Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-02-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 314/Pid.B/2010/PN.KSP
Tanggal 21 Februari 2011 — SAID HASAN Bin SAID JAFAR
92 — 11
  • Aceh Tamiang adalahSaksi YUSHAMDI, ST ;Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) terhadap proyekpekerjaan pengaspalan jalan Desa suka Mulia Suka Damai 6000. M2 Kec. Banda MuliaKab.
    Karya Muda Rantau mengajukan surat permohonanpembayaran 95 % kepada Pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) dengansurat tanpa nomor tanggal 4 April 2008.2 Pada tanggal 30 April 2008 Konsultan pengawas menerbitkan berita acarapemeriksaan pekerjaan lapangan dengan surat nomor :51/BAPPL/BLBM/2008.3 Pada tanggal 30 April PPTK (saksi NASRUDDIN,ST) menerbitkan beritaacara penyelesaian lapangan nomor : 46 / BMJL/BAPPL/2008 tanggal 30april 2008.4 PPTK menerbitkan berita acara pemeriksaan pekerjaan lapangan
    Karya Muda Rantau, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Bendaharawan Pengelauran dan Pengguna anggaran saksiYUSHAMDI dan diparaf Verifikasi.Tanda penerimaan tanggal 23 Desember 2008, ditanda tangani olehterdakwa SAID HASAN Direktur PT.
    Karya Muda Rantau, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Bendaharawan Pengelauran dan Pengguna anggaranYUSHAMDI dan diparaf Verifikasi.j Tanda penerimaan tanggal 23 Desember 2008, ditanda tangani olehterdakwa SAID HASAN Direktur PT.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 27-05-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 8/PID.TPK/2020/PT JMB
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUYADI, SH Bin MINTO WIYONO Diwakili Oleh : sertiansyah
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Medi Santoni, SH
316 — 135
  • Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuankeuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan tekhnis;h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan dan bagi hasilpajak daerah dan retribusi daerah untuk desa;i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa;j. Mengawasi pendayagunaan aset desa;k. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunanpartisipatif Desa. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, bertentangan dengan :1.
    Dinas PMDKab.Tebo pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 Tugas terdakwa adalah membantuBupati dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakandaerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa,Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Pembinaan Pemerintahan Desa,Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi tepat guna perdesaan,Pengembangan Kelembagaan Desa dan Ketahanan Sosial BudayaMasyarakat Desa sesuai ketentuan Perundangundangan.Dan mempunyai Fungsi sebagai berikut : perumusan kebijakan tekhnis
    Pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi dibidang pemberdayaan dandesa. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakatdan desa. Pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa.Halaman 16 dari 226 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT JMBPelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya.Bahwa berawal sdr.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-05-2016 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 10 Mei 2017 — Arthur Purboyo, dkk. Melawan PT. Brent Securities, dkk.
226 — 148
  • Selanjutnya sesuai dengan Pedoman Tekhnis Administrasi dan TekhnisPeradilan Perdata Buku Il Edisi tahun 2007 yang dikeluarkan olehMahkamah Agung, pada halaman 50 menentukan sebagai berikut:"1. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeriberwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi:C. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antaratergugat tergugat adalah sebagai yang berhutang danpenjaminnya."
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-01-2021 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2021 — Pemohon:
GANEFO Alias BIE GUAN,
Termohon:
KAPOLRI Cq. KABERESKRIMPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA,
65 — 14
  • TPI) melalui Koperasi Jasa Timur PratamaIndonesia, dihubungkan pula dengan diterbitkannya Bukti Bilyet SimpananBerjangka Rupiah, maka telah membuktikan secara hukum Termohonbelum melakukan hal untuk menemukan apakah benar telah terjadiperbuatan sebagaimana yang dilaporkan yaitu. belum dicairkannyakeuntungan investasi simpanan dan pengembalian modal investasitersebut, dan apakah hal tersebut dilakukan oleh Terlapor DEVINA danNELLY atau ada keterlibatan pihak lain, yang secara tekhnis dapatdibuktikan
Pengadilan PN KOTABARU Perdata
Register : 01-12-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN KOTABARU Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Ktb
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama
Tergugat:
1.PT. Manunggal Adi Jaya
2.Nurdin Efendi
3.Samsudin
151 — 38
  • Bahwa PT MAJ tidak pernah memberikan pelatihan danbimbingan tekhnis tentang manajeman perkebunan9. Bahwa PT MAJ tidak pernah memberikan penjelasan tentangutang piutang terhadap kopbun Kelumpang Bersama10. Bahwa PT. MAJ tidak amanah sesuai janji dalam spk (SuratPerjanjian Kerjasama).11. Bahwa PT MAG tidak adil dengan konsep kemitraan dimana PTMAJ telah mendapatkan hasil kurang lebih 80 milyar (delapan puluhmilyar) sedangkan KopBun baru menerima dana talangan sebesarkurang lebih 3,6 miliar.12.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 04-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
POSMA SITORUS, SH
275 — 72
  • Evaluasi administrasi yang diperiksa Surat Penawaran, daftar kuantitas,RAB, metode pelaksanaan, daftar personil, spesifikasi tekhnis, jadwalpelaksanaan pekerjaan2. Evaluasi Tekhnis yang diperiksa keseluruhan Tenaga Ahli, dataperalatan/perlengkapan yang diusulkan3.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 10-01-2018 — Upload : 07-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 454/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 10 Januari 2018 — WASIMAN. H.S dkk lawan . PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk DSP UNIT PASAR REMBANG dkk
59 — 48
  • sembilan puluhenam ribu rupiah);17.Dengan Bahwa mendasarkan dalildalil sebagaimana tersebut datas adalahmerupakan FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKANjika pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Tanah Sengketasebagaimana Risalah Lelang Nomor 1602/2016 tertanggal 20 Septemberadalah telah sesuai telah sah dan tidak berntentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkan denganalasan apapun (Vide Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanaBukullPedoman Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-10-2012 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 P/HUM/2012
Tanggal 18 Juni 2013 — FRONT PEMBELA ISLAM vs PRESIDEN RI;
339 — 703 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merujuk pada ketentuan Pasal 100 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011, maka kedudukan Keputusan Presiden a quo merupakan kebijakan Presidenyang dimaknai sebagai peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan UndangUndang atau Peraturan Pemerintah.4 Dengan demikian bahwa anggapan Para Pemohon yang menjadikan Pancasiladan UUD 1945 sebagai batu uji dalam pengujian Keputusan Presiden No. 3Tahun 1997 merupakan anggapan yang keliru dan tidak tepat karena kedudukanPancasila dan UUD 1945 bukan sebagai norma hukum tekhnis
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 8 Desember 2020 — Penuntut Umum:
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
JURIANTI
201 — 97
  • Konawe Selatan adalah pak Subair; Bahwa sebagai Kepala Bidang Pariwisata, saksi mempunyai tugas antaralain penyusunan kebijakan di bidang pariwisata, pemberian petunjuk tekhnis,melakukan koordinasi dan sinkronisasi, melakukan pengawasan dan pembinaan,pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata,penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan terkhusus dibidang pariwisata sertatugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; Bahwa keterlibatan saksi dalam pelatinan yang
    Konawe Selatan serta Para Pesertakegiatan dan pihakpihak lainnya; Bahwa dari audit yang kami lakukan, kami menemukan adanya kegiatan yangdilaksanakan tidak sesuai petunjuk tekhnis tersebut dimana terdapat pengeluaran yangtidak dapat dipertanggung jawabkan dan ada pula pengeluaran yang dipertanggungjawabkan tetapi tidak sesuai dengan riilnya; Bahwa Berdasarkan analisis, pengujian dan evaluasi dokumen serta klarifikasikepada pihakpihak terkait kami memperoleh fakta bahwa penyimpangan yang terjadidalam
    aturan yang dilanggaryakni merujuk pada aturan UndangUndang No. 17 Tahun 2003 tentang keuanganNegara, UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,kemudian Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang danJasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 danperubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan MenteriPariwisata No. 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 14-08-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 27 Desember 2018 — Penuntut Umum:
FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
Terdakwa:
Drs. HAJAMUDDIN MM.
78 — 57
  • 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Pembayaran , tanggal 9 Januari 2016
  • 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat Nomor: 02 Tahun 2013, tanggal 14 Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A 2013, yang telah dilegalisir.
  • 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Meneteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 03 Tahun 2013 , tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan T.A. 2013, yang telah dilegalisir.
  • 1 (satu) bendel Laporan Triwulan III Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Pedesaan Kab.Sumbawa Barat Tahun 2013.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 24-10-2024 — Putus : 08-01-2025 — Upload : 09-01-2025
Putusan PN BENGKULU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl
Tanggal 8 Januari 2025 — Penuntut Umum:
DENNY WIJAYA, S.H.
Terdakwa:
ADDRI ANUGERA Alias AAN Bin M. ZEN ZAILANI (Alm)
8 — 3
  • Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Selaku Pengguna Anggaran Nomor 011 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Staf Pengelola pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
46. Asli Surat Keputusan Plt.
Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 017 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Staf Pengelola pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
49. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik Nomor: 530/90/Perpin/ BA/2021 Tanggal 28 Desember 2021.
50.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 19-07-2024 — Putus : 06-11-2024 — Upload : 18-11-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks
Tanggal 6 Nopember 2024 — Penuntut Umum:
1.FATHIR BAKKARANG, S.H.
2.FAISAL, S.H.
3.JAPAR PILA, S.H.
Terdakwa:
MOH. IRFAN SYARIEF, S.E BIN SYARIFUDDIN (TERDUGA)
100 — 99
  • Surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 18/ 2022 tentang penetapan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan lingkup secretariat daerah Tahun anggaran 2022;
  • Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 77/ 2022 Tentang pelimpahan Sebagian kewenangan pengguna anggaran lingkup secretariat daerah Kab. Jeneponto
  • Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto Nomor : 900/ 2/ 2022, Tentang penetapan pejabat penatausahaan keuangan sekrearait daerah kab.
    Jeneponto Nomor : 900/ 01/ 2022, tentang penetapan pejabat pelaksana tekhnis Kegiatan lingkup secretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022
  • Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821/524/2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi melalui penyetaraan dari jabatan administrasi dilingkungan pemerintah Daerah.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-01-2016 — Putus : 03-06-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 3 Juni 2016 — H. Zainir, ST. Gelar. Datuk Rangkayo Mulie ; Oyer Putra, ST. MT Panggilan Oyer
250 — 144
  • dari lapangan;Bahwa Saksi pernah mendengar usulan dari Direktur PDAM untuk kegiatan diAsam Pulau dan Tandikat;Bahwa Usulan tersebut melalui surat;Bahwa Saksi pernah membaca usulan tersebut;Bahwa Saksi membenarkan surat usulan tersebut;Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal berapa surat usulan tersebut;Bahwa Saksi membenarkan surat hasil survey tersebut;Bahwa Pada waktu itu saksi sebagai pegawai PDAM;Bahwa Pekerjaan saksi ada hubungan dengan surat usulan tersebut, karenasaksi sebagai Kepala Bagian Tekhnis
    Oleh karena adapendaftaran peserta lelang untuk Konsultan Pengawasan kemudian Ali Nurainselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) memberitahu Yalmaswera agarikut dalam seleksi pengadaan jasa konsultan. Kemudian Yalmaswera mengikutiseleksi serta mengizinkan Dudi Resko untuk ikut dengan perusahaan milikMohotoma. L. Tobing sehingga terhadap 2 paket Perencanaan (DED) dimenangkanoleh PT. Multi Karya Interplan Konsultan dengan direktur Muhotoma L.
    Oleh karena adapendaftaran peserta lelang untuk Konsultan Pengawasan kemudian Ali Nurainselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) memberitahu Yalmaswera agarikut dalam seleksi pengadaan jasa konsultan. Kemudian Yalmaswera mengikuti434seleksi serta mengizinkan Dudi Resko untuk ikut dengan perusahaan milikMohotoma. L. Tobing sehingga terhadap 2 paket Perencanaan (DED) dimenangkanoleh PT. Multi Karya Interplan Konsultan dengan direktur Muhotoma L.
    Graha Fortuna Purnama sebagaimana pengakuanDedi Sutendi didepan persidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan kepada faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan baik dari keterangan saksisaksi, buktibukti surat yang ditampailkanoleh Penuntut Umum didepan persidangan telah terbukti bahwa yang menjadi Otakatau Intelektual Dader timbulnya perkara Tindak Pidana Korupsi ini adalah AliNurain selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu mulai darimemperkenalkan Yalmaswera kepada Terdakwa.ll, menyuruh
    Graha Fortuna Purnama sehingga dalam perkara ini Majelisberpendapat bahwa orang pertama yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara inioleh Penuntut Umum adalah Ali Nurain selaku PPTK, bukan melindungi Ali Nur aindibawah pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi suatu rangkaian yangsistimatik antara Ali Nurain selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danHengki Katsidi selaku Direktur PT.
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 20-02-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 11-09-2018
Putusan PA BANJARBARU Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 23
  • Bahwa untuk tekhnis pengasuhan akan diserahkan kepada kedua belahpihak berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak baik secara fisik,mental, dan spiritual anak;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, para pihakmenyetujul dan sepakat mengenai hak asuh kedua anak tersebut dan tekhnispengasuhannya mengutamakan kepentingan anak;Putusan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Bjb Halaman 50 dari 59 HalamanMenimbang, bahwa maka berdasarkan kesepakatan tersebut untukkepastian hukum dan kemaslahatan bagi para
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 12-12-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 06-06-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 181/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat:
KUKUH SUGIARTO, S.T.
Tergugat:
Pokja Kab Lombok Tengah
249 — 137
  • fotokopi dari fotokopi );Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentangETENDERING ( fotokopi dari fotokopi );Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Republik Indonesia NO: 31 /PRT/M/2015Tentang Perubahan ketiga Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentangstandar dan pedoman tentang standar dan pedomanpengadaan pekerjaan kostruksi dan jasa konsultasi( fotokopi dari fotokopi ) ;Peraturan Kepala LKPP Nomor 14/2012 TentangPetunjuk Tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 14-05-2013 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 23-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 654/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 4 Juni 2013 —
177 — 94
  • Buku Suplemen Hasil Rapat Kerja Tekhnis Mahkamah AgungRI dengan ParaKetua Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan SeluruhIndonesia", yang diterbitkan oleh TUADA PIDUM Mahkamah AgungRI Tahun 1998Jo.
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Khusus
Register : 29-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN BAUBAU Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Bau
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
MUSRIHI, SH.
Terdakwa:
SUAIB Alias ALI BIN RUHAM
387 — 31
  • Tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 sebagai staf KanwilKehutanan Provinsi Sulawesi Selatan ; Tahun 2001 sampai dengan 2003 sebagai staf Dinas KehutananProvinsi Sulawesi Selatan ; Tahun 2004 sampai dengan 2016 sebagai staf BalaiPengawasan Pemanfaatan Peredaran Hasil Hutan (PB3HH) WilayahDaratan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara ; Tahun 2017 sampai dengan saat ini sebagai Staf BalaiPenataan Kawasan hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi SulawesiTenggara ;* Mengikuti pelatihan pengawas tenaga tekhnis
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 09-03-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 20/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat:
Nuih Herpiandi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
Linda Sahara
225 — 125
  • .1118/Kelurahan Karanganyar, SHM No. 1119/ KelurahanKarangayar, SHM No. 1120/Astanaanyar, SHM No.1121/Astanaanyar, dan SHM No. 561/KelurahanBraga;Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan KotaBandung, tanggal 20032020;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat PengadilanNegeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor:W.11.U1/221/HK.02.02/IV/2018, tanggal 4 April2018, Hal: Penjelasan Pengesahan Status AbhliWaris;Fotokopi sesuai dengan Hasil Ketikan Penggugat,Lampiran Pedoman Tekhnis
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 27-01-2014 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 31-10-2014
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 20-K/PM III-16/AD/1/2014
Tanggal 13 Mei 2014 — SERTU NUR AMIN
165 — 81
  • Gowa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.Bahwa Saksi pada tanggal 5 Juli 2013, menjabat sebagaiPengawasan dan Bimbingan Tekhnis Pertambangan dan energiKab.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 02-06-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 05 / Pid.Sus / Tipikor / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 2 Juni 2014 — SYAHRUDIN Bin (alm) NORMANSYAH
46 — 10
  • Pemerintah daerahPutusan Nomor 04/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 12 dari 951) Dalam melaksanakan tender /lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut: Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang/cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahlitekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman
    Pemerintah daerah5) Dalam melaksanakan tender/lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut:Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang/cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahlitekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman membangun kapal, terutama membangun kapalperikanan ; Tidak