Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 08-10-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 354/Pdt.G/2013/PN.Smg
Tanggal 8 Oktober 2014 — SARNITI binti SAIMAN (PENGGUGAT) MELAWAN Pemerintah Kabupaten PATI, DKK (TERGUGAT)
46 — 8
  • Kantor Balai BesarWilayah Sungai (BBWS Pemali Juwana) ;Bahwa selaku pemangku kekuasaan di Daerah, Pemerintah KabupatenPati atas permintaan Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum cq.Kantor BBWS hanya memfasilitasi pembentukan Tim Sosialisasi, TimKoordinasi dan Tim Tekhnis Penanganan Sungai Juwana, TimPengukuran dan Penentuan Garis Sempadan Sungai Juwana Kab. Patidengan Keputusan Bupati Pati.
Pengadilan PN MUARO Pidana Umum
Register : 13-02-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN MUARO Nomor 27/Pid.B/2018/PN Mrj
Tanggal 2 Mei 2018 — Penuntut Umum:
FITRI DWI HANDAYANI, S.H., M.H.
Terdakwa:
YENI VERAWATI BINTI ZAKARNI PGL VERA
91 — 4
  • Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan;Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dilakukan sesuaikwalifikasi yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan.Menimbang, bahwa dalam menjawab hal tersebut di atas, MajelisHakim terlebin dahulu perlu menegaskan bahwa istilah tekhnis yuridis dalamPasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP lazim disebut sebagai deelneming ataupenyertaan.Menimbang, bahwa pembuat undangundang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 22-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 428 K/TUN/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — CV. JAVA TRUNK COMPANY VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II., II. EVA AHMAD BASWEDAN, DKK;
97 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Kasasi secara tekhnis telah mengalami kesulitan/sudahtidak dapat melakukan proses kepengurusan administratif ataskegiatan usahanya yang masih tercatat berada di dalam bangunangudang di Jalan Kasuari No. 23 Surabaya (objek sengketa a quo)sehingga mengakibatkan berkurangnya nilaipendapatan/penghasilan dan keutungan dari kegiatan usahaPemohon Kasasi (CV.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 05-01-2018 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 3/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 12 Maret 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
28 — 26
  • Dalam izin prinsip Nomor 360/29389tanggal 24 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat Il kepada Tergugat dengan tegas telah syaratkan bahwa segala sesuatu menegenai pekerjaaantersebut adalah kewenangan Tergugat baik dari segi tekhnis danpembayarannya sepanjang yang sesuai dengan ketentuan yang berlakuuntuk pekerjaan tanggap darurat;3.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 23-01-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 42/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 7 Juni 2017 — KEPALA PLANETARIUM DAN OBSERVATORIUM PROV.DKI JAKARTA CS >< PT.BUNGA LESTARI
100 — 51
  • No. 42/PDT/2017/PT.DKI. 38.39.40.41.42.Channel Power Dome (Hardware), termasuk menentukan titikpemasangan dan menyiapkan jaringan baik listrik maupun internet;Bahwa oleh karena dari awal Tergugat tidak pernah memberikangambar tekhnis terkait dengan tempat pemasangan instalasi DigitalVelvet serta jaringan listrik dan jaringan internet, maka Penggugatmembuat penawaran tanpa memperhitungkan hal tersebut;Bahwa Penggugat bersamasama dengan Tergugat melakukanpengecekan lokasi pemasangan Digital Velvet
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 30-04-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 10/PID.SUS/2015/PT PTK
Tanggal 29 April 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : JOSEF CHRISTIAN, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : Ir. TAUFIK WALIANSYAH Als TAUFIK Bin H. SUMITRA
Terbanding/Terdakwa : H.R ZAINUDIN, SE Bin H. SUMITRA
93 — 42
  • Paulus Udu, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dengan surat Nomor : 5 tahun 2010 tanggal 10 Februari 2010, AsistenTeknis yaitu Amat Jaya S.Sos, serta Tim PHO dan FHO berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang No. 32 tahun2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala dinasPekerjaan Umum Kabupaten Ketapang No. 029 tahun 2010 tentangpembentukan tim Peneliti kontrak dan serah terima (PHO/FHO) ProyekAnggaran Pendapatan dan Belanja
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 01-06-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 08-08-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Krw.
Tanggal 11 Desember 2012 — Ny. DEVI NOVIAWATY (DEVI NOVIANTY) LAWAN I. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Karawang di Karawang qq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Rengasdengklok, II. Tn. INDRA KASIH III. A. AGUS SAEFUL HILMI alias AHMAD AGUS SAEFUL HILMI
59 — 5
  • Bahwa pada angka 10 gugatan Penggugat dengan tegas Penggugatmengatakan Tergugat member kesempatan kepada Penggugat untukmembayar 50% dari sisa pinjaman agar terhadap agunan tersebut tidakdilakukan pelelangan.Bahwa pada kenyataannya walaupun sudah diberikan kesempatansebagaimana pada point 20 di atas, Penggugat tetap tidak mempunyaiitikad baik dan hanya membayar sebesar Rp 25.000.000, ( dua puluh limajuta rupiah ).Bahwa dikarenakan Penggugat hanya membayar sebesar Rp 25.000.000,maka sesuai dengan tekhnis
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 04-12-2019 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 346/Pid.B/LH/2019/PN Sak
Tanggal 10 Februari 2020 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
UDIN MANURUNG Als PAK GOMGOM
88 — 31
  • Kerusakan Lingkungan Hidup tersebutmerupakan petunjuk tekhnis tentang Pasal 69 ayat (1) huruf h dan Pasal69 ayat (2) Undangundang R.
Pengadilan PA MANINJAU Perdata Agama
Register : 17-02-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PA MANINJAU Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Min
Tanggal 24 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 27
  • perceraian di Pengadilan Agama selesai dan atas kesimpulan dariTergugat tersebut, Penggugat juga menyatakan persetujuannya;Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan antaraPenggugat dan Tergugat mengenai uang jemputan Tergugat, maka HakimTunggal berpendapat semua yang berkaitan dengan uang jemputan ini tidakperlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukumatasdikabulkannya tuntutan Penggugat, menurut Majelis Hakim dipandang logisdan rasional serta menyangkut tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 02-02-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2016
Tanggal 7 April 2016 — NAHDATUL WATHAN VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. 1. DR. TGKH M. ZAINUL MAJDI, MA., 2. TGH. HUDATULLAH MUHIBBUDDIN ABDUL AZIZ;
188 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Tekhnis);Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 1 s/d angka 8 di atasgugatan Penggugat diajukan belum waktunya (pradini), seharusnya terlebihdahulu diselesaikan secara mediasi jika tidak berhasil melalui PengadilanNegeri untuk menguji secara hukum Nahdlatul Wathan versi mana yangmerupakan kelanjutan dari Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh TGKH.Muhammad
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 24-10-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 59/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 3 Januari 2017 — HANAFI, S.T., VS GUBERNUR SUMSEL
169 — 94
  • Negeri Sipil, diterbitkan Tergugat padatanggal 03 Agustus 2016, adalah Putusan Pengadilan Negeri PalembangNomor: 05/Pid.SusTPK/2015/PN.PLG tertanggal 23 April 2015 terkait dengantindak pidana korupsi dalam Kegiatan Peningkatan Sarana dan PrasaranaPembangunan Masjid pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alamsesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Pagar Alam Nomor : 59 Tahun 2013, tanggal 3 Juli 2013 tentangPenunjukkan ............Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 11-07-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 29 Nopember 2017 — Penggugat:
PT. ARAZ MULIA MANDIRI diwakili oleh M. Zubir
Tergugat:
Kelompok Kerja POKJA Pengadaan Jasa Konstruksi Dilingkungan Pemko Subulussalam
205 — 69
  • Bahwa Tergugat didalam melaksanakan proses lelang, hanya10.menetapkan 1 (satu) Sub Bidang untuk Pekerjaan PembangunanGedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam, sedangkanbila dilihat dari spesifikasi tekhnis dari Pekerjaan Pembangunan GedungRuang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam, yang didalamnya jugaterdapat pengadaan alatalat kesehatan, maka seharusnya Tergugatmenetapkan 2 (dua) Sub Bidang Pekerjaan, yaitu Sub Bidang Pengadaanalatalat Kesehatan dan Sub Bidang Konstruksi Bangunan gedungkesehatan
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Umum Pencurian
Register : 23-05-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN KEBUMEN Nomor 127/Pid.B/2017/PNKBM
Tanggal 13 Juli 2017 — ARYADI Alias YAHYA Bin ABU NAWAR, Dkk
30 — 3
  • kekuasaan atau perbuatanmengambil sudah dimulai pada saat seorang berusaha melepaskan kekuasaanatas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkansebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 19-06-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1481/Pdt.G/2014/PA.TA
Tanggal 28 Agustus 2014 — Pemohon dan Termohon
32 — 0
  • tidak membuktikanbahwa memang ada Daftar Inventaris Tanah Milik Tergugat II/Terbanding III/Termohon Kasasi III yang sama dengan tanah sengketa, berarti tanah sengketatidak terbukti milik Tergugat II/Terbanding IHI/Termohon Kasasi III atau tanahnegara;6 Untuk Posita 7, bahwa, Tergugat IV/Terbanding V/Termohon Kasasi IV didalam memproses permohonan hak dari Tergugat I/Terbanding I/ TermohonKasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II tidak sesuai denganketentuan perundangundangan dan tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 91/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 25 Nopember 2013 — LUTHFI AHMAD BIN (alm) MUHAMMAD BADJURI
65 — 14
  • UndangUndang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA~ Bahwa ia Terdakwa LUTHFI AHMAD Bin ( Alm ) MUHAMMAD BADJURIbersama EDI YUSMIANTO Bin YUSROMIHARJO selaku Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara, PRTIYO RAHARJO binSETYO SUPARTO (Terdakwa penuntutan terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis
    ketentuanperaturan perUndangUndangan ;j Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRDyang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna ;k Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapatparipurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.= Bahwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkanPetikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor :821.2 / 21161 / 1986 tanggal 31 Januari 1986 yang kemudian sejak tahun 2009ditugaskan sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis
    Rudiyanto;Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat RUKK/ RAB maupun gambardari setiap kelompok tani tersebut;Bahwa ketika membuat usulan tersebut Saksi pernah melihat Proposal dariKelompok Tani, namun saya tidak pernah menghitungnya dan saya tidakmengetahui apakah seluruh kelompok tani yang diusulkan tersebut terdapatProposalnya;Bahwa Saksi tidak ada menerima honor selaku Tim Tekhnis;Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Pak Sairan sebesar Rp.4.000.000,(empat juta rupiah) yang menurut keterangan
    rapat oleh DWI ATMAJImaupun dengan SAIRAN;115Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada musyawarah Kabupaten yangdihadiri oleh tim teknis, tokoh masyarakat, LSM, unsur pemerintah daerah dalammenetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan Jitut Jides;Bahwa sepengetahuan Saksi yang aktif melaksanakan pengelolaan kegiatan JitutJides tahun 2011 adalah Saudara Sairan dan Priyo Raharjo;Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara kelompok tani penerima bantuanditetapkan;Bahwa sepengetahuan Saksi, secara tekhnis
    EDI YUSMIANTO;Bahwa dalam Penetapan Kelompok Tani tidak pernah ada musyawarahKabupaten yang dihadiri oleh Tim Teknis, tokoh masyarakat, LSM, unsurpemerintah daerah;Bahwa setelah penetapan kelompok tani, yang turun ke lapangan adalah SaudaraPRIYO RAHARJO untuk melakukan survey;Bahwa seharusnya mekanisme pelaksanaan kegiatan Jitut Jides yang saksiketahui yaitu :1 Seharusnya proposal diajukan oleh masingmasingkelompok tani;2 Dilakukan identifikasi penentuan calon petani dan calonlokasi (CPCL);3 Tim tekhnis
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-04-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN RANTAU Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Rta
Tanggal 8 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.Iwan Budi Susilo,SH
2.ANDRI NANDA H. F., S.H., M.H.
Terdakwa:
Amat Yunus Als Amat Lenong Bin Syahran
25 — 6
  • untuk obat jenis Carnophen adalah termasuk golonganObat keras, yang harus dijual oleh Apotek berizin dan untukmembelinya pun harus dengan resep dokter ;e Bahwa fungsi obat carnophen adalah sebagai obat penenangsusunan syaraf pusat yang biasanya dipergunakan oleh orangyang mengalami gangguan jiwa ;e Bahwa ahli menerangkan Persyaratan yang harus di penuhiseseorang dalam melakukan pekerjaan Kefarmasian adalah :Wajib memiliki Surat tanda registrasi berupa : STRA bagi apotekerdan STRTTK bagi tenaga tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2009 — Upload : 20-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1256K/PIDSUS/2009
Tanggal 25 Nopember 2009 — Ir. AGUS SUNARTO, MM. Bin SUKARDI
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tegal yang dalam hal ini adalan SubDinas Pengairan menyusun ide tekhnis untuk penanggulanganbanjir tersebut dengan cara normalisasi sungai Brungut yangkemudian Sub Dinas Pengairan DPU Kab.
Pengadilan PN SUMENEP Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-12-2008 — Putus : 18-05-2009 — Upload : 22-01-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 10 / Pdt.G / 2008 / PN.Smp
Tanggal 18 Mei 2009 — R A W A I T (Penggugat)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGNANGKA, dkk (tergugat)
68 — 19
  • perolehan suara masingmasing calon ;e Apakah dengan tidak dilakukannya perhitungan ulang telah terjadi perbuatanmelawan hukum ;Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara aquo akan diberlakukan ketentuanketentuan hukum positif yaitu Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah KabupatenSumenep No. 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan aturan pelaksanaan yang diatur dalamPeraturan Bupati Sumenep No. 08 Tahun 2008 tentang Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PA MOROTAI Perdata Agama
Register : 07-11-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PA MOROTAI Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.MORTB
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 17
  • Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Khusus
Register : 29-08-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN MEULABOH Nomor 189/Pid.B/LH/2018/PN Mbo
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.WAHYUDDIN, SH
2.DEDEK SYUMARTA SUIR, SH
3.YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
DARMAWAN Bin H. AKARIM
404 — 44
  • TINDIKALISYAHBANA,dibawah sumpah dan pada saat persidangan yang padapokoknya menerangkan menerangkan sesuai keahliannya sebagai berikut:e Bahwa Ahli diangkat menjadi PNS Dinas Kehutanan danPerkebunan Pemkab Aceh Barat yaitu sejak tahun 2005, dansejak bulan Januari 2017 saya bergabung / dialinkan menjadiPNS Staf Seksi PPK KPH Wilayah IV Aceh dan ahli pernahmengikuti pendidikan / latihan di bidang tekhnis kehutananyaitu. pengawas penguji kayu gergajian rimba Indonesia(PPKGRI) pada tahun 2006 di Kota