Ditemukan 9408 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penginapan penggunaan
Penelusuran terkait : Penghinaan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Tanah
Register : 26-05-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 377/Pdt.Bth/2016/PN Tng
Tanggal 6 Maret 2017 — Penggugat: 1.Nio Kim Ho 2.Nio Kim In 3.Sun Bao Tergugat: 1.Khoe Ne Rie als Erlismawati 2.Tjuin Nio als Tan Tjuin Nio 3.Hon Nio als Houn Nioh 4.Hok Kiam als Tan Hok Kiam Ependy 5.Hen Nio als Tan Eng Nio 6.Hok Kouw als Iwan Irawan 7.Guan Nio 8.Erna Santi als Erna Nurkomariah 9.Santi Pungut Suryadi 10.Lydiawati als Lydiwati p. Suryadi 11.Lianah Suryadi 12.Endang Lili Rohani 13.Haerudin als Tan Hok Tin
134 — 31
  • Bahwa Para Pembantahlah yang sebenarnya melakukan perbuatanmelawan hukum karena melakukan penghinaan terhadap pengadilandalam hal ini Pengadilan Negeri Tangerang melalui PenetapanKetua Pengadilan Negeri Tangerang dengan Penetapan EksekusiNo.27/PEN.EKS/2013/PN.TNG., tertanggal 16 Mei 2016 jo.No.193/PDT.G/2001/PN.TNG., dimana Para Pembantah tidak patuhdan taat dengan segera untuk pengosongan dan penyerahan Tanahdi Blok 24 D.II seluas 3,053 Ha/30.530 M2, yang terletak di DesaCiangir saat ini menjadi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-03-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat:
LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) diwakili oleh Mohammad Joesoef Als H.M. Jusuf Rizal
Tergugat:
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
237 — 148
  • Presiden Republik Indonesia selaku kepala Negara harus dapatmemberikan arahan yang jelas dan terarah kepada jajaran pembantunya yangdalam hal ini adalah Kementerian Politik Hukum dan Ham, Kementerian DalamNegeri dan jajaran di bawahnya dalam hal menjaga martabat adil dan adabnyakemanusiaan Indonesia;Sikap membatasi hak khususnya dalam konteks hak berorganisasi, berserikatdan berkumpul adalah bentuk penghinaan terhadap nilai Pancasila danpelanggaran atas UndangUndang Dasar 1945 Pasal 28 E Ayat 3 dan
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013 Tahun 2013
1502 — 557
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • ketika dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaranmateriil, dan saat kebenaran materiil tersebut sudah terbukti dan oleh karena ituterdakwa dijatuhi pidana, namun karena ketiadaan perintah supaya terdakwaditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang menyebabkan putusanbatal demi hukum, sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh dari substansikeadilan, dan lebih mendekati keadilan prosedural atau keadilan formal semata;Jikalau perkara yang dampaknya tidak meluas, misalnya penghinaan
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 05-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 134/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat I : HAJI ARJAYA.HS Diwakili Oleh : Natanael Aritonang
Pembanding/Penggugat II : NYONYA HAJJAH KARTINI Diwakili Oleh : Natanael Aritonang
Terbanding/Tergugat V : PT.BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : JUNAEDI SETIAWAN
Terbanding/Tergugat I : ARIYADI AZIS, SH
Terbanding/Tergugat IV : SULISTIYONO,SH,M.Kn
Terbanding/Tergugat II : FARIDAH, SH, M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
168 — 70
  • Ganti Rugi Moriil dapat diberikan dalam hal tertentu saja sepertiperkara Kematian, luka berat dan penghinaan vide Pasal 1370, 1371,1372 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Pasal 1370 Kitab UndangUndang Hukum Perdata:Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karenakurang hatihatinya seorang maka suami atau istri yangditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnyamendapat nafkah dari pekeraan si korban, mempunyal hakmenuntut suatu ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukandan kekayaan
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Perjanjian
Register : 09-09-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 48 / Pdt / G / 2014 / PN.SIM.
Tanggal 23 April 2015 — IMMANUEL BASAR HUTABARAT LAWAN 1. Panglima TNI RI, Cq. Pangdam I/BB, Cq. Danrem 0102/PT, Cq. Komando Distrik Militer 0207
96 — 19
  • oleh Tergugat kepadaPenggugat, hingga sampai surat Pengosongan yang di kirimkan Tergugat kepada Penggugat juga tidak di tanggapi, hal itu berarti Penggugatsama sekali tidak menghargai surat Tergugat selaku pihak yangmenyewakan dan sekaligus selaku Pimpinan pada Komando DistrikMiliter (DANDIM) 0207/Simalungun.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dengan Akal busuk Tergugat Menerbitkan Surat Teguran sampai Teguran Ill serta SuratPengosongan merupakan rekayasa dan tipu muslihat adalahmerupakan dalil penghinaan
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum
Register : 06-05-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN SORONG Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum:
Elson S. Butarbutar, SH
Terdakwa:
JHON BLESS Alias OSKAR
222 — 113
  • ITE dan atau Pasal 14ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 Undangundang No. 1 Tahun1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana sehubungan LaporanInformasi No: R/LI/01/I/2020/Subdit tanggal 20 Januari 2020;Dalam perkara dugaan tindak pidana Makar dengan maksud untukmembunuh Presiden atau Pemufakatan Jahat untuk membunuhPresiden atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuatdapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen yangmemliki muatan penghinaan
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata
Putus : 13-11-2013 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 41/Pdt.G/2013/PN.Bjm.
Tanggal 13 Nopember 2013 — HUSAINI Bin SABRI melawan Direktur PT. ANDAI JAYA PERSADA, dkk
65 — 7
  • Bahwa PENGGUGAT didalam isi gugatannya menyebutkanbahwa TERGUGAT Il telah merekayasa, dan bahkan dengankeberaniannya mendirikan bangunan rumah, dan seakanakantidak ada dosa, pernyataan itu adalah tidak benar danTERGUGAT II tidak pernah melakukan rekayasa terhadapkepemilikan tanah milik TERGUGAT I, dan TERGUGAT II tersebut,dan pernyataan PENGGUGAT itu suatu pernyataan yang tidakberdasar tanpa didukung buktibukti yang kuat, dan pernyataantersebut dapat dikulipisir suatu tindak pidana Penghinaan, danFitnah
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Putus : 04-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 30/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 4 April 2017 — Nama : JOPIE JOHANES HITIPEUW; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : di Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1) NOIJA FILEO PISTOS, S.H., M.H.; 2) DESY K. HALLAUW, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Beralamat Pada Kantor Advokat/Penasihat & Konsultan HukumNoija Fileo Pistos, S.H., M.H. di Kelurahan Wainitu RT.002, RW.004, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 70/SK/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGAH; Tempat Kedudukan : di Jalan Geser No.4, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/SK/2017, tanggal 16 Januari 2017. Dalam hal ini diwakili Kuasanya, yaitu: 1) MASUHADJI. TUAKYA, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 2) ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 3) ALI LATUPONO, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 4) HAFNI J. HATAPAYO, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 5) HENDRIKUS SIMON TANATE, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Geser No.4, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : PATIIHA AGUSTHINUS atau AGUSTHINUS PATTIIHA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan PNS; Tempat Tinggal : di Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
436 — 195
  • Jumaat Pattiiha, danuntuk ketahuan penggugat bahwa silsilah keturunan Jermias Jumaat Pattiihatelah memiliki nilai bukti yang sempurna, karena secara berulang kalidiajukan sebagai bukti dalam perkaran perdata umum menyangkut harta danwarisan Jermias Jumaat Pattiiha dan telah memiliki putusan yang ingkra,dengan demikian menurut tergugat Il intervensi apa yang diajukan olehHalaman 35 dari 76 Halaman Putusan Nomor 30/G/2016/PTUN.ABNpenggugat menyangkut silsilah keturunan Jermias Jumaat Pattiihamerupakan penghinaan
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 24-09-2020 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 208/Pdt.G/2020/PN Mtr
Tanggal 15 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
185 — 87
  • Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata)KUHPerdatatidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena PerbuatanMelawan Hukum sedang Pasal 1243 KUHPerdata membuat ketentuan tentangganti rugi karena Wanprestasi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Putus : 09-10-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/Ag/2014
Tanggal 9 Oktober 2014 — R. SUSILA bin HR. SURYO VS Ny. GUSTI IRAMA KARTINI KASUMA, Dkk
98 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Siti Aisyah dan suaminya marah besar,terbukti telah ditemukannya surat penghinaan, caci makian secara keji (LihatBukti PPK.2) yang dibuat oleh Hj. R. Siti Aisyah bersama suaminya danditandatangani oleh Hj. R. Siti Aisyah bertepatan dengan hari Maulid Nabi BesarMuahamad SAW tahun 1951, yang ditujukan kepada R. Suryo/Bapaknya/Orangtuanya sendiri dengan mengatas namakanMU ya Allah, ...
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 06-05-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
DICKY HARIS GANDA PERMANA, SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD FARHAN ALI
2.ERLANGGA ALFREDA DAVIAN
650 — 425
  • lebin dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanberdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta SelatanBerwenang mengadili Perkara ini atau setidaktidaknya pada suatu tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri JakartaSelatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikandan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasielektronik yang memiliki muatan penghinaan
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 04-10-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 546/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 9 Mei 2017 — - PT. LUMBUNG NASIONAL FLOUR MILL (PENGGUGAT) - Tn. EDDY DJOHAN (TERGUGAT)
82 — 51
  • rupiah), sesaatsetelah putusan dibacakan;Menimbang, bahwa sepanjang petitum point 6 (enam) yang memohonagar Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang telahdiderita Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyard rupiah), sesaatsetelah putusan dibacakan, menurut Majelis Hakim oleh karena tidak bisadibuktikan secara rinci kerugian immateriil yang dimaksud dan sesuaiYurisprudensi tetap MAHKAMAH AGUNG RI, tuntutan ganti kerugian Immaterialhanya dapat dikabulkan dalam hal terjadi penghinaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-11-2016 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 637/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Maret 2018 — Muhamad Rasid,Cs X DEPARTEMENT OF IMMIGRATION AND BORDER PROTECTION (Department Imigrasi dan Batas Perlindungan) ,Cs
363 — 146
  • difoto dan diambil sidik jarinya,(viii) ditahan dalam tahanan polisi;(ix) dilarang sementara untuk berbicara atau berkomunikasi denganorang lain;(x) diterbangkan ribuan mil dengan pesawat dan dikirim ke sebuahpenjara dengan keamanan maksimum;(xi) menanggung derita saat dalam tahanan;(xil) dirampas visual dan semua yang berhubungan dengan pancaindra melainkan hanya beberapa jam setiap hari;(xiii) mengalami perbedaan iklim, bahasa, budaya dan segala hal yangberhubungan dengan makanan;(xiv) mengalami penghinaan
    Terbiasa denganiklim tropis ratarata sekitar 30 derajat Celcius sepanjang tahun, Klien A berkataudara dingin di Brisbane yang dialaminya di penjara tak tertahankan baginya;Ketika la ditanya apakah la menderita kerugian, penghinaan, termasukpelecehan sexual. PENGGUGAT TERTAWA SAMBIL MENANGIS KETIKAMENGHITUNG KEMBALI PENDERITAANNYA, TERMASUK DIKURUNG DISEL DENGAN TAHANAN ORANG DEWASA DI MALAM HARI, TIDAKMEMPUNYAI MAKANAN YANG FAMILIER, DINGIN DAN KEHILANGANKELUARGA DI ROTE.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Permohonan
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I; PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi “TPI”), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN II/ dahulu TERLAPOR II Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/ Pdt.I.D.9.2 Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut “PARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA TERLAPOR”. Lawan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2888 — 5074
  • Bahwa dalam buku Naskah Akademis Penelitian Contempt ofCourt 2002 terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan MahkamahAgung RI dijelaskan bahwa perbuatan tingkah laku, sikap danucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dankehormatan lembaga peradilan, sikapsikap tersebut dapatdikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadaplembaga peradilan atau Contempt of Court. Selanjutnya,perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadappengadilan antara lain :a.
    Perbuatanperbuatan penghinaan terhadap pengadilandilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (SubJudice Rule)4. Bentuk Contempt of Court yang dapat diklasifikasikan sebagaijenis pelecehan yang dikualifikasikan sebagai berikut:a. Tingkah tlaku tak sopan dalam persidangan(Misbehaving), yaitu semua perbuatan yang berupaisyarat ataupun pernyataan ancaman terhadappengadilan. Intinya berperilaku tercela dan tidak pantasdalam pengadilan.
    Haldemikian terjadi apabila ia merupakan hasil dari bahasayang merupakan penghinaan ringan terhadap pengadilanHal. 287 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Padt.P/2020./PN JKT SELataupun serangan terhadap impertialitas selama prosesberjalan.(Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, PenerbitErlangga, Surabaya, 1986, hlm. 120 123)5.
    (Sareh Wiyono M, Urgensi Pembentukan UndangUndangTentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court),Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan, JurnalHukum dan Peradilan, Volume 4 Nomor 2, Juli 2015 him. 263264)6.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 15-12-2017 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 685/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
Markus Budiman Tolopan S
Tergugat:
Sandi Pardian
150 — 38
  • moril (immateriil) Sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), menurutMajelis tuntutan ganti rugi moril (immaterial) tersebut dinyatakan ditolak, olehkarena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusan PeninjauanKembali No. 650/PK/Pdt/1994 memberikan pedoman bahwa Berdasarkanketentuan Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdata ganti rugi moril (immaterial)hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja, seperti perkara kematian, lukaberat dan penghinaan;Menimbang, bahwa selanjutnya tehadap
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama Perceraian
Register : 09-08-2016 — Putus : 10-02-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PA TANGERANG Nomor 1481/Pdt.G/2016/PA.Tng
Tanggal 10 Februari 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
19 — 3
  • kepada perempuan yang dianggap sebagi pemberi informasi kepadaPemohon, yang merupakan salah satu pegawai dalam satu dinas denganPemohon dan justru yang menyebabkan pemohon menggali kontrakdengan wanita yang termohon sebut sebagai pemberi informasi, setelahPemohon datangi wanita tersebut didampingi saudaranya yang akanmelaporkan perbuatan tidak menyenangkan yang telah dilakukanTermohon kepada pihak yang berwajib tentang isi SMS yang berisiHal. 20 dari Hal. 69 Put.No.1481/Pdt.G/2016/PA.Tng.16.17.18.12.penghinaan
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata
Register : 07-09-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat:
1.Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si
2.Ir. H. MUHAJIRIN, MP
Tergugat:
1.H. PAHMI, S.Sos
2.MOHAMAD AMIN, S.E
3.BARDIANSYAH, S.E
4.SUPRIANTO
5.SUHARDI, S.Pd.I.,MA
6.ADIRESIDO, A.Md
7.BUDI PRAYITNO, S.Pd.I
8.KPU REPUBLIK INDONESIA Cq KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq KPU KABUPATEN KAPUAS
9.Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM.,MT
10.Drs. H. NAFIAH IBNOR, MM
11.DPP PDIP Cq DPD PDIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PDIP KABUPATEN KAPUAS
12.DPP PARTAI GOLONGAN KARYA Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN KAPUAS
13.DPP PARTAI GERINDRA Cq DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN KAPUAS
14.DPP PAN Cq DPW PAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PAN KABUPATEN KAPUAS
15.DPP PKB Cq DPW PKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PKB KABUPATEN KAPUAS
16.DPP PARTAI NAS.DEMOKRAT Cq DPW PARTAI NAS. DEMOKRAT PROV. KALTENG Cq DPD PARTAI NAS. DEMOKRAT KAB. KAPUAS
17.DPP PPP Cq. DPW PPP PROV. KALTENG Cq. DPC PPP KAB. KAPUAS
171 — 20
  • Ganti rugi Karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI, berdasarkan pasal 40UndangUndang No.10 Tahun 2016 Jo.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 26-04-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 32/PDT/2017/PT BJM
Tanggal 7 Agustus 2017 — Pembanding/Tergugat V : Hj. NOR WAHIDAH, S.Si.t., M.kes
Terbanding/Penggugat : DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BANJAR Diwakili Oleh : RUSNIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat : VESTINA RIA KARTIKA, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA Diwakili Oleh : Hj. NOR WAHIDAH, S.SI.T.M.KES
Turut Terbanding/Tergugat IV : Drs. H. RUDY ARIEFIN, MBA alias Drs. H. RUDY ARIFFIN Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat II : Drs. FAKHRIAN HIFNI, MM Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat III : EDWAR GAIRI Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
138 — 54
  • tenaga tenaga bidan yang siap dan handal; tercemarnya nama baik Penggugat, hilangnya kepercayaan masyarakat danmahasiswa yang aktif di Akademi Kebidanan Martapura, mengganggu proses belajarmengajar di Akademi Kebidanan Martapura, terjadinya mogok kuliah dan unjuk rasamenolak keberadaan Tergugat dan Tergugat V;terlebin dahulu Majelis mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian moril(immateriil) dalam gugatan perdata adalah kerugian berupa pengurangan kenyamananhidup seseorang, misal karena penghinaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-06-2016 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 311/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 9 Agustus 2017 — PT. TRANSAMUDRA USAHA SEJAHTERA X PT. INDOPRO BERLIMA,CS
136 — 41
  • Sebagaimana disebutkan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, gunamemberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan immaterialmaka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan kembaliNomor 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya sebagaiberikut: Berdasarkan Pasal 1370,1371,1372 KUHPerdata gantikerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam halhal tertentusaja seperti perkara Kematian, Luka berat dan Penghinaan; Bahwa alasan mengenai kerugian immaterial yang didalilkanPenggugat
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata
Register : 14-11-2017 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tbk
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
ASIOK
Tergugat:
1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KANWIL DIRJEN BEA CUKAI TANJUNG BALAI KARIMUN
2.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq KOMANDAN PATROLI BEA CUKAI BC
133 — 77
  • Majelis Hakim menolak selurunnya Gugatan a quo.23.Bahwa tuntutan ganti kerugian immaterial yang diminta oleh penggugatsungguh tidak berdasar karena Penggugat tidak menguraikan secara jelasdan rinci bagaimana Penggugat bisa memperoleh perhitungan kerugianimmaterial sebesar Rp 10.000.000.000, (Sepuluh miliar rupiah).24.Bahwa berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata, tuntutan gantikerugian immaterial dibatasi, hanya dapat diberikan dalam halhal tertentuSaja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan