Ditemukan 5175 data
Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Terbanding/Penggugat : FIREWORKS VENTURES LIMITED
Turut Terbanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
317 — 236
semula Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi menolak secara tegas pertimbangan Judex Factiemengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukanPembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi danTurut Terbanding semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi (vide pertimbangan hukum Putusan Akhir halaman 193alinea 2 sampai dengan halaman 200 alinea 3) ;Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai nilaikerugian sangat tidak berdasarkan hukum dan terdapat ultra petita
Bahwa Pembandingsemula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensimenolak secara tegas pertimbangan judex factie mengenainilaiHalaman 148 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKIkerugian yang dikabulkan dan judex factie telah melakukan Ultra Petita(Vide pertimbangan hukum Putusan Akhir halaman 200 alinea 1) ;VII.
1.Ermi Wijayanti, S.Kom.
2.Dewi Kartini
3.Merry Christiani Melani
4.Trini Windarwati
5.Jemmy Oktavianus
6.Toni Salsius
7.Kosasi
8.Mince
9.Ronna Sartika
10.Jenie Kristina
11.Yanus
Tergugat:
APRIORITA anak dari RUSTAM EFFENDY
Turut Tergugat:
1.DARING YUDAN anak dari YUDAN DARING
2.APRILIANI anak dari RUSTAM EFFENDY
140 — 110
Hakimtidak diperintahkan untuk menegakkan keadilan yang tidak dimintakan, hal ini sejalandengan asas yang dikenal sebagai ultra petita dan asas hakim yang bersifat pasif didalam hukum acara perdata.
Karena Hakim wajib membiarkan orangorang yang telah membiarkan hak keperdataannya dilanggar/dikuasai orang lain,yang sebenarnya ia mempunyai hak, akan tetapi Hakim tidak dapat memberikannyakarena orangorang tersebut tidak meminta (ultra petita).Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa siapa saja pihakyang ingin ditarik Penggugat sebagai salah satu pihak terperkara tersebut, merupakanHalaman 47 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pat.G/2017/PN Minhak daripada Penggugat sepenuhnya
93 — 52
Danapabila terdapat perintah, maka sudah barangtentu putusan tersebutmelampaui batas kKewenangan dari apa yang tidak diminta dalam petitum(Ultra Petita);Terhadap posita angka 6 s/d 10, perlu dijelaskan;a. bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan jabatanmenurut Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lainadalah pidana sebagaiman dimaksud dalam pasal 413 sampaidengan Pasal 436 Kitab UndangUndang hukum Pidana (KU
39 — 11
Advokat dan KonsultanHukum pada Klinik Hukum Ultra Petita yang berkantor di Jalan Panda BaratNo. 32 A, Plebon, Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 20 Januari 2016;Menimbang, bahwa pada setiap kali sidang Majelis Hakim telahberusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dansesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telahmmemerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi denganmenunjuk Drs.
149 — 23
tidak sah menuruthukum, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sangatlah merugikan Parapenggugat karena telah dinyatakan sebagai pemilik dari objek sengketa aquo olehkarena itu Majelis Hakim perlu menyempurnakan petitum pada poin kesembilandengan redaksional segala bangunan, pohon kelapa sawit dan siapapun yangmenguasai lahan diatas objek sengketa tanpa izin dari Para Penggugat adalahperbuatan melawan hukum dalam hal ini tidak melebihi petitum yang disebutkandalam gugatan Para Penggugat (Ultra Petita
35 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
/Penggugatjika dibaca secara seksama dan diringkas sebenarnya juga menuntutganti rugi kelambatan bayar atas hutang sejumlah material bahanbangunan sebesar Rp6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah)dihitung sejak tanggal 06 Desember 1996 sampai dengan tanggalsaat hutang material dan ganti rugi tersebut dibayar lunas, tanpa adaunsur Ultra Petita jika petitum Nomor 10 tersebut diringkas dandikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI.yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
147 — 118
No. 87/PDT/2016/PT DPSyang menyatakan Hakim dilarang memutus melebihi apa yangdimohonkan (Ultra Petita), oleh karenanya Putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Gianyar tersebut harus ditolak / dibatalkanseluruhnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding Ill / semulasebagai Tergugat Ill dalam konvensi / Penggugat dalam rekonpensitelah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan NegeriGianyar nomor: 17/Pddt.G/2015/PN.Gin. tanggal 21 Desember 2015dengan mengajukan Memori Banding sebagai berikut:
182 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak ada petitum agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah objeksengketa, yang dipermasalahkan pada pokoknya mengenai Akta Pemberian HakTanggugan (APHT) terhadap Sertifikat Hak Milik No. 18 dan Sertifikat Hak Milik No.1105, akan tetapi dalam putusan Judex Juris yang membenarkan putusan Judex Factitelah mempertimbangkan dan memutus tentang kepemilikan tanah Sertifikat Hak MilikNo. 18 dan Sertifikat Hak Milik No. 1105, sehingga telah mengabulkan hal yang tidakdituntut oleh Penggugat (ultra petita
1.NURIMAH YANTI
2.RUSIN
3.SAIPUL BAHRI
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR TAMBELANG
128 — 71
Adapun jika hakimpraperadilan dalam amar putusannya memerintahkan untukmenghentikan penyidikan maka Hakim Praperadilan tersebut dapatdiklasifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum diluarkewenangannya dan ultra petita sehingga dapat diproses di BadanPengawasan Mahkamah Agung RI dan diproses di Komisi YudisialRl.Dengan demikian permohonan PARA PEMOHON. tersebutharuslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.TENTANG PERMOHONAN TERMOHONBahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan TERMOHON dalam Jawabansebagaimana
OCTOVA STEVANY HERTHA TENGKER
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
82 — 33
Dan apabila terdapat perintah,maka sudah barangtentu putusan tersebut melampaui batas kewenangandari apa yang tidak diminta dalam petitum (Ultra Petita).7.
54 — 37
Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas.Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat , Tergugat Il , Tergugat IVdan Tergugat V) dalam eksepsinya menyatakan dari dalildalil tidak jelas apayang dituntut (petita yang diminta olen Para Penggugat), karena petitum tidakdidukung oleh posita yang jelas.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalildalilgugatan Penggugat, dimana Penggugat telah mengemukakan pokokpermasalahan berawal dari program nasional Proyek Pengadaan Tanah (P2T)Pembangunan
28 — 15
Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksaPerkara A quo tetap mengabulkan permintaan pembagian hartabersama, maka majelis Hakim telah melanggar tertidb Hukum Perdataasas Ultra Petita sebagaimana pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR dan Pasal189 ayat 2 dan 3 RBG yang pada intinya menjelaskan Mejelis Hakimyang memeriksa Perkara tidak boleh Memutuskan perkara melebihi dariapa yang dimintakan oleh Para Pihak.
83 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Pengadilan Pajak No. 67766/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 21Januari 2016 ultra petita;j. Majelis Hakim telah memutus halhal yang tidak diperiksa di dalampersidangan;k. Majelis Hakim Tidak Pernah Memberi Kesempatan Bagi PemohonPeninjauan Kembali Untuk Memberi Penjelasan Terkait KewenanganPejabat Yang Menerbitkan SPKTNP sehingga tidak sesuai denganPasal 69 ayat (1) jo. 76 jis. Pasal 78 UndangUndang PengadilanPajak;2.
410 — 125
Dengan demikian, jikapengakuan yang berisi kebohongan itu dikehendaki pihak yangbersangkutan, kebohongan itu menjadi hal yang dianggapbenar, dan hakimterikatdan harus menerimanya; sebab dengan pengakuan tersebut, para pihak membatasikewenangan hakim untuk memeriksa perkaratersebu;.Selain itu, apabila mencermati putusan arbitrase yang diberikan olehMajelis Arbitrase (in cassu Turut Termohon) dapat disimpulkanbahwa putusan yang diberikan pada prinsipnya tidak dapat melebihiapa yang dimohonkan (ultra petita
257 — 149
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalahkesepakatan yang sah;Menimbang, bahwa dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi yang merupakan hukum tertinggi bagi keduanya (PactaSun Servanda), maka Majelis Hakim menilai bahwa silang dalil PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus dikesampingkan dan menjadikesepakatan tersebut menjadi rujukan Majelis Hakim dalam memutus perkararekonvensi ini;Menimbang, bahwa agar pertimbangan ini sistematis, maka MajelisHakim akan menjawab petita
KOMANG HADI WIHARJA, ST
Tergugat:
1.YAYASAN DARUSSAADAH
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN ELSYIFA
3.KEPALA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADM.JAKSEL
4.KETUA PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, JORR WDUA UTARA dan Prof. Dr. Ir. SEDYATMO
Turut Tergugat:
1.H. SABENI SALEH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
270 — 216
.;10.Menolak petita untuk selebihnya karena tidak beralasan hukumsebagaimana pada pada angka 9 sampai dengan 12 ;DALAM REKONPENSIDALAM PROVISIHalaman 40 dari 73 hal Putusan Nomor 673/Padt.G/2017/PN. Jkt. Sel.
63 — 38
Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim a quotersebut melahirkan amar yang melebihi daripada tuntutan (Ultra Petita);Bahwa pengangkatan diri Terbanding semula Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi sebagai Sekretaris adalah tindakan untuk mengibuli PengurusKoperasi agar uang pinjaman dari Bank NTT segera dicairkan karena jika tidakdiangkat sebagai Sekretaris maka yang berhak untuk mengajukan proposalpengajuan pinjaman modal kerja kepada pihak Bank NTT hanya dilakukan olehPengurus dan bukan
1219 — 1231 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1 PK/Pdt/20173.4.Kembali perinal bagaimana saksi ahli menemukan luas areal terbakarseluas 1.000 Ha (seriou hektar), namun luas 1.000 Ha (seriou hektar)itu tetap diterima oleh Judex Facti sebagai suatu fakta, hal manajelaslah merupakan sebuah kekeliruan, dan karena itu nyatalah JudexFacti/Pengadilan Negeri Meulaboh dalam putusannya yang kemudiandibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan penambahanamar secara Ultra Petita Partium yang juga dibiarkan saja padapemeriksaan di tingkat Kasasi
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
268 — 369
Hakimhanya menimbang halhal yang diajukan Para Pihak dan tuntutan hukumyang didasarkan kepadanya (iudex non ultra petita atau ultra petita noncognoscitur).Berdasarkan hal di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Judex FactieTingkat Banding dapat membatalkan pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama di atas serta memberi pertimbangan baru yang menerangkanbahwa berdasarkan bukti surat, saksi dan fakta yang muncul di dalampersidangan diketahui bahwa PEMOHON BANDING (dahulu TERGUGAT 1)adalah sebagai
210 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa penguasaan Termohon Peninjauan Kembali atas SHGB Nomor 456,457, dan 458 yang berasal dari Surat Keputusan Kepala BPN Nomor5/HGB/BPN/97 adalah atas dasar iktikad baik, juga membayar BPHTB dantelah berlangsung hampir 16 tahun sampai dengan terbitnya keputusan tatausaha negara objek sengketa;Bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali II/Kepala BPN membatalkankeseluruhan SHGB Nomor 456, 457, dan 458 adalah ultra petita danberlebinan karena yang dimohon pembatalannya hanya sebagian dariSHGB Nomor