Ditemukan 3619 data
66 — 21
Sumedang dengan dilengkapi KAK dan HPS ke LPBJ Kab.Sumedang nomor : 511.1/1204/DISKOPINDAG/2015 tanggal 24 Juni 2015;Bahwa setelah saksi kirimkan RUP untuk di Up Load di Portal LPSE Kab.Sumedang, kemudian pada hari itu juga saksi mengirimkan Surat Permohonanuntuk fasilitasi Pemilihan Penyedia barang / Jasa Kegiatan Revitalisasi PasarWado tahun 2015 Nomor : 511.1/1203/DISKOPINDAG/2012 tanggal 24 Juni2015 ;Hal 151 dari 221 Putusan No. 91/Pid.Sus/TPK/2018/PN BdgBahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen
361 — 583 — Berkekuatan Hukum Tetap
Chevron Pacific Indonesia dengan Nomor B8515/D.IV/LH/11/2008, tanggal 19 November 2008, perihal: VerifikasiLapangan Permohonan Izin Operasi Fasilitasi Bioremediasi Lapangan Minas,Hal.265 dari 318 hal. Put.No.47 PK/Pid.Sus/2017bahwa PT.
1.ACI JAYA SAPUTRA, SH
2.JULIA RACHMAN,SH
Terdakwa:
FIRMANSYAH, SP.,MM. Bin ABDUL HARIS NASUTION.Alm
101 — 38
- Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 32/KPTS/V/2017 tanggal 10 Januari 2017
- Foto Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 540/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2018 tanggal 09 Juli 2018
- Foto Copy POK Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 Revisi Ke-05
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi
Pembanding/Jaksa Penuntut : ALEX SUMARNA, SH.MH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ALEX SUMARNA, SH.MH.
90 — 0
Zainal Mutaqin, SP.MM selaku Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda (Asda III) Propinsi Banten;
- Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.23-BKD/2010 tanggal 01 Februari 2010 atas nama Yudianto Mochamad Sadikin selaku Kepala bagian fasilitasi Sosial pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Propinsi Banten dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.13-BKD/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama
Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda);
- Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 188.34/9869/OTDA tanggal 19 Desember 2018 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah;
- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Asisten 1 Bidang Pemerintahan Ub Kepala Biro hukum Nomor 01/1255/HK tanggal 28 Desember 2018 Perihal Permohonan Register Peraturan Daerah;
- Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 693/HK.Peruu/
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 7.31.1 Tahun2018 tanggal 31 Juli 2018 tentangPembentukan Tim Verifikasidalam rangka Fasilitasi /Bantuan Pemerintah Berupa PrasaranaOlahraga Rekreasi dan Prestasi Tahun 2018;6.
- 1 (satu) bundel legalisir Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/52/2.05.01/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pinjaman Modal bagi Nelayan Tahun 2005;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perkembangan Penyertaan Modal Pemkab.
Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.Cc. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur.d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.e. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi danTf.
Bahwa yang menerbitkan SK saksi dan honornya tersebut sesuai KeputusanGubernur Bengkulu Nomor M.168.V Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 TentangKelompok Kerja Dan Sub Tim Kelompok Kerja Pengendali Perencanaan Dan PelaksanaanVisi Dan Misi Gubernur Periode 2016 1 2021 point Keempat bahwa : segala biayayang timbul akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada DokumenPelkasanaan Anggaran kegiatan Fasilitasi Kelompok Kerja Pengendali Perencanaandan Pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur Periode 2016
Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.C. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur.d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.e. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi danT.
Bahwa yang menerbitkan SK saksi dan honornya tersebut sesuai KeputusanGubernur Bengkulu Nomor M.168.V Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 TentangKelompok Kerja Dan Sub Tim Kelompok Kerja Pengendali Perencanaan Dan PelaksanaanVisi Dan Misi Gubernur Periode 2016 1 2021 point Keempat bahwa : segala biayayang timbul akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada DokumenPelkasanaan Anggaran kegiatan Fasilitasi Kelompok Kerja Pengendali Perencanaandan Pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur Periode 2016
Pembuat Komitmen pada Satuan KerjaDeputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja BidangKesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga) Nomor041/KPA.418135/BIII/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentangpengangkatan/penunjukan Unit Kerja Pengadaan, PejabatPengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Barang/JasaKementerian Pemuda dan Olahraga;Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 7.31.1 Tahun2018 tanggal 31 Juli 2018 tentangPembentukan Tim Verifikasidalam rangka Fasilitasi
Penyelenggaraan koordinasi dan Fasilitasi dalamPenyelenggaraan dalam tugas dan Fungsi pada subbagianpengaduan dan sanggah, dan Subbagian Administrasi danUmum;3. Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan dalampenyelenggaraan tugas dan fungsi pada subbagian pengaduandan sanggah, dan Subbagian Administrasi dan Umum;4. Penyelenggaraan tugas Teknis yang tidak menjadi tugas danfungsi SKPD yang lain;5.
BA30/DKPP/SET02/X/2019,tertanggal 23 Oktober 2019 (fotokopi sesuai denganfotokopi);Nota Dinas Kepala Bagian Fasilitasi TeknisPengaduan No. 61/KABAG.DKPP/SET02/X/2019,tertanggal 30 Oktober 2019 (fotokopi sesuai denganfotokopi);Keputusan DKPP RI No. 04/SK/K.DKPP/SET04/1/2020, tertanggal 17 Januari 2020 tentang RapatPleno Pengambilan Keputusan (fotokopi sesuaidengan fotokopi);Keputusan Presiden RI No. 140/P Tahun 2019tertanggal 19 Desember 2019 tentang PengangkatanKeanggotaan Dewan Pengawas KomisiPemberantasan
Bahwa fasilitasi tersebut dalam hal tugas pokok dan fungsi Serta kewajibankepala desa. Khususnya fasilitator bagi kepala desa baru dengan bentukpelatinanpelatinan dalam pengelolaan desa. Bahwa Kepala Desa yang mengangkat adalah Bupati dengan dasarpemilinan langsung warga. Dengan prosedur, setelah kepala desa terpilihlalu diusulkan ke BPD dan kemudian diusulkan kepada Bupati dan olehBupati kemudian diterbitkan SK pengangkatan. Bahwa MARSUDI Kepala Desa Barukan.
Klatendengan tugas, pokok dan fungsinya diantaranya memberikan fasilitasifasilitasikepada para Kepala Desa.Bahwa fasilitasi tersebut dalam hal tugas pokok dan fungsi serta kewajibankepala desa. Khususnya fasilitator bagi kKepala desa baru dengan bentukpelatinanpelatihan dalam pengelolaan desa.Bahwa Kepala Desa yang mengangkat adalah Bupati dengan dasar pemilinanlangsung warga.
penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan,pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan menrfasilitasipengembangan usaha kelompok atau pemanfaat;Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan,bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPMMandiri Perdesaan;Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaanpinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papaninformasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yangmembutuhkan;Melakukan fasilitasi
Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahanpermasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, danpelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan XI Penataan KelembagaanDan Pengembangan Ekonomi Perdesaan PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 11.5.3., Terdakwa selaku bendahara UPK bertugas melakukanpengelolaan keuangan program dan dana bergulir serta menyusunkonsolidasi laporan keuangan.
Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahanpermasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, danpelestarian PNPM Mandiri Perdesaan. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan XI Penataan KelembagaanDan Pengembangan Ekonomi Perdesaan PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 11.5.3., Terdakwa selaku bendahara UPK bertugas melakukanpengelolaan keuangan program dan dana bergulir serta menyusunkonsolidasi laporan keuangan.
karena dari tahuntahun sebelumnya sudah seperti itu.145Bahwa yang menjadi mitra Dinas Pertanian di DPRD adalahkomisi B, sedangkan EDI YUSMIANTO adalah wakil DPRD.Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Jitut Jides tahun 2011setelah menerima laporan dari Sairan.Bahwa sebelum adanya kegiatan Jitut Jides tahun 2011 EDIYUSMIANTO sendirian pernah mendatangi saksi diruang kerjasaksi bahwa Ketua Komisi 4 DPR RI Gus Romi mengatakanBanjarnegara akan mendapat bantuan Jitut Jides dan EDIYUSMIANTO supaya bisa fasilitasi
Bahwa benar Terdakwa menjelaskan tugas dan tanggungjawab sebagai stafkesra Kabupaten Tasikmalaya yaitu :1) melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pemberian bantuanbantuan yangdiajukan melalui instansi terkait untuk penyelenggaraan pendidikankeagamaan dan kegiatan keagamaan;2) melaksanakan kajian, telaahan terhadap laporan dan usulan pemohonbantuan pendidikan keagamaan dan kegiatan keagamaan dari instansiterkait sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilankebijakan;3) melaksanakan pengolahan
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Laboratorium DinasPendidikan Kota Mojokerto tahun 2013.2) Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Persampahan Dinas LingkunganHidup dan Kebersihan Kabupaten Madiun 2016Bahwa IAPI atau Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia adalah organisasiyang mewadahi para ahli pengadaan di seluruh Indonesia dibentukdengan misi antara lain untuk membantu) Pemerintah RepublikIndonesia membangun sumber daya manusia dan pengetahuan sertakeahlian di bidang pengadaan barang/jasa, memberikan fasilitasi
diBanjarbaru Tahun 2009 dilaksanakan berdasarkan Surat KeputusanKepala Balai Latinan Kerja Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009Nomor : 563.00581/BLK/DPASKPD/2009 Tentang Penetapan danPengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pendidikandan Pelatinan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Pada Satuan KerjaBalai Latihan Kerja Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2009; Bahwa saat ini Saksi bekerja di Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, dan jabatan Saksi sebagaistaf Seksi FPPT (Fasilitasi
Kasi Fasilitasi Pembiayaan : Saudari YENI YUNINGSIH.Bahwa sepengetahuan saksi jumlah Koperasi yang ada di KotaSukabumi yang terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian danPerdagangan Kota Sukabumi pada tahun 2015 sebanyak 378.Bahwa syaratsyarat umum dan tahapan yang harus dipenuhi untukmendirikan suatu) Koperasi dan terdaftar di Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi adalah :e Telah mengadakan rapat calon anggota minimal 20 orang.e Membuat Berita Acara pembentukan pengurus Koperasi.e
1.Muhammad Heru Yustianto, S.H., M.H
2.AHMAD AFFANDI
3.DIDIT AGUNG NUGROHO,S.H.,M.H.
4.NASRAH TOTORAN, S.H.,M.H.
5.Muhammad Nasran, S.H., M.H.
6.JONATHAN SURANTA MARTUA, S.H., M.H.
8.ERWIN, S.H.,M.H.
9.MUHAMMAD FAISAL AZMY, S.H.
Terdakwa:
Ir. ARIFIN RASENG, M.M.
67 — 86
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
HENDRI LESMANA, A. Md GIZI.
198 — 44
Dr. AGUNG DHEDI DWI HANDES, SH., MH, Dkk
Terdakwa:
Romika Saprullah, A.Md.
308 — 51
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
100 — 53
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST Bin H. ABDUL KARIM JOHAN Alm
137 — 330
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN.
179 — 43
190 — 42
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2728 — 3572
DIDIK MULYO NUGROHO, SH, MH
Terdakwa:
MARSUDI bin SISWO MIHARJO
282 — 134
DIDIK MULYO NUGROHO, SH, MH
Terdakwa:
SISWADI bin SABARNO alm
396 — 230
86 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 19
86 — 35
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
427 — 615
51 — 10
125 — 22