Ditemukan 3577 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukuman hukumk hukumya hukum hutama hukama hukumã hukumi hukumm
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 26-02-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR : 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Nopember 2013 — YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI melawan TUAN DARSONO,cs
246 — 100
  • melanggar hak orangPerilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan;Perilaku yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikankepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup;6 Bahwa dari keempat kategori perbuatan melawan hukumdiatas, seseorang melakukan salah satu atau komulasi atasperbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatanmelawan hukum:;7 Bahwa perbuatan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGATREKONVENSI amat jelas melanggar hukuma
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 22-12-2020 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 1266/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
1.KARNO WIDJAJA
2.INGEWATI PUGUH
Tergugat:
LENNY RANOEWIDJOJO
116 — 31
  • PENGADILAN NEGERI SURABAYA BERWENANG MEMERIKSA DANMEMUTUS PERKARA PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUMA QUO14.Bahwa berdasarkan tempat kedudukan/tempat tinggalTERGUGAT yang telah diketahui secara pasti oleh PARAPENGGUGAT, maka dalam perkara perdata a quo berada dalamwilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga sudahtepat apabila PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan a quokepada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR: yang menentukan bahwayang berwenang
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 19-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 23/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 19 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : Erhan Bin Ajib
Terbanding/Tergugat I : PT WASKITA SRIWIJAYA TOL
Terbanding/Tergugat II : PT. WASKITA KARYA, Persero Tbk
213 — 113
  • yang berada di atas,sepanjang dan di bawah tanah tersebut).Berdasarkan Fakta, hal ini tidak dilakukan karena yangterjadi adalah Para Tergugat Merusak Tanah Erhan lebihdahulu baru mengajukan musyawarah untuk memberikanganti kerugian.h.Bahwa dengan demikian, Ketentuan UU Jalan dan PeraturanPeraturan pelaksananya Tidak Dilaksanakan sebagaimanamestinya oleh para Tergugat oleh Para Tergugat, padahalmerupakan kewajibannya, sehingga sangat beralasan apabilaPenggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukuma
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-11-2016 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg.,.
Tanggal 24 Agustus 2017 — HERI HERMAWAN MULLER LAWAN DIDI E. KOSWARA, DKK
1354 — 1628
  • Kesimpulannya masingmasing pada tanggal 03 Agustus 2017;Halaman 89 dari 136 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2016/PN.BdgMenimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan hal hal laindan mohon putusan;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangansebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuatdalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telahdipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 05-10-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 20 April 2016 — PT. DWIKARYA REKSA ABADI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
139 — 121
  • Aspek Legalitas Subyek Hukuma. Keabsahan subyek hukum perusahaan : verifikasikeabsahan formil dan materiil subyek hukumperusahaan/pemilik kapal;b. Kelengkapan perizinan usaha perikanan : verifikasikeabsahan perusahaan untuk melakukan usahaperikanan serta kelengkapan kewajibankewajibanperizinan yang melekat pada subyek hukum pemilikusaha perikanan;2. Aspek Perizinan dan Kewajiban Terkait Operasional Kapala. Keabsahan status kapal;b. Kelengkapan dan kepatuhan terhadap KetentuanSIPI/SIKPI;c.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 19-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 135/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : dr. LILIES SUGIARTI Diwakili Oleh : KUNCORO,SH
Terbanding/Penggugat : Mayor .Purn, drg. SWANLY HARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : TETTY YOESMIATHIE
Terbanding/Turut Tergugat II : SUKO HANDOYO
Terbanding/Turut Tergugat III : FAUZI RAHARJO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kab. Magelang
Turut Terbanding/Tergugat II : NUNUK SETIAWATI alias GIAM GIOK ING
104 — 74
  • URAIAN PERISTIWA HUKUMA. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT5. Kedudukan hukum PARA TERGUGAT :5.1. TERGUGAT :Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT adalah :(1) Selaku Pihak Pembeli dan/atau Pemegang Hak atas OBYEKSENGKETA yang telah terbukti diperoleh dengan caramelanggar hukum yaitu) secara bersamasama telahmenyuruh memberikan keterangan palsu dalam aktaotentik yang melanggar ketentuan Pasal 266 ayat (1) jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut :Halaman 13 Putusan Nomor 135/PDT/2020/PT.SMG.a.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 30-06-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 23 Februari 2017 — PT. BRAYAN BINTANG TIGA ENERGI, dkk ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
176 — 108
  • Akan tetapi, Para Penggugat tidak menguraikansecara cermat bagaimana dari objek gugatan yang melanggarazasazas sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, demikiandalildalil Pengugat tersebut selayaknya dikesampingkanAsas Kepastian Hukuma) Bahwa yang dimaksud dengan azas kepastian hukumsebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 adalah azas dalam negara hukum yangHalaman 96 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUNJKTb)mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan
Pengadilan PA ENDE Perdata Agama
Register : 13-07-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA ENDE Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed
Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
186 — 347
  • Ed.menyampaikan kesimpulan tertulisnya secara elektronik melalui sisteminfoermasi pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini semuanya telahtercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA. DALAM EKSEPSI.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-03-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 28 Maret 2016 — HASANUDIN Bin H. SAMLAWI;
57 — 14
  • Jo pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukuma aMenimbang, bahwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitassebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmembuktikan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-07-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 433/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 30 Maret 2016 — 1. PT MULIA AGRO PERSADA, 2. PT PALMA SEJAHTERA, LAWAN 1. PT INDOTRUBA TENGAH 2. PT MINAMAS GEMILANG 3. PT ANUGERAH SUMBERMAKMUR 4. RAZMAN BIN ABDUL RAHMAN 5. IR. ACHMAD ANSORI, S.H, 6. MINWAR HIDAYAT 7. ISMAIL BIN ALI, 8. R. SAFWANI, S.E, 9. HERSUHASTO, S.E, 10. IR. KURNIAWANTO SETIADI, S.E, 11. YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
280 — 262
  • PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK BERDASAR HUKUMa. Bahwa permohonan Para Penggugat agar putusan atas Gugatannyadapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan,verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari para tergugat(uitvoorbaar bij voorad) haruslah ditolak.Menurut Retnowulan Sutantio, SH dalam bukunya Hukum AcaraPerdata Dalam Teori dan Praktek, karena sifatnya yang harusdilaksanakan segera, putusan provisi dapat dilaksanakan terlebihdahulu.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
57 — 40
  • 26 Februari 2021 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam beritaacara persidangan;Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya padatanggal 28 April 2021;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuatdan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 88 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 22 Maret 2017 — Dra. JASNI EVAWATI, MM Binti (Alm). JAMALUDIN SYARIF
91 — 23
  • tahun.Bahwa tugas Ahli adalah sebagai Pengendali Teknis dalam setiap kegiatanpenugasan, yaitu melaksanakan supervisi dan pengendalian pelaksanaantugas tugas tim audit yang terdiri dari Ketua Tim dan anggota tim.Bahwa ahli sudah melaksanakan tugas sebagai ahli dalam tugas audit lebihkurang selama 7 tahun.Bahwa dasar saksi dalam melaksanakan tugas : Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP ProvinsiDKI Jakarta nomor ST1415/PW09/5/2015tanggal 3 Desember 2015.Bahwa yang dimaksud dengan "Keuangan Negara dan dasar hukuma
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 17-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 327/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA Diwakili Oleh : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : Para ahli waris alm dr.SLAMET SANTOSA
171 — 196
  • ., ERNIH, S.H danSANTO JUNIOR PERDASA, S.H Para Advokat pada Kantor HukumA. KADHARUSMAN, S.H., Advokat, Konsultan Hukum yangberkedudukan di Jalan Naripan No. 94, Kota Bandung, Provinsi JawaBarat, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28Februari 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan PengadilanNegeri Bale Bandung pada tanggal 2 Maret 2020 masingmasingsebagaimana register nomor W411.U6181/HT.04.10.2020,Nomor W11.U6181/HT.04.10.2020 dan Nomor W11.U6181/HT.04.10.2020 ;4.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 90 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 22 Maret 2017 — Dra. DESRY NINGSIH binti SYUKUR HASANY
72 — 15
  • tahun.Bahwa tugas Ahli adalah sebagai Pengendali Teknis dalam setiap kegiatanpenugasan, yaitu melaksanakan supervisi dan pengendalian pelaksanaantugas tugas tim audit yang terdiri dari Ketua Tim dan anggota tim.Bahwa ahli sudah melaksanakan tugas sebagai ahli dalam tugas audit lebihkurang selama 7 tahun.Bahwa dasar saksi dalam melaksanakan tugas : Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP ProvinsiDKI Jakarta nomor ST1415/PW09/5/2015tanggal 3 Desember 2015.Bahwa yang dimaksud dengan "Keuangan Negara dan dasar hukuma
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 33/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 24 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat I : Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia Persero Disebut Dirut PT BNI Persero, cq. Kepala Kantor Wilayah Bank Negara Indonesia Medan Disebut Kepala Kantor Wilayah BNI Medan, Cq. Kepala Kantor Cabang Bank Negara Indonesia Pematangsiantar Disebut Kepala Kantor Cabang Bni Pematangsiantar
Pembanding/Tergugat III : Fachrul Rizal
Pembanding/Tergugat IV : Rahmat alias Rahmad
Terbanding/Penggugat I : Hotna Rumasi Lbn Toruan
Terbanding/Penggugat II : Tota Resmida Lumbantoruan
Terbanding/Penggugat III : Albine Siagiaan
Terbanding/Penggugat IV : Serpinar Sihite
Terbanding/Penggugat V : Aspiah Sitompul
Terbanding/Penggugat VI : Medi Situmorang
Terbanding/Penggugat VII : Ramli Lumban Tobing
Terbanding/Penggugat VIII : Roslince Nababan
Terbanding/Penggugat IX : Sumiati Pasaribu
Terbanding/Penggugat X : Primawaty Sihombing
Terbanding/Penggugat XI : Hesty Natalia Sihombing
Terbanding/Penggugat XII : Mery Pasaribu
Terbanding/Penggugat XIII : Lasmatiurma Si
90 — 61
  • Tentang Eksepsi Tergugat IV/ Pembanding IIl Yang Ditolak TanpaAlasan Hukuma. Bahwa Jawaban Tergugat IV sebagaimana dimuat dalam putusanhakim judex factie halaman 61 s/d 67, pada pokoknya meliputi 3 (tiga)hal, yakni :Halaman 147 dari 165 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt/2021/PT MDN1) Eksepsi Tentang Procesuele2) Eksepsi tentang Error in Persona3) Eksepsi tentang Surat Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libels).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-11-2017 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 818/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Juni 2019 — 1.HENDRO PRAKOSO 2.Lucy Permata Lugina 3.Ny. Murdinah Siti Sumari 4.Iwan Agustono 5.Sunarbowo Sandi 6.Erda H Poerwoso 7.Firdaus Syam 8.Dedi Martoyo 9.Viviet Savitri Prapita Putri 10.Ny. Sari Parijata Sandi 11.Yudiansyah Lubis 12.Ersa Widyasih Rahayu 13.Hapsari Riana S 14.Juli Astuti 15.Warsiki KP 16.Katrin Dame Uli Nababan 17.Aida Purnamasari 18.Lindawati Sipayung 19.Ganung Argo Rastopo 20.Diah Arumsari 21.Yani Musrihayani 22.Enriko Bony Damanik 23.Baron Pandhora 24.Herarina Melanie 25.Eri Suharta 26.Kukuh Panji Wiyuda 27.Fajar Iman 28.Erma Dyah A 29.Agustin Caesari 30.Endang Diaharina Wahyuni 31.Pientje Sri Moedjiati 32.Arop Siagian 33.Adry Zahedi 34.Ariyanti Siskamurti 35.Hastuti Rustyaningsih 36.Indra Laksmi 37.Dwi Apriyanthi 38.Ovi Dewiyanti 39.Oni Hartiono 40.Mila Irianti Dollar 41.Surya Kencana Fitri LAWAN 1.Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertahanan RI 2.Pemerintah RI c.q. TNI c.q. Akademi TNI 3.Pemerintah RI cq Kemen.ATR BPN RI cq KANWIL BPNl DKI Jakarta cq Kantor Pertanahan Kota ADM. Jaksel
432 — 604
  • SuratKuasa Cacat Hukuma. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali mengajukangugatan terhadap perkara a quo, yaitu pertama pada tanggal28 Juli 2017 terdaftar dalam gugatan perwakilan kelompoksebanyak 55 orang Penghuni yang dikuasakan kepadaHal. 73dari 169 hal. Putusan No. 818/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E., M.M.
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 26-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 46/PDT/2020/PT BTN
Tanggal 5 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
251 — 423
  • bukanpembayaran angsuran pembelian kedua objek sengketa a quo melalui KreditPemilikan Rumah (KPR), yang sejatinya proses kepemilikan objeksengeketa a quo sudah selesai proses jual belinya antara Pembandingdengan Terbanding dengan pembayaran yang dilakukan secara cash kerassebagaimana bukti pembayaran yang telah disampaikan dalam persidanganyang lalu (Bukti T5, T6, T7, T8, T9, T10 dan T11)KEBERATAN KETIGAMajelis Hakim pada Pertimbangan Hukumnya tidak Konsisten dalamMengambil Pengertian Perbuatan Melawan Hukuma
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
63 — 62
  • 26 Februari 2021 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam beritaacara persidangan;Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya padatanggal 28 April 2021;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuatdan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI;MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
119 — 59
  • Aspek Legalitas Subyek Hukuma. Keabsahan subyek hukum perusahaan : verifikasi kKeabsahanformil dan materiil subyek hukum perusahaan/pemilik kapal;b. Kelengkapan perizinan usaha perikanan =: verifikasikeabsahan perusahaan untuk melakukan usaha perikananserta kelengkapan kewajibankewajiban perizinan yangmelekat pada subyek hukum pemilik usaha perikanan;2. Aspek Perizinan dan Kewajiban Terkait Operasional Kapala. Keabsahan status kapal;b.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3330 — 2279
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Bahwa hasil penyelidikan tersebut kemudian disimpulkan oleh KPPU.Bila kesimpulannya ada pelanggaran maka KPPU kemudianmenyidangkannya untuk diambil putusan berupa penjatuhan sanksiadministratif bila terobukti adanya pelanggaran terhadap UU a quo.Dari rangkaian proses penegakan hukum (dalam Hukum AdministrasiNegara) yang diawali dengan pengawasan sampai denganpenjatuhan sanksi berupa tindakan administratif, maka penyelidikanyang dilakukan KPPU yang berada dalam proses penegakan hukuma quo adalah penyelidikan