Ditemukan 5172 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1002 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
65 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yangdiajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut
Register : 17-01-2019 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 300/Pdt.G/2019/PA.JS Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
166 — 44
166 — 44
Registrasi B3839 SIX atas nama Sunardi), terhadap buktibukti atas harta peninggalanPewaris yang disengketakan tersebut, Pihak Tergugat I, Il, Ill dan IV dipersidangan secara formil tidak membantah, karena itu) Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;Ptsn No.300/Pdt.G/2019/PA.JS. hal 120 dari 135 halMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan azas hukum acara bahwaPengadilan tidak akan mengabulkan terhadap apa yang tidak diminta atau tidakboleh melampau wewenangnya (ultra petita), dalam
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1014/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi,manakala hakim in casu Majelis Hakim Kasasitidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yangin case ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan oleh jaksa PenuntutUmum
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1745 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1745/B/PK/PJK/2016 Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1280/B/PK/PJK/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — PT NUSA PUSAKA KENCANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
63 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; S.S. melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan olehjaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casuMajelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1046/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
., S.S. melalui Pendapat Hukumnya tertanggal13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluar kewenangannya (ultra petita),ia hanya bisa menerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal Halaman 47 dari 128 halaman.
Register : 09-02-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 B/PK/PJK/2016 Tanggal 10 Maret 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1883 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai /egal entity tidak pernah diajukan oleh jaksaPenuntut
Register : 06-01-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pra Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
108 — 80
108 — 80
Majid dan Abidintidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yangmelebihi tuntutan (ultra petita partium) hal ini didasari denganargumentasi hukum bahwa penetapan bagian waris terhadap AmaqAmbit (Suami), Ambit, A.
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1026/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA, vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
64 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnyatertanggal 13 Januari 2014 Halaman 52 dari 1386 halaman Putusan Nomor 1026/B/PK/PJK/2016 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwaPutusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa danmemutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi,manakala hakim in casu Majelis HakimKasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 766/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
98 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S = melPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014,dalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agutelah memutus di luar kewenangannya (ultra petita),hanya bisa menerima, memeriksa dan memumengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenunUmum.Bahwa di halaman 5 bahwa apalagi, manakala hain casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberipertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannyang in case ke14 perusahaan sebagai legal entidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.
Register : 03-09-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PA BANGGAI Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi Tanggal 23 Desember 2019 — PERDATA
- PENGGUGAT
- TERGUGAT
168 — 221
168 — 221
gugatan maupun petitum replikPenggugat menjelaskan memiliki utang di Bank BPD untuk menjelsakan bahwaPenggugat mempunyai andil dalam perolehan harta bersama yang ada, danPenggugat tidak menjadikan kredit tersebut untuk tetapbkan sebagai utangbersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim tidak dapatmempertimbangkan utang tersebut sebagai utang bersama antara Penggugatdan Tergugat, memutuskan sesuatu yang tidak diminta oleh para pihak makaHakim telah bertindak melebihi apa yang diminta (ultra petita
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan olehjaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casuMajelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
46 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum. Halaman 52 dari 126 halaman.
Register : 16-11-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Pra Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
100 — 49
100 — 49
kelayakan dankepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwapetitum primair dan dalil gugatan yaitun terkait langsung denganobyek yang disengketakan;Keempat Bahwa penambahan dan penetapan status kepemilikan berdasarkanKelimahibah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan, demikianhalnya menghukum ahli waris yang melakukan perbuatan melawanhukum yang bertentangan dengan syariat Islam yang telah menguasaiyang bukan haknya, Menurut Majelis hakim tidaklah termasuk dalamkategori ultra petita
Register : 27-10-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. Tanggal 29 Maret 2017 — RACHMAT RAJAB, dkk.; Melawan; PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA;
138 — 53
138 — 53
didasarkan pada adanya syarat kerja yang jelasyang diatur dalam perjanjan kerja, peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama maka demi hukum gugatan Para Penggugatdemi hukum harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaiperselisihan kepentingan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 2 tahun 2004sehingga harus ditolak atau sekurangkurangnya dinyatakan tidakdapat diterima karena bukan merupakan perselisihan kepentingan.Bahwa posita gugatan Para Penggugat selanjutnya pada Halaman 81s/d 84 Butir 5 s/d 13 serta petita
Register : 05-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 541/PDT/2020/PT BDG Tanggal 10 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat : Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kepala Kejaksaan Negeri Depok
Terbanding/Penggugat : PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : TIM KURATOR KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
144 — 64
Terbanding/Penggugat : PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : TIM KURATOR KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
144 — 64
Hal inilan yang dikenaldengan asas ultra Petita dalam putusan hakim. Maka karena yang diajukansebagai Terlawan dalam perlawanan ini adalah Pemerintah RI 1.)Cq.Kejaksaan Agung RI Cq.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat cq KepalaKejaksaan Negeri Depok selanjutnya disebut sebagai Terlawan/Pembading ,2.) Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat JendralKekayaan Negara cq.
Register : 02-11-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.GM Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat:
1.Amaq Suriani alias Martawan bin Amaq Marpin
2.Suriani binti Guru Asir
3.Har alias Harnawti alias Harsanah binti Amaq Harsanah
Tergugat:
1.Amaq Junaidi bin Amaq Marpin
2.Arsad bin Amaq Marpin
3.H. Muzakki
4.Hj. Nurhasanah alias Hj. Nur
137 — 71
1.Amaq Suriani alias Martawan bin Amaq Marpin
2.Suriani binti Guru Asir
3.Har alias Harnawti alias Harsanah binti Amaq Harsanah
Tergugat:
1.Amaq Junaidi bin Amaq Marpin
2.Arsad bin Amaq Marpin
3.H. Muzakki
4.Hj. Nurhasanah alias Hj. Nur
137 — 71
Nurbayyinah) untuk mengembalikan tanahseluas 20.825 M2 dengan cara mengosongkan, menyerahkan dan meninggalkansecara sukarela dan mengembalikan stau sobyek kepada para ahli waris yangberhak demikian halnya tanah seluas 10.000 M2 yang dikuasai Tergugat 2ditetapkan sebagai hak dan bagian Tergugat 2 tidaklah menjadikan Majelis Hakimmenjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (ultra petita partium) hal inididasari dengan argumentasi hukumPertama Bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidaklah harus diberlakukan
Register : 12-11-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST Tanggal 11 Desember 2012 — PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA >< PT. BANK PERMATA, dkk
654 — 375
654 — 375
sejakPemohon Pembatalan menerima salinan putusan tersebut;Padahal faktanya, Termohon Pembatalan hanya mempersoalkandan menuntut penggantian dana talangan yang diklaim telahdibayarkan kepada Investor GBF Seri 8 sampai dengan Seri 47 quod non (tidak termasuk Investor GBF Seri 7 dan Seri 48), lantasapa dasar hukumnya Termohon Pembatalan II menghukumPemohon Pembatalan membayarkan kepada TermohonPembatalan dana yang tidak dituntut oleh Termohon Pembatalanl, amar putusan yang demikian bersifat berlebihan (ultra petita
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
., S.S. melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus di luar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala Hakim in casu Majelis HakimKasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in casu ke14 perusahaan sebagai legal entity tidak pernahdiajukan oleh jaksa