Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-01-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN Pdg
Tanggal 27 April 2016 — BUJANG JAMAL Als. BUJANG
20032
  • Koto Tangah Padang sejak tahun 2014 sampai sekarangBahwa yg saksi ketahui terdakwa adalah menjual pupuk, pestisida danpakan ikanBahwa jumlah kelompok tani yang ada di daerah Batipuh Panjang Kec.Koto Tangah sebanyak 8 kelompok.Bahwa sebahagian kelompok tani mendapatkan pupuk dari UD.MitraUsaha Tani milik terdakwa.Bahwa anggota kelompok tani mendapat pupuk dengan caramengajukan RDKK melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) kelurah, setelah ditanda tangani, diserahkan ke Unit Pelaksana Tekhnis(UPT) setempat
Putus : 08-05-2013 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 491/Pid.B/2012/PN.Cbn
Tanggal 8 Mei 2013 — Edi Iriawadi bin Entis Suraji
5367
  • lagislang nanti, saksi melihat massa yang menembus kekiln P12.Saksi melihat ekspresi dan tanggapan operator dikilenP12 agak kaget dan tidak ketakutan, hanya santai saja.Saksi tidak melihat dan mendengar terdakwa memaksadan mengancam, saksi mengatakan tugas terdakwaadalah di P 611 dalam Hal produksi, saksi tidak tahumassa itu dari mana.Saksi bersama terdakwa dan karyawan lain beradadiluar antara plan 14 Saksi dari lulus SMK sampaisekarang adalah mekanik, saksi pernah matikan kilnP11 karena gangguan tekhnis
Register : 04-01-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 2/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD ZUBAIR
Tergugat:
BUPATI BANTAENG
Intervensi:
SUBHAN, SE
14871
  • ) Bahwa Bupati Bantaeng mengeluarkan surat keputusan objek sengketa(vide bukti T 1);Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 peraturan Bupati Bantaeng nomor15 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksaan Pemilihan Kepala Desa berbunyi;Pasal 31) Bupati membentuk Panitia pemilihan di Kabupaten2)Panitia pemilinan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas meliputi:a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakansemua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;b.melakukan bimbingan tekhnis
Register : 21-11-2014 — Putus : 29-01-2015 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 851/Pid.Sus/2014/PN Dps
Tanggal 29 Januari 2015 — I DEWA KETUT SUDJANA
3119
  • :DK 1002 YD saksi lihattidak ada gangguan fungsi tekhnis dan bisa dikemudikan dengannormal.Bahwa sebagai sopir sudah membawa kelengkapan STNK danmemiliki SIM A dan sudah memakai sabuk pengaman.SAKSI Ni NYOMAN ARNASIH: yang didengar keterangannyadibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah korban kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadipada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 10.00 Witadi Jalan Raya DenpasarSingaraja tepatnya
Putus : 05-12-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2172 K/PID.SUS/2017
Tanggal 5 Desember 2017 — TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI BIN YUSTADJI;
13290 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Ketua) ;Erpansyah, ST (Sekretaris) ;Eka Hidayati, SE (Anggota) ;Novika Sari Rahayu, ST ( Anggota) ;Sihabidin (Anggota) ; Pada Sekitar bulan Juni 2014, saksi Novika Sari Rahayu, ST menyerahkanak wo we >kelengkapan dokumen lelang yang sudah ditanda tangani oleh saksi MUH.MUHIDIN ST, MM yaitu spesifikasi teknhnis, gambar tekhnis, HPS (HargaPerkiraan Sendiri) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kepada TimPelelangan (POKJA),; Pada sekitar bulan Juni 2014 tim pelelangan (POKJA) pengadaan danpemasangan jaringan
Register : 26-06-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10939
  • diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa / lurah ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat IIyang bertindak sebagai kuasa bukanlah termasuk pihak yang dapat bertindaksebagai kuasa / wakil dari penggugat di Pengadilan ; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam halaman 65 angka 1disebutkan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakatdapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat ; Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis
Register : 23-04-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 168/Pid.Sus/2015/PN.Bls
Tanggal 9 Juli 2015 — ARI BIN KAMIN
6817
  • Dan atas pekeijaan Ahli tersebutAhli bertanggung jawab kepada kepala sub Direktorat pengawetan danpemanfaatan jenis d Direktorat Konservasi Keanekaragaman HayatiDirektorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamKementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;Bahwa tugas pokok Ahli secara umum seiaku Kepala Seksipengembangan sumber daya Genetik adalah membuat prencanaan,program, analisis dan bimbingan tekhnis terkait konservasipengembangan genetik di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati;Bahwa
Register : 06-09-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN CILACAP Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Clp
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
PT HOLCIM INDONESIA Tbk,
Tergugat:
Kepala Kantor ATRatau BPN Kabupaten Cilacap
Turut Tergugat:
PT PERTAMINA Persero
13853
  • Kerugian lain yang dapat dinilai,disamping itu penilai juga mempunyai landasan tekhnis dalam penilaian.Jadi kewenangan penilaian apakah kerugian lain yang dapat dinilai masukdiperhitungkan atau tidaknya adalah kewenangan KJPP ANA dan Rekan;9.
Register : 04-01-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 07-05-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.TLG
Tanggal 6 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
3124
  • Polisi EA 2735 HC menurut Penggugat Rekonvensi adalah harta bersamasedangkan menurut Tergugat Rekonvensi 2 unit sepeda Motor Vario EA.2003 HC agardiberikan kepada anak yang bernama Adelita Dwi Kayanti dan Zuamdah Prialesta danbarang ini tidak menjadi obyek sengketa;Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut menurut MajelisHakim dari segi tekhnis hukum pembuktian merupakan pengakuan murni dan menurutpasal 1925 KUH Perdata melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikatdan menentukan
Register : 02-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 34/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 8 Nopember 2017 — Hj. DELLY INDIRAYATI, Msi binti KASIYAMUN
17864
  • No.34/PID.SUSTPK/2017/PT.DKIbahva, Salah satu Tugas PPK adalah menetapkan RencanaPelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri atas Spesifikasi Tekhnis,Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak .
Register : 05-07-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 123/Pid.B/LH/2017/PN Skw
Tanggal 9 Agustus 2017 — PUI RUDY anak PUI SANTONO
42416
  • Pui RudyAnak Pui Santono yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitasTerdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umumdimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas apabiladihubungkan dengan unsur orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ad.1di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis
Putus : 26-05-2014 — Upload : 30-01-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 03/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA
Tanggal 26 Mei 2014 — ADRIAN, SE BIN IBRAHIM KADIR
7446
  • Mahmuddin,SE sebagai Ka.Bag Tekhnis.30) Photo Copy Struktur Organisasi PDAM Tirta Bengi Kab.Bener Meriah tanggal30 Agustus 2006.31) Photo Copy Rekening Koran Giro Bank BPD Nomor: 053.01.03.580004-1PDAM Kab. Bener Meriah Periode 02 Januari 2013 s/d Januari 2013.32) Print Foto Kondisi Inteke Paya Rebol Kec.
Register : 30-03-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 10/PID.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 17 Juli 2012 — SUWARDI,S.Pd.SD
7623
  • Kepulauan Mentawai.Bahwa selain jabatan kasi Sarana dan Prasarana terdakwa menjabat sebagaiberikut :Sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada kegiatanpemeliharaan Rutin/Berkala Rusak Berat ruang kelas SD (DAK non DR) Tahun2009Sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada kegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Rusak Berat ruang kelas SD (pendamping fisikDAK non DR) Tahun 2009Sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada kegiatanpemeliharaan Rutin/Berkala Rusak Berat ruang
    TARMINTA, MMPejabat pengelola Tekhnis Kegiatan (PPTK) : SUWARDI, S.Pd.
Putus : 02-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — Nurhadi bin Tumingan
15680 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang hadir terlambat:i) Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;j) Bahwa tekhnis' rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi danNURHADI, sedangkan untuk Giarso diperankan oleh peran penggantidan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahan dari Penyidik;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karenapelaksanaan rekonstruksi berdasarkan kronologis rekonstruksi atas BeritaAcara Pemeriksaan yang seluruhnya disangkal oleh para Terdakwa, karenaBAP itu adalah
    bakso tapi tidak dikasih, lalu Johansyah marahmarahhingga terjadi pemukulan tersebut;f) Bahwa rekonstruksi dilaksanakan hari Kamis tanggal 4 Februari 2016sekira pukul 10.00 WIB dihadiri + 20 (dua puluh) orang ada dariKepolisian, dari Kejaksaan termasuk Kajari, Kasi Pidum, Kasi Intel danKasi Pidsus dan juga Penasihat Hukum para Tersangka yaitu saudaraFauzi Arifin, S.H., dan Karzuli Ali, S.H., yang datang terlambat:g) Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;h) Bahwa tekhnis
Putus : 05-06-2012 — Upload : 18-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 8/Pid.Sus/2012/TIPIKOR/PN.TPI
Tanggal 5 Juni 2012 — -TRI RIBUT SULISTYAWATI, S.ST.M.Kes (Terdakwa) -ECHON TARZAN, SH (JPU)
8610
  • Bengkong Kota Batam bulan November 2007 sebagai bukti penerimaan uang makan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp 180.000,-55. 1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/I/2007 tanggal; 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang /Pejabat Pembuat Komitment, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara
    Bengkong KotaBatam bulan November 2007 sebagai bukti penerimaan uang makan untukmasingmasing pegawai sebesar Rp 180.000.1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/I/2007 tanggal; 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan/PengangkatanPejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang /Pejabat Pembuat Komitment, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, di
    Bengkong KotaBatam bulan November 2007 sebagai bukti penerimaan uang makan untukmasingmasing pegawai sebesar Rp 180.000.55.1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/I/2007 tanggal; 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan/PengangkatanPejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang /Pejabat Pembuat Komitment, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, BendaharaPengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — Ir. FAISAL
450392 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Faisaluntuk melakukan swakelola yang dilakukannya sejak tahun 2008 sampaidengan tahun 2010 telah diketemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuaidengan spesifikasi tekhnis dan atau menyimpang dari mekanisme yangberlaku, namun pembayarannya tetap dilakukan hal ini sebagaimanatersebut dalam surat BPK RI perwakilan Sumut Nomor165/S/XVIII.MDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 perihal PenyampaianLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuangan pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran
Putus : 02-05-2017 — Upload : 05-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — GIYARSO bin MARTO SUTARNO
12179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang hadirterlambat;Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa tekhnis rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi danNurhadi, sedangkan untuk GIYARSO diperankan oleh peranpengganti dan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahandari Penyidik;Hal. 86 dari 117 hal. Put.
    No. 323 K/PID /2017h) Bahwa tekhnis rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi danNurhadi, sedangkan untuk GIYARSO diperankan oleh peranpengganti dan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahandari Penyidik;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Marsudi keberatan yangintinya saat pemeriksaan Terdakwa disiksa sehingga pelaksanaanrekonstruksi berdasarkan kronologis rekonstruksi berita acarapemeriksaan yang seluruhnya disangkal oleh Terdakwa;Keterangan saksi di luar berkas perkara, AKBP Ruli Andi Yunianto
    tanyakankepada Tersangka dan Tersangka tidak keberatan lalu saksilakukan pemeriksaan kepada Tersangka;Bahwa rekonstruksi dilaksanakan hari Kamis tanggal 4 Februari2016 sekira pukul 10.00 WIB dihadiri + 20 (dua puluh) ada dariKepolisian, dari Kejaksaan termasuk Kajari, Kasi Pidum, Kasi Inteldan Kasi Pidsus dan juga Penasihat Hukum para Tersangka yaitusaudara Fauzi Arifin, S.H., dan Karzuli Ali, S.H., yang hadirterlambat;Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa tekhnis
Register : 17-04-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 28/PID.SUS/TPK/2014/PN.BKL
Tanggal 19 Nopember 2014 — HADI SUNSANTO, S.IP
17668
  • tahun 2009.Bahwa saksi juga tidak mengetahui Undangundang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 74 Tahun 2008, Tentang Guru mengatur dan menjelaskan bahwaBeban Kerja Guru Sekurangkurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dansebanyakbanyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaranDana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut apakah ada petunjuk tekhnis
    danpedoman penghitungan beban kerja guru.Bahwa saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) tidak pernah menjelaskan tentang teknis kegiatan dan pedomanpenghitungan beban kerja guru kepada saksi Selaku Bendahara PengeluaranPembantu DinasPendidikan Kabupaten Kaur.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran Dana KJM Tahun Anggaran 2009tersebut tidak ada petunjuk tekhnis dan pedoman penghitungan beban kerja guru.Sebagai pedoman bagi saksi untuk merekap jumlah KJM tahun 2009
    Dapat saksi jelaskan bahwa saksi juga tidak mengetahuiUndangundang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru DanDosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008,Tentang Guru mengatur dan menjelaskan bahwa Beban Kerja Guru Sekurangkurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyakbanyaknya 40(empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran dana KJM Tahun Anggaran 2009tersebut tidak ada petunjuk tekhnis dan pedoman
    penghitungan beban kerja guru.219Bahwa AHMAD MARZUKI, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)tidak pernah menjelaskan tentang teknis kegiatan dan pedoman penghitunganbeban kerja guru kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran DinasPendidikanKabupaten Kaur.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran dana KJM Tahun Anggaran 2009tersebut tidak ada petunjuk tekhnis dan pedoman penghitungan beban kerja guru.Sebagai pedoman bagi saksi untuk merekap jumlah KJM tahun 2009 adalahberdasarkan REKAPITULASI
Register : 12-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
H. MISLAN S.E., M.P
18753
  • kegiatanpemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemuda dan OlahragaProvinsi Riau Tahun 2016 sumber dana APBDP TA. 2016 yang menerimapembayaran tidak sesuai dengan prestasi kerja rill di lapangan/ tidaksesual SPK sebesar Rp. 1.916.141.404, (satu milyar sembilan ratusenam belas juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus empat rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Konstruksidari Universitas Riau yang mencakup pemeriksaan secara teknisterhadap dokumen dokumen administrasi dan tekhnis
    juta delapan ratus delapan puluh delapan ribuenam ratus sepuluh rupiah) serta rekanan yang menerima pembayarantidak sesuai dengan prestasi kerja riil dilapangan yang menyebabkanHal 202 dari 279 halaman Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN Pbrkelebihnan pembayaran sebesar Rp.1.916.141.404,(satu milyar sembilanratus enam belas juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus empatrupiah); Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Konstruksi dariUniversitas Riau yang melakukan pemeriksaan secara tekhnis
    terhadapdokumendokumen administrasi dan tekhnis, pemeriksaan dan pengukuranserta pengujian lapangan atas kegiatan pekerjaan pemeliharaan sarana danprasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau Tahun 2016yang dananya bersumber dari APBDP Tahun Anggaran 2016 terdapatvolume pekerjaan yang kurang, kualitas cat yang tidak Ssesuai,banyaknyakomponen arsitektural yang sudah hilang, pengerjaan yang tidak sesuaidengan prosedur dan koefisien analisa harga satuan yang tidak sesuaistandard dan sesuai
    juta delapanratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) serta rekanan yangmenerima pembayaran tidak sesuai dengan prestasi kerja riil dilapangan yangmenyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.916.141.404,(satu milyarsembilan ratus enam belas juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus empatrupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Tim = AbhliKonstruksi dari Universitas Riau yang melakukan pemeriksaan secara tekhnisterhadap dokumendokumen administrasi dan tekhnis
Register : 26-05-2011 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 29-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Oktober 2011 — IDAY HUDAYA Bin ENJU WIRAPRAJA
10660
  • asset desa berupa Tanah bengkok(Titisara), Jalan Desa, Tanah Carik Desa dan Tanah Kuburan,dimana pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Desa ;Bahwa tanah asset desa tidak terdata di Kantor BPMPD, secaraumum asset desa Cihanjuang terdata di Pemda KabupatenSumedang ;69/ Bahwa saksi ; 62 Bahwa saksi tidak tahu asset desa Cihanjuang dan tanah bekasSungai Cimande Burung tidak tercatat sebagai asset desaCihanjuang ;Bahwa cara mensosialisasikan Perbup No. 71/2007 yaitu dengancara memberikan Bimbingan Tekhnis
    Kabupaten / Kota ;Bahwa saksi tidak tahu permohonan dari Desa Clhanjuang atastanah bekas sungai Cimande Burung, yang jelas harus melaluiprosedur tertentu untuk dapat memanfaatkan atas tanah bekassungai ;Bahwa Balai Besar Sungai Citarum tidak berwenang untukmemberi ijin pemanfaatan tanah bekas sungai, yang berwenangadalah Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umumberdasarkan Permen Nomor : 63/PRT/1993 Tentang GarisSempadan Sungai dan Bekas Sungai, Balai Besar Sungai Citarumhanya sebatas pemberian Tekhnis