satu) Bundel Berkas Pencairan 65% Pada pekerjaan PembangunanKantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Perencanaan Padapekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep SelayarT.A. 2014;1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Konsultan Pengawas Padapekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep SelayarT.A. 2014;1 (Satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat pembuat komitmen (PPK);1 (Satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat Penentu Tekhnis

Put.No.45/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks27)28)29)30)31)32)33)34)35)36)37)1 (Satu) bundel surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupatenkepulauan selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU Tentangpenunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK)lingkup dinas pekerjaan umum tahun anggaran 2014;1 (Satu) Bundel Surat Keputusan BUPATI kepulauan Selayar Nomor 77/ IV/Tahun 2014 Tanggal 16 April 2014 tentang Penunjukan dan PengangkatanBendahara Penerima , Bendahara Pengeluaran , Pengurus danPenyimpan

satu) Bundel Berkas Pencairan 65% Pada pekerjaan PembangunanKantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Perencanaan Pada pekerjaanPembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;1 (Satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Konsultan Pengawas Padapekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep SelayarT.A. 2014;1 (Satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat pembuat komitmen (PPK);1 (satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat Penentu Tekhnis

23/I/tahun 2014 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabatpengguna anggaran dan pengguna barang pada satuan kerja perangkatdaerah tahun anggaran 2014;1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan umum Nomor :600/12/IV/2014/PU tentang pengangkatan Penjabat pembuat komitmen(PPK) lingkup dinas pekerjaan umum tahun anggaran 2014;1 (satu) bundel surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupatenkepulauan selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU Tentangpenunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang bernama Hizkia Devidson Ndun alias Kia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Unit Pelaksana Tekhnis Kementrian

Pasaman Barat Nomor550/344/D.HUBKOMINFO2009 tanggal 8 April 2009 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 dimana salah satunyaterdakwa II Drs. DONDI ASMI (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) ditunjukselaku PPTK DAK tahun 2009.Adapun terdakwa I Drs.

Pasaman Barat tersebut secara tekhnis tidak layakdigunakan sehingga terjadi total lose terhadap pembayaran yang telah dikeluarkandengan rincian :1. Pencairan dana untuk uang muka kerja 30 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp.196.835.100, (Seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribuseratus rupiah);2.

Dondi Asmi (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) selaku PPTK DAK tahun2009 dengan SK Nomor : 550/344/D.HUBKOMINFO2009 tanggal 8 April 2009 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009; Bahwa Terdakwa I Drs.

Dondi Asmi (Kasi Pelayanan Komunikasi dan Informasi) selaku PPTK DAKtahun 2009 dengan SK Nomor : 550/344/D.HUBKOMINFO2009 tanggal 8 April 2009tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Pemda Kab.

) bundel Uang Muka 20% pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) Jumlah Rp. 29.757.200,- dilaksanakan oleh PT.

Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
35. 1 (satu) buku Bulanan 02 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
36. 1 (satu) buku Bulanan 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan

Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
40. 1 (satu) buku Bulanan 07 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
41. 1 (satu) buku Invoice 01 Periode 02 Mei s/d 31 Mei 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano

) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
42. 1 (satu) buku Invoice 02 Periode 1 Juni s/d 30 Juni 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
43. 1 (satu) buku Invoice 03 Periode 01 Juli s/d 31 Juli 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA

SELANTIGA
44. 1 (satu) buku Invoice 04 Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
45. 1 (satu) buku Invoice 05 Periode 01 september s/d 3 september 2016 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA

buku Bulanan 01 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 02 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis

Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 05 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 06 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 07 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh

Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA; 1 (satu) buku Invoice 04 Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA; 1 (satu) buku Invoice 05 Periode 01 september s/d 3 september 2016pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 0 Kayu Apuh (PulauEnggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;1 (satu) buku

Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA42. 1 (satu) buku Invoice 02 Periode 1 Juni s/d 30 Juni 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA43. 1 (satu) buku Invoice 03 Periode 01 Juli s/d 31 Juli 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA44. 1 (satu) buku Invoice

bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulanDesember tahun 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012,bertempat di kantor DPRD Kabupaten Lamongan, atau setidaktidaknya di tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadiliberdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama saksi RIVIANTO, SH.M.Siselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

M.Siselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi MUNIROH selakurekanan (pemilik CV.

Abdul Munir, M.M. bersamasamasaksi Muniroh, saksi Rivianto selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PP Tk),saksi Jimmy Hariyanto selaku Ketua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku KetuaKomisi B, yang kemudian digantikan oleh saksi NIPBIANTO selaku Ketua KomisiB, saksi Soetardjo Syafei selaku Ketua Komisi C, saksi Sulaiman selaku KetuaKomisi D, berupa :1.

Abdul Munir, M.M. selaku PenggunaAnggaran pada Sekretariat Dewan bersamasama saksi Muniroh, saksi Riviantoselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PP TK), saksi Jimmy Hariyanto selakuKetua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, yang kemudiandigantikan oleh saksi NIPBIANTO selaku Ketua Komisi B, saksi Soetardjo SyafeiHalaman 32 dari 58 Putusan Nomor 44/PID SUSTPK/2016/PT SBY.selaku Ketua Komisi C, saksi Sulaiman selaku Ketua Komisi D, telah dilakukandengan tujuan menguntungkan diri

M.Si selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK),saksi MUNIROH selaku rekanan (pemilik CV.

Sambas Nomor 105.fTahun 2012 tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam rangka Pelaksanaan dan BelanjaDaerah Kab. Sambas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Sambas TahunAnggaran 2012.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 196.

Sambas Tahun Anggaran 2012.Hasil Pemeriksaan Spesfikasi Tekhnis pada Hari Minggu Tanggal 25 Nopember Tahun2012, yang ditandatangani oleh Tim Tekhnis Kegiatan Dinas Pendidikan KabupatenSambas Tahun Anggaran 2012.Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 420 / 110 / Dik. SMP, tanggal 29 Juli2013, tentang segera penggantian UPS dan Windows 7 tidak asli, yang diketahuioleh Kepala Bidang SMP Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PendidikanKab.

Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pendidikan Kab.Sambas Tahun Anggaran 2012, tertanggal 7 Agustus 2012, dengan Surat Pengantar nomor: 045. 2/1514/ Sunram, tertanggal 28 Agustus 2012.1 (satu) berkas fotokopy Salinan Peraturan Bupati Sambas Nomor 16 Tahun 2011, tanggal1 Agustus 2012, tentang Harga Satuan Umum (HSU) Barang dan Jasa PemerintahKabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012.1 (satu) berkas fotokopy Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011, tentang Petunjuk Tekhnis

Sambas Nomor 105.fTahun 2012 tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam rangka Pelaksanaan dan Belanja18.19.20.21.22,23.24.25.26.27.28.29.30.31.BA.42Daerah Kab. Sambas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Sambas Tahun Anggaran2012.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas Nomor 196.

Sambas Tahun Anggaran 2012.Hasil Pemeriksaan Spesfikasi Tekhnis pada Hari Minggu Tanggal 25 Nopember Tahun2012, yang ditandatangani oleh Tim Tekhnis Kegiatan Dinas Pendidikan KabupatenSambas Tahun Anggaran 2012.58.59.60.61.62.63.65.66.67.68.69.70.45Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 420 / 110 / Dik.

Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) danDokumen Penawaran Tekhnis yang diajukan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta,ketentuan tekhnis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang harus diadakan oleh PTSinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia Barang adalah sebagai berikut :a.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Fungsi dan Uji Tekhnis terhadap MobilPompa Sedot Lumpur yang diadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakartapada tanggal 28 Desember 2011 oleh Ahli Tekhnik Mesin dari FakultasHal. 15 dari 71 hal. Put. Nomor 824 K/Pid.Sus/2013Tekhni Universitas Diponegoro, telah diperoleh kesimpulan bahwaperalatan utama Mobil Pompa Sedot Lumpur tidak lengkap yaitu :a. Belt dan Puli yang berfungsi sebagai penghubung daya antara pompadengan PTO tidak ada;b.

Pasal 7 : Pembayaran kontrak total 100% dapat dibayarkan kepada penyediabarang setelah prestasi pengadaan barang mencapai 100% berdasarkan beritaacara pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Berita acara prestasi hasilpengadaan barang yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dan Konsultan Pengawas;d.

HARTANA SUBEKTI, M.Si telahmenerbitkan SPMK Nomor : 050/8521 kepada PT Sinar Bhumi Yogyakarta untukmemulai pelaksanaan Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur selama 150 (seratuslima puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember2010;Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) danDokumen Penawaran Tekhnis yang diajukan oleh PT. Sinar Bhumi Yogyakarta,ketentuan tekhnis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang harus diadakan oleh PT.

Spesifikasi tekhnis Mobil Pompa Sedot Lumpur yang diadakan oleh PT. SinarBhumi Yogyakarta yaitu : .

Rizki Adhi Perkasa;Bahwa setelah dilakukan tahapan evaluasi penilaian administrasi, evaluasiaoa &tekhnis, evaluasi penilaian harga dan evaluasi penilaian kualifikasi, makaJajang, SKM, MSi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkanPT.

Sahroni SH.MH Kesmemerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Jajang, SKM, MSi selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan untuk hadir pada pertemuan di Rumahmakan Talaga Saefood Cikarang Kabupaten Bekasi, dan didalam pertemuantersebut dr. Sahroni SH.

PowernusaElektrindo untuk klarifikasi tehnik, membicarakan tekhnis serta jadwalpengiriman Genset serta masalah harga apakah bisa di negosiasi, danpertemuan tersebut dihadiri oleh saksi HUMPOL OJAK SIGALINGGING, saksiNIMROD ESAU SIHOMBING dan staf dari Powernusa Elektrindo AHMADRIYADI, kemudian setelah selesai membicarakan masalah klarifikasi tehnik,membicarakan tekhnis serta jadwal pengiriman dan juga masalah hargakemudian saksi dan teman saksi yang bernama Ahmad Riyadi pulang, beberapaminggu kemudian

, harga terhadap penawaran yangmasukMelakukan evaluasi administrasi, tekhnis, harga terhadap penawaranyang masuk.e Bahwa benar saksi selain sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa jugaditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan berdasarkan SuratKeputusan Pengguna Anggaran RSUD Kabupaten Bekasi Nomor 445/466.5/RSUD/2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan keuangan, PejabatPembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan sesuaiPengesahan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kab.

No. 985 K/PID.SUS/2011Bahwa timbulnya pungutan/biaya sertifikasi guru tahun 2008 pada DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tidak berdasarkan atas adanyaaturanaturan maupun petunjuk tekhnis pelaksanaan sertifikasi guru dalamjabartan tahun 2008, namun hanya berdasarkan ide/gagasan dari Terdakwa sehingga kronologis timbulnya pungutan/ biaya sertifikasi guru tahun 2008sebagai berikut:Pada tanggal 12 Juni 2008 telah ada sosialisasi sertifikasi dan penyampaianpembiyaan serttifikasi guru kepada

No. 985 K/PID.SUS/2011tahun 2008 dengan jumlah sekitar 770 orang guru, yang tidak berdasarkan atasadanya aturanaturan maupun petunjuk tekhnis pelaksanaan sertifikasi gurutahun 2008, namun hanya berdasarkan atas ide/gagasan dari Terdakwa sangat bertentangan dengan:1. UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional.2. UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentangGuru dan Dosen.3.

sertifikasi guru tahun 2008 yangpembayarannya dilakukan oleh para peserta sertifikasi, yang mana mereka paraTerdakwa terlibat langsung dalam melakukan pemungutan dan penerimaanbiaya terhadap proses pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2008 pada DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan menerima uang ratarata sebesar Rp.100.000, s/d Rp.150.000, dari para peserta sertifikasi gurutahun 2008 dengan jumlah sekitar 770 orang guru, yang tidak berdasarkan atasadanya aturanaturan maupun petunjuk tekhnis

No. 985 K/PID.SUS/2011atas adanya aturanaturan maupun petunjuk tekhnis pelaksanaan sertifikasiguru dalam jabatan tahun 2008, dan hanya berdasarkan atas idel gagasan dariTerdakwa bahwa semua pungutan atas biaya pelaksanaan kegiatan sertifikasiguru tahun 2008 yang dikeluarkan oleh peserta dengan jumlah sekitar 770orang guru dengan biaya bervariasi antara Rp. 100.000, s/d Rp. 500.000,.yangtelah terkumpul sebesar sekitar Rp. 301.750.000, (tiga ratus satu juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah) tersebut

diketahui pula oleh Terdakwa dan Terdakwa Il sehinggamereka para Terdakwa terlibat langsung dalam melakukan pemungutan danpenerimaan biaya terhadap proses pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2008pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan iotalpenerimaan yang diterima oleh mereka para Terdakwa sekitar sebesar antaraRp. 77.000.000, s/d Rp. 115.500.000, atau sebesar sejumlah uang tersebut.Bahwa kebijakan mereka para Terdakwa tidak berdasarkan atas adanyaaturanaturan maupun petunjuk tekhnis

Dan untukmenjadi Tenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL)harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis, sedangkan Kartu Tenaga Tekhnisyang ahli punya adalah : Kartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba(GANISPHPLPKBR) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalamkegiatan pengukuran kayu bulat rimba, kayu bulat mewah/indah, bilet danpacakan yang berbentuk kayu bulat dari hutan alam maupun hutan tanaman.Dan sebagai penguji ahli pernah mengikuti pelatihan penyegaran TenagaTekhnis Pengelola

Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) pada tahun 2015,sedangkan persaksiratan mempunyai Kartu Tekhnis Pengelola Hutan ProduksiLestari. bahwaselain itu tugas saksi selaku penguji adalah melakukan pegukurandan menentukan mutu kayu.

telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan).(2) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayuolahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih berasal dari bahanhalaman 24 dari 35 Putusan No.134/Pid Sus/2017/PN Wngbaku kayu bulat yang sah dan di olah oleh industri primer yang memilikiizin sah.(3) SKSHHK di terbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui aplikasi SIPUHH.(4) Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis

pengelola hutan produksilestari) sesuai Kompetensinya.(5) Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang izin.Dan SKSHH di keluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutananmelalui SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) dan yangmengeluarkan adalah GANISPHPL (tenaga tekhnis pengelola hutan produksilestari) yang di tunjuk oleh perhutani, dan yang mengeluarkan SKSHH adalahkepala TPK (tempat penimbunan kayu) yang mempunyai SIM (Surat jinMenguji) tenaga tekhnis.Sedangkan

PlanoEngineering Consultant selaku Konsultan Perencana yang disetujui oleh Sutarman,ST selaku Pengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Yuliansyah selaku Kuasa PenggunaAnggaran dan selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyiapkan dokumenlelang, untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka dan dalam lelang umumtersebut. Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan PT.

Rampiansah untuk tahap I tahunBahwa apabila ada pekerjaan yang tidak sesuai dalam kontrak secara administrsisaksi yang bertanggung jawab selaku pimpinan perusahan , namun untukbertanggung jawab secara tekhnis dan berdasarkan laporan yang dibuat olehBahwa atasPengawas Tekhnis dilapangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman pencairankeuangan adalah pengawas Tim Tekhnis yang setiap harinya berada dilokasibersama tim dari PU Propinsi Sulteng atas nama Sutarman, ST, untuk pekerjaantahap I tahun 2007;Bahwa

untuk tahap I tahun 2007 laporan konsultan diperiksa oleh BapakSutarman, ST selaku Tim Tekhnis dilapangan selanjutnya diserahkan kepada sdrH.

ASADBahwa saksi menjabat selaku PPTK untuk pekerjaan pembangunan gedungwanita tahun Anggaran 2007 berdasarkan SK Gubernur Sulawesi TengahNomor : 954/33/RO.KEUG.ST/2007 tanggal 07 PebruariBahwa Tugas Pokok saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dalam proyek pelaksanaan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanitadijadikan Gedung Serba Guna (pembangunan Gedung Wanita) pada BiroPerlengkapan Umum dan Asset Sekda Prov. Sulawesi Tengah adalah:1. Mengendalikan pelaksanaankegiatan ;2.

Lingga Tahun Ajaran 2007 dengan jangka waktu 4 bulan terhitungsejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama yaitu tanggal 16 Januari2007 dan berakhir pada tanggal 16 April 2007 ;Bahwa pada tanggal 04 April 2007 Terdakwa selaku Pengguna Anggaran,baru menunjuk saksi Ridwan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dengan Surat Keputusan No. 12.a/KPTS/IV/2007 tanggal 04 April2007, tentang Penetapan Panitia Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan BelajarUjian Nasional Kab.

No. 1934 K/PID.SUS/20102007 tanpa ada Surat Keputusan tentang penunjukan PPTK, yangseharusnya sebelum melaksanakan kegiatan, Terdakwa selaku PenggunaAnggaran harus menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), hal tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu PejabatPengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam

Lingga Tahun Anggaran 2007, sedangkan kegiatanbimbingan belajar dimaksud telah dilaksanakan sejak awal bulan Februari2007 tanpa ada Surat Keputusan tentang penunjukan PPTK, yangseharusnya sebelum melaksanakan kegiatan, Terdakwa selaku PenggunaAnggaran harus menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), hal tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu PejabatPengguna

untuk memanggil para pihak,biaya pemanggilan mana sebelum adanya putusan Pengadilanyang menentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan,menurut ketentuan menjadi kewajiban Penggugat untukmemenuhinya, yang akan diperhitungkan sebagai panjarbiaya perkara, karena pihak Penggugatlah yang mengajukanperkara tersebut, sehingga biaya dan atau penambahanbiaya perkara tersebut diperlukan, agar sidang dapatberjalan dan dapat dilanjutkan ;Menimbang, bahwa menyangkut penambahan biayaperkara, menurut pedoman Tekhnis

kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungankeluarga; Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil di Dinas ESDMProvinsi Bengkulu dengan jabatan sebagai staf seksi Pengusahaan NonLogam dan Batuan sejak bulan Januari 2017; Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan RKAB (rencana kerjaAnggaran dan Biaya) perusahaan pertambangan; Bahwa Ahli menempuh pendidikan formal di Strata 1 GeologUmum Sekolah Tinggi Tekhnologi Nasional Yogyakarta; Bahwa Tugas pokok jabatan saya itu adalah:1. mengevaluasi kajian tekhnis

Menyiapkan naskah kajian tekhnis perizinan batuan;3: Mengevaluasi pelaporan izin pertambangan.

satu) buah buku warna merah jambu Pembina;- 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;- 1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas;- 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;- 1 (satu) buah buku jurnal warna biru;- 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikal kemeterian agama;- 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010;- 1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis

ikhlas.e 1 (satu) buah buku warna merah jambu Pembina.e 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina.e 1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas.e 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina.e 1 (satu) buah buku jurnal warna biru.e 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 13Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikalkemeterian agama. 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 10Tahun 2010.e 1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis

warna hijau ikhlas;1 (satu) buah buku warna merah jambu Pembina;1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas;1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;1 (satu) buah buku jurnal warna biru;1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 13Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikal kemeterianagama;1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 10Tahun 2010;1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis

warna hijau ikhlas, 1(satu) buah buku warna merah jambu Pembina, (satu) buah buku warna hijau Pembina,1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas, 1 (satu) buah buku warna hijau Pembina, (satu)buah buku jurnal warna biru, 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama RepublikIndonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikalkemeterian agama, (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik IndonesiaNo. 10 Tahun 2010, 1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis

Pembina;1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;1 (satu) buah buku warna hijau ikhlas;1 (satu) buah buku warna hijau Pembina;1 (satu) buah buku jurnal warna biru;1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 13Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Instansi Vertikalkemeterian agama;Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Sbge 1 (satu) rangkap berkas peraturan menteri agama Republik Indonesia No. 10Tahun 2010;e 1 (satu) rangkap berkas petunjuk pendirian tekhnis

(tiga ratus lima puluh lima juta sembilanratus lima puluh lima ribu rupiah) dikurangi PPN dan PPh sebanyak Rp.38.831 .455, (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribumpat ratus lima puluh lima rupiah) sehingga anggaran yang dicairkangebesar Rp. 317.123.545 (tiga ratus tujuh belas juta seratus dua puluh tigaribu lima ratus empat puluh lima rupiah).Bahwa terdakwa Muh Dahyar, SP. yang pada saat itu menjabat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dari proyek Pembangunan KapalfPenangkap

rekanan di BRI CabangSelayar, berdasarkan Daftar Isian Kegiatan (DIK) besarnya Rp.355.955.000, (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh limaribu rupiah) dikurangi PPN dan PPh sebanyak Rp. 38.831.455, (tiga puluhdelapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh limarupiah) sehingga anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 317.123.545 (tigaratus tujuh belas juta afatuz. puluh ratus empat puluhBahwa terdakwa Muh Dahyar, SP. yang pada saat itu menjabat PejabatPelaksana Tekhnis

Selayar tersebut adalahsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kab. Kep.

Bahwa Terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danTerdakwa Il adalah Konsultan Pengawas dari proyek PembangunanKapal Penangkap Ikan Tradisional/ Jollor pada Dinas Kelautan danPerikanan Kab. Kep. Selayar T.A. 2008, Bahwa setelah melalui proses lelang yang dimenangkan oleh CV. SophiaMega Prima Direktrisnya adalah Dg. DJIBEANG dibuatlahNo. 09/Koil;:F.,;;D'r(P/X/2003 tanggal 07 Ok;.uber 2008 yang ditandatanganioleh saksi Ir.

Anggaran yang bersumber dari Dana AlokasiKhusus (DAK) Tahun 2008, berdasarkan DaftarIsian Kegiatan (DIK) besarnya Rp. 355.955.000, (tiga ratus lima puluh lima jutasembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan jumlah Kapal Penangkap IkanTradisional/ Jollor yang akan dibangun berdasarkan anggaran yang adasebanyak 15 (lima belas) unit, harga perunitnya sebesar Rp. 23.730.346, (duapuluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).Bahwa Terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Tekhnis

Pihak Pertama hanya mampu dan berkewajiban setiap awal bulanmemberikan biaya hadhonah kepada anak, bernama ANAKPENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000, ( satu jutarupiah ), tekhnis pemberian tersebut, tetap di transfer melalui rekeningPihak Kedua, karena status Pihak Pertama saat ini sedang menjalanihukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru, yangselesai menjalani pidana pada tahun 2017, berlaku terhitung awalFebruari 2014.; 5.

Bahwa substansi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kosmetiktersebut beredar atau diperdagangkan sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Kesehatan Nomor : 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasikosmetik dan Peraturan KABPOM RI Nomor 19 Tahun 2015 tentangPersyaratan Tekhnis Kosmetik.

Bahwa Ahli jelaskan saudari Ismiati Safitri Siraju Alias Ibu Fit yang telahmemproduksi dan.atau memperdagangkan kosmetik racikan yang tidakHalaman 9 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Ttememiliki jin edae atau tanpa notifikasi BPOM, sedangkan ijin edar/notifikasiBPOM hanya merupakan salah satu persyaratan tekhnis kosmetiksebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan KABPOM R.I Nomor19 Tahun 2015 tentang persyaratan tekhnis kosmetika yang berbunyi :. Nama kosmetika..

PRINSIP PENGELOLAAN :1Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan / terbuka dandiketahui oleh masyarakat luas ;Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, dan pemeliharaan ;Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif,tekhnis dan hukum ;Memfungsikan peran Lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokokdan fungsinya ;E.

No. 560 K/Pid.Sus/2010Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD / K dicatat dalam bukuKas Umum dan buku Kas Pembantu sesuai ketentuan Peraturan yangberlaku, secara tekhnis dilakukan oleh Bendahara Desa / Kelurahan ;e Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPenggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2007mengatur dan menentukan antara lain :B.

PRINSIP PENGELOLAAN :1Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan / terbuka dandiketahui oleh masyarakat luas ;Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, dan pemeliharaan ;Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif,tekhnis dan hukum ;Memfungsikan peran Lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokokdan fungsinya ;E. TAHAPAN PERENCANAAN :2 Tahap Perencanaan :a.

Pada saat itu KEKEASTRIYANI alias SHANTI, ALI SANJAYA, KEN dan ENDI membahaspermasalahan tentang akan adanya penerimaan barang Narkotika jenisshabu yang berada di terdakwa YADIN INDRA NILLA LILIK R, SE.MM,kemudian KEN melalui ENDI memerintahkan KEKE ASTRIYANI aliasSHANTI untuk mengambil Barang Narkotika jenis shabu yang berada diterdakwa YADIN INDRA NILLA LILIK R, SE.MM tersebut, selanjutnyaKEKE ASTRIYANI alias SHANTI menelpone terdakwa YADIN INDRANILLA LILIK R, SE.MM untuk membahas tekhnis pengiriman

Pada saat itu KEKE ASTRIYANIalias SHANTI, ALI SANJAYA, KEN dan ENDI membahas permasalahantentang akan adanya penerimaan barang Narkotika jenis shabu yangberada di terdakwa, kemudian KEN melalui ENDI memerintahkan KEKEASTRIYANI alias SHANTI untuk mengambil Barang Narkotika jenisshabu yang berada di terdakwa tersebut, Selanjutnya KEKE ASTRIYANIalias SHANTI menelpone terdakwa untuk membahas tekhnis pengirimandan penerimaan, dan untuk sementara disepakati bahwa terdakwa yangakan mengantar barangbarang