Ditemukan 3891 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doman desain damaiâ domino damaiã domsin djmain domian damain domais
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-03-2013 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 07/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 20 Maret 2013 — Drs. YUSRADIANSYAH,M.Si
80 — 22
  • Davindo,bahwa saksi tidak pernah membacanya ;Bahwa perlu saksi tegaskan bahwa mengenai masalah MOU maupunPerjanjian Kerjasama, bukanlah domain KORPRI. Ada team yang dibentukoleh Walikota mengenai Pengadaan tanah, yang diantanya terdiri dari DinasCipta Karya, Dinas pertanahan. Merekalah yang secara teknismengetahuinya.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 132/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 2 Maret 2016 — Pidana Korupsi - H. SUDARTO, SE bin SUDARMO
282 — 72
  • pendapat Ahli mengenai alat kesehatan yangtidak memiliki surat izin edar atau izin edarnya sudah kadaluarsa, makaperalatan IUD Kit tersebut tidak mempunyai jaminan keamanan, mutu dankemanfaatan sehingga alat kesehatan IUD Kit tersebut dapatmembahayakan pasien, selanjutnya dikarenakan tidak memenuhi aspeklegalitas maka atas pengadaan barang tersebut seharusnya tidakdilakukan pembayaran merupakan pendapat pribadi Ahli bersifat diskusisaja tidak bersifat mewakili instansi, dan Ahli bilang ini bukan domain
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
246 — 424
  • Fakta hukumtersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (/egal reasoning) bagi Hakim yangberada dalam domain judex facti untuk menentukan amar putusannya (Dr.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-07-2019 — Putus : 15-11-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 15 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
TARNI PURNOMO, SH
Terdakwa:
KARYONO
167 — 55
  • Ini merupakan domain penyedia jasa yang sampaidengan saat ini belum ada ketentuan resmi dari Pemerintah yangmengatur nilai maksimum biaya umum dan keuntungan penyedia jasa.Hal. 76 Putusan No. 77/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby.A).5).HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biayaoverhead yang dianggap wajar (Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Pasal66, Ayat 8), Suatu nilai optimum yang relatif dekat dengan tingkat sukubunga Bank Indonesia.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor :28/PRT
    Ini merupakan domain penyedia jasa yang sampaidengan saat ini belum ada ketentuan resmi dari Pemerintah yangmengatur nilai maksimum biaya umum dan keuntungan penyedia jasa.HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biayaoverhead yang dianggap wajar (Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Pasal66, Ayat 8), suatu nilai optimum yang relatif dekat dengan tingkat sukubunga Bank Indonesia.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor :28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan BidangPekerjaan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-11-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 639/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 23 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : OEY WAN NIO sebagai pemegang saham PT MIMI KIDS GARMINDO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Nusantara Parahyangan
Terbanding/Tergugat II : TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. Waris
Terbanding/Tergugat IV : PT. Minorock Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Mimi Kids Garmindo
Terbanding/Turut Tergugat II : Tuan Wiharja Setiawan
Terbanding/Turut Tergugat III : Nyonya Paula Yusuf
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : TN TITIH DERMAWAN
442 — 816
  • dimaksud dengan PKPU, apakah yang dimaksuddengan PAILIT dan apakah yang dimaksud dengan PKPUBERUJUNG PAILIT; Bahwa TERGUGAT II melakukan seluruh tugas, kewajiban sertatanggung jawabnya terhitung sejak ditunjuk dan diangkatoleh Pengadilan Niaga (terhitung sejak tanggal putusanpernyataan pailit diucapkan) atau dengan kata lain segala halyang berhubungan dengan hal hal di dalam prosespersidangan pemeriksaan perkara PKPU a quo maupun didalam proses pemeriksaan perkara PAILIT a quo adalahBUKAN RANAH atau DOMAIN
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 20-02-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HENDARSYAH YUSUF PERMANA, SH.MH
Terdakwa:
TJIPTA FUDJIARTA
172 — 122
  • bisamengajukan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan RUPS danjika tidak dilakukan maka bisa diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri dengan alasan yang jelas untuk dikeluarkan penetapanpenyelenggaraan RUPS; Bahwa sesuai dengan pasal 106 UU Nomor 40 tahun 2007tentang PT maka Direksi yang akan diganti harus diberi kesempatanuntuk mengajukan pembelaan diri paling lama 30 (tiga puluh) haridan ada prosedur untuk penggantian Direksi; Bahwa dari pemaparan Ahli tersebut diatas maka perbuatanmelawan hukum masuk domain
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/PN.Srg
Tanggal 10 Nopember 2015 — H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O.SUDARJO (Alm)
167 — 1468
  • Dibelahan bumi manapun itu domain hukum perdata (Marwan Effendy, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus).Maka Pengadaan barang dan jasa dapat dikategorikan pidana jikatujuan pernanjian itu tidak tercapai, adanya kegiatan melawan hukum ataumenyalah gunakan wewenang dan terdapatnya kerugian Negara dalamkegiatan tersebut dengan munculnya pihak pihak yang disengaja diuntungkanseperti memperkaya diri orang lain/badan lain yang merugikankeuangan/perekonomian Negara.Jadi proses ganti rugi itu dapat dilakukan pihak
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 394/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
PHOA HERMANTO SUNDJOJO
286 — 159
  • Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini,maka ini adalah domain dari kewenangan majelis;Bahwa sekalipun orang yang diberi kuasa itu untuk melaporkan kepolisi,apakah tidak perlu secara tertulis? Menurut pendapat Ahli, bantuan hukumuntuk sekarang bisa, jadi untuk konteks yang Ahli pahami hanya untukpengadilan saja yang punya kuasa khusus karena itu nantinya akanberbicara mengenai kewenangannya. Dalam konteks BW ada 2 Suratkuasa yaitu surat kuasa umum dan surat kuasa khusus.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
324 — 173
  • Kewenangan diskresioner aparaturNegara (berupa ketiga bentuk kebijakan di atas) yang dilakukan dalam kerangkabatasbatas AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen vanBehooriljk Bestuur) atau Good Corporate Governance, sehingga sifatnya menjadi"Overheidsbeleid merupakan domain dari Hukum Administrasi Negara dan tidakmerupakan yurisdiksi dari makna Menyalahgunakan kewenangan maupundimensi Melawan hukum (baik melawan hukum formil dan melawan hukummateriil) dalam hukum pidana, khususnya
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 8 Juni 2016 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH
247 — 65
  • pidanakorupsi untuk menghitung terjadinya kerugian keuangan negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak PidanaKorupsi ;Bahwa Perbuatan menyalahgunaan kewenangan dalam hukumadministrasi negara tidak identik/idak sama dan tidak secara otomatikmenjadi perbuatan menyalagunaan kewenangan dalam hukum pidana ;Bahwa perbuatan melawan hukum administrasi tidak identik/Aidak samadengan dan tidak otamatik menjadi perouatan melawan hukum pidana,karena perbuatan melawan hukum pidana menjadi domain
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 1 September 2015 — - SULASMI Binti H.SAMSUDIN - MUHAMMAD FADHIL,SE Als FADHIL Bin TABRI -,YAYA DAMAYANTI Als YAYA Binti LISGANI
126 — 23
  • Bahwa benar saksi tidak mengetahui lagi apoakah HERMANSYAHAls UCOK membuat proposal sebagaimana yang saksi masksuttersebut dikarenakan persoalan tersebut bukan domain ataupekerjaan saksi melainkan pekerjaan oleh pihak Dinas Kelautan danPerikanan Kab. Inhil karena hal tersebut sudah menyangkut dalamteknis. Bahwa benar manfaatnya sehingga dianggarkan Pengadaan KapalMotor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi DesaPanglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
830 — 1711
  • dengan Terdakwa di Darmawangsa dalamkegiatan Sosisliasi saham pada tahun 2013.Bahwa Saksi pernah bertemu denga Helmi Kemal Lubis pada saatklarifikasi saham Dapen mengenai Surat yang ditujukan kepadaDirektorat Dana Pensiun, Direktur OJK mengenai jawaban surat adalahpada pokoknya meskipun SUGI aktif bukan berarti liquid dan dantransaksi harus tetap ,emhacu kepada Ketentuan;hal 224 Putusan No.73/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.PstBahwa Saksi tidak tahu ada Penenpatan SUGI lebih dari IM karenamerupakan hak dan domain
    dari Dapen dan bukan domain OJK.Bahwa tim saksi menemukan ada Repo untuk pembelian saham SUGI diDapen.Bahwa sesuai pemeriksaan Tim bahwa untuk pembelian Repo tidak adaKajian yang memadai dan tidak sesuai dalam pembelian Repo dengantidak ada persetujuan dari Manajemen dan ditak sesuai dengan SOPyang ditetapkan oleh Pendiri.Bahwa Saksi selaku Deputi IKNB II pada OJK dibawah Kepala EksekutifIKNB (Sadr.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2015 — Putus : 24-04-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/PID.SUS/TPK/2014/PN Bgl
Tanggal 24 April 2015 — 1.Ir. ANDI REMAN SUGIYAR Bin KASTOER 2.HARY SUBAGYO,ST Bin SUPARI
179 — 116
  • hukum pidana adalah perbuatan yang bertentangandengan hukum.Bahwa dalam hukum niat saja tidak cukup untuk menjadi dasar adanya perbuatanmelawan hukum;Bahwa unsur kerugian keuangan negara berkaitan dengan undangundang Tipikoradalah kekurangan atau hilangnya keuangan negara yang bisa dihitung oleh ahli,dimana nilainya nyata dan pasti jumlahnya.Bahwa tidak semua kerugian keuangan negara dianggap korupsi;157Bahwa kontrak itu adalah hubungan kontraktual, merupakan proses keperdataan,jadi baru merupakan domain
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 134/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 11 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Drs. EDDY MACHMUDI EFFENDI,MA
131 — 47
  • Jadi akhir tahun harus keluar ;Bahwa saksi tidak faham peranan Terdakwa, karena itu domain operasionaldireksi : Bahwa terkait permasalah Terdakwa, saksi cuma membaca terkait apa yangmembuat beliau menjadi tersangka dan yang ditanyakan kepada saksi.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - EFFENDY HUTAGALUNG
144 — 25
  • Kemudian proses selanjutnyamenjadi domain Satker PDSP.
    sebesar Rp.9.202.708.41 7,Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa datadata yang diserahklan oleh PT.Surveyor Indonesia sebagai hasil dari ProyekPemetaan dan Pendataan Tahun 2010 dan Tahun 2012 tersebut, akhirnyadisempurnakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional dan sekarang datadatatersebut telah dapat dipergunakan sebagai datadata satuan pendidikan olehKemendiknas, dan bahkan oleh siapa saja yang memerlukannya, karena saatsekarang ini datadata tersebut telah menjadi domain
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 27-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Yanyan Kusmawan Bin Alan Dahlan
85 — 31
  • Fakta hukum tersebutmenjadi dasar pertimbangan hukum (/egalreasoning) bagi Hakim yangberada dalam domain judex factie untuk menentukan amarputusannya (Dr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/ Pid.Sus/ TPK/ 2013/ PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2013 — -USEP JUMENO -LISTO WELLY SABU
92 — 19
  • Sehingga Saksi bisa memprediksi berdasarkanskala peta Bappeda bahwa luas lahan yang dimohonkan adalah 112 ha.Kemudian di peta Tata Ruang Bappeda, terindikasi dalam lahan 112 hatersebut ada hutan produksi tetap dan lahan basah.Bahwa dalam melakukan kajian Saksi tidak meminta masukan dari Perhutani(Peta Perhutani), tetapi hanya berdasarkan peta RTRW yang ada di Bappeda.Bahwa tidak ada atensi dari Bupati terkait agar rekomendasi segeradikeluarkan.Bahwa domain Bappeda adalah dalam hal tata ruang.Menimbang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Bdg
Tanggal 14 Juni 2017 — PAMUNGKAS TEDJO ASMORO,SE.
123 — 32
  • BanyuwangiBahwa, benar saksi tidak mengetahui mekanisme kegiatan pendistribusianKPS Tahun 2013 yang dilakukan oleh Area Operasi (AO) VII Surabaya,karena sebagaimana saksi jelaskan terkait tugas dan tanggung jawab yangdimiliki saksi pendistribusian KPS bukan do,aim tugas saksi tetapimerupakan domain Bagian Koekting dan Antaran ;Bahwa, benar Kepala AO VII Surabaya mengundang para Ka. KP, Ka.UPO, Ka. MPC dan MCO untuk mengikuti pertemuan pada tanggal 22Agustus 2013 di Hotel TWIN, Surabaya.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum
Register : 08-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 24-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 15/PID.SUS/2017/PT JAP
Tanggal 12 April 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
73 — 51
  • Provinsi; Bahwa abhli tidak mengetahui dasar hukum penunjukan dankewenangan yang diberikan ketua umum kepada Wakil ketua/Ketuaharian dalam menandatangani NPHD (Naska Perjanjian Hibah Bahwa abhli tidak mengetahui dasar hukum penunjukan dankewenangan yang diberikan Ketua Umum kepada Ketua Hariankarena mengenai jabatan tugas, tanggung jawab dan kewenanganketua harian ditunjuk oleh Formatur yang dibentuk olehmusyawarah Olaraga Provinsi dan atau rapat Pleno PengurusKONI Provinsi; Bahwa hal tersebut bukan domain
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
140 — 33
  • dankesepakatan bersama untuk APBD tahun 2015 antara DPRD denganwalikota dan pembahasan tersebut dilakukan pada bulan September2014 serta untuk APBD tahun 2015 dilakukan pad bulan nopemebr2014;Bahwa saksi menerangkan sebelum bulan juli 2014, SKPDmenyerahkan rancangan kegiatan dalam bentuk KUAPPAS yangkemudain diserahkan kepada masing masing komisi di DPRDBalikpapan terkait kegiatannya kemudian dibahas nantinya olehmasing masing komisi DPRD Balikpapan dengan Mitra (SKPD)dan penyusunan PPAS tersebut merupakan domain