Ditemukan 5370 data
167 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1406 K/Pid.Sus/2015Bahwa perkataan undangundang diatas hendaklah jangan diartikan sebagaiUndangU ndang dalam arti formal saja, yakni undangundang yang wewenangpembentukannya ada ditangan Presiden dengan persetujuan DPR, melainkantermasuk pula ke dalam pengertiannya, yaitu peraturanperaturan yang berlakuumum yang telah dikeluarkan oleh lembaga atau oleh pejabat Negara ataupemerintah sesuai dengan wewenangnya yang diberikan oleh atauberdasarkan undangundang untuk maksud tersebut, hingga termasukpengertiannya
60 — 16
Negara secara tertib,taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Menimbang, bahwa Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakupkeselurunhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, danpertanggungjawaban.Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut diatas para Terdakwadisamping mempunyai hak dan kewenangan yang melekat pada jabatan dankedudukannya selaku penyelenggara Negara atau pejabat
Negara juga mempunyaikewajibankewajiban dan tugastugas yang juga harus dilaksanakan dan dipatuhitermasuk didalamnya dalam melaksanakan anggaran.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terungkapfakta terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, serta sarana yangada padanya karena jabatan dan kedudukan tersebut dengan tidak mengindahkanlandasan hukum peraturan perundangundangan yang berlaku dan mengenyampingkansegala kewajibankewajiban hukum yang ada padanya saat melakukan
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
104 — 29
Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungawaban pejabat negara baik tingkat pusat maupun tingkatdaerah.b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban badanusaha miliknegara / Badan Usaha Milik Daerah , yayasan,badan hukum danperusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yangmenyertakan modal ketiga berdasarkan perjanjian negara.
63 — 15
dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnyaakibat atau dengan kata lain tidak menimbulkan kerugianpun asal perbuatannyamemenuhi unsur korupsi terdakwa sudah dapat dihukum; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "keuangan Negara" adalah seluruhkekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan,termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibanyang timbul kerenaa. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat
Negara baik di tingkat pusat maupun daerah; b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan UsahaMilik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, danperusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
64 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asuransi Jiwa BersamaBumiputera 1912 Balikpapan melalui saksi MULIANA menagih premiasuransi tahun 2004 dan pembayaran dilakukan oleh saksi MASIRAHselaku Bendahara Rutin Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2004dengan bersumber pada dari Anggaran Sekda Kota Bontang TahunAnggaran 2004, khususnya Kode Rekening 2.01.03.2.01.04.01 BelanjaOperasional sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh limajuta rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti Kas No : (tanpa nomor)untuk pembayaran Premi Asuransi Pejabat
Negara Tahun 2004sebesar Rp.675.000.000, tertanggal 17 Agustus 2004.Bahwa dengan demikian pada tahun 2002, 2003 dan 2004 telah terjadi3 (tiga) kali pbembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) oranganggota DPRD Kota Bontang Periode 20002004 dan WalikotaBontang saat itu (saksi dr.
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E.
159 — 108
ayat (1) tersebutsifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawainegeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Halaman 159 dari 216 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN MnkMenimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidanadapat
532 — 234
didistribusikan sesuai ketentuan; melainkan untuktujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang ditetapkan olehPemerintah.Oleh karena itu, pengeluaran beras dari gudang dimaksudharuslah dipandang sebagai perbuatan salah (misused) yangmengakibatkan berkurangnya asset (beras) Pemerintah secaramelawan hukum.Oleh karena itu, perbuatan dimaksud telah mengakibatkankerugian negara, yaitu, sebesar kekurangan beras yang telahdikeluarkan dari gudang BULOG secara ilegal;Bahwa ahli berpendapat ada 2(dua) tipe pejabat
negara yaitusebagai pengambil kebijakan dan sebagai pelaksana kebijakan;Terkait Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah,makaPerum BULOG adalah sebagai operator yang melaksanakanhal 135kebijakan.
109 — 61
Namun dalam Penjelasan Umum atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 disebutkan: Keuangan negara yang dimaksud adalahHalaman 208 dari 218 Putusan Nomor : 22/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidakdipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hakdan kewajiban yang timbul karena:a.berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; beradadalam penguasaan, pengurusan
89 — 21
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan KeuanganNegara, adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yangtidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dankewajiban yang timbul karena:e Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara,baik ditingkat pusat maupun di daerah ;e Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban
153 — 46
Maret s/d Desember 2014.193. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatan bulan Januari s/d Februari 2014.194. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014 Sebesar Rp 9.120.000,- untuk pembayaran Honorarium/Uang Kehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan Pejabat
Negara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember.197. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran nomor : 529 tanggal 10 Oktober 2014 untuk pembayaran Konsumsi Rapat untuk Panwaslu Kecamatan Sintang bulan Juli s/d Agustus 2014. 198. 1 (satu) bundel bukti pembayaran tanggal 02 April 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi Perkantoran/Jamuan Tamu bulan Januari s/d Maret 2014.199. 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya Konsumsi sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang kepada RM.
81 — 25
Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat negara ,baikditingkat pusat maupun didaerah;286b.
65 — 19
dirumuskan (delik formil), bukan dengan timbulnya akibat(delik materiil) in casu kerugian;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keuangan negara menurut PenjelasanUmum atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahseluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena :a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;b) Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milk Negara/BadanUsaha Milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modalnegara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan negara;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara menurutPenjelasan Umum atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah kehidupan perekonomian yang disusun
322 — 150
ataumasyarakat.Menimbang, bahwa Penyelenggara Negara, menurut PenjelasanPasal 5 ayat (2) Undangundang nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksuddengan Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.Dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 menentukanbahwa Penyelenggara Negara meliputi:Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,Pejabat
Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; dan7.
87 — 170
Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat Pusatmaupun Daerah;b.
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI
125 — 28
dengan konsepkonsep danparameterparameter yang berlaku dalam hukum Administrasi;Bahwa definisi atau pengertian penyalahgunaan wewenang,kesempatan dan sarana karena kedudukan atau jabatan adalahbahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangandengan hak dan kewajiban itu, (Leden marpaung Tindak PidanaKorupsi Pemberantasan dan Pencegahannya, Edisi Revisi,Djambatan, Jakarta 2004, hal 45);Bahwa Dalam UU No.17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara pasal35 ayat (1) dinayatakan : Bahwa setiap pejabat
Negara atau pegawainegeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikankewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikankeuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksudBahwa rumusan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannyadapat kita jumpai juga dalam UU No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara dalam pasal 59 dinyatakan sebagai berikut:(1).
62 — 23
dirumuskan (delik formil), bukan dengan timbulnya akibat(delik materiil) in casu kerugian;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keuangan negara menurut PenjelasanUmum atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahseluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena :a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;b) Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/BadanUsaha Milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modalnegara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan negara;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara menurutPenjelasan Umum atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah kehidupan perekonomian yang disusun
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
ABDUL ROHMAN
212 — 63
Fakta Hukum, Terdakwa Abdul Rohman bukan sebagai, PenyelenggaraNegara, pejabat negara, Pejabat Pemerintah, Lembaga, Badan atauPegawai Negeri yang mempunyai kewenangan, jabatan atau sarana yangada padanya.(Vide : Bukti T1 Surat Keputusan Walikota Bandung)31.
96 — 32
peraturan perundangundangan;Bahwa pada tahun 2000 ada Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentangpengadaan barang/ jasa dicabut kemudian diganti dengan Keppres Nomor 80Tahun 2003 dan diubah menjadi Perpres Nomor 54 Tahun 2010;Hal 163 dari 251 Putusan No. 117/Pid.SusTPK/2014/PN Smeg.Bahwa Keppres Nomor 80 Tahun 2003 jelas dikatakan tidak boleh diadakanlelang apabila tidak ada kejelasan anggarannya;Bahwa PP Nomor 58 Tahun 2005 mengatur tentang pengelolaan keuangan;Bahwa Bupati sebagai Kepala Daerah adalah Pejabat
Negara setiappenyelenggara negara selalu bertumpu pada asas legalitas artinya harusbertindak berdasarkan asasasas umum pemerintahan yang baik yang tidakbertentangan dengan dengan peraturan perundangundangan;Bahwa berkaitan dengan prosedur apabila menimbulkan beban maka cacatprosedur secara politis DPRD terikat dalam rangka pembiayaan kerjasama;Bahwa setiap pengadaan barang/ jasa yang sifatnya belanja harus mengacupada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan SKPD penggunaanggaran;Bahwa setiap belanja
PT CITRA LAMPIA MANDIRI
Tergugat:
1.PT DAMAI ABADI SAMUDRA
2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (âÂÂBANIâÂÂ)
304 — 230
Hal tersebut berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 31 ayat (1) UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No.48/2009), yang menyatakan Kekuasaan Kehakiman dilakukan olehsebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnyadalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; Hakim Pengadilan di bawahMahkamah Agung merupakan Pejabat Negara yang melaksanakanKekuasaan
983 — 664
Hambit Bintih, MM tetap terlampir dalamberkas perkara.4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentang perubahan atas keputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /439 / 2013 tentang penetapan cutibagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye pemilihan umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yangditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narangtertanggal 16 Agustus 2013
Hambit Bintih, MM tetap terlampir dalam berkasperkara.4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentang perubahan atas keputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /439 / 2013 tentang penetapan cutibagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye pemilihan umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yangditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narangtertanggal 16 Agustus 2013