISASI DAN PENGADAAN JL. TOL PALEMBANG-INDRALAYA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMSEL CQ. PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG - INDRALAYA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina marga
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA SELATAN
62 — 7
  • PenyerahanBahwa Turut Tergugat II, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya, telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlaku danasasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak pernah Melakukan perbuatan melangar Hukum;Bahwa dilihat dari dafttar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya Taha Dua Nomor : 2565/1016/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014,
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 24-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Mtr
Tanggal 13 September 2021 — Pemohon:
SOFIANA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MATARAM
71 — 43
  • keterangannyaseperti tersebut di atas;Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama suratpermohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti Suratsurat dan saksisaksiyang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, makaselanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam petitum kedua pada permohonanPemohon,Pemohon mohon agar dinyatakan Tindakan penyidikan oleh Termohonyang memberikan status Tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah secarahukum karena melangar
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 27/G/2013/PTUN-SRG
Tanggal 10 April 2014 — PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA (PT. AMI) Melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON 2. MARYADI HUMAEDI
152 — 94
  • HakGuna Bangunan atas nama Penggugat adalah salah bentuk cacat hukumadministratif dalam penerbitan sertipikat sebagaimana dimaksudketentuan pasal 62 ayat (2) huruf e Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, selain itu tindakanTergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketain litis juga melanggar Azas Kepastian Hukum dalam Pasal 19 ayat (1)UndangUndang Pokok Agraria, pasal 3 huruf (a) Jo pasal 4 ayat (1) PPNo. 24 Tahun 1997 serta telah melangar
    sekaligus telahmelanggar AzasAzas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)diantaranya adalah Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan AzasAkuntabilitas; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugatdan Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat dalildalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Pokokpokok dalil bantahan Pihak Tergugat: 1.1 Bahwa terbitnya kedua Sertipikat objek sengketa in litis (vide Bukti T1, T6= Bukti TIIlINT1, TIIINT3) tidak melangar