Ditemukan 5172 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perdta petitaã penita pekita perita petiga petika pevita
Penelusuran terkait : Ultra petita; hak hadhanah; ex officio Putusan majelis hakim tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-11-2012 — Upload : 28-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 PK/PDT/2012
Tanggal 22 Nopember 2012 — PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CABANG SUKABUM, DK VS TAMIN SUKARIANA
187 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak ada petitum agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah objeksengketa, yang dipermasalahkan pada pokoknya mengenai Akta Pemberian HakTanggugan (APHT) terhadap Sertifikat Hak Milik No. 18 dan Sertifikat Hak Milik No.1105, akan tetapi dalam putusan Judex Juris yang membenarkan putusan Judex Factitelah mempertimbangkan dan memutus tentang kepemilikan tanah Sertifikat Hak MilikNo. 18 dan Sertifikat Hak Milik No. 1105, sehingga telah mengabulkan hal yang tidakdituntut oleh Penggugat (ultra petita
Pengadilan PT DENPASAR
Putus : 23-08-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 87/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 23 Agustus 2016 —
156 — 127
  • No. 87/PDT/2016/PT DPSyang menyatakan Hakim dilarang memutus melebihi apa yangdimohonkan (Ultra Petita), oleh karenanya Putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Gianyar tersebut harus ditolak / dibatalkanseluruhnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding Ill / semulasebagai Tergugat Ill dalam konvensi / Penggugat dalam rekonpensitelah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan NegeriGianyar nomor: 17/Pddt.G/2015/PN.Gin. tanggal 21 Desember 2015dengan mengajukan Memori Banding sebagai berikut:
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 19-09-2018 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat:
POLLY TANUDJAYA
Tergugat:
1.RATNA CANDRA DEWI
2.JIMMY TANUJAYA
3.YENNY TANUJAYA
4.DAVID LAUKON
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
58 — 22
  • bagian komparasi berisi identitas para Pihak yang memiliki legalstanding atau kualitas yang tepat baik sebagai Penggugatmaupun sebagai Tergugat atau Para Penggugat dan sebagaiPara Tergugat atau Turut Tergugat;2.2. bagian fundamentum petendi atau posita gugatan berisi uraiansecara sistematik, jelas dan ringkas tentang suatu peristiwahukum, dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlakudalam mengajukan surat gugatan tersebut;Halaman 19 dari 81 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Amb2.3. bagian petita
Pengadilan PN PUWAKARTA
Putus : 20-02-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 13/Pdt.G.Plw/2014/PN.Pwk.
Tanggal 20 Februari 2014 —
43 — 10
  • 80.580 Ha dalam keadaan utuh dan tanpa beban apapunkepada Penggugat;dapat dibenarkan atas dasar petitum subsidair (apabilapengadilan berpendapatlain, maka Penggugat mohon keadilanyang seadiladilnya/ex aequo et bono) dan wewenang diskresiyang dimiliki Hakim, akan tetapi, berdasarkan fakta hukumtersebut pada angka 6 di atas, amar putusan peninjauankembali Nomor 737 PK/Pdt/2010 tanggal 1 Agustus 2012 Jo.Putusan PN Purwakarta No. 39/Pdt.G/1998/ PN.Pwk tanggal 29Juli 1999 yang berkualifikasi hukum ultra petita
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 04-06-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PTUN KUPANG Nomor 7/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penggugat:
1.SOFIA BALOE TOMBOY
2.VINSENSIUS BOSKO HEUK, SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG
Intervensi:
1.CHARLY YAPOLA
2.VALLENT PRIMA YAPOLA
3.ARDIE TRIO YAPOLA
4.RANDY PUTRA YAPOLA
178 — 53
  • TUNTUTAN (PETITA) :Halaman 25 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUNKPGBerdasarkan alasanalasan di atas sebagaimana yang telah di uraikandi atas, Para Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksaperkara ini agar memutuskan sebagai berikut :1.2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketaberupa :L.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/TUN/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — MUNIAH MAEMUNAH binti H. MUSA, DKK vs PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA
217 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa penguasaan Termohon Peninjauan Kembali atas SHGB Nomor 456,457, dan 458 yang berasal dari Surat Keputusan Kepala BPN Nomor5/HGB/BPN/97 adalah atas dasar iktikad baik, juga membayar BPHTB dantelah berlangsung hampir 16 tahun sampai dengan terbitnya keputusan tatausaha negara objek sengketa;Bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali II/Kepala BPN membatalkankeseluruhan SHGB Nomor 456, 457, dan 458 adalah ultra petita danberlebinan karena yang dimohon pembatalannya hanya sebagian dariSHGB Nomor
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 17-11-2015 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 315/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 19 Juli 2016 — JENALUDIN >< PT. JOMPA NAE ABADI,Cs
163 — 55
  • Pst.Menimbang, bahwa walaupun hal tersebut di atas tidak dimintakandalam Petitum, bukan berati Majelis Hakim telah melakukan ultra petita,sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya bahwamenurut Pasal 178 ayat (1) HIR pada waktu musyawarah, Hakim karenajabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidakdikemukakan oleh kedua belah pihak, Pasal 178 ayat (3) HIR ia tidakdiperkenankan untuk menjatuhkan Putusan atas perkara yang tidakdigugat atau akan memutuskan lebih daripada
Pengadilan PA SEMARANG Perdata Agama
Register : 04-01-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA SEMARANG Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Smg
Tanggal 2 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 11
  • Advokat dan KonsultanHukum pada Klinik Hukum Ultra Petita yang berkantor di Jalan Panda BaratNo. 32 A, Plebon, Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 20 Januari 2016;Menimbang, bahwa pada setiap kali sidang Majelis Hakim telahberusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dansesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telahmmemerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi denganmenunjuk Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-01-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673 PK/Pdt/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — ROBERT HENDRATONO VS MOCHTAR HADI, DKK
36 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /Penggugatjika dibaca secara seksama dan diringkas sebenarnya juga menuntutganti rugi kelambatan bayar atas hutang sejumlah material bahanbangunan sebesar Rp6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah)dihitung sejak tanggal 06 Desember 1996 sampai dengan tanggalsaat hutang material dan ganti rugi tersebut dibayar lunas, tanpa adaunsur Ultra Petita jika petitum Nomor 10 tersebut diringkas dandikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI.yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-04-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Spt
Tanggal 6 Oktober 2016 — 1.LUTHER PATU RUMENGAN; 2.M.K YOHANA; 3.FRANSISICUS REXTO RUMENGAN; 4.KRISTIAN RISAP RUMENGAN; 5.HENDRINA RUMENGAN; 6.LUDIA SWASTIKA RUMENGAN Melawan 1.H.ALI IMRAN; 2.ANANG H.IKAT'; 3.MULYONO; 4.SYAMSURI; 5.TUKIYEM
153 — 23
  • tidak sah menuruthukum, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sangatlah merugikan Parapenggugat karena telah dinyatakan sebagai pemilik dari objek sengketa aquo olehkarena itu Majelis Hakim perlu menyempurnakan petitum pada poin kesembilandengan redaksional segala bangunan, pohon kelapa sawit dan siapapun yangmenguasai lahan diatas objek sengketa tanpa izin dari Para Penggugat adalahperbuatan melawan hukum dalam hal ini tidak melebihi petitum yang disebutkandalam gugatan Para Penggugat (Ultra Petita
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 22/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat:
OCTOVA STEVANY HERTHA TENGKER
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
84 — 34
  • Dan apabila terdapat perintah,maka sudah barangtentu putusan tersebut melampaui batas kewenangandari apa yang tidak diminta dalam petitum (Ultra Petita).7.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 10-01-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Menggala
Tanggal 10 Januari 2019 — 1. ELMANSYAH AWI dkk Melawan 1. Kanwil ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung
68 — 40
  • Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas.Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat , Tergugat Il , Tergugat IVdan Tergugat V) dalam eksepsinya menyatakan dari dalildalil tidak jelas apayang dituntut (petita yang diminta olen Para Penggugat), karena petitum tidakdidukung oleh posita yang jelas.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalildalilgugatan Penggugat, dimana Penggugat telah mengemukakan pokokpermasalahan berawal dari program nasional Proyek Pengadaan Tanah (P2T)Pembangunan
Pengadilan PA SURABAYA
Register : 08-12-2014 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PA SURABAYA Nomor 5945/Pdt.G/2014/PA.Sby.
Tanggal 26 Mei 2015 —
58 — 5
  • Perlawanan Pelawan Memenuhi Unsur Ultra Petita/Ketidak SesuaianAntara Posita dan Petitum;Hal 9 dari 94 Put No 5945/Pdt.G/2014/PA.Sbyi)Bahwa dalam Gugatan Perlawanan Pelawan dalam halaman 3,dijumpai adanya petitum dalam provisi yaitu menangguhkanpelaksanaan eksekusi pengosongan atas objek a quo;Bahwa apabila mencermati dan membaca kembali perlawanan yangberjumlah 3 lembar tersebut, Terlawan tidak menemukan adanyakesesuaian antara posita dengan petitum khususnya mengenai provisiuntuk menangguhkan pelaksanaan
Pengadilan PA KOTA BANJAR Perdata Agama
Register : 23-03-2021 — Putus : 21-05-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Tanggal 21 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
267 — 155
  • Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalahkesepakatan yang sah;Menimbang, bahwa dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi yang merupakan hukum tertinggi bagi keduanya (PactaSun Servanda), maka Majelis Hakim menilai bahwa silang dalil PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus dikesampingkan dan menjadikesepakatan tersebut menjadi rujukan Majelis Hakim dalam memutus perkararekonvensi ini;Menimbang, bahwa agar pertimbangan ini sistematis, maka MajelisHakim akan menjawab petita
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-09-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 673/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
KOMANG HADI WIHARJA, ST
Tergugat:
1.YAYASAN DARUSSAADAH
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN ELSYIFA
3.KEPALA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADM.JAKSEL
4.KETUA PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, JORR WDUA UTARA dan Prof. Dr. Ir. SEDYATMO
Turut Tergugat:
1.H. SABENI SALEH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
282 — 225
  • .;10.Menolak petita untuk selebihnya karena tidak beralasan hukumsebagaimana pada pada angka 9 sampai dengan 12 ;DALAM REKONPENSIDALAM PROVISIHalaman 40 dari 73 hal Putusan Nomor 673/Padt.G/2017/PN. Jkt. Sel.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1834/B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT PHILIP MORRIS INDONESIA
87 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Pengadilan Pajak No. 67766/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 21Januari 2016 ultra petita;j. Majelis Hakim telah memutus halhal yang tidak diperiksa di dalampersidangan;k. Majelis Hakim Tidak Pernah Memberi Kesempatan Bagi PemohonPeninjauan Kembali Untuk Memberi Penjelasan Terkait KewenanganPejabat Yang Menerbitkan SPKTNP sehingga tidak sesuai denganPasal 69 ayat (1) jo. 76 jis. Pasal 78 UndangUndang PengadilanPajak;2.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 11-09-2014 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 412/Pdt.G/2014/PN.Tng
Tanggal 11 September 2014 — STEVAN KRISTANTO GOZALI lawan PT. DINAMIKA KARYA UTAMA selaku pengembang dan pengelola Serpong Town Square (sekarang CBD Serpong atau Great Western), Dkk
422 — 125
  • Dengan demikian, jikapengakuan yang berisi kebohongan itu dikehendaki pihak yangbersangkutan, kebohongan itu menjadi hal yang dianggapbenar, dan hakimterikatdan harus menerimanya; sebab dengan pengakuan tersebut, para pihak membatasikewenangan hakim untuk memeriksa perkaratersebu;.Selain itu, apabila mencermati putusan arbitrase yang diberikan olehMajelis Arbitrase (in cassu Turut Termohon) dapat disimpulkanbahwa putusan yang diberikan pada prinsipnya tidak dapat melebihiapa yang dimohonkan (ultra petita
Pengadilan PA KOTA BANJAR Perdata Agama
Register : 10-06-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Bjr
Tanggal 27 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 76
  • lain selain darigaji anggota POLRI yang saat ini sisa dari gaji sejumlah Rp. 1.307.500,00(satu juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya penghasilanTergugat rekonvensi setiap bulannya, maka demikian besaran nominaltersebut dapat menjadi acuan Majelis Hakim dalam menentukan besarannominal dan nilai kepantasan dalam pembebaban kewajiban Tergugatrekonvensi;Menimbang, bahwa agar pertimbangan ini sistematis, maka MajelisHakim akan menjawab petita
Pengadilan PA TANJUNG PATI Perdata Agama
Register : 06-01-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.LK
Tanggal 8 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 15
  • Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksaPerkara A quo tetap mengabulkan permintaan pembagian hartabersama, maka majelis Hakim telah melanggar tertidb Hukum Perdataasas Ultra Petita sebagaimana pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR dan Pasal189 ayat 2 dan 3 RBG yang pada intinya menjelaskan Mejelis Hakimyang memeriksa Perkara tidak boleh Memutuskan perkara melebihi dariapa yang dimintakan oleh Para Pihak.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 02-09-2021 — Putus : 01-10-2021 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Ckr
Tanggal 1 Oktober 2021 — Pemohon:
1.NURIMAH YANTI
2.RUSIN
3.SAIPUL BAHRI
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR TAMBELANG
134 — 85
  • Adapun jika hakimpraperadilan dalam amar putusannya memerintahkan untukmenghentikan penyidikan maka Hakim Praperadilan tersebut dapatdiklasifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum diluarkewenangannya dan ultra petita sehingga dapat diproses di BadanPengawasan Mahkamah Agung RI dan diproses di Komisi YudisialRl.Dengan demikian permohonan PARA PEMOHON. tersebutharuslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.TENTANG PERMOHONAN TERMOHONBahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan TERMOHON dalam Jawabansebagaimana