No.0587/Pdt.G/2015/PA.JP36XXXXXXxx Faris untuk menggugat ahli waris melalui Penggugat denganpengacara yang sudah dipersiapkan oleh saudara xxxxxxxx Faris;2 Perilaku saudara xxxxxxxx Faris tidak hanya menzholimi kami paraahli waris sebatas surat permohonan penetapan waris saja, bahkan terusmenghasut Penggugat untuk melakukan pemerasan pada kami denganmemaksa menandatangani untuk mengeluarkan uang dari 2,7 milyarsampai turun menjadi 1.7 milyar, dengan penekanan ketika suami sayatidak berada di rumah

Bahwa Saksi melakukan beberapa tindakan penekanan baikberupa tindakan fisik maupun psikis kepada Terdakwa dalam halmelakukan interogasi guna mendapatkan keterangan dariTerdakwa.8.

melebihi kKewenanganHalaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl18.19.Polisi, Jaksa dan Hakim, tanpa ada kesempatan untuk didampingiapalagi di bela oleh Serikat Pekerja Danamon;Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada poin 24, yaitu :hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis lagi sehingga Penggugat merasa hal ini dapatmenciptakan iklim kerya yang tidak kondusif dan dapatmenimbulkan efek negatif dilingkungan kerja perusahaan.Maka perlu kami sampaikan, bahwa, penekanan

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanamanBahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabilasub unsur terpenuhi maka dianggap terbukti pula Sub unsur iniBahwa dalam pasal ini penekanan secara eessensial adalah adanyasuatu barang jenis Narkotika yang ada pada diri terdakwa apakah iaterdakwa miliki, terdakwa simpan atau terdakwa kuasai ataupun terdakwamenyediakanBahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau

pertanyaan, setelah terdakwa menjawabsaksilangsung mengetik dan setelah semua pertanyaan selesai dan terdakwaImran menjawab, saksi kemudian memprint BAP lalu) menyodorkankepada terdakwa untuk dibaca namun terdakwa tidak dapat membacasehingga saksi membacakan satu demi satu isi BAP tersebut dan dijawaboleh terdakwa sudah benar kemudian terdakwa menandatangani BAPtersebut ;Bahwa pemeriksaan kedua saksi lakukan di Rutan ;Bahwa selama pemeriksaan saksi sama sekali tidak pernahmengarahkan ataupun melakukan penekanan

Penekanan dalam hal ini adalah subyek hukum yang menjadi pihakpenandatangan perjanjian kerja. Dalam poin 3 dan 4 jelas disebutkan bahwa subyekhukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan PT. Hannindo Inti Trada. Dalampoin 6 jelas disebutkan bahwa subyek hukum yang terjadi adalah antara Penggugatdengan Tergugat.

Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual belli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yangbersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telahterpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif penekanan dari unsurini adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredarannarkotika., Bahwa terhadap unsur

Sebab kematian adalahkekerasan tumpul di wajah dan kepala, sehingga terjadi pendarahan SubAraknoid yang luas, yang mengakibatkan penekanan pada fungsi sistem sarafpusat (otak);Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan(a de charge);Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan DafitraChaniago Orang Tua dari Anak yang pada pokoknya menyatakan masihsanggup untuk mendidik dan membimbing serta mengawasi Anak;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut

F. kesimpulanpemeriksaan Korban Andri menerangkan bahwa terdapat kekerasan tumpulyang terbesar didaerah kepala, wajah serta anggota gerak atas dan bawahberupa luka robek, memar dan lecet, terdapat pendarahan yang luasdidaerah permukaan otak dan daerah bawah selaput lunak otak (PendarahanSub Araknoid) yang mengakibatkan penekanan pada fungsi sistim sarafpusat (otak);Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah

kejahatan melindungi Saksi6.Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwatersebut dapat mengakibatkan rusaknya mental,kejiwaan dan daya juang Terdakwa selaku prajuritTNI dimana perbuatan Terdakwa tersebut jugadapat juga berpengaruh buruk terhadap pembinaandisiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya,sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sudahnyatanyata tidak lagi mendukung programpemerintah yang sedang giatgiatnya memberantaspenyalahgunaan Narkotika dengan tidakmengindahkan lagi perintah dan penekanan

III12/AD/III/2021MenimbangMenimbangMenimbangBahwa Terdakwa membeli dan mengkonsumsi narkotikadimana pada saat ini Panglima TNI sedang berupayauntuk memberantas penyalahgunaan dan peredarangelap Narkotika dilingkungan TNI dengan mengeluarkanST Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 danditindaklanjuti oleh Kepala Staf TNI AD hingga Danrem084/BJ dengan harapan Prajurit TNI AD tidak melakukanpenyalahgunaan dan mengedarkan Narkoba, hal inimenunjukkan ketidak pedulian Terdakwaterhadapperintah ataupun penekanan

Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakHalaman 27 dari 128 halaman.

Putusan Nomor 1046/B/PK/PJK/2016OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajakdibentuk untuk memutus' sengketa perpajakan, sedangkanPengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memutus sengketaTata Usaha Negara. Hal ini jelas seperti rel kereta api yang memangberjalan beriringan tetapi tidak dapat digabungkan dan keputusantersebut merupakan keputusan yang dapat diajukan banding ataugugatan.

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterenceaspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsipHukum Pidana sebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function

Staf Pers Letda Inf Dessas Berai.7) ~~ Batih masingmasing Kompi.8) Bintara Kesehatan Serda Mukti dan Kopda Edy.Bahwa pada saat paparan Renlap tersebut Danyonif611/Awl memberikan penekanan dalam pelaksanaanTradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Baru antaralain:1) Laksanakan pengecekan tensi kepada para pelakusebelum laksanakan kegiatan dan pelaku yangmempunyai riwayat sakit agardiberi tanda, agarmemudahkan kontrol terhadap peserta yang sehatdengan yang punya riwayat penyakit.2) Sebelum pelaksanaan

Staf Pers Letda Inf Dessas Berai.Batih masingmasing Kompi.Bintara Kesehatan Serda Mukti dan Kopda Edy.Bahwa pada saat paparan Renlap tersebut Danyonif611/Awl memberikan penekanan dalam pelaksanaanTradisi penjemputan Bintara dan Tamtama Baru antaralain:1)2)3)Laksanakan pengecekan tensi kepada para pelakusebelum melaksanakan kegiatan dan pelaku yangmempunyai riwayat sakit agar diberi tanda, agarmemudahkan kontrol terhadap peserta yang sehatdengan yang punya riwayat penyakit.Sebelum pelaksanaan kegiatan

Staf Pers Letda Inf Dessas Berai.7) ~~ Batih masingmasing Kompi.8) Bintara Kesehatan Serda Mukti dan Kopda Edy.Bahwa pada saat paparan Renlap tersebut Danyonif611/Awl memberikan penekanan dalam pelaksanaanHalaman 19 dari 126 hal.

Kormat masingmasing etape.Bahwa tentang alat perlengkapan yaitu pelakumenggunakan pakaian pdl TNI, helm, kopel, togel roof,sedangkan pendukung mengenakan pakaian baju kaosdan celana loreng kemudian setelah masuk ke materidiambil alin oleh para kormat untuk memaparkankegiatan yang akan dilakukan di tiaptiap etape dilakukanoleh masingmasing kormat.Bahwa kemudian masingmasing kormat etapememaparkan rencana lapangan masingmasing etape,setelah selesai Pimpinan umum Latihan (Danyonif611/Awl) memberikan penekanan

syarat agar seseorang dibebaskan dari suatukewajiban karena kedaluwarsa atau karena telah lewat waktu yaitu apabilayang bersangkutan dapat menunjukan itikad baik; sehingga Pasal 835KUHPerdata, Pasal 1963 KUHPerdata, Pasal 1967 KUHPerdata dan Pasal 32Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, harus dipahami sebagaiperlindungan hukum yang diberikan kepada orang yang menguasi tanahapabila telah menguasai dalam jangka waktu tertentu atau telah dikeluarkansertifikat dengan jangka waktu tertentu dengan penekanan

itikad baik adalah hal yang hakiki dalamterbitnya sebuah sertifikat hak milik lebih lanjut dengan dihubungkan denganPasal 835 KUHPerdata, Pasal 1963 KUHPerdata, Pasal 1967 KUHPerdata,Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah serta, kaidahkaidah hukum tersebut harus dimaknai sebagaiperlindungan hukum yang diberikan kepada orang yang menguasi tanahapabila telah menguasai dalam jangka waktu tertentu atau telah dikeluarkansertifikat dengan jangka waktu tertentu dengan penekanan

Oleh karena itu, dalam merumuskan posita ataudalil gugatan:e Tidak dibenarkan mencampuradukan Wanprestasi denganPerbuatan Melawan Hukum;e Dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukumdalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistisadalah Wanprestasi;e Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan Wanprestasi,sedangkan peristiwa yang terjadi secara objektif ialah PerbuatanMelawan Hukum ;(Cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat II) ;Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik

;(Cetak tebal adalah penekanan dari Tergugat II)53.Dengan demikian, perbuatan Penggugat yang mengajukan Gugatan tanpadasar yang jelas serta dengan tujuan untuk merugikan Tergugat II baik secaramateriil maupun immateriil jelas dalam hal ini melanggar hak subjektif oranglain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hatihatiyang harus dimiliki Seseorang ;54.Dengan demikian, beralasanlah bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolakGugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat

), Warnakendaraan: Hijau(pada STNK : Kuning), Lingkar /21rodakemudi: Spelling = 30 cm (lebih dari 1/5 diameter roda kemudi.Diameter roda mkemudi = 50 cm) =tidak memenuhi persyaratan laik jalan, Pedal gas: Terdapat modifikasi pedal gas agar bekerja selalu normal, Pedal rem: Baik (pada saat laka, kabel tuas pembalik pedal putus), SISTEM REM ( PNEUMATIC HIDROLIK ): Tangki angin Habis (terdapatkebocoran pada seal katup pembuangan (lemah) dan terdapat endapanair pada tangki, Silinder master rem Saat penekanan

saat dilakukan pemeriksaan sistem rem angindilakukan penekanan pada pedal rem sebanyak 4 kali, tekanan angin turn1 kg/cm? dan tidak segera kembali naik 1 kg/cm?

Bahwa berdasarkan uraianuraian Penggugat tersebut di atas,maka penekanan rumusan pokok dalil positanya adalah berupa tindakpemaksaan dan pengancaman, yang dilakukan oleh Terggugat kepadaPenggugat;4.

Bahwa berdasarkan uraianuraian Penggugat tersebut di atas,maka penekanan rumusan pokok dalil positanya adalah berupa tindakpemaksaan dan pengancaman, yang dilakukan oleh Terggugat II kepadaPenggugat;4.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebutdillhat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat dependterhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administrationpenal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pad a hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deference aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.

Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/2015yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA. pdf) sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara;Bahwa

Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/201517.18.19.pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

undangundang agarjazad orang tua kami dapat tenang di alam Barzah (Alam Kuburnya )Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Turut Tergugat 1 telah menyampaikandupliknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI1Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat 1 tetap pada dalildalil dan argumentasi hukumdalam Eksepsi, yang telah disampaikan pada tanggal 31 Desember 2012, dan menolakdengan tegas dalildalil Replik DALAM EKSEPSI dari Penggugat 1 dan Penggugat 2(Para Penggugat), tertanggal 7 Februari 2013, dengan beberapa tambahan, penekanan

Tergugat/Para Tergugat;Bahwa dengan demikian, maka Turut Tergugat 1 tetap berpendapat, gugatan dari ParaPenggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA1 Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat 1 tetap pada dalildalil Jawaban DALAM POKOKPERKARA yang telah disampaikan pada tanggal 31 Desember 2012, dan menolakdengan tegas dalildalil Replik DALAM POKOK PERKARA dari Penggugat 1 danPenggugat 2 (Para Penggugat), tertanggal 7 Februari 2013, dengan beberapa tambahan,penekanan

Diperkirakan lamakematian antara dua jam sampai dua belas jam karena terdapat kaku mayatyang menyeluruh dan lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa, Terdakwa atas nama Kristian Mbuik alias Tian, lahir di Ndeo, umur 61tahun, lahir pada tanggal 14 September 1960, jenis kelamin lakilaki,kebangsaan Indonesia, yang bertempat tinggal di RT.012/RW.007, DesaBoni, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten

Diperkirakan lamakematian antara dua jam sampai dua belas jam karena terdapat kaku mayatyang menyeluruh dan lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan KorbanBenyamin Indu meninggal dunia, maka dengan demikian Majelis Hakimberpendapat unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi secara sahmenurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan

Bahwa Terdakwa telah menerima pengarahanataupun penekanan dari pimpinan TNI serta penyuluhanhukum di kesatuannya tentang sangat dilarangnyaprajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaanHal 57 dari 62 hal Putusan Nomor : 40K/PM I04/AD/III/2019MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangNarkotika, sudah seharusnya Terdakwa ikut mendukungprogram pemerintah dalam hal memberantas kejahatanpenyalahgunaan Narkotika atau setidaktidaknyaTerdakwa berusaha menghindari sejauh mungkin dariketerlibatan

Bahwa Terdakwa sudah sering mendengarkanpengarahan dari pimpinan agar tidak terlibat dalamkejahatan penyalah gunaan Narkotika hal inimenunjukkan perilaku dan sikap ketidak perdulianTerdakwa atas perintah pimpinan/atasan yang selalumemberikan penekanan untuk mengajak keluarga danlingkungannya menghindari narkoba dan Pimpinan TNItelah memerintahkan untuk menindak tegas terhadapanggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika.4.