DIAN KRISNADEWI, hal ini membutikan bahwabukti P.11 adalah Akta otentik yang tidak bisa diingkari,dipungkiri/dibantah bahwa perkawinan antara Pembanding semulaPenggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut diakui olehNegara pada tahun 1985, oleh karena apabila Akta Perkawinan (bukti P.11)tersebut tidak diakui oleh Negara maka tidak mungkin Kutipan AktaKelahiran AnakAnak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat (P.2, P.3 dan P.4) diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipilyang berwenang

Dalih warga sipilyang tinggal di Kp. Pamentasan Kotawaringin SoreangKab. Bandung kebanyakan STNK yang dijual olehTerdakwa diperuntukkan untuk jenis kendaraan HondaJazz, Avanza, Ertiga, Xenia, 1 (satu) jenis mobilFortuner dan 1 (satu) jenis mobil Truk yang dipesanoleh Saksi1 untuk dikirim ke Bogor, sedangkan untukkendaraan sepeda motor Terdakwa sudah tidakmengingat kepada siapa saja STNK tersebut dijual,yang Terdakwa ingat kepada Sdr.

Bahwa dalam Surat Kepala BKN Nomor K.2630/V .3262/99 tanggal20 November 2012 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang DijatuhiHukuman Pidana tersebut disebutkan bahwa Pegawai Negeri sipilyang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telahdijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidakdengan hormat.

dengan ringantangan menghancurkan sejumlah barang di rumah apabila sedangmarah ; Penggugat mengungkit kembali uang hantaran Tergugat saat akanmenikahi Penggugat sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yangmenurut Penggugat membuat keluarga Penggugat malu di Kepahiang ; bahwa tidak benar Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak membantumembiayai kebutuhan ekonomi rumah tangga dan selalu Penggugat yangmengatasi kebutuhan ekonomi keluargatersebut, karena Tergugat bekerjasebagai dosen Pegawai Negeri Sipilyang

dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansipenerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo;Menimbang, bahwa setelah menelti bukti P8 dan P1=T1, MajelisHakim berpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagaiPegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yangberkekuatan hukum tetap;Halaman 55 Putusan Perkara Nomor: 147/G/2019/PTUNMDNMenimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipilyang

ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuanperaturan perundangundangan yang menjadi dasar keputusan;Halaman 57 Putusan Perkara Nomor: 147/G/2019/PTUNMDNMenimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara di bidangkepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat 1 huruf b, yangmenyebutkan bahwa : Pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan tanggal 10 mei 2019;Dengan demikian terbitnya Keputusan tersebut tidaklan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan

yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.3/049/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 NomorHalaman 18 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.814.3/172/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/049/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/172/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Safei, S.Pt.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/049/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/172/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Safei, S.Pt.Halaman 22 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR4.

Bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan shabushabu selain ke lingkungan TNI yaitu kepada Serma Roy Ismail danKopda Haddun, Terdakwa juga mengedarkan ke orangorang sipilyang direkut sebagai rekan kerja Terdakwa yang berada diwilayahGorontalo, Palu,Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah.Hal. 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 91K/PM.III1 7/AD/X/201815.

Bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan shabushabu selain ke lingkungan TNI yaitu kepada Serma Roy Ismail danKopda Haddun, Terdakwa juga mengedarkan ke orangorang Sipilyang direkut sebagai rekan kerja Terdakwa yang berada diwilayahGorontalo, Palu, Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah.13.

Permohonan PrematurBahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terlalu dini danbelum pada waktunya (Prematur) belum dapat diperiksa di Pengadilan AgamaPekanbaru Kelas IA;Bahwa Angka Il Perceraian Poin 1 Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember1990 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tentang jinPerkawainan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipilyang

menyatakanbahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terlalu dini dan belumpada waktunya (Prematur) belum dapat diperiksa di Pengadilan AgamaPekanbaru Kelas IA;Bahwa Angka II Perceraian Poin 1 Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember1990 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tentang jinPerkawainan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipilyang

Pdt.G/2017/PA.KlkMenimbang, bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddahkepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) untuk 3 bulan, majelis hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugattersebut tidaklah patut karena jika dirataratakan hanya Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) perbulannya yang tentunya nilai tersebut sangat jauh darikata cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat setiap bulannya lagi pulajika dihubungkan dengan profesi Tergugat sebagai pegawai negeri sipilyang

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/035/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/137/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/035/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/137/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Fitriah.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/035/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/137/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Fitriah.4.

Proyek tersebut didapat PELAWAN dari PT.BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA dimana PELAWAN yangmelaksanakan proses pembangunan proyek tersebut dan TERLAWANyang membiayai segala biaya yang dibutuhkan dalam pembangunanproyek tersebut Sampai dengan proyek selesai ;Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 perjanjian tersebut telahdisepakati pula bahwa TERLAWAN sebagai pihak yang mengaturpembukuan atas pelaksanaan pembangunan proyek M&E Work dan Sipilyang meliputi laporan pengeluaran, laporan pembelian, laporanpembukuan

Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipilyang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikansebagai pegawai negeri sipil;Hal. 37 dari 61 Hal. Putusan No.26/G/2021/PTUN.JPR4.

Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipilyang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikansebagai pegawai negeri sipil; Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2014 tentangLarangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota dan/atau PengurusPartai Politik ditegaskan bahwa : Dalam pasal 2 ayat 1 dapatmenyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi Anggotadan/atau pengurus partai politik; Dalam pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa Pegawai NegeriSipil yang menjadi Anggota dan

Keputusan Tergugat bertujuan untuk tertibAdministrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan atauPNS dalam rangka penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan ;B. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN1.

Bahwa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telahmenerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018yang pada pokoknya tentang penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

DalamNegeri Nomor: 816.313.3.3672, tanggal 17 Desember 1990dengan NIP awal No. 010234238, Golongan/Ruang Gaji : IIl/a danditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IlBahwa selanjutnya suami Penggugat diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor: 816.321.131499, tanggal 30 Januari 1993,10.NIP.010234238, Golongan/Ruang Gaji III/a dan ditempatkan padaPemerintah Kabupaten Tingkat II Ende ; Bahwa terakhir suami Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

., sebagai mediator namun upayamediasi dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai Guru pada SMP Negeri 9 Watampone telah memperolehSurat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaipersyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan disiplinkepegawaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Jo.

;Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakimmenunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acarapersidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalamputusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan ahli danketerangan para terdakwa, serta alat bukti surat, maka diperolah faktafakta hukum sebagaiberikut :1Bahwa terdakwa I Asnal Kamil SE adalah seorang Pegawai negeri Negeri Sipilyang

Perintah Pencairan Dana) palsuguna pencairan anggaran atas proyek pengadaan bibit jagung dan bibit padi yangsudah pernah dicairkan pada tahun anggaran 2011 di Dinas Pertanian danPeternakan Kab.Mamuju;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dimanaketerangan saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barangbukti yang diperlihatkan didalam Persidangan diperoleh fakta sebagai berikut ;e Bahwa terdakwa I Asnal Kamil SE adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai NegeriSipil BAB II Pasal 33 disebutkan : Pegawai Negeri Sipil yangberpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi Pegawai yangmenduduki jabatan fungsional tertentu; e. PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan struktural, khususnya Pasal 5 disebutkan :*Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah :ceb. A dSt.....e.

digunakan sebagai salah satubahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karirPegawai Negeri Sipil Sesuai ketentuan tersebut yang telah diakuisendiri oleh Penggugat, sangat jelas bahwa Daftar Urut KepangkatanHalaman 16 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUNSMGbukan merupakan satusatunya aspek sebagai bahan pertimbangandalam pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil;Selanutnya, dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun1979 disebutkan Apabila ada lowongan, maka Pegawai Negeri Sipilyang

total berat brutto1,84 (satu koma delapan empat) gram atau berat netto 0,5295 (nol komalima dua sembilan lima) gram, 2 (dua) sachet bening kosong bekas pakai, 1(satu) unit Handphone (Hp) merek VIVO warna putih dengan nomor simcard 082260829895, 1 (Satu) buah kaca pireks, 1 (Satu) buah korek api gasdan 1 (satu) dompet warna cokelat; Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam tas pinggang yang digunakan oleh Terdakwa; Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ada masyarakat sipilyang

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980disebutkan sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenangmenghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yangdisangka melakukan pelanggaran disiplin itu :Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980disebutkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf bdilakukan secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang15161718menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang