Ditemukan 5370 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelenggara negara Surat keputusan pejabat tata usaha negara Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Perlawanan terhadap pejabat Fitnah kepada pejabat Arsip negara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1406 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 2 Mei 2016 —
167 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1406 K/Pid.Sus/2015Bahwa perkataan undangundang diatas hendaklah jangan diartikan sebagaiUndangU ndang dalam arti formal saja, yakni undangundang yang wewenangpembentukannya ada ditangan Presiden dengan persetujuan DPR, melainkantermasuk pula ke dalam pengertiannya, yaitu peraturanperaturan yang berlakuumum yang telah dikeluarkan oleh lembaga atau oleh pejabat Negara ataupemerintah sesuai dengan wewenangnya yang diberikan oleh atauberdasarkan undangundang untuk maksud tersebut, hingga termasukpengertiannya
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 30 Juni 2014 — Drs. SURIYASEN ; Drs. KENEDY Pgl. ENGKU DATUK KOPIAH
60 — 16
  • Negara secara tertib,taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Menimbang, bahwa Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakupkeselurunhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, danpertanggungjawaban.Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut diatas para Terdakwadisamping mempunyai hak dan kewenangan yang melekat pada jabatan dankedudukannya selaku penyelenggara Negara atau pejabat
    Negara juga mempunyaikewajibankewajiban dan tugastugas yang juga harus dilaksanakan dan dipatuhitermasuk didalamnya dalam melaksanakan anggaran.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terungkapfakta terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, serta sarana yangada padanya karena jabatan dan kedudukan tersebut dengan tidak mengindahkanlandasan hukum peraturan perundangundangan yang berlaku dan mengenyampingkansegala kewajibankewajiban hukum yang ada padanya saat melakukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
104 — 29
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungawaban pejabat negara baik tingkat pusat maupun tingkatdaerah.b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban badanusaha miliknegara / Badan Usaha Milik Daerah , yayasan,badan hukum danperusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yangmenyertakan modal ketiga berdasarkan perjanjian negara.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2012 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
PUDJO EDI TRIONO, B.Sc. bin DJUWADI;
63 — 15
  • dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnyaakibat atau dengan kata lain tidak menimbulkan kerugianpun asal perbuatannyamemenuhi unsur korupsi terdakwa sudah dapat dihukum; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "keuangan Negara" adalah seluruhkekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan,termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibanyang timbul kerenaa. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat
    Negara baik di tingkat pusat maupun daerah; b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan UsahaMilik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, danperusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-10-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Oktober 2014 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH. Bin DAENG MANGALE
64 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asuransi Jiwa BersamaBumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi MULIANA menagih premiasuransi tahun 2004 dan pembayaran dilakukan oleh saksi MASIRAHselaku Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2004dengan bersumber pada dari Anggaran Sekda Kota Bontang TahunAnggaran 2004, khususnya Kode Rekening 2.01.03.2.01.04.01 BelanjaOperasional sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh limajuta rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No : (tanpa nomor)untuk pembayaran Premi Asuransi Pejabat
    Negara Tahun 2004sebesar Rp.675.000.000, tertanggal 17 Agustus 2004.Bahwa dengan demikian pada tahun 2002, 2003 dan 2004 telah terjadi3 (tiga) kali pbembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) oranganggota DPRD Kota Bontang Periode 20002004 dan WalikotaBontang saat itu (saksi dr.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-08-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 16 Desember 2019 — Penuntut Umum:
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E.
159 — 108
  • ayat (1) tersebutsifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawainegeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Halaman 159 dari 216 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN MnkMenimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
    negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidanadapat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 17-03-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
M.G.S JANCIK CEPI SUDIANA
532 — 234
  • didistribusikan sesuai ketentuan; melainkan untuktujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang ditetapkan olehPemerintah.Oleh karena itu, pengeluaran beras dari gudang dimaksudharuslah dipandang sebagai perbuatan salah (misused) yangmengakibatkan berkurangnya asset (beras) Pemerintah secaramelawan hukum.Oleh karena itu, perbuatan dimaksud telah mengakibatkankerugian negara, yaitu, sebesar kekurangan beras yang telahdikeluarkan dari gudang BULOG secara ilegal;Bahwa ahli berpendapat ada 2(dua) tipe pejabat
    negara yaitusebagai pengambil kebijakan dan sebagai pelaksana kebijakan;Terkait Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah,makaPerum BULOG adalah sebagai operator yang melaksanakanhal 135kebijakan.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 22/PIDSUS.TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 1 Agustus 2017 — MUANA DEDU
109 — 61
  • Namun dalam Penjelasan Umum atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 disebutkan: Keuangan negara yang dimaksud adalahHalaman 208 dari 218 Putusan Nomor : 22/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidakdipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hakdan kewajiban yang timbul karena:a.berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; beradadalam penguasaan, pengurusan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24/PID.SUS/TPK/2014/PN TPG
Tanggal 19 Januari 2015 — Binsar Simanjuntak Bin A. Simanjuntak
89 — 21
  • UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan KeuanganNegara, adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yangtidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dankewajiban yang timbul karena:e Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara,baik ditingkat pusat maupun di daerah ;e Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-03-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — SUTOYO
153 — 46
  • Maret s/d Desember 2014.193. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatan bulan Januari s/d Februari 2014.194. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014 Sebesar Rp 9.120.000,- untuk pembayaran Honorarium/Uang Kehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan Pejabat
    Negara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember.197. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran nomor : 529 tanggal 10 Oktober 2014 untuk pembayaran Konsumsi Rapat untuk Panwaslu Kecamatan Sintang bulan Juli s/d Agustus 2014. 198. 1 (satu) bundel bukti pembayaran tanggal 02 April 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi Perkantoran/Jamuan Tamu bulan Januari s/d Maret 2014.199. 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya Konsumsi sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang kepada RM.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-04-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PLR
Tanggal 6 Agustus 2014 — Dra.SUDARMINI, Apt Binti SUYADI
81 — 25
  • Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat negara ,baikditingkat pusat maupun didaerah;286b.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi
Tanggal 28 Februari 2014 — M.NUR YUSUF,A.Pi Bin UNTUNG MUSTOFA
65 — 19
  • dirumuskan (delik formil), bukan dengan timbulnya akibat(delik materiil) in casu kerugian;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keuangan negara menurut PenjelasanUmum atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahseluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena :a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
    negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;b) Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milk Negara/BadanUsaha Milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modalnegara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan negara;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara menurutPenjelasan Umum atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah kehidupan perekonomian yang disusun
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 17 Desember 2013 — SETYABUDI TEJOCAHYONO
322 — 150
  • ataumasyarakat.Menimbang, bahwa Penyelenggara Negara, menurut PenjelasanPasal 5 ayat (2) Undangundang nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksuddengan Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.Dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 menentukanbahwa Penyelenggara Negara meliputi:Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,Pejabat
    Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; dan7.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-08-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN KENDARI Nomor 25/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kendari
Tanggal 21 Agustus 2015 — ARIFIN, SH
87 — 170
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat Pusatmaupun Daerah;b.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 18-07-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2017 — Penuntut Umum:
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI
125 — 28
  • dengan konsepkonsep danparameterparameter yang berlaku dalam hukum Administrasi;Bahwa definisi atau pengertian penyalahgunaan wewenang,kesempatan dan sarana karena kedudukan atau jabatan adalahbahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangandengan hak dan kewajiban itu, (Leden marpaung Tindak PidanaKorupsi Pemberantasan dan Pencegahannya, Edisi Revisi,Djambatan, Jakarta 2004, hal 45);Bahwa Dalam UU No.17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara pasal35 ayat (1) dinayatakan : Bahwa setiap pejabat
    Negara atau pegawainegeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikankewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikankeuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksudBahwa rumusan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannyadapat kita jumpai juga dalam UU No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara dalam pasal 59 dinyatakan sebagai berikut:(1).
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi
Tanggal 28 Februari 2014 — IR.SABRI M.MP BIN H.BAHARUDDIN
62 — 23
  • dirumuskan (delik formil), bukan dengan timbulnya akibat(delik materiil) in casu kerugian;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keuangan negara menurut PenjelasanUmum atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahseluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena :a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
    negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;b) Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/BadanUsaha Milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modalnegara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan negara;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara menurutPenjelasan Umum atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah kehidupan perekonomian yang disusun
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-02-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
ABDUL ROHMAN
212 — 63
  • Fakta Hukum, Terdakwa Abdul Rohman bukan sebagai, PenyelenggaraNegara, pejabat negara, Pejabat Pemerintah, Lembaga, Badan atauPegawai Negeri yang mempunyai kewenangan, jabatan atau sarana yangada padanya.(Vide : Bukti T1 Surat Keputusan Walikota Bandung)31.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg.
Tanggal 24 Februari 2015 — ABDUL GANI AUP (TERDAKWA)
96 — 32
  • peraturan perundangundangan;Bahwa pada tahun 2000 ada Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentangpengadaan barang/ jasa dicabut kemudian diganti dengan Keppres Nomor 80Tahun 2003 dan diubah menjadi Perpres Nomor 54 Tahun 2010;Hal 163 dari 251 Putusan No. 117/Pid.SusTPK/2014/PN Smeg.Bahwa Keppres Nomor 80 Tahun 2003 jelas dikatakan tidak boleh diadakanlelang apabila tidak ada kejelasan anggarannya;Bahwa PP Nomor 58 Tahun 2005 mengatur tentang pengelolaan keuangan;Bahwa Bupati sebagai Kepala Daerah adalah Pejabat
    Negara setiappenyelenggara negara selalu bertumpu pada asas legalitas artinya harusbertindak berdasarkan asasasas umum pemerintahan yang baik yang tidakbertentangan dengan dengan peraturan perundangundangan;Bahwa berkaitan dengan prosedur apabila menimbulkan beban maka cacatprosedur secara politis DPRD terikat dalam rangka pembiayaan kerjasama;Bahwa setiap pengadaan barang/ jasa yang sifatnya belanja harus mengacupada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan SKPD penggunaanggaran;Bahwa setiap belanja
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-05-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 427/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
PT CITRA LAMPIA MANDIRI
Tergugat:
1.PT DAMAI ABADI SAMUDRA
2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (“BANI”)
304 — 230
  • Hal tersebut berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 31 ayat (1) UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No.48/2009), yang menyatakan Kekuasaan Kehakiman dilakukan olehsebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnyadalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; Hakim Pengadilan di bawahMahkamah Agung merupakan Pejabat Negara yang melaksanakanKekuasaan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-09-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 12 Nopember 2014 — M. AKIL MOCHTAR.
983 — 664
  • Hambit Bintih, MM tetap terlampir dalamberkas perkara.4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentang perubahan atas keputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /439 / 2013 tentang penetapan cutibagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye pemilihan umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yangditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narangtertanggal 16 Agustus 2013
    Hambit Bintih, MM tetap terlampir dalam berkasperkara.4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentang perubahan atas keputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /439 / 2013 tentang penetapan cutibagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye pemilihan umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yangditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narangtertanggal 16 Agustus 2013